Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan merupakan salah satu upaya dalam mensejahterakan masyarakat, namun pembangunan memiliki dampak negatif yakni terjadinya ketimpangan pembangunan antar daerah baik antara kawasan indonesia bagian timur dengan bagian barat maupun antar wilayah kepulauan dan wilayah daratan. DKI Jakarta memiliki karakteristik yang sama dengan Indonesia karena DKI Jakarta sebagai ibukota negara juga memiliki pulau-pulau sangat kecil dalam wilayah administrasinya. Pembangunan yang dilakukan di DKI Jakarta juga menimbulkan ketimpangan yakni antara wilayah kepulauan dengan wilayah daratan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan mix method yang mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengukur ketimpangan digunakan Indeks Williamson, sementara untuk melihat penyebab ketimpangan digunakan pendekatan kualitatif yang menggabungkan metode observasi, wawancara mendalam, dan tinjauan teori serta data sekunder (triangulasi). Hasil penelitian menemukan bahwa terjadi ketimpangan yang terus meningkat dalam 5 tahun terakhir di wilayah DKI Jakarta terutama antara wilayah daratan dengan wilayah kepulauan. Selain ketimpangan pembangunan yang semakin besar di Wilayah kepulauan, pembangunan di wilayah tersebut juga mengancam keberlanjutan permukiman masyarakat di wilayah kepulauan. Hasil penelitian juga menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab ketimpangan diantaranya adalah faktor geografis, faktor kebijakan pemerintah, faktor lemahnya penataan ruang, faktor Sumberdaya manusia, dan faktor ekonomi. Kemudian faktor-faktor yang dapat mengurangi ketimpangan adalah faktor kebijakan, perencanan, dan faktor kelembagaan. Berdasarkan temuan-temuan penelitian tersebut maka kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan dengan kebijakan dan perencanaan yang mempertimbangkan konsep ekoregion dan antroporegion dalam kebijakan pembangunan wilayah kepulauan seribu. Kemudian pendekatan pembangunan yang berorientasi daratan harus mulai dirubah menjadi paradigma pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada pulau-laut sehingga kebijakan yang diambil dapat berpihak kepada kondisi dan karaktersitik wilayah kepulauan mikro yang rentan terhadap perubahan. Penyusunan tata ruang laut yang terintegrasi dengan ruang daratan dapat menjadi titik awal dalam mengurangi ketimpangan wilayah kepulauan dan daratan.

---

Development is one of the efforts in the welfare of society, but the development has a negative impact that the development of inter-regional inequality between the eastern Indonesian region with the west and between the islands and mainland territories. Jakarta has the same characteristics as the Indonesian capital of Jakarta as the country also has a very small islands within its jurisdiction. Development is done in Jakarta also cause the imbalance between the islands with the mainland region.

The study was conducted with a mixed method approach that combines quantitative and qualitative methods. Index used to measure inequality Williamson, while to look at the causes of inequality used a qualitative approach which combines the method of observation, in-depth interviews, and reviews the theory and secondary data (triangulation).

The study found that there was inequality increasing in the last 5 years in Jakarta especially among the archipelago's land area. Besides inequality greater development in the islands region, development in the region also threatens the sustainability of public housing in the islands. Research has found several factors that cause imbalances include geographic factors, government policy factors, factors of weak spatial planning, human resource factors, and economic factors. Then the factors that can reduce inequality is a factor of policy, planning, and institutional factors.

Based on the research findings, a policy to reduce inequality can be done with policy development and planning that considers the concept of eco-regional and regional development policy antroporegion thousand islands. Then the land- oriented approach to development should start changed the paradigm of sustainable development-oriented sea island that measures taken to favor the conditions and the characteristics of micro archipelago are susceptible to change. Marine spatial planning integrated with land space can be a starting point in reducing inequality of the islands and the mainland."

"Penurunan tanah (land subsidence) banyak terjadi di berbagai wilayah di dunia, terutama di kota-kota besar yang berlokasi di sekitar pantai atau dataran alluvial, seperti DKI Jakarta. Secara umum tujuan penelitian ini adalah mengkaji tingkat penurunan dan sebaran penurunan muka tanah di DKI Jakarta secara multitemporal serta memprediksi Penurunan Muka Tanah di DKI Jakarta pada tahun 2030. Penelitian kali ini menggunakan metode Analisis DInSAR untuk mengakuisisi dua citra SAR berpasangan kombinasi data citra kompleks pada posisi spasial yang sama (differential SAR) atau posisinya sedikit berbeda (terrain height InSAR) pada area sama dengan melakukan perkalian konjugasi berganda. Data Citra yang dipakai adalah citra Sentinel-1 SLC dengan jarak temporal 2018-2023.Berdasarkan hasil pengolahan data citra SAR Sentinel-1A menggunakan metode Differential Interferomety Synthetic Aperture RADAR (DInSAR) diperoleh nilai kelajuan penurunan muka tanah pada tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 masing- masing mencapai 0.08 m/tahun, 0.048 m/tahun, 0.1 m/tahun, 0.04 m/tahun dan 0.06 m/tahun, sebaran penurunan muka tanah terparah pada Jakarta Utara tepatnya di Marunda, Pantai Indah Kapuk, Muara Angke dan Muara baru. dan Jakarta Barat terletak di Kembangan dan Cengkareng.Penurunan rata-rata muka tanah di DKI Jakarta pada tahun 2030 turun sebesar 0,65 meter atau sebesar 65 cm, dengan kelajuan penurunan sebesar 0.0648 m/tahun atau 6,48 cm/tahun. Dampak Penuruna tanah di DKI Jakarta menyebabkan Banjir ROB dan Penurunan Tanah pada perumahan dan Bangunan Gedung serta kenaikan Muka Air laut yang melebihi daratan. Penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu Penentuan kebijakan Pajak Air Tanah dan Zona Bebas Air Tanah di DKI Jakarta.

---

Land subsidence is common in various regions of the world, especially in big cities located around the coast or alluvial plains, such as DKI Jakarta. In general, the purpose of this study is to examine the level of subsidence and the distribution of subsidence in DKI Jakarta in a multitemporal manner and to predict land subsidence in DKI Jakarta in 2030. This study uses the DInSAR analysis method to acquire two SAR images of a combination of complex image data at the position the same spatial (differential SAR) or slightly different position (terrain height InSAR) in the same area by performing multiple conjugation additions. The image data used is the Sentinel-1 SLC image with a time interval of 2018-2023. Based on the results of processing the Sentinel-1A SAR image data using the Differential Interferometry Synthetic Aperture RADAR (DInSAR) method, the land subsidence rate was obtained in 2018, 2019, 2020, In 2021 and 2022 it will reach 0.08 m/year, 0.048 m/year, 0.1 m/year, 0.04 m/year and 0.06 m/year respectively, the distribution of the heaviest land subsidence in North Jakarta to be precise in Marunda, Pantai Indah Kapuk, Muara Angke and Muara Baru. and West Jakarta are located in Kembangan and Cengkareng. The average decline in land surface in DKI Jakarta in 2030 will decrease by 0.65 meters or 65 cm, with a rate of subsidence of 0.0648 m/year or 6.48 cm/year. The impact of land subsidence in DKI Jakarta causes ROB Floods and land subsidence in housing and buildings as well as rising sea levels that exceed land. The handling that has been carried out by the Provincial Government of DKI Jakarta is the Implementation of Groundwater Tax and Groundwater Free Zone policies in DKI Jakarta."

"Kajian perkembangan perkotaan saat ini menjadi salah satu bidang kaji yang sangat penting dan kompleks, baik dalam konteks Indonesia maupun global. Untuk memahami sebuah kota, kita tidak dapat lagi sekedar melihat artefak- artefaknya, melainkan dalam konteks penelitian ini, kota dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial, yang dibentuk untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari serta berfokus pada persoalan bagaimana warga kota memperjuangkan hidupnya.Alun-alun merupakan ciri khas ruang peninggalan sejarah yang ditemukan di hampir seluruh perkotaan di Indonesia terutama di Jawa. Sebagai salah satu wujud ruang publik yang paling terbuka di pusat-pusat kota, alun-alun ditafsirkan sebagai pusat kegiatan untuk umum, dengan bermacam bentuk dan tujuannya yang dapat menggambarkan peijalanan sejarah kota tersebut di masa lampau. Ruang publik di kota menjadi aspek yang sangat menentukan karena kehidupan keseharian dan kehidupan sosial terjadi, serta kehidupan sosial di kota tak luput dari sejarah kota itu sendiri.Di beberapa kota, fungsi alun-alun sebagai sebuah ruang publik tidak dapat dipisahkan dari kontrol-negara, praktek lokalitas yang dilakukan oleh warga sekitar maupun masyarakat luas, reproduksi-nya sebagai simbol kuasa pemerintah, dan sekaligus kecenderungan kegiatan rekreasi. Perubahan makna alun-alun sebagai tempat terjadinya dunia dalam konteks ritual spiritual menjadi ruang terbuka umum kota adalah konsep perkotaan yang dapat berkembang dalam kehidupan bermukim modem. Perumusan masalah penelitian ini adalah identitas kekuasaan pemerintah melalui alun-alun menjadi berubah ketika warga kota berkegiatan dalam kesehariannya. Warga sepertinya mampu memaknai sendiri keadaan maupun dari wujud fisik alun-alunnya di tengah aturan-aturan terhadap alun-alun sebagai identitas kekuasaan pemerintahan.Hasil penelitian ini, bahwa konsep commandery yang terjadi pada alun-alun kota Serang ini yang sejatinya memberikan suprastratifikasi pada warga terhadap alun- alun tersebut, ternyata ada suatu celah yang memberikan kesempatan bagi warganya menjadikan alun-alun menjadi suatu pemandangan dan aksi yang menunjukkan makna simbolik Pengguna alun-alun sebagai pelaku konstruksi sosial, mampu menyampaikan wujud nyata pada ruang alun-alun yang ditransformasikan melalui hubungan antar manusia, memori, imajinasi dan hal-hal yang sering dilihat tiap harinya. Konstruksi sosial dari pengguna alun-alun mampu menciptakan waktu kegiatan kesehariannya dan zona kegiatannya.

---

The study of urban deveiopment recently becomes one of the most important and more complex fields of study either in this country and global context. It does not only find at the artifacts when we try to understand the contexl of urban but we have to know its social construction which is formed to fulfill their daily needs and focus on their problems of how the urban strike to live.

We recognize alun-alun is one of the history works that mostly found in many cities in lava. As a very wide-open public space in center of city, alun-alun is interpreted as center of public activities, with many forms and purposes that describe historical of an urban in the past.

In some of cities, the function of alun-alun could not be separated fiom the control of nation, public activities, its reproduction as a symbol of govemment authorities and even its recreation appealing of society. The alteration of its purpose fiom ritual spiritual context to become public space in the city is the urban concept which is able to be developed in this modem view. The problem in this research is that the identity of government authorities of alun-alun has changed when society has had their activities in their everyday life. Society seems has their own meaning of the setting and of the physical appearance of alun-alun, among rules as the identity of government authorities.

The result of this research, commandery concept of alun-alun in Serang that provides suprastratification to society, has had space that gave chance to society to make alun-alun as a view and action that show symbolic meaning. Society as the actor of social construction is able to give real appearance in form of social interaction, memory and their imagination to things their experienced in their everyday life. Social construction of alun-alun users has its own ability to create everyday activities and also their zone of activities."

"

Besarnya perputaran finansial dalam tata kelola rumah susun komersial milik, tidak jarang menghadirkan hubungan asimetris antara pelaku pembangunan sebagai sektor swasta dan pemilik rumah susun sebagai warga negara. Kondisi ini ditandai oleh pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh pelaku pembangunan. Sepanjang tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima berbagai keluhan terkait dengan tata kelola rumah susun, termasuk konflik kepentingan dan persoalan transparansi dalam Perhimpunan Penghuni dan Pemilik Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Sebagai respons atas agenda kebijakan yang telah didorong oleh beberapa kelompok kepentingan sejak tahun 2006, pemerintah berusaha untuk merumuskan kebijakan publik dalam upaya melindungi setiap pihak yang terlibat dalam tata kelola perumahan bertingkat tinggi, terutama bagi warga negara. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Apartemen Milik (Pergub 132/2018) pada bidang tata kelola di Apartemen Taman Rasuna dan Apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan.

---

The magnitude of profit turnover in commercial apartments management, frequently led to the asymmetrical relationship between real estate developer as private sector and apartments’ owner as citizen. This condition was marked by administrative violations which often carried out by real estate developers. Throughout 2018, the DKI Jakarta Provincial Government received various complaints related to the apartments’ management and operation, including conflict of interests and transparancy issues in the Apartments’ Owners and Residents Association (PPPSRS). Following certain policy agenda that had been pushed by several interest groups since 2006, the government attempted to formulate a particular public policy to protect each party involved in the vertical housing operation, especially citizen. Conducted with a qualitative research method, the objective of this study is to examine the implementation of the DKI Jakarta Provincial Governor Regulation Number 132 Year 2018 concerning in the Management of Owned Apartments (Pergub 132/2018) inApartemen Taman Rasuna and Apartemen Kalibata City, South Jakarta.

"

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan persepsi masyarakat sekitar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam mempertahankan keberlanjutan PBBSB. Sebanyak 345 kuisioner disebar kepada sampel masyarakat menggunakan metode simple random sampling dan dilakukan analisis pada variabel lingkungan, ekonomi dan sosial dengan menggunakan metode analisis deskriptif  dan kuantitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui kategori dari pernyataan responden dari masing-masing indikator variabel. Sedangkan analisis kuantitatif menggunakan teknik analisis Struktural Equation Modeling (SEM) yang bertujuan untuk mengukur seberapa signifikan hubungan antara variabel dan indikator.  Berdasarkan hasil analisis jalur dari model persamaan struktural diketahui Persepsi masyarakat dipengaruhi signifikan oleh Faktor Ekonomi dan Faktor Sosial sedangkan faktor lingkungan tidak signifikan mempengaruhi persepsi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan sangat terbantu dan bergantung secara ekonomi dengan adanya kegiatan dari PBBSB. Kedepannya diperlukan pengembangan kegiatan ekonomi dan peningkatan hubungan atau ikatan sosial di dalam kawasan agar masyarakat dapat memerpertahankan keberlanjutan pelestarian budaya Betawi di kawasan PBBSB ini.

---

The purpose of this study is to analyze the relationship between the perceptions of the surrounding community and the factors that influence it in maintaining the sustainability of PBBSB. A total of 345 questionnaires were distributed to the community sample using simple random sampling method and carried out analysis on environmental, economic and social variables using descriptive and quantitative analysis methods. Descriptive analysis is used to find out the categories of respondents' statements from each variable indicator. While quantitative analysis uses Structural Equation Modeling (SEM) analysis techniques which aim to measure how significant the relationship between variables and indicators. Based on the results of path analysis from structural equation models it is known that public perception is significantly influenced by Economic Factors and Social Factors while environmental factors do not significantly influence people`s perceptions. The research findings show that the people living around the area are very helpful and economically dependent on the activities of PBBSB. In the future it is necessary to develop economic activities and increase social relations or ties within the region so that the community can maintain the sustainability of the preservation of Betawi culture in the PBBSB region."

"Kepadatan penduduk di Jakarta menimbulkan berbagai masalah perkotaan. Salah satu permasalahan yang timbul adalah kenyamanan termal dengan sensasi panas yang tidak nyaman. Hal ini juga diperparah dengan pemanfaatan ruang perkotaan yang tidak proporsional sehingga perbaikan sensasi termal sulit untuk diwujudkan. Perbaikan kenyamanan termal dilakukan terhadap wilayah mikro kemudian perlahan melakukan evaluasi dengan skala yang lebih besar. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai hubungan antar variabel meteorologi dengan Thermal Sensation Vote (TSV) dan Thermal Comfort Vote (TCV) dan kaitannya terhadap rekomendasi penambahan vegetasi. Namun sangat jarang dibahas terkait peluang responden untuk merubah persepsinya terhadap sensasi termal yang dirasakan setelah adanya evaluasi dan perbaikan kenyamanan termal. Teknik Ordinal Logistic Regression (OLR) digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan model prediktif dari pengamatan yang melibatkan TSV dan TCV terhadap variabel meteorologi. Sedangkan metode ANOVA, digunakan untuk mendapatkan kisaran netral suhu yang dapat diterima di dua lokasi studi, Kelurahan Gunung Sahari Selatan dan Kelurahan Tanjung Priok. Simulasi pemanfaatan ruang di kedua lokasi studi dilakukan dengan evaluasi kenyamanan termal serta penambahan vegetasi menggunakan bantuan ENVI-Met. Penelitian menemukan kisaran netral suhu yang dapat diterima untuk membentuk TSV = 0 (Netral) di Gunung Sahari Selatan adalah 31,29 ± 0,96 ºC, sedangkan di Tanjung Priok adalah 31,32 ± 0,87 ºC. Juga didapatkan kisaran netral suhu yang dapat diterima untuk pembentuk respon TCV = 0 (Netral) di Gunung Sahari Selatan sebesar 31,21 ± 1,23 ºC dan di Tanjung Priok sebesar 31,12 ± 0,93 ºC. Model OLR yang terbentuk menyimpulkan bahwa setiap peningkatan suhu 1ºC dan kecepatan angin 1 m/s akan meningkatkan peluang respon untuk TSV=+3/7 (Panas) adalah sebesar 200% di Gunung Sahari Selatan. Sedangkan OLR untuk pengamatan di Tanjung Priok, disimpulkan bahwa setiap peningkatan suhu 1ºC dan penurunan kelembaban relatif 1% akan meningkatkan peluang respon untuk TSV=+3/7 (panas) sebesar 0%. Hasil evaluasi kenyamanan termal melalui simulasi penambahan vegetasi membuktikan bahwa terjadi penurunan batas bawah suhu hingga 0,08 ºC di Gunung Sahari dan penurunan batas atas suhu hingga 0,33 ºC di Tanjung Priok. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan ruang di Jakarta belum proporsional sehingga mayoritas dari responden memilih TSV = +3 (Panas) dan TCV = -1 (Sedikit Tidak Nyaman). Hal tersebut membuktikan pemanfaatan ruang yang tidak proporsional dapat memperburuk kenyamanan termal iklim mikro.

---

The population density in Jakarta has been raising various urban problems. One of those problems that arise are thermal comfort with an uncomfortable hot sensation. That’s also exacerbated by the disproportionate use of urban space so the improvement of thermal sensations is difficult to realize. The improvement of thermal comfort are generally carried out on the micro region then slowly evaluating it on a larger scale. Previous studies have discussed the relationship between meteorological variables with the Thermal Sensation Vote (TSV) and Thermal Comfort Vote (TCV) and their relation to recommendations for adding vegetation. However, it rarely discussed regarding the opportunity for respondents to change their perception of thermal sensation that felt after an evaluation and improvement of thermal comfort. Ordinal Logistic Regression (OLR) technique applied in this study to produce predictive models from observations involving TSV, TCV and meteorological variables. Meanwhile, the ANOVA method used to obtain a neutral range of acceptable temperatures in two locations; Gunung Sahari Selatan and Tanjung Priok. Spatial utilization simulation in both study locations was carried out by evaluating thermal comfort and adding vegetation using the ENVI-Met. The study found that the acceptable temperature neutral range for forming TSV = 0 (Neutral) at Gunung Sahari Selatan was 31.29 ± 0.96 ºC, while at Tanjung Priok it was 31.32 ± 0.87 ºC. Also obtained the acceptable temperature neutral range to form a TCV = 0 (neutral) response at Gunung Sahari Selatan of 31.21 ± 1.23 ºC and at Tanjung Priok of 31.12 ± 0.93 ºC. The OLR model concluded that every 1ºC increase in temperature and 1 m/s wind speed will increase the chance of a response for TSV=+3/7 (Hot) by 200% at Gunung Sahari Selatan. While the OLR for observations at Tanjung Priok concluded that every 1°C increase in temperature and 1% decrease in relative humidity would increase the chance of a response for TSV=+3/7 (Hot) by 0%. The results of the evaluation of thermal comfort through the simulation of adding vegetation proved that there was a decrease in the lower temperature limit to 0.08 ºC at Gunung Sahari and a decrease in the upper temperature limit to 0.33 ºC at Tanjung Priok. These facts shown that space utilization in Jakarta is not proportional enough so that the majority of respondents choose TSV = +3 (Hot) and TCV = -1 (Slightly Uncomfortable). It was also proves that disproportionate space utilization can exacerbated the microclimate thermal comfort."

"Pandemi mengingatkan perlunya membuat ketangguhan sistem dan kapasitas lokal masyarakat urban untuk mencegah penyebaran penyakit menular termasuk terjadinya klaster Covid-19 di lingkungan sekolah. Penelitian kuantitatif regresi linear digunakan untuk menganalisis sikap guru terhadap pembelajaran daring di masa pandemi, faktor-faktor yang berhubungan dengan disiplin protokol kesehatan pencegahan klaster sekolah dan menjelaskan alat desinfeksi UVC untuk meningkatkan kualitas udara dalam ruangan di sekolah berbasis metode eksperimental. Hasil penelitian sesuai nilai signifikansi menunjukkan bahwa faktor Pendidikan, Vaksin, Pengetahuan, Sarana, Sikap dan Kebijakan sangat berpengaruh terhadap disiplin protokol kesehatan pencegahan Covid-19 saat pembelajaran tatap muka. Solusi untuk meminimalkan penularan melalui udara menggunakan sarana disinfeksi udara telah dibuktikan melalui pengujian radiasi dalam ruang sebesar 7,31 mW/cm2, menonaktifkan bakteri yang memiliki ketahanan lebih tinggi dibandingkan SARS-CoV-2, mereduksi 84,83% konsentrasi mikroba dalam ruangan hingga DNA virus terdegradasi hanya dalam waktu 5 detik menggunakan spesimen virus SARS-CoV-2 yang diduga merupakan varian Omicron. Semoga pemerintah dapat mengadopsi dan mengadaptasi rekomendasi disinfeksi udara pada hunian, ruang kelas, perkantoran, area publik yang tertutup hingga sarana transportasi massal. 

---

The pandemic reminds us of the need to build resilience in the system and local capacities of urban communities to prevent the spread of infectious diseases, including the occurrence of clusters of Covid-19 in schools. Quantitative research with linear regression was used to analyze teacher's attitudes towards online learning during pandemic, factors related to the discipline of health protocols for school cluster prevention and explain UVC disinfection tools to improve indoor air quality in school base on experimental methods. The results according to the significance value show that the factors Education, Vaccine, Knowledge, Facilities, Attitude dan Policy greatly influence the discipline of the Covid-19 prevention health protocol during face-to-face learning. The solution for minimizing airborne transmission using an air disinfection tool has been proven by testing indoor radiation of 7.31 mW/cm2, deactivating bacteria that have higher resistance than SARS-CoV-2, reducing 84.83% of the concentration of microbes in the room and Virus DNA was degraded in just 5 seconds using specimen of suspected SARSCoV-2 Omicron variant. Hopefully, the government can adopt and adapt recommendations for air disinfection in residential areas, classrooms, offices, closed public areas and mass transportation. "

"Potensi perkotaan merupakan modal dasar untuk mewujudkan pembangunan daerah di era revolusi industri 4.0. Upaya dilakukan melalui potensi kebijakan pembangunan berupa penyediaan sarana dan prasarana pembangunan, termasuk menyediakan dan meningkatkan tenaga kerja dengan tingkat kompetensi (Sumber Daya Manusia) yang esensial dan komprehensif, terutama dengan membekali lulusan dengan pengetahuan khusus melalui sekolah kejuruan. Diketahui kondisi sekolah kejuruan saat ini masih kurang memadai dari segi kualitas, kuantitas, dan validitas. Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Kejuruan (SMK) dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pemerintah terus berupaya melaksanakan program-program yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemutakhiran pola kemitraan yang sinergis antara sekolah kejuruan dengan dunia industri sebagai pengguna lulusan yang berkesesuaian dengan job demanding. ekrutmen lulusan SMK merupakan prioritas pemerintah untuk memastikan lulusan SMK yang terampil dapat mencapai potensinya secara maksimal. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi pola kerjasama kemitraan Dudika untuk memenuhi kelayakan pengembangan SMK di Provinsi Jakarta. Rekomendasi dari penelitian adalah mengakui bahwa kemitraan berjalan dengan baik pada tingkat sistem ataupun lokal, disarankan agar kemitraan dikelola oleh suatu Lembaga yang memiliki hubungan baik dengan pemerintah dan industri.

---

Urban potential is the basic capital for realizing regional development in the era of the industrial revolution 4.0. Efforts are made through potential development policies in the form of provision of development facilities and infrastructure. This includes providing and increasing manpower with essential and comprehensive competency levels (Human Resources), especially by equipping graduates with special knowledge through vocational schools. It is known that the current condition of vocational schools is still inadequate in terms of quality, quantity and validity. According to Inpres No. 9 of 2016 concerning Revitalization of Vocational Schools in the context of improving the quality and competitiveness of human resources, the government continues to strive to implement programs that support improving the quality of human resources and updating synergistic partnership patterns between vocational schools and the industrial world as users of graduates who are in accordance with job demanding. Recruitment of SMK graduates is a priority for the government to ensure that skilled SMK graduates can reach their full potential. Descriptive qualitative research was used to identify Dudika's pattern of partnership cooperation to fulfill the feasibility of developing SMK in Jakarta Province. The recommendation from the research is to acknowledge that the partnership is running well at the system or local level, it is suggested that the partnership is managed by an institution that has good relations with the government and industry."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aksesibilitas Bus Rapid Transit (BRT) Transjakarta bagi penumpang dengan disabilitas pada koridor Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Informan dalam penelitian ini adalah 10 orang penumpang BRT dengan disabilitas yang dipilih secara purposive sampling yang merupakan pengguna BRT dengan disabilitas yang menggunakan moda transportasi publik di DKI Jakarta dan pengguna lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas BRT bagi penumpang dengan disabilitas pada koridor Sudirman-Thamrin di DKI Jakarta masih belum memadai. Hal ini terlihat dari beberapa aspek seperti fasilitas halte, gate, dan staf yang belum terampil dan ramah disabilitas. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan fisik, layanan, kebijakan dan teknokogi dalam hal aksesibilitas BRT bagi penumpang dengan disabilitas koridor Sudirman-Thamrin, DKI Jakarta.

---

This study aims to analyze the accessibility of the Transjakarta Bus Rapid Transit (BRT) for passengers with disabilities on the Sudirman-Thamrin corridor, DKI Jakarta. This study uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Informants in this study were 10 BRT passengers with disabilities who were selected by purposive sampling who were BRT users with disabilities who used public transportation modes in DKI Jakarta and other users. Data collection techniques used were in-depth interviews and observation. The results of the study show that the accessibility of BRT for passengers with disabilities on the Sudirman-Thamrin corridor in DKI Jakarta is still inadequate. This can be seen from several aspects such as bus stop facilities, gates, and staff who are not skilled and are disabled friendly. Therefore, there is a need for physical, service, policy and technological improvements in terms of BRT accessibility for passengers with disabilities on the Sudirman-Thamrin corridor, DKI Jakarta."