Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini mengeksplorasi mengenai kebijakan proteksionisme Amerika Serikat terhadap perdagangan Tiongkok. Amerika Serikat sangat menjunjung tinggi perdagangan bebas dan keterbukaan ekonomi karena meyakini bahwa perdagangan bebas tidak hanya bertujuan untuk memajukan perekonomian domestik Amerika Serikat, akan tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keuntungan bersama antar negara. Fenomena tersebut bertolak belakang dengan Amerika Serikat di era Presiden Donald Trump yang menerapkan kebijakan proteksionisme terhadap perdagangan Tiongkok. Kebijakan proteksionisme merupakan strategi Amerika Serikat untuk mengatasi efek negatif dari adanya perdagangan bebas. Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma ekonomi politik internasional, teori perdagangan bebas, merkantilisme, dan nasionalisme ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif. Hasil temuan dalam penelitian ini, antara lain: Pertama, kebijakan proteksionisme merupakan bagian dari bentuk kekecewaan Amerika Serikat yang memuncak terhadap sistem perdagangan bebas karena tidak sesuai dengan keinginan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump melihat kepemimpinan Amerika Serikat cenderung melemah yang ditandai dengan adanya defisit perdagangan, permasalahan terkait teknologi, dan rencana Made in China 2025. Proteksionisme memicu respon dari Tiongkok dan pada akhirnya menciptakan perang dagang. Perang dagang merujuk pada perebutan posisi sebagai negara pemimpin ekonomi dan teknologi di dunia. Kedua, kebijakan proteksionisme menjadi bumerang bagi domestik Amerika Serikat dan menimbulkan implikasi bagi negara sasaran proteksionisme yaitu Tiongkok serta negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, kebijakan proteksionisme tidak menjadikan Amerika Serikat mendapatkan keuntungan secara maksimal, bahkan semakin berkontribusi membuat perdagangan yang jauh lebih tidak adil.

---

ABSTRACT
The aim of this research is to explore about protectionism policy of the United States of America towards Chinas trade. The United States of America firmly upholds free trade and economic openness because it believes that free trade is not only aimed at promoting the domestic economy of the United States of America, but also as a tool to create mutual benefits between countries. On the contrary, the United States of America in the era of President Donald Trump implemented a policy of protectionism towards Chinas trade. Protectionism policy is the United States strategy to overcome the harmful effects of free trade. To analyze the problems in this research, the author uses the paradigm of the international political economy, free trade theory, mercantilism, and economic nationalism. The research method used in this research is a qualitative research method with an explorative research type. The findings of this research are: First, protectionism policy is part of the United States disappointment that is culminated in a free trade system because the result of free trade does not the wishes of the United States. President Donald Trump sees the United States leadership as weakening marked by trade deficits, technology-related problems, and the plan of Made in China 2025. Protectionism triggers a response from China and ultimately creates a trade war. Trade war refers to the struggle for position as the leading economy and technology in the world. Second, protectionism policy backfires the domestic of the United States and has implications for the protectionist target countries, namely China and developing countries such as Indonesia. Thus, protectionism policy does not make the United States benefit maximally, and it even contributes to making trade far more unfair.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis pengembangan destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Pesisir Barat. (2) Menganalisis minat wisatawan muda (generasi millennial) dalam menggunakan media sosial. (3) Menganalisis hubungan antara pengembangan pariwisata dan minta generasi milleniah dalam menggunakan media sosial terhadap minat dan keputusan berkunjung wisatawan. (4) Mengetahui tingkat kepemilikan Media sosial pengelola wisata dan dampaknya terhadap Industri Pariwisata tersebut. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode campuran, dua model analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif yaitu deskriptif analisis serta analisis konten dan pendekatan kuantitatif yaitu pemetaan pengembangan pariwisata untuk mengambil informasi langsung pada tahun 2020 di Kabupaten Pesisir Barat. Penyajian data menggunakan analisis kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara wawancara pada akhir tahun 2019 dan data responden menggunakan kuisioner secara daring (online). Metode analisis data menggunakan metode che square dengan perhitungan SPSS 25. Lokasi penelitian di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Jumlah responden sebanyak 200 orang yang dipilih secara purposive sampling dan wawancara dengan sumber dipilih Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Pesisir Barat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Barat dan Pengelola Destinasi Wisata di Kabupaten Pesisir Barat. Hasil uji menunjukkan bahwa terdapat hasil yang signifikan memiliki keterkaitan antara keputusan berkujung serta ketertarikan berkunjung wisatawan terhadap pengembangan desinasi wisata di Kabupaten Pesisir Barat, memiliki hubungan dengan minat penggunaan media sosial generasi millenial. Serta terdapat keterkaitan dengan adanya dampak terhadap kepemilikan media sosial yang dimiliki pengelola destinasi wisata.

---

Abstrak :
Isu kepemilikan dan pengembangan peluru kendali atau senjata nuklir yang selanjutnya lebih dikenal dengan WMD dimana di dalamya meliputi kepemilikan senjata kimia, senjata biologi dan senjata nuklir telah menjadi fenomena dalam politik keamanan internasional. Komunitas internasional berusaha meminimalkan risiko yang ditimbulkan oleh perdagangan barang-barang penggunaan ganda dan militer. Proses proliferasi senjata pemusnah massal sendiri melibatkan beragam pelaku dengan kepentingan dan motivasi yang berbeda-beda. Negara-negara yang dikenal memiliki program senjata nuklir yang kontroversial adalah Korea Utara dan Iran. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, modus pendanaan terorisme dan pendanaan senjata pemusnah massal semakin berubah. Ancaman proliferasi senjata pemusnah massal juga menjadi semakin kompleks. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh berasal dari wawancara dan studi dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proliferasi senjata pemusnah massal, seperti nuklir, biologi, dan kimia, merupakan ancaman serius bagi Indonesia dan masyarakat internasional secara keseluruhan. Analisis intelijen strategis diperlukan untuk mengidentifikasi risiko, mengevaluasi dampak, dan menganalisis tren dalam menghadapi ancaman ini. Upaya internasional melalui traktat, protokol, diplomasi multilateral, dan dialog antar negara sangat penting untuk menangani proliferasi tersebut. Peningkatan pengawasan internasional, penerapan sanksi yang tegas, serta pertukaran informasi intelijen menjadi langkah kunci dalam menghadapi masalah ini. Rekomendasi kebijakan termasuk penegakan hukum yang efektif, peningkatan kerjasama internasional, kapasitas intelijen yang lebih baik, dan peningkatan kesadaran publik. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa proliferasi senjata pemusnah massal memiliki konsekuensi serius bagi Indonesia dan masyarakat internasional. Upaya kolaboratif melalui traktat, protokol, diplomasi multilateral, dan dialog antar negara sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Langkah-langkah penting meliputi peningkatan pengawasan internasional, penerapan sanksi yang efektif, serta pertukaran informasi intelijen. Rekomendasi kebijakan mencakup penegakan hukum yang kuat, peningkatan kerjasama internasional, peningkatan kapasitas intelijen, dan peningkatan kesadaran publik. ......The issue of possession and development of ballistic missiles or nuclear weapons, commonly referred to as Weapons of Mass Destruction (WMD), has become a phenomenon in international security politics. The international community strives to minimize the risks posed by the trade of dual-use and military goods. The process of WMD proliferation involves various actors with different interests and motivations. Countries known for their controversial nuclear weapons programs include North Korea and Iran. With the advancement of time and technology, the modes of terrorism financing and funding for WMD have evolved. The threat of WMD proliferation has also become increasingly complex. This research adopts a qualitative method, gathering data through interviews and documentary studies.

In conclusion, this study asserts that the proliferation of WMD, including nuclear, biological, and chemical weapons, poses a serious threat to Indonesia and the international community as a whole. Strategic intelligence analysis is required to identify risks, evaluate impacts, and analyze trends in addressing these threats. International efforts through treaties, protocols, multilateral diplomacy, and inter-state dialogues are crucial in addressing proliferation. Key steps involve enhancing international monitoring, implementing stringent sanctions, and facilitating intelligence information exchange. Policy recommendations include effective law enforcement, increased international cooperation, improved intelligence capacity, and heightened public awareness.

Overall, this research concludes that the proliferation of WMD has significant consequences for Indonesia and the international community. Collaborative efforts through treaties, protocols, multilateral diplomacy, and inter-state dialogues are vital in addressing these challenges. Important measures include enhancing international monitoring, implementing effective sanctions, and facilitating intelligence information exchange. Policy recommendations encompass robust law enforcement, increased international cooperation, improved intelligence capacity, and heightened public awareness.