Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Infrastruktur merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi. Secara makro, infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital dan secara mikro, infrastruktur mempengaruhi biaya produksi. Dalam keuangan negara & daerah belanja infrastruktur dikelompokkan dalam jenis belanja modal. Alokasi belanja modal memiliki konsekuensi meningkatnya belanja pemeliharaan di tahun anggaran ke depan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi belanja pemeliharaan, dan hubungannya dengan belanja modal serta bagaimana pengalokasian belanja pemeliharaan. Sebagai sebuah penelitian kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif penulis menganalisa realitas dan membandingkannya dengan teori yang ada. Data yang diolah adalah data keuangan dengan alat analisis correlation matrix yang dipadukan dengan observasi data dokumen dan teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi belanja pemeliharaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni, alokasi belanja modal tahun sebelumnya, metode penghitungan belanja pemeliharaan, dan jumlah aset yang ada. Belanja pemeliharaan juga memiliki hubungan yang kuat terhadap belanja modal tahun sebelumnya. Koefisien korelasi tertinggi ditunjukkan oleh hubungan belanja pemeliharaan dengan belanja modal satu tahun sebelumnya yakni sebesar 0,94. Besaran alokasi belanja pemeliharaan menggunakan metode actual expenditure. Ke depan, sebaiknya pemerintah mulai menerapkan konsep multi-term expenditure framework (MTBF) dalam pengalokasian belanja modal dan belanja pemeliharaan, mulai dari planning, executing, monitoring dan evaluating. Pemerintah juga sudah harus mulai menerapkan sistem akumulasi penyusutan dalam menghitung neraca daerah sehingga aset yang tercantum dalam neraca daerah lebih realistis.

---

Infrastructure is the engine of economic growth. On the macroeconomics, infrastructure affecting the marginal productivity of private capital and microeconomics, infrastructure affect production costs. In the state and local finance infrastructure expenditures are grouped in this type of capital expenditures. Allocation of capital expenditures have increased consequences of maintenance expenditures in the next budget year. This study aims to determine the factors that affect the maintenance expenditure, and its relation to capital expenditure and how the allocation of maintenance expenditure. As a quantitative research supported by the qualitative approach, the authors analyze the reality and compare it with existing theories. The data is processed financial data with the correlation matrix analysis tools combined with observational data and theoretical documents. The results showed that the allocation of maintenance expenditure is influenced by several factors namely, the allocation of the previous year capital expenditure, maintenance expenditure method of calculation, and the amount of existing assets. Maintenance expenditures also have a strong relationship to the previous year capital expenditure. The highest correlation coefficient indicated by the relations of maintenance expenditures with capital expenditure of the previous year for 0.94. Maintenance expenditure allocation quantities using actual expenditure. For the future, the government should begin to apply the concept of multi-term expenditure framework (MTBF) in the allocation of capital expenditure and maintenance expenditure, ranging from planning, executing, monitoring, and evaluating. The government also must begin to implement the system in calculating accumulated depreciation balance of the region so that the assets listed in the regional balance is more realistic.

Abstrak :
Non Tax Government Revenue (PNBP) from mining is among one of the potential government revenues for Indonesia. Unfortunately, it is not optimally managed. The Contract of Work stipulated for copper mining is only stated that, the contractor is required only to pay royalty of gold, silver, and copper, but not for other minerals contained within the copper concentrate. The objective of this research is to evaluate whether the scope of Contract of Work of copper mining could be optimized by evaluating the potential of other minerals contained in the copper concentrate. The result of the analysis to explain the reasons to levy royalty from other minerals, this study also estimates the potential royalty that could be derived from other minerals of copper mining for year 2003 - 2007. To achieve those goals, the qualitative and quantitative approaches are used, the technique of collecting data through study of literatures and survey, and the technique forecasting has been used to estimate of other minerals contained within the copper concentrate. The study employs moving average method and simple linear regression analysis. The result shows that most of minerals from the copper mining can be used and sold. According to the principle of user charges as stated in the Law No. 20/1997 about PNBP, the extraction and usage of natural resources must be levied to royalty. Thus, all minerals from the copper mining should also be levied to royalty. Base on this research, it is recommanded to revise the Article 13th in the Contract of Work, which states that the scope of Contract of Work related to royalty is narrower than the principle of that user charges.

---

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bersumber dari pertambangan umum merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, namun belum dikelola secara optimal. Dalam Kontrak Karya (KK) pengusahaan pertambangan tembaga, kontraktor hanya menyetorkan royalti atas mineral emas, perak dan tembaga sedangkan mineral ikutan lainnya tidak dikenakan royalti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cakupan KK pengusahaan pertambangan tembaga, menentukan alasan yang dapat digunakan untuk mengenakan royalti atas mineral ikutan pertambangan tembaga dan perkiraan potensi royalti dari mineral ikutan pertambangan tembaga untuk periode 2003 - 2007. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan hasil survei, dan untuk memperkirakan besarnya kandungan mineral ikutan yang berada di luar sampel digunakan teknis forecasting menggunakan metode rata-rata dan analisis regresi linier sederhana. Hasil analisis menunjukan bahwa hampir seluruh mineral ikutan pertambangan tembaga dapat dimanfaatkan dan mempunyai nilai jual. Sesuai dengan prinsip PNBP yang ditegaskan dalam UU No.20/1997 tentang PNBP bahwa semua pemanfaatan sumber daya alam harus membayar royalti. Demikian juga dengan mineral ikutan pertambangan tembaga sudah semestinya dikenakan royalti. Berdasarkan hasil penelitian ini, direkomendasikan untuk merevisi Pasal 13 kontrak karya yang kurang menguntungkan pihak Pemerintah RI, dimana cakupan KK mengenai royalti lebih sempit dibandingkan dengan prinsip PNBP tersebut.