Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan kasus pemerkosaan di India terjadi terus-menerus setiap tahunnya membuat isu ini signifikan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial baru,  perspektif feminisme radikal dan politik tubuh untuk menjelaskan peranan feminis dan gerakan perempuan India. Pemerkosaan di India dilihat sebagai manifestasi budaya patriarki yang mengakar di dalam masyarakat India. Fokus dari penelitian ini adalah melihat peranan feminis dan gerakan perempuan India dalam memengaruhi pembentukan undang-undang yaitunya Undang-Undang Anti Pemerkosaan di India tahun 2013. Feminis dan gerakan perempuan India berharap pengesahan undang-undang yang baru dapat menjadi solusi dalam mengatasi persoalan perempuan. Akan tetapi, pengesahan undang-undang ini tidak dapat mengatasi pemerkosaan di India yang dibuktikan dengan data statistik meningkatnya pemerkosaan di India setiap tahunnya pasca disahkannya Undang-Undang Anti Pemerkosaan di India tahun 2013.

---

The increasing of rape cases in India each year makes this phenomenon becomes significant in India. This research employs theory of new social movements, the perspective of radical feminism dan body politics to explain the role of feminism and the impact of Indian womans movement. Rape is seen as a manifestation of Patriarch Culture that rooted in the Indian society. This research aims to see the role of feminism and the Indian womans movement in the formulation of Anti-Rape Law in 2013. Feminist and the women in India build upon this Law as a solution to rape cases that happened in India. But as a matter of fact, this Law is not a solution for the rape cases, its proven with the statistics data that that there is still escalation each year even if the Law itself is passed in 2013."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelembagaan partai politik dalam kerangka otonomi khusus sebagai sarana resolusi konflik separatisme. Otonomi khusus merupakan pembagian kekuasaan yang diserahkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah negara induk kepada wilayah konflik separatisme. Dalam otonomi khusus terdapat kebijakan khusus atau hanya diperuntukkan bagi wilayah yang bersengketa. Salah satunya yaitu kebijakan partai politik lokal. Aceh dan Mindanao memiliki persamaan dan perbedaan dalam konteks konflik separatisme dan resolusi konflik. Persamaan utama yaitu terdapat kelompok pemberontak yang menginginkan kemerdekaan di kedua wilayah, perbedaan utama yaitu resolusi konflik yang gagal di Mindanao sedangkan berhasil di Aceh dengan indikator berhentinya konflik separatisme. Argumen utama penulis dalam penelitian ini adalah partai politik lokal sebagai sarana resolusi konflik yang menjadi faktor berakhirnya konflik separatisme di Aceh antara GAM dan GoI namun tidak berhenti di Mindanao antara MNLF/MILF dan GRP. Kegagalan di Mindanao ini berdasarkan indikator masih berlanjutnya konflik setelah perjanjian perdamaian Tripoli pada tahun 1976 antara MNLF dan GRP. Berlanjutnya konflik tersebut menyebabkan munculnya kelompok pemberontak lain seperti MILF, BIFF, dan Abu Sayyaf Group. Permasalahan ini kemudian membawa penulis kepada argumen kedua yaitu dengan terdapat sentralisasi kelompok pemberontak, maka memudahkan proses perdamaian konflik separatisme. Selanjutnya penulis juga menemukan bahwa konflik separatisme tidak mencapai resolusi, jika kesepakatan otonomi khusus tidak mengatur partai politik lokal, karena kekuasaan yang diserahkan terpusat pada pemimpin kelompok pemberontak. Penulis melakukan analisis menggunakan teori yang dikembangkan oleh De Zeeuw (2009), yang menjelaskan empat aktor atau lembaga yang berperan dalam pelembagaan partai politik lokal, yaitu; aktor internasional, kelompok separatis atau pemberontak elit politik dan elit domestik. Penelitian ini bersifat kualitatif eksplanatif dengan komparasi menggunakan metode process tracing untuk membangun kesimpulan penelitian.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the impact of institutionalizing political parties within the framework of special autonomy as a medium of conflict separatism resolution. Special autonomy is the division of power that is surrendered by the central government or the parent state government to the territory of separatist conflict. In special autonomy there is a special policy or policy that only intended for the disputing region. One of them is the policy of local political parties. Aceh and Mindanao have similarities and differences in the context of separatist conflict and conflict resolution. The main equation is that there are rebel groups fighting for independence in the two regions, the main difference is the resolution conflict in Mindanao unsuccessful while succeed in Aceh with the cessation of the separatist conflict indicator. The main argument in this study is, local political parties as a medium of conflict resolution is a factor in the successful on ended the separatist conflict in Aceh between GAM and GoI but does not cease the conflict in Mindanao between MNLF / MILF and GRP. This failure in Mindanao is based on the indicator that the conflict continues after the Tripoli peace agreement in 1976 between MNLF and GRP. The continuation of the conflict led to the emergence of other rebel groups such as the MILF, BIFF, and the Abu Sayyaf Group. This problem then brings the writer to the second argument, namely by centralizing the rebel group, thus ease the peace process of separatist conflict. Furthermore, the authors also found that separatist conflicts did not reach a resolution, if the special autonomy agreement did not regulate local political parties, because the power handed over was centered on the leaders of the rebel group. The author conducts an analysis using a theory developed by De Zeeuw (2009), which describes four actors or institutions that play a role in institutionalizing local political parties, namely; international actors, separatist groups or rebels of political elites and domestic elites. This research is qualitative explanatory by comparison using process tracing method to construct research conclusions."

"Skripsi ini membahas mengenai proses kesepakatan dalam perumusan Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012 antara Pemerintah Federal Australia dengan Basin States (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, dan Australian Capital Territory). Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012 merupakan kebijakan Pemerintah Federal Australia dalam mengelola Basin Murray Darling selama sepuluh tahun kedepan. Penelitian ini menggunakan Collaborative Governance yang dikemukakan oleh Ansel dan Ansel dan Gash menjelaskan bila sebelumnya terjadi perdebatan sebelumnya tinggi dan komitmen jangka panjang untuk membangun kepercayaan diperlukan, maka hasil antara yang menghasilkan kemenangan kecil sangat penting. Berdasarkan temuan penelitian, negosiasi yang berlangsung diantara Pemerintah Federal Australia dan Pemerintah Basin States (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia, dan Australian Capital Territory). Selama Proses pembahasan perumusan Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012, ditemukan pengajuan yang dilakukan oleh Pemerintah Basin States dan komunitas Basin. Temuan lainnya pada penelitian ini yakni bahwa Julia Gillard melakukan Buy In kepada Pemerintah Basin States dengan memberikan dana investasi terhadap pengelolaan air di wilayah basin untuk mewujudkan kesepakatan antara Federal dan Basin States dan pada akhirnya Kebijakan Murray Darling Basin Plan 2012 diresmikan dan kemenangan yang didapat masing masing kecil.

---

This thesis discusses the agreement process in the formulation of the 2012 Murra Darling Basin Plan Policy between the Federal Government of Australia and the Basin States (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia and the Australian Capital Territory). Murray Darling Basin Plan 2012 is a policy of the Australian Federal Government in managing the Murray Darling Basin for the next ten years.

This research uses Collaborative Governance put forward by Ansel and Ansel and Gash explains that if previously there was a high previous debate and a long-term commitment to build trust is needed, the intermediate results that produce small wins are very important.

Based on research findings, negotiations are taking place between the Australian Federal Government and the Basin States Government (Queensland, New South Wales, Victoria, South Australia and the Australian Capital Territory). During the process of discussing the 2012 Murray Darling Basin Plan Policy formulation, it was found that submissions were made by the Basin States Government and the Basin community.

Other findings in this study are that Julia Gillard conducted a Buy In to the Basin States Government by providing investment funds for water management in the basin to realize an agreement between the Federal and Basin States and finally the Murray Darling Basin Plan 2012 Policy was formalized and the winnings that each received small."

"Tulisan ini membahas mengenai politik implementasi kebijakan tata kelola sumber daya air dalam mengatasi kelangkaan air di Taiwan. Permasalahan kelangkaan air setiap tahun menimpa Taiwan menjadi ancaman alamiah bagi Taiwan yang mulai rutin mengemuka sejak tahun 2002. Masalah ini menimbulkan gejolak stabilitas sosial di masyarakat. Argumentasi penulis ialah kelangkaan air di Taiwan terjadi karena pengelolaan sumber daya air yang tidak baik oleh institusi pemerintah dan pada akhirnya menyebabkan masalah stabilitas sosial di masyarakat. Untuk menilik lebih lanjut fokus tulisan ini yang membahas masalah stabilitas sosial, penulis melihat gejolak para kelompok masyarakat dengan kepentingan penggunaan air di daerahnya dalam tujuan menekan pemerintah dan kembali menstabilkan kondisi kelangkaan air. Dengan menggunakan perspektif konsep kelangkaan air dan teori kontrak-hidro sosial oleh Turton dan Ohlsson, penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kelangkaan air menjadikan masyarakat teralienasi dari penggunaan sumber daya air yang akhirnya berdampak terhadap kestabilan sosial. Penulis melihat bahwa pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan penggunaan air dapat mengurangi tekanan masalah instabilitas sosial.

---

This study discusses the politics of implementing water resources management policies in addressing water scarcity in Taiwan. The problem of water scarcity that befalls Taiwan every year is a natural threat for Taiwan, which began routinely emerge since 2002. This problem has caused turmoil in social stability amidst community. The author's argument is that water scarcity in Taiwan occurs due poor management of water resources by government institutions and ultimately causes social stability problems in the community. To further examine the focus of this study which discusses the issue of social stability, the author looks at the turmoil of community groups with the interest of using water in their regions in order to pressure the government and stabilize condition of water scarcity. Using the perspective of water scarcity concept and Social Hydro-Contract Theory by Turton and Ohlsson, this study shows that the condition of water scarcity makes people alienated from the use of water resources which ultimately impacts on social stability. The author sees that involving the community in the process of making policies on water use can reduce the pressure of social instability issues."

"Skripsi ini membahas keberhasilan politisasi identitas yang dilakukan oleh Bahujan Samaj Party (BSP) hingga menghasilkan kemenangan partai pada pemilu legislatif Uttar Pradesh tahun 2007. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan terbesar pertama bagi BSP tanpa harus melakukan koalisi dengan partai lain. BSP merupakan partai nasional India yang membela Dalit dan kasta rendah lain yang selama ini mengalami diskriminasi dan marginalisasi di India. Berdasarkan sistem kasta Varna, Dalit adalah kasta paling rendah bahkan cenderung tidak diakui di India karena dianggap hina. Partai BSP sangat identik dengan identitas Dalit dan kasta rendah karena anggota dan ketua partai berasal dari kasta rendah. Kemenangan BSP menjadi keunikan tersendiri karena untuk pertama kalinya di India partai berbasis identitas kasta rendah dapat memenangkan pemilu di negara bagian terbesar yaitu Uttar Pradesh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data studi literatur. Untuk melihat proses politisasi identitas, teori yang digunakan yaitu teori Politisasi Identitas oleh Ates Altinordu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan BSP pada pemilu legislatif Uttar Pradesh tahun 2007 merupakan hasil akhir dari politisasi identitas yang berlangsung melalui tiga tahap, yaitu Kebangkitan (Revival) ditandai dengan munculnya Dr.Ambedkar sebagai pendiri kelompok Bahujan Samaj, Reaksi (Reaction) ditandai dengan transformasi kelompok Bahujan Samaj menjadi Bahujan Samaj Party (BSP), dan Politisasi (Politicization) ditandai dengan kemenangan BSP pada pemilu legislatif Uttar Pradesh tahun 2007.

---

This thesis discusses about the success of identity politicization carried out by Bahujan Samaj Party (BSP) until its victory in the 2007 legislative election in Uttar Pradesh. The victory was the first biggest victory of BSP without any coalitions. BSP is India's national party that defends Dalit and other low caste who have experienced discrimination and marginalization in India. Based on Varna Caste system in Hindu, Dalit is the lowest caste and tend not to be recognized because they considered as despicable caste. BSP party is very identical with Dalit and low caste identities because the party leaders and members are from low caste. The victory of the BSP in 2007 is unique because for the first time in India a lower caste identity-based party can win legislative election in the largest state, Uttar Pradesh. This study uses qualitative methods and literature study data sources. To see the process of identity politicization, the theory used is the theory of Identity Politicization by Ates Altinordu The results showed that the victory of BSP in the Uttar Pradesh legislative elections in 2007 was the end result of identity politicization which took place through three stages, namely Revival (reaction) marked by the emergence of Dr. Ambedkar as the founder of Bahujan Samaj, Reaction (Reaction) marked by the transformation of the Bahujan Samaj into Bahujan Samaj Party, and Politicization (Politicization) marked by BSP victory in Uttar Pradesh legislative election in 2007."

"Penelitian ini membahas tentang adanya pembentukan identitas etno-regionalisme pada saat pemberlakuan suatu kebijakan homogenisasi budaya oleh negara. Kebijakan tersebut dikenal dengan sebutan Thaification. Thaification lahir sebagai sebutan dari beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kesatuan identitas politik berbagai kelompok etnis yang tinggal di seluruh wilayah Thailand dengan menjadikan identitas Thai sebagai rujukannya. Pada awalnya Thaification merupakan insiatif Raja Chulalongkorn untuk membentuk nasionalisme yang dianggap lebih modern di Thailand, diteruskan pada rezim Perdana Menteri Phibunsongkhram dengan mengeluarkan kebijakan dengan sebutan Ratthaniyom.Penulis memfokuskan tulisan ini kepada etnis Lao-Isan yang menjadi salah satu target utama dari Thaification. Penulis akan membahas tentang geliat identitias masyarakat Lao-Isan dalam menghadapi Thaification yang cenderung menerima Thaification. Penulis berasumsi bahwa penerimaan tersebut karena adanya kepentingan mereka secara ekonomi, politik dan budaya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis membuktian asumsi tersebut.

---

This study discusses the formation of ethno-regionalism identity at the time of implementing a policy of cultural homogenization by the state. This policy is known as Thaification. Thaification was born as a term of several policies aimed at creating the unity of political identity of various ethnic groups living in all regions of Thailand by making Thai identity a reference. In the beginning, Thaification was King Chulalongkorn's initiative to form a nationalism that was considered more modern in Thailand, continued on by the regime of Prime Minister Phibunsongkhram by issuing policies as Ratthaniyom.

The author focuses on this paper to Lao-Isan ethnic which is one of the main targets of Thaification. The author will discuss about stretching the identity of the Lao-Isan community in the face of Thaification which tends to accept Thaification. the authors assume that this acceptance is due to their economic, political and cultural interests. Therefore in this study the authors prove these assumptions."

"Skripsi ini membahas strategi politik Partai Aceh (PA) dalam merealisasikan kesepakatan yang tertuang didalam MoU Helsinki. Setelah 13 tahun damai, masih terdapat 10 Pasal dari MoU Helsinki yang hingga saat ini belum direalisasikan. PA sebagai partai politik lokal yang didominasi oleh mantan kombatan GAM merasa memiliki tanggung jawab politik terhadap realisasi MoU Helsinki. Hal ini sebagaimana manifestasi mereka yang telah beralih dari perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik melalui partai politik lokal. Melalui metode kualitatif, penulis melihat pada lima pasal dari 10 pasal yang belum selesai. Pertama,  nama Aceh dan gelar pejabat senior. Kedua, perbatasan. Ketiga, hak menggunakan simbol-simbol wilayah. Keempat,  kejahatan sipil yang dilakukan aparat militer di Aceh akan diadili pada pengadilan sipil (Pengadilan Negeri) di Aceh. Kelima, pembentukan Komisi Bersama Penyelesaian Klaim. Hasil penelitian ini memperlihatkan ada empat pola yang dilakukan oleh PA dalam upaya realisasi MoU Helsinki. Pertama, advokasi yang dilakukan oleh kader baik secara kelembagaan maupun non-kelembagaan. Kedua, memaksimalkan pengesahan qanun turunan MoU Helsinki di DPRA. Ketiga, lobi yang dilakukan kepada pemerintah pusat. Keempat, melakukan pewacanaan di kampanye politik. Penulis melihat PA memanfaatkan kemenangan mereka di dua Pemilu pasca damai sebagai kekuatan mereka didalam upaya realisasi MoU Helsinki. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan strategi yang dilakukan tersebut belum dapat memberikan hasil yang signifikan, dan upaya realisasi ini cenderung berfokus kepada beberapa pasal terutama yang bersifat simbolik.

---

This thesis discusses the political strategy of the Aceh Party (PA) in realizing the agreement contained in the MoU Helsinki. After 13 years of peace process, there are still 10 Articles from the MoU Helsinki which have not been realized yet. PA as a local political party that is dominated by former GAM combatants perceive that they have political responsibility for the realization of the MoU Helsinki. This is like the manifestation of those who have switched from armed struggle to political struggle through local political parties. Through qualitative methods, the author looks at five articles out of 10 that have not been realized yet. First, the name of Aceh and the title of senior elected officials. Second, border. Third, the right to use regional symbols. Fourth, civilian crimes committed by military personnel in Aceh will be tried in civil courts (District Court) in Aceh. Fifth, the establishment of a Joint Claims Settlement Commission. The results of this study show that there are four patterns carried out by PA in the realization of the MoU Helsinki. First, advocacy carried out by cadres both institutionally and non-institutionally. Second, maximize the legislation of the derivative qanun from the MoU Helsinki in the DPRA. Third, lobbying that carried out to the central government. Fourth, conduct discourse in political campaigns. The author sees PA using their victory in two post-peaceful elections as their strength in order to realize the MoU Helsinki. Furthermore, the results of this study indicate that the carried out strategy has not been able to produce significant results, and this realization tends to focus on several articles, especially those that are symbolic."

"Skripsi ini membahas mengenai advokasi hak atas air yang dilakukan oleh KMMSAJ (Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya advokasi, termasuk urgensi, rangkaian proses, dan aspek-aspek di dalamnya, yang dilakukan Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) untuk menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih. Penelitian ini juga ingin menjawab pertanyaan penelitian Bagaimana peran Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) pada tahun 2012-2019 sebagai gerakan sosial penolakan privatisasi air di DKI Jakarta dalam mengadvokasi hak masyarakat DKI Jakarta untuk mendapatkan air bersih karena adanya kebijakan Privatisasi oleh pemerintah dan swasta di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori aktivisme politik dari Pippa Norris. Berdasarkan hasil temuan Praktik privatisasi sistem pengelolaan air di DKI Jakarta yang melibatkan pemerintah, PAM Jaya, PT Palyja, dan PT Aetra telah terbukti melanggar konstitusi UUD 1945 dan juga hak asasi manusia masyarakat DKI Jakarta. KMMSAJ hadir sebagai gerakan sosial yang hadir untuk mengadvokasi hak atas air masyarakat DKI Jakarta. Gerakan ini telah memberikan pengaruh yang banyak terhadap kebijakan privatisasi air di DKI Jakarta. Akan tetapi gerakan ini masih belum berhasil untuk menghentikan praktik privatisasi dalam sistem pengelolaan air di DKI Jakarta.

---

This thesis discusses advocacy for the right to water carried out by KMMSAJ (Community Coalition Against Jakarta Water Privatization). The purpose of this research is to find out advocacy efforts, including urgency, a series of processes, and aspects in them, conducted by the Jakarta Coalition to Refuse Water Privatization in Jakarta (KMMSAJ) to guarantee the community's right to get clean water.

This research also wants to answer the research question How is the role of the Community Coalition Against Jakarta Water Privatization (KMMSAJ) in 2012-2019 as a social movement against water privatization in DKI Jakarta in advocating for the right of the people of DKI Jakarta to get clean water because of the privatization policy by the government and the private sector in DKI Jakarta. This research uses a qualitative approach with data collection methods through in-depth interviews. The theory used is the theory of political activism from Pippa Norris.

Based on the findings of the practice of privatization of the water management system in DKI Jakarta involving the government, PAM Jaya, PT Palyja, and PT Aetra have been proven to violate the 1945 Constitution and the human rights of the people of DKI Jakarta. KMMSAJ was present as a social movement that was present to advocate for the right to water of the people of DKI Jakarta. This movement has had a lot of influence on water privatization policies in DKI Jakarta. However, this movement has not succeeded in stopping privatization practices in the water management system in DKI Jakarta."

"Penelitian ini membahas perjuangan Orang Rimba di Bukit Duabelas, spesifiknya di Makekal Hulu, untuk memengaruhi kebijakan zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas di Jambi melalui pengorganisasian Kelompok Makekal Bersatu (KMB). Kebijakan zonasi tersebut menuai penolakan karena akan mengusir Orang Rimba dari tempat tinggal aslinya serta bertentangan dengan aturan adat yang mereka jalankan. Dua hal yang menjadi fokus pembahasan adalah proses pengorganisasian KMB dan upaya-upaya KMB untuk memengaruhi kebijakan zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas sepanjang tahun 2006-2019. Penelitian ini berargumen bahwa upaya-upaya yang dilakukan KMB merupakan bentuk aktivisme politik, sebagaimana dikemukakan Pippa Norris dalam teori aktivisme politik. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif (wawancara mendalam dan studi dokumen) ini menemukan bahwa KMB dibentuk atas urgensi untuk merespons kebijakan zonasi Taman Nasional Bukit Duabelas, dan upaya-upaya KMB sepanjang tahun 2006-2019 yang mencakup konsolidasi, demonstrasi, kampanye, pemetaan partisipatif, dan dialog merupakan bentuk aktivisme politik. Upaya-upaya tersebut masuk ke dalam kategori mixed action strategies. Targetnya bersifat state oriented karena berusaha memengaruhi aktor negara dalam proses perumusan kebijakan. KMB sendiri berperan sebagai agensi, dan masuk ke dalam kategori agensi modern. Aktivisme politik tersebut berhasil mendorong Kesepakatan Bersama untuk memadukan aturan adat dan aturan negara dalam pengelolaan Taman Nasional Bukit Duabelas. Faktor faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan ini mencakup fondasi perjuangan yang kuat, ragam strategi, persistensi, organisasi pendamping yang suportif, serta momentum eksternal yang mendukung.

---

This study delves into the struggle of Orang Rimba in Bukit Duabelas—specifically in Makekal Hulu—to influence the zoning policy of Bukit Duabelas National Park in Jambi through the organization of Kelompok Makekal Bersatu (KMB). The zoning policy in question was rejected because it would displace Orang Rimba from their ancestral lands and contradict their tribal laws. This study focuses on two things: the organizing process of KMB and the organization’s efforts to influence the zoning policy of Bukit Duabelas National Park through years 2006-2019. It is argued here that KMB’s efforts fit the definition of political activism as outlined by Pippa Norris in her theory of political activism. This qualitative study, which uses both in-depth interviews and document analyses, found that KMB itself was formed due to the urgency to respond to the zoning policy of Bukit Duabelas National Park, and KMB’s efforts through years 2006-2019, namely consolidation, demonstration, campaign, participatory mapping, and dialogues, are forms of political activism. These efforts fall into the category of mixed action strategies. Due to its aim to influence state actors in policymaking, the target of these efforts is deemed to be state-oriented. KMB itself takes on the role of an agency and is categorized as a modern agency. These acts of political activism have resulted in the joint decision to combine tribal and state laws in the management of Bukit Duabelas National Park. The factors that contributed towards the success of KMB’s political activism included its strong foundation, the variety of strategies used, persistence, supportive partner organizations, as well as external momentum that worked in favor of the movement."

"Tugas Karya Akhir berusaha menjawab bagaimana respon Taiwan terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok era Presiden Xi Jinping. Untuk itu, landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori balance of threat milik Stephen M. Walt. Dalam teori tersebut, terdapat dua proposisi utama yang menjelaskan mengenai upaya balance of threat yang dilakukan oleh sebuah negara, yakni menjalin aliansi serta melakukan bandwagoning. Adapun, kedua proposisi itu yang kemudian dijadikan sebagai rujukan dalam melihat respon Taiwan terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok pada era Presiden Xi Jinping. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi literatur terhadap sejunlah literatur yang terkait. Penelitian ini menjawab bahwa respon Taiwan terhadap peningkatan kapabilitas militer Tiongkok era Presiden Xi Jinping adalah dengan menjalin aliansi serta bandwagoning dengan Amerika Serikat melalui kerja sama militer dalam kerangka Taiwan Relations Act (TRA) dan meningkatkan kapabilitas militer untuk perlindungan dari ancaman invasi Tiongkok tengah ketegangan dalam hubungan antar selat.

---

This research aimed to answer the question of how Taiwan responded to the China`s military capability enhancement on President Xi Jinping era. The theoritical basis used in this research is based on Stephen M. Walt`s Balance of Threat theory. In that theory, there are two main proposition which describes a country`s effort to do balance of threat, by forming an alliance and bandwagoning. In this case, these propositions were used as reference in seeing Taiwan`s response to the China's military capability enhancement on President Xi Jinping era. This research is using a qualitative method with literature study

techniques on a number of related literatures. This research concludes that Taiwan`s response to the China`s military capability enhancement on President Xi Jinping era was by forming alliance and bandwagoning with United States through military cooperation in Taiwan Relations Act (TRA) framework and increasing their military capability as a form of defense against China`s threat of invasion amid tensions in the relations between the straits."