Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sanksi dari dunia internasional menjadi salah satu ancaman bagi stabilitas politik suatu negara, sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap legitimasi suatu rezim pemerintahan. Ancaman terhadap stabilitas rezim juga terjadi di Rusia khususnya pasca terjadinya aneksasi Krimea dan invasi Ukraina pada tahun 2014 dan 2022. Kedua invasi ini menyebabkan dunia internasional menjatuhkan sanksi terhadap Rusia yang menargetkan sektor-sektor seperti energi, perbankan, dan industri teknologi militer, sehingga berdampak terhadap performa perekonomiannya. Dampaknya Rusia mengalami krisis ekonomi, sehingga menimbulkan protes dari sebagian masyarakat, termasuk melakukan emigrasi dari negeri tersebut, terutama setelah kebijakan mobilisasi militer terbatas. Akan tetapi situasi politik domestik Rusia cenderung stabil setelah dua gelombang sanksi internasional tersebut. Dengan menggunakan metode kualitatif, tugas akhir ini mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi stabilitas politik Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin setelah dijatuhkannya sanksi dunia internasional pasca aneksasi Krimea dan invasi Ukraina pada tahun 2014 dan 2022. ......Sanctions from the international community can threaten the political stability of a country and have a negative impact on the legitimacy of a government regime. Threats to regime stability have also occurred in Russia, particularly after the annexation of Crimea and the invasion of Ukraine in 2014 and 2022. These two invasions caused the international community to impose sanctions on Russia, targeting sectors such as energy, banking, and the military technology industry, thus affecting its economic performance. As a result, Russia experienced an economic crisis, leading to protests from some citizens, including emigration from the country, especially after the policy of partial military mobilization. However, Russia's domestic political situation tends to stabilize after the two waves of international sanctions. By using qualitative methods, this final project identifies the factors that influenced Russia's political stability under the leadership of President Vladimir Putin after the imposition of international sanctions following the annexation of Crimea and the invasion of Ukraine in 2014 and 2022.

Abstrak :
Sebagai sebuah negara yang tergolong sebagai rentier state, pemerintah Qatar cenderung memiliki toleransi yang terbatas terhadap kritik dan perbedaan pendapat. Akan tetapi, dalam masa persiapan penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022, muncul kritik dari organisasi internasional terkait isu eksploitasi pekerja migran. Tanggapan pemerintah Qatar ditunjukkan secara lebih terbuka dengan menerapkan serangkaian reformasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran, di antaranya penghapusan sistem sponsor (kafala), penetapan upah minimum, perubahan sistem rekrutmen, dan lainnya. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa pemerintah Qatar menerima kritik dari dunia internasional dan melakukan reformasi kebijakan terkait pekerja migran selama masa persiapan penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2022. ......As a rentier state, the government of Qatar tends to have limited tolerance for criticism and disagreement. However, during the preparation for the 2022 World Cup, there was criticism from international organizations regarding the issue of exploitation of migrant workers. The Qatari government's response was shown more openly by implementing a series of policy reforms to improve the protection of migrant workers, including the abolition of the sponsorship system (kafala), establishing a minimum wage, changing the recruitment system, and others. Using qualitative methods, this research aims to understand the reasons why the Qatari government accepted international criticism and implemented policy reforms related to migrant workers during the preparation for the 2022 World Cup.

Abstrak :
Referendum kemerdekaan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan sebuah komunitas bangsa dalam memperjuangkan pengakuan terhadap identitasnya. Dari berbagai referendum kemerdekaan yang terjadi pada abad ke-21, hampir seluruhnya memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi yang ditunjukkan dari angka voter turnout di atas mayoritas, kecuali referendum kemerdekaan Catalunya pada tahun 2017. Sejak tahun 2000-an, dinamika dan ketegangan sosial, politik, dan ekonomi antara Catalunya dengan Spanyol memunculkan tuntutan otonomi yang lebih besar, bahkan kemerdekaan. Kampanye kemerdekaan yang diorganisasi di tingkat akar rumput maupun elite akhirnya berujung pada penyelenggaraan referendum pada 1 Oktober 2017 oleh Pemerintah Otonom Catalunya. Namun, referendum tersebut hanya dihadiri oleh 43% dari seluruh pemilih sah. Penelitian ini mendalami alasan rendahnya angka turnout dalam referendum tersebut dengan menggunakan tesis Máiz tentang faktor-faktor politik dalam mobilisasi nasional dan etnis. Penelitian ini menemukan bahwa prakondisi etnis dalam gagasan tentang bangsa Catalunya digunakan oleh massa dan dimanipulasi oleh para elit yang mencari dukungan elektoral dalam berbagai pemilu tingkat regional. Hubungan dua arah yang saling mempengaruhi di antara keduanya membantu melebarkan peluang politik gerakan pro-kemerdekaan. Namun, kampanye pro-kemerdekaan tersebut hanya populer di kalangan masyarakat yang memang mendukungnya. Sebagian masyarakat lain menjadi silent majority yang tidak melihat insentif material dengan kemerdekaan Catalunya sebagaimana dikampanyekan oleh massa dan para elite politik. ......An independence referendum has become one of the mechanisms employed by a national, historic minority to achieve recognition of their identity. Since the 21st century, generally all independence referendums saw a high number of voter turnout except the peculiar case of the Catalan independence referendum in 2017. Catalonia has seen social, political, and economic tensions with the Spanish government which have escalated a greater demand for autonomy and independence since the 2000s. Independence campaigns were organized and sustained for years at the grassroot and elite level and culminated in the October 1st independence referendum by the Catalan Autonomous Government. The referendum, however, only saw the participation of 43% of the total eligible voters. Utilizing Máiz’s thesis on political factors in explaining the ethnic and national mobilization, this research seeks to explain the low turnout number of the Catalan referendum. This research found that the ethnic preconditions of the Catalan nation is used by the masses and manipulated by elites who pursued electoral support in regional elections. The two-way relationship between pro-independence masses and the political elites influenced each other and helped broaden the movement’s political opportunity. However, the pro-secession campaign was only popular among the population who support it, while the rest of the Catalan people became a silent majority who did not see the material incentive of declaring an independence as promoted by the other group and politicians.

Abstrak :
Integritas negara ditentukan oleh kuatnya nasionalisme di antara masyarakat negara tersebut, dan juga merupakan salah satu hal terpenting untuk melindungi suatu negara. Nasionalisme dijalankan sesuai dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang dianut bangsa Indonesia, nasionalisme dalam pemerintahan sangat penting untuk memberikan kebijakan dan peraturan serta aturan yang berlaku untuk kesejahteraan masyarakat. Hubungan timbal balik yang diciptakan oleh nasionalisme ini membuat sulit bagi semua pihak yang terlibat, yaitu pemerintah dan masyarakat, untuk melepaskan nasionalisme tersebut. Akan tetapi, hal tersebut tidak terlihat di dusun Gun Tembawang, terlihat dari adanya permasalahan mengenai masyarakat periphery di dusun Gun Tembawang dalam memahami dan menerapkan konsep nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Perpindahan status kewarganegaraan tentunya menimbulkan pertanyaan mengapa mereka melakukannya. Mengapa kurang lebih ±35 kepala keluarga dusun Gun Tembawang melepas kewarganegaraan Indonesia dan lebih memilih menjadi kewarganegaraan Malaysia walaupun memiliki sejarah sebagai penduduk desa yang berada di wilayah Indonesia. Namun, jika dilihat lebih jauh terdapat ketidakmerataan ekonomi yang erat kaitannya dengan kesenjangan sosial anatara pusat dan masyarakat periphery di dusun Gun Tembawang (pinggiran). Kesenjangan yang begitu besar akan menyebabkan pemberontakan dari masyarakat yang terpinggirkan. Akan tetapi, terdapat hal yang menarik ditengah adanya daya tarik Malaysia serta permasalahan ketimpangan pembangunan ternyata masih terdapat ±30 kepala keluarga masyarakat periphery didusun Gun Tembawang yang bertahan dengan status kewarganegaraan Indonesia, mengapa masyarakat tersebut masih bertahan ditengah daya tarik Malaysia di bandingkan dengan Indonesia, dimana negara (Indonesia) kurang memberikan porsi pembangunan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di kawasan pinggiran. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengidentifikasi alasan dari masyarakat dusun Gun tembawang masih bertahan dengan kewarganegaraan Indonesia, walaupun negara kurang memberikan porsi pembangunan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di kawasan pinggiran. Dan juga untuk mengetahui nasionalisme masyarakat perbatasan dengan kondisi ekonomi dan situasi yang mereka hadapi ditengah adanya daya tarik Malaysia dibanding daya tarik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan sumber informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, website dan wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Nasionalisme dan Modernisasi Ernest Gellner. ......The integrity of the state is determined by the strength of nationalism among the inhabitants of the country, and it is also one of the most important things to protect a country.. Nationalism is implemented according to the ideological values of Pancasila that the Indonesian people adhere to. Nationalism in the government is very important to provide policies and regulations and rules for the welfare of society. This interrelational relationship created by nationalism makes it difficult for all parties involved, namely the government and society, to let go of this nationalism. However, this is not seen in Gun Tembawang Hamlet, which is evident from the problems of the peripheral community of Gun Tembawang Hamlet in understanding the concept of nation and applying it in daily life. In this case, the issue of the transfer of citizenship (Gun Tembawang Hamlet) naturally raises the question of why they did it. Why about ±35 family members in Gun Tembawang Hamlet renounced their Indonesian citizenship in favor of Malaysian citizenship, even though they had a history as villagers in Indonesian territory. However, looking further afield, there is economic inequality in Gun Tembawang Hamlet (periphery) which is closely related to the social gap between the center and the periphery. Such a wide gap leads to rebellion by marginalized communities. However, there is something interesting amidst the problem of Malaysian charm and development gap, it turns out that in Gun Tembawang Hamlet, there are still ± 30 heads of families from peripheral communities who retain their Indonesian citizenship. Why these people maintain their Indonesian citizenship regardless of Malaysian charm compared to Indonesia, where the state (Indonesia) does not provide adequate development to meet the development needs of the periphery areas. Therefore, the purpose of this study is to understand nationalism and the activities of peripheral societies, which are often in conflict with the national spirit developed by the state. Specifically, to explain and identify the reasons why the community of Gun Tembawang Hamlet maintains their Indonesian citizenship despite the country not providing adequate development to meet the development needs of the periphery areas. This study also aims to find out about the nationalism of the peripheral society and the economic conditions and situations they face against the attractiveness of Malaysia compared to that of Indonesia. Descriptive research is used as a research method using data sources from books, magazines, websites and interviews. In this study, the author uses Ernest Gellner's theory of Nationalism and Modernisation.

Abstrak :
Gerakan sosial yang dilakukan pada tahun 2019 silam dengan tajuk #ReformasiDikorupsi menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia. Ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya turun ke jalan sebagai reaksi dari pengesahan beberapa produk legislasi yang dianggap bermasalah, tetapi produk legislasi yang sudah disuarakan untuk disahkan tidak kunjung juga terlaksana. Namun, pencapaian tujuan gerakan #ReformasiDikorupsi nyatanya terlihat tidak maksimal. Sampai saat ini, hanya RUU PPKS yang disahkan oleh DPR RI, yang juga sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai capaian gerakan #ReformasiDikorupsi. Tulisan ini ingin mendalami lebih jauh penyebab gerakan #ReformasiDikorupsi tidak maksimal dalam hal pencapaian tujuan mereka. Dengan menggunakan teori gerakan sosial dari McAdam dkk (1996) yang memiliki tiga komponen, yaitu peluang politik, struktur mobilisasi dan proses framing serta memiliki tiga faktor keberhasilan atau kegagalan suatu gerakan sosial, yaitu tindakan disruptif, pengaruh sayap radikal dan tujuan, peneliti telah menemukan letak kekurangan dari gerakan #ReformasiDikorupsi. Gerakan ini hanya berhasil memanfaatkan peluang politik dan tujuan, dengan komponen atau faktor lainnya tidak terpenuhi sepenuhnya. Oleh karenanya, gerakan #ReformasiDikorupsi tidak maksimal dalam mencapai tujuan akhir mereka dikarenakan gerakan tersebut tidak memenuhi komponen gerakan sosial menurut perspektif teori McAdam dkk. ......Social movement carried out in 2019 with the title #ReformasiDikorupsi attracted a lot of attention from the Indonesian people. Thousands of students and other elements of society took to the streets as a reaction to the ratification of several legislative products that were considered problematic, but the legislative products that had been voiced for ratification did not come into effect. However, the achievement of the goals of the #ReformasiDikorupsi movement does not appear to be optimal. To date, only the PPKS Bill has been passed by DPR RI, which is actually not really an achievement of the #ReformasiDikorupsi movement. This paper wants to explore further why the #ReformasiDikorupsi movement is not optimal in terms of achieving their goals. By using social movement theory from McAdam et al (1996) which has three components, namely political opportunity, mobilization structure and framing process and has three factors of success or failure of a social movement, namely disruptive action, the influence of radical wings and goals, researchers have found the aspect of the social movement that lacking for the #ReformasiDikorupsi movement. This movement only succeeded in taking advantage of political opportunities, with other components or factors not being fully fulfilled. Therefore, the #ReformasiCorruption movement is not optimal in achieving their ultimate goal because the movement is fulfilling the components of social movements according to the theoretical perspective of McAdam et al.

Abstrak :
Penelitian ini membahas Saudi Vision 2030 di Kerajaan Arab Saudi antara tahun 2016-2022. Visi 2030 dirancang untuk melepaskan ketergantungan minyak melalui diversifikasi dengan salah satunya membangun industri hiburan. Namun, pembangunan industri hiburan ditentang oleh beberapa ulama. Mereka menentang hiburan seperti konser musik, bioskop, dan olahraga karena mencampurkan gender dalam satu lokasi. Pemerintah menghadapi penolakan beberapa ulama ini dengan tegas dan terus membangun industri hiburannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena itu melalui teori kesepakatan elite antara beberapa ulama dan pemerintah yang mulai terurai sehingga mengakibatkan penolakan terhadap pembangunan industri hiburan di dalam program Saudi Vision 2030. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan tinjauan pustaka. Penelitian ini menemukan pertentangan beberapa ulama terhadap pembangunan industri hiburan Saudi Vision 2030 disebabkan oleh anggapan mengenai adanya beberapa aspek di dalamnya yang melanggar syariah Islam. Penelitian ini juga menemukan kalau pertentangan beberapa ulama itu berpotensi diatasi oleh suatu kompromi dari pemerintah dengan menyesuaikan aspek-aspek industri hiburan Saudi Vision 2030 yang bermasalah supaya tidak melanggar syariah Islam. ......This research aims to discuss Saudi Vision 2030 in the Kingdom of Saudi Arabia between 2016-2022. Vision 2030 was designed to relinquish Saudi Arabia dependence on oil through diversification, one of which is building the entertainment industry. However, the development of the entertainment industry was opposed by some clerics. They opposed entertainments such as music concerts, cinema, and sports because it mixes gender in one location. The government sternly faced the refusal of some clergy and carry on the development of the entertainment industry. The purpose of this study is to understand that opposition toward the development of the entertainment industry through the theory of elite settlement between some clerics and the government which began to unravel resulting in rejection of the development of Saudi Vision 2030 entertainment industry. This research finds that violations of the Islamic Sharia by some elements of the entertainment industry which is being developed underpins the opposition to it by some clergy. This research also finds that the conflict between some clergy has the potential to be overcome by means of compromise from the government in the adjustment of the problematic aspects of the entertainment industry so that they do not violate the Islamic Sharia.