Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Teori-teori dari studi regionalisme telah menjelaskan bagaimana dan mengapa kawasan berintegrasi. Salah satu perkembangan termutakhir dari studi ini adalah bahwa variabel interaksi sosial merupakan variabel kunci yang dapat meningkatkan kerekatan sebuah kawasan (regionness). Akan tetapi, penelitian yang ada masih belum mampu menjelaskan seperti apa dan dalam kondisi apa interaksi sosial yang diperlukan untuk mendukung integrasi kawasan. Dalam rangka menutupi kesenjangan teoritik tersebut, tesis ini membahas kemungkinan untuk mendesain integrasi kawasan dengan menginkorporasi pendekatan dari disiplin psikologi sosial. Secara khusus, penelitian ini menggunakan metode metateori untuk mengidentifikasi intertekstualitas antara teori tentang regionness dan teori pemahaman sosial. Temuan utama yang diperoleh dari upaya ini adalah bahwa konvergensi dan divergensi dalam integrasi kawasan tidak perlu dilihat sebagai oposisi biner, melainkan sebagai dua elemen yang memiliki fungsi esensial dalam menjamin integrasi kawasan. Dengan kata lain, peningkatan signifikan dari tingkat regionness di suatu kawasan hanya dapat dicapai dalam kondisi yang memungkinkan setiap aktor di kawasan untuk menjalani proses konvergensi dan divergensi dalam mengimajinasikan hasil akhir regionalisasi yang hanya dapat terbayangkan melalui proses kolektif tersebut.

---

Theories of regionalism have explained how and why regions are integrated. One of the most recent developments in this study is that social interaction is a key variable that can increase the regionness of a region. However, existing research has not been able to explain what kind of and under what circumstances social interactions are needed to support regional integration. In order to cover the theoretical gap, this thesis discusses the possibility of designing regional integration by incorporating approaches from social psychology. In particular, this study uses metatheory method to identify intertextuality between theories about regionness and theory of social understanding. The main finding of that approach is that convergence and divergence in regional integration need not be seen as a binary opposition, but rather as two elements that have an essential function in ensuring regional integration. In other words, a significant increase in regionness can only be achieved under a circumstance in which every actor in the region can undergo the process of convergence and divergence in imagining the final results of regionalization which can only be imagined through the collective process."

"ABSTRAKTulisan ini mengkaji literatur dengan menggunakan teknik analisis diskursus pada 26 literatur yang membahas interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor yang dipublikasikan pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2015. Tulisan ini mengklasifikasikan literatur dengan membuat taksonomi isu utama dalam literatur yang terdiri dari isu diversifikasi pendanaan, mekanisme pendanaan, legitimasi NGO negara maju, dan mekanisme akuntabilitas.Kemudian di masing-masing isu, argumen penulis diklasifikasikan dengan menggunakan tipologi dependensi dan independensi.Temuan yang diperoleh dalam tulisan ini adalah 18 dari 26 literatur merepresentasikan pola interaksi NGO negara maju dependen terhadap negara pendonor.Interaksi NGO negara maju yang dependen dengan negara pendonor mendorong NGO melakukan konformitas pada sistem bantuan luar negeri negara pendonor dan mengurangi kekuatan NGO dalam pembangunan.Tulisan ini juga memberikan rekomendasi agenda riset agar diskursus interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor diteliti dengan menggunakan teori daridisiplin ilmu politik dan memandang interaksi NGO negara maju dengan negara pendonor dari sudut pandang intervensi-otonomi.

---

ABSTRACTThis paper is a literature review that applies discourse analysis in reviewing literature about interaction between Northern NGOs and state-donor in foreign aid practice that were published in 1993 to 2015. This paper classifies the literature by making taxonomy of main issue discussed in the literature that comprised of diversification of funding, funding mechanism, Northern NGOs‟ legitimacy, and accountability mechanism. Then within each issue, each authors‟ arguments are classified using the typology of independency and dependency of NGO in the interaction with state-donor. 18 out of 26 literature reviewed in this paper showed that NGO are dependent to state-donor in the interaction. The dependency causes Northern NGO to conform to state-donor‟s foreign aid system and thus reduces NGO‟s strength in international development. This paper recommends further research that applies political theory on this issue and to see the interaction between Northern NGOs and state-donor using intervention-autonomy point of view."

"Anthropocene merupakan sebuah emerging issue yang berkembang sejak tahun 2000-an. Anthropocene sendiri didefinisikan sebagai sebuah era di mana manusia memiliki dampak yang signifikan dalam dunia secara global. Konsep ini penting untuk dikaji lebih jauh, karena anthropocene mendorong kemunculan pemikiran-pemikiran baru yang sesuai dengan situasi dunia saat ini. Tulisan ini akan membahas lebih jauh mengenai bagaimana perspektif ilmu HI terhadap anthropocene. Terdapat tiga poin utama yang akan dikaji lebih lanjut, pertama, tulisan ini melihat bahwa pemikiran HI mengenai anthropocene masih didominasi oleh pemikiran-pemikiran keamanan dalam HI. Sedangkan, pemikiran HI lainnya seperti ekonomi dan politik juga penting untuk melihat anthropocene dan kaitannya dengan konsep seperti globalisasi, kapitalisme, dan kerjasama internasional dalam era ini. Kedua, tulisan ini juga melihat bahwa pemikiran mengenai anthropocene sendiri memunculkan berbagai kritik bagi ilmu HI seperti kritik terhadap asumsi dasar, paradigma, dan cara pandang HI terhadap dunia. Ketiga, anthropocene juga dapat dilihat dari dimensi politik dalam HI. Melalui perspektif ini, anthropocene dilihat sebagai sebuah fenomena politik global yang memiliki berbagai implikasi terhadap politik internasional. Sebagai kesimpulan, anthropocene merupakan sebuah konsep yang telah menjadi bagian dalam ilmu HI karena terdapat relevansi antara keduanya. Meskipun begitu, pembahasan mengenai kajian anthropocene dalam ilmu HI masih relatif terbatas dan masih didominasi oleh pemikiran keamanan dalam HI.

---

Anthropocene is an emerging issue which has been developed since 2000s. It is defined as an era where humans have significant impacts in the world globally. This concept is important to be reviewed further because anthropocene encourage new ideas that are compatible with the current world situation. This paper examine how IR rsquo s perspective to the anthropocene. There are three main points that are being examined, first, it sees that IR rsquo s perspective of anthropocene is dominated by security thinking in IR. Whereas, another IR thinking such as political economy, is also important to see anthropocene and its relation to concepts such as globalization, capitalism, and international cooperation in this era. Second, this paper also sees that the anthropocene itself emerge various criticisms for IR such as criticism of IR rsquo s core assumptions, paradigms, and IR rsquo s views to the world. Third, anthropocene is also seen from the political dimension of IR. Through this perspective, anthropocene is seen as global political phenomenon that has various implications for international politics. In conclusion, anthropocene is a concept that has become part of IR because of its relevance between the two. Nevertheless, the discussion of anthropocene in the IR is still relatively limited and still dominated by the security thinking in IR."

"Sanksi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan ketika diplomasi tidak lagi efektif. Amerika Serikat (AS) menjadi salah satu negara yang sudah menggunakan sanksi sejak abad ke-19, salah satunya terhadap Kuba. Secara historis, AS dan Kuba merupakan dua negara yang telah menjalin hubungan, terutama dalam bidang ekonomi. Namun, semua ini berubah ketika Fidel Castro memerintah Kuba pada tahun 1961 yang melancarkan Revolusi Kuba dan tidak lagi sejalan dengan kepentingan  AS, yaitu mengikuti nilai-nilai liberal. Sebagai respon, AS memberlakukan sanksi ekonomi di bawah sepuluh pemerintahan yang berbeda. Kendati demikian, 17 Desember 2014 menjadi titik balik hubungan kedua negara dengan diumumkannya normalisasi hubungan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang membawa AS pada keputusan normalisasi hubungan dengan Kuba. Penelitian ini pun menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan kerangka teori realisme neoklasik. Argumen utama dari penelitian ini adalah keputusan AS melakukan normalisasi hubungan dengan Kuba ditentukan oleh faktor sistemik dan domestik. Pada tingkat sistemik, distribusi kapabilitas relatif AS, sifat lingkungan strategis AS, dan  menentukan tekanan sistem bagi AS. Kemudian, pada tingkat domestik, keputusan tersebut dipengaruhi oleh aktor domestik, polarisasi politik domestik dan tantangan politik pada pemerintahan Obama, serta respon pemerintahan Obama terhadap dinamika politik domestik terkait hubungan AS dan Kuba.

---

Sanction is a foreign policy tool used when diplomacy fails to be effective. The United States (US) is one of the countries that has been using sanctions since the 19 century, including against Cuba. Historically, US and Cuba had established relations, particularly in the economic field. However, this all changed when Fidel Castro became the leader of Cuba in 1961 and carried out the Cuban Revolution. Such action was not in line with the US interest which aimed to promote liberal values. In response, US imposed economic sanctions under ten different administrations. Nevertheless, December 17, 2014, marked a turning point of the relationship between these two countries with the announcement of the normalizations of relations. Therefore, this study aims to explain and analyze the factors that led US to the decision of normalizing relations with Cuba. This research utilizes a qualitative research methodology with a framework of neoclassical realism theory. The main argument of this study is that the decision of US to normalize relations with Cuba is determined by systemic factors that are intervened by domestic factors, resulting in the decision of normalization. At the systemic level, the relative distribution of power, the geographic proximity between US and Cuba, as well as the geopolitical context and international events, exert structural pressure on US. At the domestic level, the decision is influenced by domestic actors, political polarization and challenges within the Obama administrations, as well as the Obama administration’s response to the domestic political dynamics related to US-Cuba relations."

"Skripsi ini membahas mengenai tuntutan yang diberikan oleh Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat terhadap Kebijakan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang lebih adil terhadap kaum minoritas, yakni African American. Kemunculan Gerakan Sosial Black Lives Matter di Amerika Serikat adalah bentuk respon dari ketidaksetaraan rasial yang masih melekat dalam kehidupan sosial, khususnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Amerika Serikat. Oleh sebab itu, gerakan sosial ini akhirnya mengalami kemunculannya pada tahun 2013, serta memberikan tuntutan berupa aksi-aksi serta Platform Kebijakan yang dibentuk pada tahun 2016. Dalam prinsip kesetaraan yang dimiliki, aksi tuntutan serta platform kebijakan yang dibuat oleh Black Lives Matter pun lebih mengacu terhadap kesetaraan ras dalam Sistem Peradilan Pidana. Serta pada akhirnya, penelitian ini juga memberikan kontekstualisasi demokrasi pluralisme mengenai dampak terhadap beberapa perubahan Sistem Peradilan Pidana dan Kepolisian yang bertahap dipengaruhi oleh Gerakan Black Lives Matter sejak kemunculan aksi serta Platform Kebijakan tahun 2016 tersebut.

---

This thesis discusses the demands provided by a Social Movement called Black Lives Matter against Criminal Justice and Police System Policy in the United States. This demands require a Criminal Justice Policy that prioritizes equality towards minorities, particularly for African-Americans. The emergence of Black Lives Matter Movement in United States is a response to racial inequalities that still inherent within social life in general, especially in the Criminal Justice System in the United States. Therefore, this Social Movement finally emerged in 2013, and provided such demands in the form of actions and Policy Platform established in 2016. In principle of equality owned by this movement, the action demands and Policy Platform created by Black Lives Matter were referring to more racial equality in the Criminal Justice System. In the end, this research also provides contextualization of pluralism democracy on the impact of several changes in the Criminal Justice and Police System which are gradually affected by the Black Lives Matter Movement since their appearance of the action and Policy Platform in 2016. "

"ABSTRAKKrisis tahun 1997 merupakan sebuah critical juncture bagi reformasi kerjasamakeuangan di Asia. Krisis ini mendorong ASEAN untuk mengubah arsitekturkerjasama pada sektor keuangan di antara mereka dengan kemudian melibatkanCina, Jepang, dan Korea Selatan untuk bersama mendirikan institusi keuanganregional. Upaya ASEAN+3 ini membuahkan hasil ketika didirikan Chiang MaiInitiatives Multilateralization (CMIM) pada tahun 2009. Melihat fenomenapendirian CMIM tersebut, penulis akan menggunakan pendekatan historicalinstitutionalism untuk menganalisis alur dan dinamika pertemuan-pertemuan yangdilakukan para menteri keuangan ASEAN+3 (AFMM+3) sampai keberhasilanpendirian CMIM. Hasil penelitian akan menunjukkan bahwa keberhasilanpendirian CMIM menjadi sebuah institusi keuangan regional tidak lepas dariterjadinya krisis keuangan tahun 1997 karena krisis tersebut menjadi penentu awalarah diskusi menuju institutionalisasi kerjasama keuangan Asia.

---

ABSTRACTAsian financial crisis in 1997 was a critical juncture that marked the beginning fora reformation in financial cooperation among Asian countries. The crisisencouraged ASEAN to change its cooperation architecture to then involve China,Japan, and South Korea. Together, they created an ASEAN+3 group and laterestablished a regional financial institution, Chiang Mai InitiativesMultilateralization (CMIM), in 2009. On that certain phenomenon, this researchwill use historical institutionalism approach to analyze the plots and dynamics ofthe ASEAN+3 Financial Minister Meetings (AFMM+3) until finally CMIM isestablished. The research will conclude that the success of the establishment ofCMIM is closely related to the Asian financial crisis in 1997. The reason isbecause of that crisis, AFMM+3 was able to focus in overcoming their commonconcern of the institutionalization of Asian financial cooperation."

"Konsep intervensi kemanusiaan merujuk kembali kepada great debate dalam hubungan internasional antara idealisme dan realisme. Intervensi kemanusiaan menjadi sebuah konsep yang ditawarkan oleh perspektif idealisme sebagai sebuah tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu pemenuhan hak hidup setiap individu di negara yang tidak mampu menjalankan fungsi perlindungan terhadap warga negaranya. Pelaksanaan intervensi yang melewati batasan jurisdiksi dan otoritas pemerintah negara berdaulat bertentangan dengan prinsip dasar kedaulatan dalam hubungan internasional. Pengaruh Great Powers dalam pelaksanaan intervensi kemanusiaan juga menimbulkan kritik dari realisme yang melihatnya sebagai sebuah politik kekuatan. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perdebatan-perdebatan yang muncul dalam pembahasan mengenai intervensi kemanusiaan. Tulisan ini akan memberikan pembahasan mengenai perdebatan intervensi kemanusiaan dalam keterkaitannya dengan great debate dalam hubungan internasional, serta beberapa alternatif pemikiran ideal terkait perdebatan tersebut.

---

The concept of humanitarian intervention referred back to the great debate ininternational relations between idealisme and realism. Idealism explained humanitarian intervention as a mechanism of responsibility of the international community to help every individual to meet their basic rights. International community have the obligation to help a nation which the government could not fulfilled their responsibility to protect the citizen. Despite its moral background, the practice of humanitarian intervention is breaking the rules of sovereignty and non-intervention in international relations. Critics from realism focus on the violation of sovereignty and domination of Great Powers in the implementation of the concept. The paper explored the concept of humanitarian intervention in its relations with great debate between idealism and realism in IR, along with some alternative perspectives around the debates."

"ABSTRAKTidak lazim bagi negara-negara berkembang untuk menjalankan program kebijakan luar negeri yang berfokus di bidang kesehatan, apalagi menyebarkannya secara global melalui misi internasional. Bagaimanapun, Kuba mungkin salah satu pengecualian paling dikenal dalam hal ini. Dengan mengusung gagasan mulia tentang kemanusiaan dan semangat solidaritas dunia ketiga, pada tahun 1998, Kuba meluncurkan Programa Integral de Salud (PIS) ? sebuah inisiatif misi internasional dalam bentuk kerjasama kesehatan yang diilhami dari amanah konstitusi serta kekhasan nilai komunismenya dan dilestarikan oleh pengalaman sebelumnya di masa Perang Dingin. Program ini mencuri perhatian dunia dengan memperoleh pengakuan luas lewat kerjasamanya yang ramah dan menjaga pertumbuhannya berdasarkan angka, sekaligus meningkatkan pengaruh Kuba di tataran global. Maka dengan menggunakan metode kualitatif berupa event-structure analysis, penelitian ini hendak mencari pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor pengendali dibalik prestasi-prestasi program tersebut. Konteks domestik dan internasional akan dianalisis untuk memahami bagaimana program itu sebenarnya diciptakan dan bagaimana pengimplementasiannya sejauh ini. Terakhir, penelitian ini berpendapat bahwa kesukesan PIS bisa menjadi model yang baik bagi upaya meningkatkan kembali kerjasama Selatan-Selatan.

---

ABSTRACTIt is uncommon for developing countries to run a foreign policy program that focused on health issues, let alone spreading it globally through international mission. However, Cuba might be the one of the most prominent exceptions on this regard. By endorsing the noble notion of humanity and the spirit of third-world solidarity, in 1998, Cuba launched the Programa Integral de Salud (PIS) ? an initiative of international mission in the form of extensive medical cooperation imbued by country‟s constitutional mandates as well as its distinctive communist values and nurtured by its previous experiences during the Cold War. This program has caught world‟s attention in positive senses, acquiring worldwide acknowledgement through its lenient partnerships and sustaining numerical growth while arguably bolstering Cuba‟s leverage in the global sphere. Using event-structure analysis method of qualitative research, this study seeks to comprehensively understand the driving components behind such feats of the program. Both domestic and international contexts will be analysed in order to comprehend how the program was actually constructed and how it has been implemented so far. In the end, this study suggests that the success of PIS can serve as a prudent model for the efforts of re-enhancing South-South cooperation."

"ABSTRAKKeberhasilan World Society for the Protection of Animals (WSPA) mengadvokasi Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW) adalah kasus yang menarik karena belum pernah ada Masyarakat Sipil Transnasional yang berhasil mengadvokasi rezim lingkungan internasional untuk isu perlindungan hewan individual. Dengan studi pustaka, studi dokumen, dan wawancara sebagai metode pengumpulan data, serta Grounded Theory sebagai metode analisis data, penelitian kualitatif Analytic Eclecticism ini menunjukkan bahwa keberhasilan WSPA dipengaruhi kekuatan diskursif yang terbangun atas basis interrelasi antara WSPA sebagai agen (modalitas material dan non material, strategi, dan taktik) dengan struktur. Adapun hasil penelitian ini mengisi kekosongan literatur Masyarakat Sipil Transnasional dan Politik Lingkungan Global dengan: 1) berangkat dari agen tanpa menafikan struktur, 2) menginkorporasikan Positivisme, Konstruktivisme, Interpretivisme, serta 3) mengeksplorasi kasus keberhasilan WSPA mengadvokasi UDAW yang jarang menjadi fokus pembahasan dalam berbagai literatur Hubungan Internasional.

---

ABSTRAKWorld Society for the Protection of Animals (WSPA)’s success in advocating the Universal Declaration on Animal Welfare (UDAW) marks an interesting case study because no Transnational Civil Society has managed to advocate environmental regimes for the protection of individual animals. With literature review, document study, and interview as the method for data gathering, as well as Grounded Theory as method for data analysis, this qualitative Analytic Eclectic research concludes that WSPA’s success is influenced by a discursive power founded on the basis of an interplay between WSPA as an agent (material and non material modalities, strategies, and tactics) as well as structure. The result of this research also fills a literature gap on Transnational Civil Society and Global Environmental Politics by: 1) focusing on agent without denying structure, 2) incorporating insights from Positivism, Constructivism, and Interpretivism, and 3) exploring the dynamics of WSPA’s advocacy for UDAW. "

"[Konsep hegemoni seringkali digunakan dalam mempelajari ilmu hubunganinternasional, khususnya dalam istilah sistem internasional dan stabilitasinternasional. Konsep tersebut secara umum digunakan dalam media yangmembahas politik internasional. Namun terdapat kecenderungan bahwa adanyakekurangan keseragaman dalam memahami hegemoni secara umum. Ulasanliteratur ini memiliki sasaran untuk memperdalam inti dari konsep tersebut, yaituterkait pembuatannya. Untuk menjelaskan pembentukannya, ulasan inimengembangkan empat klasifikasi terkait bagaimana konsep hegemoni dapatterbentuk, yaitu prasyarat, karakteristik, ekspresi, dan sikap Negara-negarabawahan. Kemudian, tiga tipologi akan dikembangkan dari proses ini, seperipandangan Realis-Liberalis, pandangan Struktural, dan pandangan Rezim.Berbagai tipologi tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam mempelajariperkembangan konsep hegemoni secara kronologis. Melalui studi secarakronologis, ulasan ini menemukan bahwa terdapat perubahan tren dalambagaimana pembentukan hegemoni dipandang, yang mana pada awalnyacenderung berfokus pada material power yang kemudian berkembang menjadibentuk hegemoni yang lebih kooperatif dan lebih lunak. Variasi dalam memahamipembentukan hegemoni dan juga bagaimana hal tersebut berubah seiring waktutersebut menunjukkan mengapa penggambaran dari hegemoni itu sendiriseringkali tidak terdapat kesatuan. Hal ini juga menunjukkan bagaimana duniapolitik kontemporer lebih berfokus pada perilaku multilateral dan kooperatifantara negara-negara daripada negara tunggal dalam jumlah yang lebih besar.Pada akhirnya, ulasan ini mengusulkan bahwa perkembangan terkini dari konsephegemoni dapat digunakan oleh negara-negara berkembang demi keuntunganmereka sendiri.;The concept of hegemony is often used in studying international relations,especially in terms of international system and international stability. It is acommonly used term in news of international politics. Nevertheless, itsconception is often not fully understood by those who use the term. It seems likethere is lack of uniformity in the common understanding of hegemony. Thisliterature review aims to deepen the core of the concept, which is its constitution.In order to explore its constitution, this review develops four classifications inhow hegemony is constituted, which are preconditions, characteristics, expression,and attitude of the subordinate states. Three typologies are developed from thisprocess, which are Realist-Liberalist view, Structural view, and Regime view.These typologies are then implemented in studying the development of theconcept of hegemony chronologically. Through the chronological study, thereview found that there was a change of trend in how the constitution ofhegemony is viewed, which initially tended to focus on material power whichlater developed into more softer, cooperative form of hegemony. The variation inunderstanding of the constitution of hegemony and also how it changed along thetime shows why the conception of hegemony is often not unitary. It also showedwhy the contemporary world politics focuses more on cooperative and multilateralbehaviors between states rather than preponderance of a single state. As a result,the review suggests that the current development of concept of hegemony couldbe utilized by the developing countries to their benefits.;The concept of hegemony is often used in studying international relations,especially in terms of international system and international stability. It is acommonly used term in news of international politics. Nevertheless, itsconception is often not fully understood by those who use the term. It seems likethere is lack of uniformity in the common understanding of hegemony. Thisliterature review aims to deepen the core of the concept, which is its constitution.In order to explore its constitution, this review develops four classifications inhow hegemony is constituted, which are preconditions, characteristics, expression,and attitude of the subordinate states. Three typologies are developed from thisprocess, which are Realist-Liberalist view, Structural view, and Regime view.These typologies are then implemented in studying the development of theconcept of hegemony chronologically. Through the chronological study, thereview found that there was a change of trend in how the constitution ofhegemony is viewed, which initially tended to focus on material power whichlater developed into more softer, cooperative form of hegemony. The variation inunderstanding of the constitution of hegemony and also how it changed along thetime shows why the conception of hegemony is often not unitary. It also showedwhy the contemporary world politics focuses more on cooperative and multilateralbehaviors between states rather than preponderance of a single state. As a result,the review suggests that the current development of concept of hegemony couldbe utilized by the developing countries to their benefits., The concept of hegemony is often used in studying international relations,especially in terms of international system and international stability. It is acommonly used term in news of international politics. Nevertheless, itsconception is often not fully understood by those who use the term. It seems likethere is lack of uniformity in the common understanding of hegemony. Thisliterature review aims to deepen the core of the concept, which is its constitution.In order to explore its constitution, this review develops four classifications inhow hegemony is constituted, which are preconditions, characteristics, expression,and attitude of the subordinate states. Three typologies are developed from thisprocess, which are Realist-Liberalist view, Structural view, and Regime view.These typologies are then implemented in studying the development of theconcept of hegemony chronologically. Through the chronological study, thereview found that there was a change of trend in how the constitution ofhegemony is viewed, which initially tended to focus on material power whichlater developed into more softer, cooperative form of hegemony. The variation inunderstanding of the constitution of hegemony and also how it changed along thetime shows why the conception of hegemony is often not unitary. It also showedwhy the contemporary world politics focuses more on cooperative and multilateralbehaviors between states rather than preponderance of a single state. As a result,the review suggests that the current development of concept of hegemony couldbe utilized by the developing countries to their benefits.]"