Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sebagai salah satu negara sedang berkembang Indonesia menganggap bahwa proses pembangunan nasional memerlukan peranan investasi asing, khususnya investasi langsung (direct investment) dalam bentuk pendirian perusahaan-perusahaan multinasional PMA. Tetapi di sisi lain tugas Direktorat Jenderai Pajak dalam mengoptimalkan penerimaan pajak negara dimana salah satu obyeknya adalah penghasilan investasi asing harus mengakui kenyataan bahwa obyek pajak tersebut akan meliputi wewenang yurisdiksi perpajakan dua negara, yaitu Indonesia sebagai negara tempat investasi dan negara domisili investor, dimana proporsi pembagian hak pemajakan tersebut akan dirumuskan dalam suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty). Sehubungan dengan hal tersebut maka pokok permasalahan dari tesis ini meliputi : bagaimana ketentuan perpajakan domestik Indonesia dan ketentuan perpajakan internasional mengenai penghasilan investasi asing (foreign direct investment) melalui perusahaan multinasional PMA, faktor-faktor apa saja yang mendorong suatu negara untuk menyelenggarakan suatu perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) dan bagaimana pengaruhnya terhadap penerapan peraturan perpajakan atas penghasilan investasi asing, bagaimana ketentuan tax treaty Indonesia khususnya dengan negara-negara yang mempunyai tingkat investasi cukup besar di Indonesia dalam hal keseimbangan alokasi hak pemajakan penghasilan investasi asing, bagaimana pengaruh ketentuan tax treaty tersebut terhadap tarip efektif pemajakan penghasilan investasi asing serta kaitannya dengan praktek penghindaran pajak (tax avoidance) oleh perusahaan?perusahaan modal asing dengan memanfaatkan ketentuan dalam tax treaty. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap buku literatur, peraturan perpajakan domestik dan internasional, karya ilmiah, jurnal, internet dan sumber tertulis lainnya. Untuk melengkapi studi literatur tersebut Penulis juga melakukan penelitian lapangan dengan melakukan inventarisasi dan analisa data serta wawancara dengan pihak-pihak terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kekurangan modal dan kebutuhan terhadap peranan investasi asing di Indonesia merupakan salah satu faktor lemahnya posisi Indonesia dalam penyusunan suatu tax treaty dengan negara-negara maju yang merupakan negara investor. Dari 5 tax treaty Indonesia dengan negara-negara investor diketahui bahwa sebagian besar tax treaty tersebut disusun dengan kerangka dasar UN Model dimana proporsi pembagian hak pemajakan antar dua negara ditentukan berdasarkan negosiasi kedua negara. Tetapi terdapat 1 tax treaty yaitu tax treaty Indonesia - Jepang yang dapat dinilai memberikan hak pemajakan yang lebih menguntungkan kepada Jepang sebagai negara domisili. Secara umum bahwa ketentuan perpajakan internasional dalam bentuk tax treaty telah membatasi otoritas dari peraturan perpajakan domestik. Ketentuan perpajakan domestik telah memperlakukan disparitas perlakukan perpajakan atas penghasilan investasi antara dividen dibanding bunga, royalti dan imbalan jasa, karena dividen dikenakan pajak dua kali atau disebut dengan istilah pajak berganda ekonomis. Perbedaan perlakuan perpajakan tersebut menjadi lebih signifikan ketika terhadap obyek tersebut harus diberlakukan peraturan perpajakan international yang tertuang dalam tax treaty, karena selain tarip witholding tax yang lebih rendah masih terdapat obyek-obyek pajak yang hanya dapat dikenakan pajak di negara domisili atau dibebaskan dari pemajakan di Indonesia. Sehingga hal tersebut telah mendorong investor untuk melakukan tax planning melalui penghindaran pajak (tax avoidance) dengan menerima penghasilan dalam bentuk selain dividen, yang berakibat pada potensi kehilangan penerimaan pajak negara sumber. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh perusahaan PMA tersebut tidak terlepas dari apa yang disebut transfer pricing, karena tidak sedikit pembayaran bunga, royalti dan imbalan jasa luar negeri dilakukan kepada perusahaan induk atau afiliasi di luar negeri. Sehingga hal yang lebih lanjut harus diperhatikan adalah apakah transfer pricing tersebut dilakukan dengan harga pasar yang wajar sesuai prinsip arm's lenght atau sebaliknya direkayasa dalam rangka penghindaran pajak di Negara sumber. Bila kasus pembayaran imbalan bunga, royalti atau imbalan jasa tersebut diindikasikan sebagai rekayasa transfer pricing maka untuk pembuktiannya di lapangan masih banyak mengalami hambatan. Sehingga upaya preventif dari DJP dalam bentuk pembatasan pembayaran bunga, royalti dan imbalan jasa, di antaranya melalui debt equity ratio maupun advanced pricing agreement merupakan alternatif yang lebih efisien dan lebih menjamin kepastian hukum dari sisi Wajib Pajak maupun Fiskus, serta lebih mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Abstrak :
Sistem self assessment yang dianut sistem perpajakan Indonesia memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sedangkan fiskus hanya merupakan pengawas yang harus memastikan bahwa setiap Wajib Pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mendapatkan haknya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan lainnya yang berlaku. Oleh karena itu perlu dilakukan pengujian apakah Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya secara berkala atau dengan pengecualian jika diperkirakan telah terjadi penyimpangan. Pengujian kepatuhan yang dimaksud adalah pemeriksaan pajak. Analisis tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak Direktorat Jenderal Pajak ini menggunakan teori dan peraturan pelaksanaannya sebagai bahan perbandingan. Hasil Pemeriksaan Pajak setidaknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu berupa penerbitan SKP dan ditemukan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Apabila terdapat indikasi tindak pidana perpajakan, maka pemeriksaan dilanjutkan pada Pemeriksaan Bukti Permulaan sebelum dilakukan penyidikan. Hal inilah yang menjadi masalah. Karena dalam kerangka kerjanya DTP mengelompokkan Pemeriksaan Bukti Permulaan dalam kegiatan Penyidikan sedangkan hasilnya masih dapat berupa penetapan pajak (diterbitkan SKP). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan pada Direktorat Pemeriksaan, Penyidikan dan Penagihan Pajak, untuk menganalisis faktor-faktor apa saga yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, dan menganalisis cara yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah survey diskriptif sehingga alat pengumpulan data yang utama adalah kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bukti permulaan, yaitu Pemeriksa, Pelaksanaan pemeriksaan, dan Wajib Pajak. Pemeriksa dan pelaksanaan pemeriksaan relatif baik dijalankan dengan nilai tertinggi 131 dan nilai terendah 104 dari nilai maksimum 144. Masih ada hambatan yang ditemui mulai dari pelaksanaan sampai dengan tanggapan Wajib Pajak.

Abstrak :
Kinerja seorang pemeriksa pajak secara tidak langsung akan berpengaruh pada penerimaan negara dari sektor pajak. Oleh karena itu, usaha untuk mengoptimalkan kinerja pemeriksa pajak sangat penting untuk dilakukan. Secara teoritis, kinerja merupakan fungsi perkalian dari usaha yang telah dilakukan oleh karyawan dengan semangat yang tinggi serta kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki. Hasil dari fungsi tersebut akan nampak pada sesuatu yang bersifat konkrit yang dapat digunakan sebagai ukuran dalam menilai kinerja. Dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, kinerja dapat di ukur salah satunya dari angka kredit yang diperoleh. Karena kinelja tersebut dapat dilihat dari nilai angka kredit yang diperolehnya, maka angka kredit merupakan jalan bagi seorang pemeriksa pajak untuk memperoleh reward (misalnya kenaikan pangkat, promosi jabatan, kenaikan gaji dan sebagajnya). Dengan demikian, angka kredit ini bisa menjadi pendorong bagi pemeriksa pajak untuk dapat bekerja lebih optimal dan hal ini secara langsung ataupun tidak langsung akan berpengaruh pula pada penerimaan negara.

Dalam penentuan angka kredit itu sendiri pertimbangan yang digunakan oleh penilai kesulitan antara lain adalah lamanya pemeriksaan yang menggambarkan tingkat kesulitan dari suatu jenis usaha dan omset penjualan yang menggambarkan ukuran perusahaan. Klasifikasi lapangan usaha merupakan pengelompokkan jenis usaha berdasarkan jenis kegiatan dan kompleksitasnya. Misalnya jenis usaha perdagangan akan terbagi lagi menjadi perdagangan besar dan kecil, demikian juga jenis kegiatan usaha lainnya. Kompleksitas usaha ini dapat diukur dari lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan, dengan asumsi faktor lain adalah tetap. Sedangkan ukuran perusahaan adalah nilai suatu perusahaan dikaitkan dengan kemampuannya untuk rnenghasilkan laba. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan di duga berpengaruh pada kinerja pemeriksa pajak (yang diukur dengan angka kredit) karena logika berfikir mengatakan perusahaan besar dengan tingkat laba yang tinggi akan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar pula terhadap penerimaan negara jika dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh klasifikasi Iapangan usaha dan ukuran perusahaan terhadap kinerja pemeriksa pajak, sehingga di masa yang akan datang penilaian kinerja pemeriksa pajak melalui angka kredit akan lebih dapat mengakomodir semua unsur yang memang sepatumya dipertimbangkan dalam penilaian kinerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, dimana peneliti berusaha memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh dan hubungan antara klasifikasi Iapangan usaha dan ukuran pemisahaan sebagai variabel independen terhadap kinera pemeriksa pajak sebagai variabel dependen. Hipotesis yang diajukan adalah null hypotesis atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara klasifikasi Iapangan usaha dan ukuran perusahaan dengan kinerja pemeriksa pajak.

Dari hasil penelitian dapat diperoleh gambaran bahwa klasifikasi lapangan usaha berpegaruh secara signifikan terhadap angka kredit pemeriksa pajak. Jenis usaha yang semakin komplek memerlukan waktu pemeriksaan yang Iebih lama sehingga akan menghasilkan angka kredit yang lebih besar pula. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap angka kredit perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pemeriksaan pajak pada perusahaan besar (dengan omset penjualan yang besar) belum tentu akan memerlukan waktu yang lama dalam pemeriksaannya. Lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan tidak dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.

---

A tax auditor?s performance would indirectly influence the state's revenue from tax sector. Therefore, any effort of optimizing the tax auditor?s performance shall be very substantial to perform. Theoretically, a performance is a multiplication function of the efforts mad by the employee with high spirit based on hisfher capabilities as well as skills. The output of the said function shall appear on something concrete and able to be used as the measurement of work assessment. In the Directorate General of Tax environment, performance may be measured through, among others, the credit points acquired, therefore this credit point collection is a way for the tax auditor to obtain a reward (such as rank promotion, position promotion, salary increment, etc.). This way, credit point can act as the stimulus for a tax auditor to work more optimally, and this will also directly or indirectly influence the state's revenues.

In detemiining the credit point itself, the considerations used by the work appraiser are, among others, the duration of inspection that describes the level of business line difliculty as well as the sales turnover that represents the company magnitude. Business line classification is the grouping of business lines based on the type of activities and level of its complexities. For instance, trading business lines shall be split into big and small trades, so shall other kinds of business lines. This business complexity is measurable from its time duration needed to perform an inspection, assuming all factors are constant, whereas the size (magnitude) of the company is its value in terms of its capability to obtain profit ln this research, the company size is assumed to have influence against a tax auditor?s performance (measured based on credit point), because logically a big company with high profit figures shall be able to contribute better to the State?s revenue, compared to the small ones.

The objective of conducting this research is to know as to how is the influence of business line classification and the company magnitude towards the performance of tax auditor, so that in the future the performance appraisal of a tax auditor through credit point will have more capability in accommodating all elements that are indeed appropriate to be considered in the perfonnance appraisal. The research method applied in this research is descriptive analysis, where the researcher tries to provide a clear picture conceming the influence and relationship between business line classification and company magnitude as independent variables against a tax auditor's performance as a dependent variable. The hypothesis submitted is null hypothesis or, there is no significant relationship between business line classification and company magnitude against a tax auditor?s credit point.

From the result of this research, a picture can be obtained that business line classification is significantly influential against a tax auditor's credit point. More complicated business line needs longer inspection time, so that it will produce more credit point as well. On the contrary, company magnitude does not have any significant influence to tax auditor's credit point. The explanation follows: the tax inspection in a big company (with big sales tumover) will not always need longer time to undergo inspection. The length of time required for conducting an inspection is not influenced by the company magnitude.

Abstrak :
The purpose of imprisonment for debt (gijzeling) against tax payer is to reduce the tax delinquent in general and big tax delinquent in special, beside that also to improve the tax obedience for tax payer, to improve the justice in tax collection and to conduct reward and punishment in the implementation of tax, consistently.

In this research will be tested the influence of implementation of imprisonment for debt (gijzeling) and tax officer services to the obedience of tax payer at the tax office of South Jakarta, as well as collectively or partially.

This research use the survey method, by distributing the questionary to the Tax Payer at the ten Tax Offices, Municipality of South Jakarta. Sample collecting method used is nonprobability sampling, that is incidental sampling technique collected data analysis with double regresion.

Based on the data analysis collected it is found that there is positive effect and significant from variable of implementation of imprisonment for debt (gijzeling) and and tax officer services to the obedience of tax payer at the tax office of South Jakarta. In this case the implementation of imprisonment for debt (gijzeling) has more positive influence than tax officer services.

Based on the above research result, it is recommended for the next research to test other variables which supposed influencing to the variables of tax payer obedience. Other variables to be tested among others: Directorate General of tax service procedure, application of information technology, tax tariff etc. Practice recommendation for

Directorate General of Tax, because both coeficien variables are not quite different, so that Tax Officer services need to be improved in order to increase the Tax Payer obedience.

Meanwhile, the effort to increase the tax officer service can be done by showing the strong commitment in order to assist Tax Payer to comply with their liabilities, to meet their work target according to the work demand, to improve the competency in order to furnish the information needed by Tax Payer and work environment change at the Directorate General of Tax which arises the image of professional.

Abstrak :
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip tujuan (Destination Principle) yaitu suatu prinsip pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa oleh negara tempat pemanfaatan atau konsumsi barang dan jasa tersebut. Berdasarkan prinsip ini, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas konsumsi di dalam Daerah Pabean, sedangkan atas konsumsi barang dan jasa yang dilakukan di luar Daerah Pabean tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Atas dasar prinsip tujuan (Destination Principle) ini, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak. Pengecualian dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai ini dilakukan melalui metode Zero Rate, yaitu atas ekspor Barang Kena Pajak ditentukan sebagai penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0%. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0% ini telah membuat ekspor Barang Kena Pajak menjadi bebas dad pengenaan Pajak Pertambahan Nilai secara penuh (Free of Tax), karena atas Barang Kena Pajak yang diekspor tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha ekspor tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan barang dan jasa yang berhubungan dengan Barang Kena Pajak yang diekspor tersebut. Berbeda halnya dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Jasa Kena Pajak, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai hanya mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean dengan tarif 10%, tanpa adanya ketentuan iebih lanjut yang mengatur mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai da!am hal Jasa Kena Pajak tersebut dimanfaatkan di luar Daerah Pabean (Ekspor Jasa). Dengan demikian, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai mengenakan tarif yang sama sebesar 10% atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean baik untuk dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean maupun di luar Daerah Pabean. Analisis yang dilakukan berdasarkan studi kepustakaan, penelaahan dokumen dan hasil wawancara diperoleh kesimpulan bahwa Ketentuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% atas ekspor Jasa Kena Pajak tidak sesuai dengan konsep teori Pajak Pertambahan Nilai antara lain prinsip tujuan (Destination Principle) yang dianut oleh Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, Teori Netralitas Pajak Pertambahan Nilai dan Teori Bukan Faktor Harga (VAT is not a cost price factor). Berdasarkan prinsip tujuan, atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean untuk dikonsumsi atau dimanfaatkan di luar Daerah Pabean seharusnya tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Teori Netralitas Pajak Pertambahan Nilai menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai seharusnya tidak dikenakan atas ekspor. Sedangkan teori yang ketiga menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai bukanlah faktor penentu harga atau tidak masuk ke dalam harga barang atau jasa yang diserahkan. Pengecualian dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Ekspor Jasa Kena Pajak, dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari dua metode yaitu Exemption dan Zero Rate. Berdasarkan konsep teori dan metode yang digunakan oleh negara-negara yang menerapkan sistem Pajak Pertambahan Nilai (Value Added Tax), metode yang sebaiknya digunakan adalah Zero Rate, yaitu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Jasa Kena Pajak dengan tarif 0%. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan metode Zero Rate (tarif 0%) ini, akan membuat ekspor Jasa Kena Pajak menjadi bebas dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai secara penuh (Free of Tax), karena atas Jasa Kena Pajak yang diekspor tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dan Pengusaha ekspor tetap dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan barang dan jasa yang berhubungan dengan Jasa Kena Pajak yang diekspor tersebut. Pengecualian dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai secara penuh (Free of Tax) diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing harga dari produk-produk jasa yang diekspor oleh Pengusaha Indonesia. Hal ini tentunya akan Iebih menciptakan iklim dunia usaha jasa di Indonesia yang lebih kondusil. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dengan metode Zero Rate juga dilakukan dalam rangka harmonisasi perpajakan demi terciptanya perdagangan internasional yang fair dan netral. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisis permasalahan dalam tesis ini adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Jasa Kena Pajak dalam peraturan perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia belum sesuai dengan konsep teori Pajak Pertambahan Nilai. Selanjutnya, disarankan agar dilakukan perubahan ketentuan dalam Undangundang Pajak Pertambahan Nilai yang mengatur mengenai penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean untuk dimanfaatkan di luar daerah pabean (ekspor Jasa Kena Pajak) sehingga sesuai dengan konsep teori Pajak Pertambahan Nilai.

---

The Indonesian VAT Prevailing Law follows a Destination Principle in imposing Value Added Tax. Under this Destination Principle, VAT is imposed on goods and services consumed in the taxing jurisdiction, regardless of where they are produce. VAT is imposed on imports for consumption in the state, and VAT is rebated on exports to be consumed elsewhere. Fiscal frontiers must be maintained to ensure that exports are fully rebated for the VAT paid in the exporter's domestic market and where the VAT rates appropriate to the importer's home market can be applied. Based on The Destination Principle, VAT is not imposed on goods consumed outside the taxing jurisdiction (Exports of goods). This Exception of VAT Levy, done with Zero Rate Method. Zero Rate means that the trader is fully compensated for any VAT he pays on inputs and, therefore, genuinely is exempt from VAT, On the other hand, a trader liable to the zero rate is liable to an actual rate of VAT, with just happens to be zero; therefore, such a zero-rated trader is wholly a part of the VAT system and makes a full return for VAT in the normal way. However, when this trader applies the tax rate to his sales, it ends up as a zero VAT liability but from this he can deduct the entire VAT liability on his inputs, generating a repayment of tax from the government. In this way, the zero-rated trader reclaims all the VAT on his inputs and bears no tax on his outputs, and the purchaser of such a trader's sales buys the good free of VAT. Different matter with VAT levy on exports of services. Indonesian VAT Laws imposed on every transfer of taxable services in taxing jurisdiction with rate of 10%, regardless of where they are consumes. Therefore, 10% VAT is imposed on export of taxable services. Analysis that has been done based on study of literature books and interview, conclude that 10% VAT levy on export of taxable services is not appropriate with Theory of VAT, among other things, Destination Principle, Neutrality Theory and VAT is not a cost-price factor Theory. According to this principle and the theory, VAT should not impose on services that consumed outside the taxing jurisdiction (Export of services). Exception of VAT levy on export of services can use exemption or zero rate. According to VAT Theory and method used in countries that used VAT System, the method should be used is zero rate. Using Zero Rate means that the exporter of services is fully compensated for any VAT he pays on inputs and, therefore, genuinely is exempt from VAT. The exporter of services can reclaims all the VAT on his inputs and bears no tax on his outputs, and the purchaser of such a trader's sales buys services free of VAT. Using zero rate in export of services will increase price competitiveness of service products that exported by Indonesian producer. Further, this matter will create the conducive condition for business of services in Indonesia. Based on analysis of the case in this examination, conclude that imposing Value Added Tax on export of services according to the prevailing law is not appropriate with theory of VAT. Further, suggested that the government should amendment prevailing law in particular that regulate about imposing Value Added Tax on export of services.

Abstrak :
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2007 masih mengandung defisit yang cukup besar, sehingga target penerimaan pajak harus bisa dicapai agar defisit tersebut tidak meningkat lebih besar Iagi. Untuk mencapai target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan berbagai upaya agar jumlah penerimaan pajak yang semakin meningkat tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan yang ditetapkan dalam RAPBN, dan tentunya upaya tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Secara umum, upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah adalah meliputi intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi jumlah Wajib Pajak.

Uraian yang dikemukakan tersebut di atas merupakan upaya pemerintah untuk meningkatan penerimaan pajak, namun bagi dunia usaha khususnya perusahaan sebagai Wajib Pajak, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih usahanya. Oleh karena itu, terdapat perbedaan pandangan antara pemerintah dan Wajib Pajak terhadap pelaksanaan pembayaran pajak. Pemerintah sangat berkepentingan terhadap peningkatan penerimaan pajak untuk membiayai penyelenggaraan negara, sedangkan Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin.

Untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak dengan baik dan benar agar tidak terjadi pemborosan sumber dana yang tidak perlu karena sanksi perpajakan, maka Wajib Pajak harus mengatur kewajiban perpajakannya secara sistematis yang meliputi: perencanaan, pengorganisasi an, pelaksanaan dan pengendalian dibidang perpajakan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan yang paling efisien. Upaya tersebut merupakan tax management, juga sering disebut dengan istilah tax planning, yang dasarnya mempunyai arti yang sama yaitu untuk mengimplementasikan fungsi manajemen secara umum agar dapat dicapai efisiensi dan efektivitas terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan perusahaan.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah menguraikan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh manajemen dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan dan menjelaskan secara teoritis upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan perencanaan pajak perusahaan secara balk dan benar melalui analisis data-data yang relevan, sehingga perencanaan pajak dapat dilakukan dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan baik.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi Iapangan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa pada tahun-tahun pajak sebelumitahun 2005, PT. Harapan Hibrida Kalbar ("Perusahaan") belum melakukan langkah-Iangkah perencanaan pajak dengan baik. Oleh karena itu, hasil pemeriksaan pajak oleh Fiskus menunjukkan adanya kewajiban pajak yang belum sepenuhnya dilaksanakan oleh perusahaan, sehingga perusahaan dikenakan sanksi-sanksi perpajakan, yang seharusnya tidak perlu terjadi dan sanksi ini tentunya sangat membebani perusahaan.

Sejak tahun 2006 perusahaan telah menunjuk Konsultan Pajak untuk melakukan penelaahan terhadap kewajiban-kewajiban perpajakan perusahaan baik tahun pajak yang Ialu maupun tahun pajak yang sedang berjalan. Perusahaan akan melakukan pembetulan terhadap perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan hasil penelaahan tersebut.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada tahun-tahun sebelum tahun pajak 2006 perencanaan pajak dilaksanakan masih bersifat insidentil dan dilakukan dalam kerangka mengatasi masalah yang timbul serta belum dilakukan secara terencana dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan secara terpadu. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah agar penyusunan perencanaan usaha iangka pendek dan jangka panjang perusahaan mencakup didalamnya perencanaan pajak perusahaan, sehingga perencanaan pajak menjadi salah satu tugas yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen perusahaan.

---

The draft of State Revenues and Expenditures Budget ("RAPBN?) 2007 is bearing significant deficit; therefore, tax revenues target must be achieved to avoid larger deficit. ln achieving the target, the Directorate General of Taxes continues to put efforts to collect the taxes as budgeted in RAPBN, within the tax law framework. in general, the efforts consist of intensification of tax collection and increasing of the number of tax payers extensively.

The above mentioned measures are the government's effort to increase tax collection, but from tax payers point of view, especially the company as one the tax payer, the tax imposed is an expense that reducing their net income. Therefore, there is a different point of view between government and tax payers in relation to tax collection, whereas government has to collect bigger tax to finance the expenditures of the country, and tax payers are trying to manage the tax payment efficiently as legally acceptable.

In order to comply to existing tax regulation and to avoid tax penalty, the tax payer shall arrange its tax compliance systematically, including planning, organizing, actuating, and controlling of the taxes. The arrangement is called tax management, also known as tax planning; that is to implement the management function in general in order to achieve effectiveness and efficiency in tax compliance.

The defined problem in this research is how the tax planning should be applied by the management in order to improve the financial performance of the company. The objective of the research is to describe the effort that has been taken by the company to fulfill its tax obligation and to explain theoretically, the efforts that could be taken by the company through analysis of the revelant data, so tax planning can be carried out and the company objective could be achieved properly.

The research methodology of this thesis is descriptive analysis, by using library and held research as data collection technique. The collected data will be analyzed qualitatively. Based on data analysis, PT. Harapan Hibrida Kalbar (?The company") did not perform proper tax planning for the years before 2005. The tax audit conducted by tax officer showed that the company has not fully comply with the tax regulations, therefore tax penalty is imposed, which should not be happened. This penalty put significant financial burden to the company.

In 2006, the company has appointed tax consultant to review the tax obligation for current and previous years. The company will correct the tax calculation, payment and reporting, in order to adjust to the tax review.

The conclusion of this research is that the company's tax planning before year 2006 is incidental in nature, and just to solve the problems when they incurred and did not integrate with the short term and long term planning of the company. The recommendation of this research is that the company's short term and long term business plan should be embedded tax planning; thereby, the tax planning will be become the task that shoud be handled by all of the company's personnel.

Abstrak :
During the last three years, the tax amount collected formed an continuing rising contribution to the state revenues. Contributing 70.4 % in 2002, 70.8 % in 2003, and 77.8% in 2004 for the State Budget. Contrary, other revenues contributed less to the State Budget, 29.6 % in 2002, 22 % in 2004. The significant rise in tax revenues during the successive years and particularly the last 3 years may still increase. Such is indicated by the increasing amount of unpaid taxes, whereas taxes are a lasting source of income which can be increased.

In line with the overall State Policy for 1999-2004, ordering a tax increase under more as the source of the nation's revenues. The policy has shown an adequately significant rise in tax revenues but still facing many problems in the form of unpaid taxes. The government has worked hard to collect unpaid taxes by applying new regulations and policies to reduce the amount of unpaid taxes.

The main problem reviewed in this survey is to see whether enforced tax collecting can indeed reduce the amount of unpaid taxes. The tax bureau for big taxpayers is investigated to see whether they were really able to reduce the amount of unpaid taxes. The investigation made use of available records to find out the results obtained through enforced collection and liquidation of unpaid taxes. A qualitative approach was used by making a conclusion from secondary documents and reports, while a qualitative approach was used to apply technique of correlation, the Pearson Product Moment.

The investigations indicated liquidated unpaid taxes of big taxpayers during 2002-2004 being 21.61 %, 30.54 % and 34.55 %. While the result is significant, it is however less significant compared with the liquidation of unpaid taxes on a national scale in the same period of 40.73 %, 32.15 %. lt means that liquidation of unpaid taxes from big taxpayers is always less than the liquidation of unpaid taxes on a national scale. lt means that the enforce collection of unpaid taxes from big taxpayers must be improved. The hypothetical shows a calculated value 2.353. Where the calculated value is higher if compared with the value indicated in the table, it means that it should he rejected and an alternative hypothesis. So the enforced collection of unpaid taxes has visible result in reducing the amount of unpaid taxes.

The Tax Bureau should be recommended to apply enforced tax collection even with detention of uncooperative tax payers where the survey shows that enforced tax collection has had visible result and that eventual detention of uncooperative taxpayers may become a real deterrent where it is so far not applied, and the Tax Bureau should reorganize and stricter control its personnel for better results under the prevailing regulations.

Abstrak :
Untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam prosedur pemungutan pajak, melalui e-SPT, e-payment (MP3), e-registration, dan yang terbaru adalah layanan e-filing. Penelitian ini meneliti pengaruh penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun pengaruh sistem administrasi dimaksud akan dipisahkan masing-masing aspeknya terhadap kepatuhan wajib pajak, yaitu e-payment, e-SPT, e-filing dan e-registration; baik secara bersama-sama ataupun parsial. Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan teori penerapan teknologi informasi, terutama pada organisasi pemerintah. Selain itu jugs digunakan teori kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan menyebarkan kuesioner pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (PMA) Dua. Metode pengambilan sample yang digunakan adalah Cluster Sampling. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode regresi berganda. Berdasarkan analisis data yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari keempat variabel independen secara simultan (bersamasama) terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Dua_ Selain itu terbukti adanya pengaruh signifikan secara parsial dari variabel e-SPT, e-filling, e-registration dan e-payment terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Qua. Dalam hal ini variabel e-SPT memiliki pengaruh paling besar terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dibandingkan variabel independen yang lain. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan apabila Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kantor Pelayanan Pajak KPP PMA Dua ingin meningkatkan kepatuhan Wajib pajak dalam jangka pendek, maka dapat memprioritaskan pada penerapan e-SPT. Hal ini pada dasarnya telah dilakukan oleh KPP PMA Dua dengan pembentukan Satgas Penerimaan SPT Tahunan. Langkah serupa perlu diiakukan pada aspek lain dari penerapan teknologi informasi, agar mendapatkan respon yang lebih besar dari Wajib Pajak. Selain itu jugs perlu dilakukan sosialisasi pada masyarakat luas menyangkut pelaksanaan sistem teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Selain itu disampaikan saran untuk penelitian selanjutnya agar menguji variabel-variabel lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Variabel lain yang dapat diuji pengaruhnya terhadap kepatuhan Wajib Pajak diantaranya : kode etik aparat pajak, kinerja account representative, tarif pajak dan sebagainya.

---

To improve service and to improve tax compliance, Directorate General of Taxes applies information technology in imposition procedure, through e-SPT, e-payment (MP3), e-registration, and the newest service that is e-filing. This research analyzes the influence of applying modern system in tax administration system toward tax compliance. Influence of administration system will be dissociated by each of its aspect toward tax compliance; that are e-payment, e-SPT, e-filing and e-registration; either simultaneously or partially. This research is based on theory of implementation of information technology, especially for government. Beside that theory is also used theory of tax compliance. This research use survey method, by propagating questionnaires for taxpayer in KPP PMA Dua. Method to take the samples is by cluster sampling. Data obtained in this research analyzed with statistical method that is multiple regression. According to the data analysis as result of this research is concluded that there are significant influences from four independent variables simultaneously toward tax compliance in KPP PMA Dua. There is also found partial significant influence from variable e-SPT, e-filling, e-registration and e-payment to tax compliance in KPP PMA Dua. In this case, variable of e-SPT have biggest influence to tax compliance, compared to other independent variables. As consequence of this result, is suggested that if Directorate General of Taxes, especially KPP PMA Dua wish to improve tax compliance in short-range, hence can emphasize on applying of e-SPT. This matter basically have been conducted by KPP PMA Dua by forming Task Force for Acceptance of Annual SPT. Similar step require to be conducted at other aspect of application of information technology, so that it will get larger respon from taxpayer. Besides, it is also necessary to conduct socialization concerning implementation of information technology system in taxation administration. Based on the result of this research, is suggested that for research hereinafter to be testing other variables which estimated have an effect on tax compliance. Other variables that are able to test to tax compliance, among others are : code of conduct for tax officer, performance of account representative, tax rate and etcetera.

Abstrak :
Administrasi Perpajakan merupakan alat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan perpajakan. Sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan undang-undang pajak, administrasi perpajakan perlu disusun dengan seefektif mungkin sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efisien dan efektif. Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi dapat mengurangi biaya administrasi. Penggunaan teknologi dengan sistem komputerisasi juga mampu memberikan informasi yang lebih terinci sehingga dapat merangsang pelaksanaan administrasi yang lebih efektif. Sistem teknologi informasi yang sudah dioperasikan harus dikelola dengan baik karena nilai dan manfaat dari sistem informasi secara finansial adalah signifikan. Pengendalian atau kontrol merupakan salah satu komponen sistem teknologi informasi yang penting sehingga perlu dikelola dengan balk. Kontrol yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan sistem teknologi informasi tidak dapat mencapai tujuannya karena sistem teknologi informasi menghasilkan output yang tidak akurat. Pelayanan pajak merupakan pelayanan yang dilaksanakan oleh aparatur perpajakan secara aktif dengan birokrasi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang bersifat mudah, sederhana dan mempunyai kepastian hukum yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara pada sektor perpajakan metalui kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam melaksanakan tugas mewujudkan visi dan misinya, Direktorat Jenderal Pajak mempergunakan teknologi informasi sebagai sarana untuk mengolah, menata, mengatur dan memanfaatkan data menjadi informasi. Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana pengaruh teknologi sistem informasi elektronik terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui sejauh mana hubungan antara teknologi sistem informasi elektronik dengan kepatuhan wajib Pajak. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode analisis regresi, dengan teknik pengumpulan data berupa survey (penyebaran kuesioner) dan studi kepustakaan. Analisis yang dilakukan bersifat analisis kuantitatif. Dari analisis diketahui terdapat hubungan antara Teknologi Informasi dengan Pemenuhan Kewajiban Pajak yaitu sebesar 0,768. Sedangkan besar pengaruh dari Teknologi informasi terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak adalah sebesar 0,589 atau 58,9%. Hal ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dapat memberikan kontribusi sebesar 58,9% terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak sedangkan sisanya sebesar 41,1% merupakan pengaruh dari faktor lain yang tidak dibahas pada tesis ini. Nilai koefisien regresi sebesar 0, 499 hal ini berarti bahwa Teknologi Informasi mempunyai pengaruh positif terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak. Nilai tersebut juga memberikan arti bahwa apabila Teknologi Informasi naik sebesar satu satuan, maka Pemenuhan Kewajiban Pajak akan meningkat sebesar 0, 499 satuan. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah : Penerapan sistem Administrasi Pajak Modern yang memanfaatkan teknologi informasi sudah berjalan baik. Akan tetapi memaksimalkan kesadaran Wajib Pajak harus dilakukan secara berkesinambungan oleh semua komponen organisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan cara memaksimalkan penggunaan sistem administrasi perpajakan modern yang memanfaatkan sistem informasi elektronik tersebut. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka prosedur organisasi, baik yang mencakup intern organisasi maupun prosedur yang berkaitan dengan pelayanan kepada Wajib Pajak (ekstern), perlu mendapatkan perhatian paling besar dalam pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan yaitu dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan semua prosedur organisasi tersebut agar tujuan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dapat tercapai.

---

Tax administration is a useful tool to succeed implementation of taxation policy. As regulatory tax-collecting tool, tax administration should be prepared as effective as possible to enable effective and efficient work. Application of computerized system will minimize administrative cost. It will also give more detailed information to encourage effective administration. Information technology system already operated should be properly managed as the values and benefits thereof are financially significant. Control shall be one of the important components in the information technology system that needs a proper management. Improper management control will affect the information technology system unable to attain its goals since it will have inaccurate output. Tax service is one undertaken by tax authority with simple and rule-based bureaucracy in order to optimize state revenue from tax sector. In order to realize vision and mission, Directorate General of Taxes has adopted information technology to process, organize and transform the data into applicable information. Therefore one should know how electronic information technology applies to taxpayer's compliance. This study is aimed at knowing correlation between electronic information technology and taxpayer's compliance. Method adopted in this study is regression analysis with survey (questionnaire) and literature study being the data collection technique to be further analyzed by using quantitative analysis. The result of analysis showed that there is correlation between Information Technology and Taxpayer's Compliance of 0,589 or 58,9%. This indicates that Information Technology may give 58,9% contribution to Taxpayer's compliance while the remaining 41,1% is influence of other factors, which are not covered under this study. Regression coefficient is 0,499 indicating that Information Technology has positive value on Taxpayer's compliance. This value also means that as Information Technology raises one unit, then Taxpayer compliance increases 0,499 units. From the foregoing, the application of a modern tax administrative system which is utilizing information technology has been running well. I conclude that maximized Taxpayer's awareness should be main goals of and carried out continuously by all lines of Directorate General of Taxes, which is wrapped into a modern tax e-administration. Through this study, I recommend that in order to advance taxpayer's compliance, good organizational procedure either internal organization or external procedure, relating to taxpayer services, should be preempted in the implementation of tax administration reforms i.e. by maximizing the utilization of information technology in running all organizational procedures to achieve taxpayer's compliance as expected.