Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Guna mewujudkan pertanian yang modern, tangguh, efisien dan berkelanjutan serta selaras dengan paradigma baru desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan Undang Undang No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang No 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, maka salah satu upaya yang penting dilakukan yakni melaksanakan pembinaan sumber daya aparatur melalui pengembangan diktat bagi aparat/pejabat di bidang pertanian. Sumber daya aparatur di Jajaran Depdagri dan Pemda dalam konteks melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan diharapkan dapat berperan maksimal dengan produktifitas kerja yang tinggi, efisien, cakap dan bertanggungjawab, termasuk di dalamnya memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Namun dibalik harapan itu diakui bahwa kinerja aparatur terutama para Penyuluh Pertanian di Daerah dinilai masih rendah karena kualitasnya juga relatif masih rendah. Dalam era reformasi dewasa ini nampak ada kecenderungan di kalangan birokrat pemerintahan yang mengalihkan perhatiannya pada perumusan proses pengambilan keputusan belum mengindahkan dan menghargai unsur SDM yang secara utuh akan mengakibatkan kebijaksanaan relatif tidak akomodatif dan tepat sasaran. Sehinggga upaya peningkatan SDM aparatur membutuhkan transparansi kebijakan dan relevan dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Atas dasar kenyataan tersebut, upaya untuk meningkatkan kualitas aparatur penyuluh pertanian melalui Pendidikan dan Pelatihan sangat dibutuhkan selain diarahkan sesuai dengan kebijakan diktat-diktat teknis yang lain dan kebijakan instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional tertentu, juga secara spesifik diarahkan pada kegiatan yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat. Penelitian ini berusaha untuk mengkaji sejauhmana keberhasilan pelaksanaan program Diktat Fungsional Penyuluh Pertanian dalam rangka pembinaan aparatur di Badan Diktat Depdagri dan Otonomi Daerah serta berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan diktat bagi Penyuluh Pertanian tersebut. Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yang mengungkapkan masalah-masalah yang terjadi pada saat ini dan berusaha menganalisisnya dengan didasarkan pada data dan informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian dan melakukan diskusi dengan subyek yang berkompeten (unsur pimpinan pengelola, stake holders, study user, advisor dan tenaga ahli). Berdasarkan hasil analisis tersebut permasalahan penelitian ini akan dibahas dan dianalisis sehingga dapat diambil kesimpulan dan saran bagi pelaksanaan kebijakan diktat fungsional bagi penyuluh pertanian tersebut di masa datang. Dari data hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa kebijakan pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program diktat bagi penyuluh pertanian adalah dengan memanfaatkan hasil pengkajian terhadap aspek kebutuhan dan manfaat program, kurikulum, peserta, penyelenggara, tenaga pengajar, sarana dan prasarana diktat dan pendanaan. Ditinjau dari aspek- aspek yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan diktat bahwa masih kurang berhasil sehingga memerlukan perhatian dari pihak pengelola dalam menetapkan kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam menjamin mutu diharapkan pengelola dapat melibatkan perguruan tinggi dan pihak swasta khususnya dalam bertindak sebagai tenaga pengajar, penyusun modul maupun pengelola program. Disamping itu perlu diupayakan pengembangan strategi kebijakan pelaksanaan diktat yaitu strategi kemitraan, pengembangan kelembagaan , pengembangan kapasitas personil diktat dan strategi swadana.

Abstrak :
Secara geografis Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat terletak antara 00°21' sampai dengan 00°29' Lintang Selatan dan 99°52' sampai 100°33' Bujur 'I'imur, dengan luas wilayah 2.232.30 Km. Untuk menempuh Kota Lubuk Basung sebagai lbukota Kabupaten Agam, dapat ditempuh melalui tiga pintu gerbang, yaitu arah Utara melalui Lubuk Basung-Pasaman-Medan, dan arah Tinuir Lubuk Basung-Maninjau-Bukittinggi, arah Barat melalui jalan raya Lubuk Basung-Tiku-Pariaman. Dari. segi budaya, Kabupaten Agam merupakan daerah Minangkabau dengan sistem kekerabatan matrilinial. Banyak obyek wisata terdapat di Kabupaten Agam, seperti obyek wisata alam, obyek wisata sejarah/budaya, obyek wisata minat khusus dan obyek wisata seni budaya. Sedangkan tujuan penelitian ini, adalah untuk mengevaluasi pencapaian tujuan kebijakan Program Terpadu Pengembangan Kawasan Wisata Danau Maninjau dan menganalisis faktor-faktor kendala atau hambatan dalam pencapaian pelaksanaan program. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang menggunakan data kualitatif, dengan konsep menghimpun data yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo serta dokumen resmi lainnya dan menjelaskan antara variabel-variabel yang berkembang kemudian menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Hasil kajian dari penelitian lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan wisata Danau Maninjau, menjelaskan bahwa banyak tantangan dan hambatan dalam mencari sasaran pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Agam. Kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia kepariwisataan, dana serta rumitnya pemanfaatan tanah ulayat/adat, merupakan sebahagian penyebab utama lambatnya pengembangan obeyk-obyek wisata di Kawasan Danau Maninjau. Selain hal tersebut, kurang eratnya hubungan antara Pemerintah daerah dengan perantau-perantau Minang yang sebahagian besar membentuk yayasan atau Lembaga Swadaya Masyarakat menyebabkan kurangnya kepedulian masyarakat perantau Minang yang berasal dari Kabupaten Agam untuk terpanggil membantu. Program-program atau kegiatan yang dilakukan pemerintah tidak seluruhnya dan tidak sepenuhnya didukung oleh masyarakat, dan hal ini diidentifikasikan karena munculnya dua pihak yang "tidak sama" yang memiliki kuasa dalam kehidupan mereka (masyarakat); kedua "kekuatan" itu adalah pemerintah dan di fihak lain adalah kaum Ninik Mamak/pimpinan adat msyarakat Minang di daerah mereka. "Rangkulan" pemerintahlah yang dibutuhkan untuk menyeiramakan setiap langkah Ninik Mamak dan pemerintah di dalam setiap pembangunan kepariwisataan Kabupaten Agam menjadi suatu keharusan untuk pencapaian tujuan-tujuan pembangunan khususnya pembangunan kepariwisataan. Promosi kepariwisataan yang kurang "gencar" dan "ampuh" mengawali ketidaktahuan wisatawan-wisatawan akan keindahan Kabupaten Agam, khususnya Kawasan Wisata Danau Maninjau . Pentingnya konsentrasi penuh dari Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Kawasan Wisata Danau Maninjau juga sama pentingnya dengan tumbuhnya kesadaran moral masyarakat di Kawasan Wisata Danau Maninjau, untuk merasa menjadi bagian dari Pembangunan Kawasan Wisata Danau Maninjau. Upaya-upaya untuk menuju munculnya perasaan "memiliki" tersebut perlu dipikirkan dan melibatkan seluruh unsur dan aspek dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Agam.

---

Danau Maninjau Tourist Area Development Program Kabupaten Agam, Sumatera Barat Province Geographically, Kabupaten Agam, Sumatera Barat province, located between 00°21' to 00°29' southern hemisphere and 99°52' to 100°33' eastern hemisphere, with 2.232.30 km2 land space. To reach Lubuk Basung city, ethnic is the capitol city of kabupaten Agam, there are three gates, from north by Lubuk Basung-Pasaman-Medan, from east by Lubuk Basung-Maninjau-Bukittinggi and from west by Lubuk Basung-Tiku-Pariaman. Culturally, the main ethnic group in this region is Minangkabau, known for its matrilineal kind of kinship. There are many tourism objects in kabupaten Agam, such as eco-tourism, cultural or historical sites, special interest tourism, and tourism about art and culture. There are many interesting potential about tourism in kabupaten Agam, especially Danau Maninjau tourism area. Many works have been done by entrepreneurs also by local government for tourism. One of them is "Danau Maninjau Tourist Area Development Program". It runs from 1944 to 1999. For the problems in the field is so complex, 1 limit the scope of problem into two aspects; first, do Danau Maninjau's tourism area development program is a right step for tourism in Danau Maninjau Area, and second, do Danau Maninjau's tourism area development program is supported by local people. The purpose of this research is to evaluate whether "Danau Maninjau Tourism Area Development Program" reach the goal or not and to analyze the problematic factors in reaching the goal for this program.This research is a descriptive one, which using qualitative data with the concept of collecting data from interviews, field notes, photos, personal documentation, notes or memo also another official documents and explaining between the variables which is later on will make a key to what is being research on. The outcome from this field research in "Danau Maninjau Tourism Area Development Program" will explain about a lot of challenges and problems for the point in developing the tourism in kabupaten Agam. The limited number of quantity and quality in human resources in tourism, fund and also the problematic usage of ethnic land (`tanah ulayat') is part of the main causes of problems in developing the tourism areas in Danau Maninjau. Else, there is lack of good relationship between local government and the Minang people which makes big part of non-governmental organizations. This causes lack of interests in Minang people, mostly came from kabupaten Agam, to help with the program. Governments programs not fully supported by the local people and this is because of the difference in those two groups in rights, not equal in rights, to take charge of their life (in society); and second, the power in government and in the other side, `Ninik Mamak' or the leader in Minang society. Governments reach out is needed to make every step equal to Ninik Mamak and government in every tourism program in kabupaten Agam, it is important for the goals specially in tourism development. The limitation of promotion in tourism makes the tourists lack of information about the beauty of kabupaten Agam, especially Danau Maninjau Tourism Area. The importance of' full concentrate from local government in tourism in Danau Maninjau is as important to develop the sense of belonging of local people in Danau Maninjau Tourism Area, so that they could be a part of the Danau Maninjau's Tourism Area Development Program. For this `sense of belonging', it must be on the list to think of and to include all the elements and aspects of life of people in kabupaten Agam.

Abstrak :
Hakikat tujuan pembangunan pedesaan adalah mengubah secara sadar dan bertahap tatanan kehidupan warga masyarakat desa dari sistem nilai tradisional ke arah sistem nilai modern. Atau dengan kata lain, pembangunan pedesaan adalah suatu proses modernitas kehidupan masyarakat desa yang dilakukan secara terpola dan terarah untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan warga masyarakat desa, dimana arti dan fungsi nilai-nilai teori (penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan nilai-nilai ekonomi (kesejahteraan masyarakat) menjadi lebih dominan dari nilai-nilal lainnya.

Dalam pelaksanaannya, tujuan pembangunan desa ternyata masih jauh dari kenyataan yang diinginkan. Hasil pembangunan pedesaan tampaknya belum merata, dan bahkan terdapat indikator yang menunjukan bahwa gerak pembangunan pedesaan terkesan lamban bila dibandingkan dengan gerak pembangunan perkotaan. Berangkat dari pemikiran inilah, penulis mencoba mengkaji kebijakan dan strategi pembangunan desa dengan mengambil studi kasus di Desa Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.

Secara umum, dari hasil observasi dan studi pustaka yang dilakukan selama penelitian berlangsung, menunjukkan adanya distorsi pembangunan yang disebabkan oleh kemandegan fungsi kelembagaan masyarakat desa khususnya di Kota Baru. Persoalan ini muncul berawal dari penerapan UU No. 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang kemudian disusul dengan kepmendagri No.27 Tahun 1984 tentang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Keberadaan undang-undang tersebut ternyata telah mendisfungsikan kelembagaan masyarakat yang semestinya demokratis, aspiratif dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Akibatnya kemudian adalah berhentinya fungsi LMD dan LKMD sebagai lembaga pengambilan keputusan dan perencana pembangunan di desa sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Dari hasil observasi di desa Kota Baru menunjukkan bahwa, pola perencanaan top-down dalam pembangunan pedesaan yang dipraktekkan sejak orde baru ternyata kurang efektif dalam upaya membangun dan memberdayakan masyarakat desa sebagai obyek sekaiigus subyek pembangunan.

Dari hasil penemuan tersebut, maka penulis mencoba menyarankan untuk dilakukannya reformasi kelembagaan masyarakat di desa Kota Baru, agar lebih demokratis, aspiratif terhadap kebutuhan masyarakat, serta berkualitas dalam pengertian bahwa aparatur yang duduk di kelembagaan tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam merencanakan dan mengambil kebijakan dalam rangka mensukseskan pembangunan desa di Kota Baru Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rill masyarakat desa Kota Baru.

Abstrak :
Dalam usaha mewujudkan keluarga sejahtera, organisasi Jalasenastri melaksanakan berbagai program kerja serta kegiatan yang bersumber dari penjabaran tugas pokoknya yakni membina dan meningkatkan kondisi mental dan fisik serta kesejahteraan anggota dan keluarganya. Untuk mengetahui peran organisasi Jalasenastri dalam mewujudkan keluarga sejahtera di kalangan anggota, penulis mengadakan penelitian dengan judul sebagaimana tersebut diatas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, dengan teknik pengumpulan data adalah observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan 7 orang, 3 orang pengurus dan 4 orang anggota. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Program kerja atau kegiatan yang mendukung terwujudnya keluarga sejahtera, khususnya hanya dalam kegiatan pembinaan mental (pengajian). Kelihatannya hanya kegiatan pengajian yang continue dilakukan dan memberi konstribusi bagi anggota organisasi Jalasenastri dalam menjalankan fungsi sosialisasi di dalam keluarga TNI Angkatan Laut. 2. Program kerja organisasi Jalasenastri bermanfaat ganda bagi kehidupan individu dan keluarga anggota TNI Angkatan Laut. a. Manfaat Program Kerja Organisasi Jalasenastri Bagi Individu. Sebagai subyek organisasi, dapat mengembangkan eksistensi dirinya. Melalui realisasi gagasan atau konsep serta kegiatan, baik yang bersumber dari kebutuhan pribadi atau keluarga, maupun yang mengacu pada kepentingan lingkungan sosial. Sebagai obyek organisasi, dapat memperluas wawasan, pengetahuan, sarana refreshing dan sarana aktualisasi diri serta meningkatkan keperdulian sosial. b. Manfaat Program Kerja Bagi Keluarga TNI Angkatan Laut Manfaat yang diperoleh anggota keluarga (anak atau suami) dui pelaksanaan program antara lain pelayanan kesehatan, pemberian bantuan, atau kunjungan sosial. 3. Faktor-faktor penghambat organisasi Jalasenastri dalam usaha mewujudkan keluarga sejahtera antara lain kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi Jalasenastri kurang berorientasi pada kebutuhan anggota dan faktor dana yang sangat erat ketergantunganya dengan donatur menyebabkan organisasi ini tidak mampu berbuat banyak untuk melakukan usaha dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

Abstrak :
Pokok masalah tesis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana para investor yang dikelompokkan menjadi investor domestik dan investor asing memilih dan membentuk portfolio saham di Bursa Efek Jakarta. Memilih saham dan membentuk portfolio saham, sangat menentukan keberhasilan investor, karena tujuan utama investor adalah mencapai yang optimal. Membentuk portfolio optimal hanya mungkin terjadi bagi investor yang rasional dalam arti bahwa saham-saham yang dipilih harus berada pada batas efisien, diluar itu tidak akan optimal. Saham-saham yang berada pada batas efisien adalah saham yang memberi pengembalian maximal pada resiko tertentu atau saham yang memberi pengembalian tertentu pada resiko minimal. Dalam praktek, adalah saham-saham yang memiliki rasio positip atas kelebihan pengembalian terhadap beta. Di Bursa Efek Jakarta saham yang demikian hanya ada pada 18 saham, dan saham-saham tersebut merupakan kandidat saham yang masuk pada portfolio optimal. Setelah diadakan perhitungan untuk menentukan saham yang masuk dalam portfolio optimal, maka terdapat 4 saham perusahaan terdiri dari : Cipendawa dengan proporsi dana sebesar 47,34 % Hadtex dengan proporsi dana sebesar 22,70 % Indorayon dengan proporsi dana sebesar 15,72 % Hero Spr Market dengan proporsi dana sebesar 4,24%. Pertanyaan berikutnya adalah apakah para investor terse-but dalam hal memilih saham memanfaatkan informasi sebelumnya dan pilihan mereka berada pada batas efisien untuk membentuk portfolio secara tepat?. Hal ini dijawab dengan membandingkan saham-saham yang paling banyak dipilih oleh investor dengan saham yang menurut informasi sebelumnya mempunyai prospek baik. Sesuai dengan. pembedaan kelompok investor yaitu investor domestik dan kelompok asing, ditemukan bahwa hanya investor domestik yang nyata sekali memanfaatkannya. Saham-saham yang paling banyak dipilih oleh kedua kelompok investor, baik investor domestik atau asing setelah diadakan pengujian statistik terbukti tidak berada pada batas efisien. Artinya bahwa para investor tersebut tidak mungkin membentuk suatu portfolio optimal sessuai dengan tujuan investor rasional. Temuan terakhir dari studi ini adalah berkaitan dengan persamaan dan perbedaan kedua kelompok investor. Persamaanya terletak pada ketidak- berhasilan mereka membentuk suatu portfolio optimal. Perbedaannya adalah bahwa investor domestik memanfaatkan informasi sebelumnya tetapi investor asing tidak memanfaatkan informasi tersebut.

Abstrak :
Keberadaan PT Pupuk Kaltim tampaknya telah menjadi faktor dominan yang besar pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat Kota Bontang, yaitu masyarakat yang berada di sekitar lokasi PT Pupuk Kaltim. Pengaruh yang dimaksud tidak hanya bersifat positif tetapi juga yang bersifat negatif. Perubahan sosial yang terjadi di Kota Bontang dapat diartikan sebagai suatu proses pembangunan sosial yang mencerminkan terjadinya proses perubahan tatanan nilai dalam kehidupan masyarakat, dari kehidupan tradisional ke arah modernisasi. Di samping itu, ternyata proses industrialisasi juga menimbulkan sejumlah pengaruh yang mendorong terjadinya perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat lokal. Oleh karena itu, diperlukan suatu sikap antisipasi terhadap dampak negatif yang ditimbulkan proses pengembangan industrialisasi. Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Tanggung Jawab Sosial PT Pupuk Kaltim, dan Tanggapan Masyarakat terhadap Kontrlbusi yang diberikan oleh PT Pupuk Kaltim. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Bontang dan Kelurahan Lok Tuan yang berdekatan dengan pusat industrialisasi PT Pupuk Kaltim. Untuk mendapatkan sejumlah data penulis mewawancarai enam orang yang terdiri dari Pejabat, Pengusaha, Karyawan, dan warga masyarakat sekitar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Interview, dan Studi Kepustakaan. Metode Analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut 1.Sebagai BUMN yang memang mempunyai komitmen dan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) terhadap masyarakat sekitar, PT Pupuk Kaltim telah banyak melaksanakan program aksinya dalam turut mengembangkan perekonomian rakyat, dalam turut mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat, dan dalam turut memelihara kelestarian lingkungan hidup. 2.Kontribusi ekonomi PT Pupuk Kaltim terutama terutama terarah untuk membantu kelompok-kelompok usaha yang tergabung dalam koperasi, perajin dan petani. 3.Kontribusi sosial PT Pupuk Kaltim tidak hanya terarah pada pemberian pelayanan kesehatan dan bantuan pendidikan kepada keluarga-keluarga miskin, tetapi terarah juga untuk meingkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara umum, melalui pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, aktivitas keagamaan dan aktivitas sosial masyarakat. 4.Kontribusi ekologis, yaitu program aksi PT Pupuk Kaltim dalam turut memelihara kelstarian lingkungan hidup diimplementasikan dari mulai pengelolaan limbah industri, sampai pads upaya-upaya penanggulangan kebakaran hutan, pengembangan Taman Nasional Kutai, dan upaya-upaya pelestarian sumber daya Iingkungan hidup bersama-sama pihak-pihak yang terkait di berbagai sektor dan tingkatan. 5.Manfaat kontribusi PT Pupuk Kaltim tidak hanya dirasakan langsung oleh pihak-pihak yang menerima kontribusi tersebut, tetapi lebih luas lagi manfaat kontribusi ekonomi, kontribusi sosial dan kontribusi ekologis dirasakan juga manfaatnya oleh Pemerintah Daerah Propinsi Kalimantan Timur, khususnya oleh Pemerintah Daerah Kota Bontang. 6.Kontribusi-kontribusi PT Pupuk Kaltim tersebut sampai kepada sasarannya karena didukung dengan pola pendekatan koordinatif dan konsep kemitraan yang tidak hanya berupaya menjadikan peserta program aksinya sebagai obyek, tetapi berusaha juga mengangkatnya sebagai subyek pelaksanaan program aksi tersebut. 7.Dengan demikian, secara umum dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social Responsibility) PT Pupuk Kaltirn terhadap masyarakat sekitar terbilang cukup tinggi dan intensif, sehngga dengan demikian keberadaan PT Pupuk Kaltim mendapat simpati dari sefuruh pihak dan bahkan menjadi kebanggaan masyarakat Daerah Kota Bontang.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Anak merupakan salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga yang membutuhkan perlindungan dan perhatian dari semua pihak. Maraknya tindak kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh sistem nilai budaya masyarakat terhadap keberadaan anak sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Tindak kekerasan digunakan sebagai dasar untuk mendisiplinkan dan mengajar anak menjadi patuh. Tindak kekerasan fisik, seksual, psikis dan penelantaran merupakan tindakan kekerasan yang seringkali terjadi dalam rumah tangga. Hal ini dapat berakibat carat, gangguan mental bahkan kematian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kasus -kasus tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga, bentuk perlindungan terhadap perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak dan kendala atau harnbatan yang dihadapi Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugasnya_ Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Data diperoleh berdasarkan wawancara dengan inforrnan di Komisi Nasional Perlindungan Anak dan juga melalui dokumen, basil laporan, buku, koran, artikel yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian dilakukan pada tahun 2007. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa kasus-kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ditangani oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak diantaranya adalah: kekerasan fisik, seksual, psikis dan penelantaran. Bentuk perlindungan yang dilakukan terhadap anak korban kekerasan ini adalah perlindungan pendampingan, mediasi, advokasi hukum hingga selesai kasusnya. Kendala yang dihadapi Komisi Nasional Perlindungan Anak adalah sumber Jaya manusia yang tidak mencukupi untuk melaksanakan program kerjanya dengan banyaknya pengaduan yang masuk. Selain itu sumber dana tetap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan. Selain itu masyarakat menuntut Komisi Nasional Perlindungan Anak untuk mampu secepat mungkin menuntaskan permasalahan yang mereka hadapi. Saran yang dapat diberikan adalah agar Komisi Nasional Perlindungan Anak memberikan perlindungan menyeluruh bagi pemenuhan hak anak korban kekerasan dalarn rumah tangga. Anak berhak mendapatkan perlindungan dan pendampingan serta advokasi hukum. Komisi Nasional Perlindungan Anak hendaknya menyediakan sarana dan fasiltas bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga juga meningkatkan jumlah pendamping bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

ABSTRACT
Domestic violence becomes an important issue to be solved today_ Children mostly one of the victims that should be protected as they have the rights to live in harmonies environment. However, the mass media show that people and family do not give thoughtful care about the rights of child. Many children are reported being abused by their parents. This condition brings the children to live in psychological disorder, became disabled person and even ended tragically in death. Indonesian cultural values mostly demanded child to follow parents as the respected ones which cause them have no power to disobey their parents. The subject of this research is children who become the victim of domestic violence. The research is done in National Commission of Child Protection in the year of 2007. The aims of the research are to find out cases of child domestic violence, types of protection for children who becomes the victim of domestic violence which handled by National Commission of Child Protection and the obstacles in handling child victim of domestic violence by National Commission of Child Protection. The research uses qualitative method in analysis, besides the data is collected by interviewing the informants in National Commission of Child Protection and through reading documents, research result, books, and newspapers. The conclusion of the research are that National Commission of Child Protection handled child domestic violence cases in types such as physical abuse(killing and inhuman cruelty), sexual abuse (raping, sexual harassment), Psychological abuse (intimidation, verbal threats), and neglecting (being neglected without any cares). Protection which are provided by National Commission for children victim of domestic violence are: bring the children to a secure place (a shelter), doing home visit, reporting to the police, giving healing therapy, guiding in law process and mediation. The obstacles of child protection for children of domestic violence which done by National Commission of Child Protection are lack of competent human resources, shortcoming in organization coordination, lack of leadership management, lack of financial support, limited authority in implementing child protection. In improving the implementation of child protection for children victim of domestic violence which done by National Commission of Child Protection can be suggested to consider other cases of child domestic violence such as economical abuse. Child victim of domestic violence should have free access for medical service, comfort shelter and facilities for healing process, intensive psychological advice, experience guidance in child cases. In handling the obstacles can be suggested the improvement of numbers and quality of human resources, the improvement of organization management and leadership and coordination with government and private organization in supporting financial needs. Finally, National Commission of Child Protection should have more spirit and courage in defending human rights, particularly for children victim of domestic violence.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada apakah pelaksanaan kebijakan kegiatan rehabilitasi terpadu bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta berjalan efektif bagi narapidana yang pengikutnya. Penelitian ini termasuk pada penelitian kuantitatif deskriptif analistis Penelitian dilakukan pada tahun 2007, Model operasionalisasi penelitian ini menggunakan teori kebijakan Edward III dengan 4(empat) alat ukur yakni variabel komunikasi, variabel sumber daya, variabel kecenderungan (sikap), dan variabel birokrasi. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuisioner kepada 70 narapidana yang mengikuti kegiatan dan 40 petugas pelaksana, dan wawancara mendalam kepada pimpinan, narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta. Dari hasil pendapat responden disimpulkan bahwa: 1) Dilihat dari variabel komunikasi, narapidana yang mengikuti program mendapatkan infontasi yang positif tentang kegiatan rehabilitasi terpadu, begitupula halnya dengan petugas pelaksana sehingga pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik. 2) Dilihat dari variabel sumber daya baik pelaksanaan kegiatan didukung dengan sarana dan prasarana yang mencukupi walaupun perlu untuk ditingkatkan agar peserta kegiatan rehabilitasi terpadu dapat di rekrut lebih banyak lagi. 3) Dilihat dari variabel kecenderungan (sikap) secara umum bagi narapidana yang mengikuti dan yang sudah merasakan manfaat, sangat anlusias. Bagi petugas Lapas Narkotika secara umum kegiatan rehabilitasi ini perlu disosialisasikan sehingga petugas di bidang lain pun mengerti dan memahaminya. 4) Dilihat dari variabel birokrasi bagi narapidana sangat baik karena dengan dilibatkannya mereka dalam kegiatan ini, segala urusan adminitrasi yang diperlukan tidak dipersulit. Bagi petugas masih ada anggapan bahwa kegiatan rehabilitasi terpadu ini adalah kegiatan dari seksi pembinaan dan bukan kegiatan dari seksi lain. Sehingga memang perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalarn sehingga kegiatan ini merupakan produk andalan dari Lapas Narkotika Jakarta.

Abstrak :
Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan adalah suatu institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, yaitu pembinaan kepribadian data kemandirian, dimana jenis pembinaan ini bertujuan agar narapidana menyesali kesalahannya, berjanji tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum, bertaqwa pada tuhan yang maha esa dan aktif dan produktif dalam pembangunan. Namun dalam kenyataannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, pembinaan yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada narapidana kasus korupsi, hal ini disebabkan karena narapidana korupsi adalah narapidana yang sangat berbeda, baik dari latar belakang kehidupan, tingkat intelektual, dan kehidupan ekonomi, sehingga hal ini menimbulkan kendala bagi petugas pemasyarakatan dalam membina narapidana kasus korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki program pembinaan khusus bagi narapidana kasus korupsi, pembinaan dilaksanakan secara umum bagi seluruh narapidana tanpa adanya pengklasifikasian.. Dalam mengadakan analisis penulis juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh Uber Silalahi mengenai pemanfaatan sumber-sumber dalam mencapai tujuan suatu organisasi, dari penelitian ini diperoleh bahwa tidak berhasilnya organisasi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan khusus bagi narapidana kasus korupsi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah, faktor program pembinaan, falctor sumberdaya manusia, faktor motivasi, faktor, finansial, faktor informasi dan proses. Untuk mengatasi kendala dalam pembinaan narapidana kasus korupsi diperlukan perhatian dan solusi agar pembinaan dapat segera direalisasikan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Perhatian dan solusi tersebut dilakukan dengan caa menyiapkan suatu program yang baik dalam pembinaan narapidana kasus korupsi, Meningkatkan sumberdaya manusia petugas Lapas, memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembinaan serta memberi motivasi kepada petugas agar dapat melaksanakan pembinaan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan fungsi manajemen dalam pembinaan merupakan usaha untuk melakukan pengelolaan sistem pembinaan yang terdiri dari tahap-tahap yang hams dipenuhi, yaitu diawali dengan perencanaan, diikuti pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian tentang usaha pembinaan yang dilaksanakan dalam mencapai mencapai tujuan.

---

Change of paradigm from being a prison to community correction is a major step in Indonesian punishment system; it means change from punitive treatment to correction treatment in accordance with human right. Based on Community Correction Law no.1211995, in conducting prison punishment, Community Correction Institution is given authority by the government to guide prisoners to improve their personalities and be independent. The purpose of this kind of treatment is to make prisoners regret their wrong doing, and not make the same mistake in the future, fear of god, active and productive in building our nation. However, in Community Correction Institute Klas I Cipinang, this treatment can not be applied to all prisoners and especially to Corruption prisoner. The reason being Corruption Prisoner is distinct almost in all aspect, namely background, intellectual capacity, and financial ability. As a government is intensifying war against corrupter, we can expect more and more corruption prisoners, which inturn creating constrains for correction officers in guiding this special breed of prisoners. Study has shown that guiding corruption prisoner in community correction institute Klas I Cipinang doesn?t deliver satisfactory result, in doing the research; this writer is using theory from Ubersilalahi on the benefits of using various resources in achieving organization?s goal. Based on this research failure in guiding Corruption prisoner is doe to several factors- guidance program, human resources, motivation, financial and process. To overcome this constraint in guiding Corruption Prisoner, attention and solution are badly needed so that guidance can be realized and delivered successfully in achieving it purpose. Attention and solution involve preparing a good program in guiding these special prisoners. Improving human resources of this institute, supplying the infrastructure and tools which are needed in the program, and motivate the correction officer so the will do the jobs responsibly.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang kinerja Operator Penatausahaan barang milik negara di Lembaga Pemasyarakatan wilayah DKI Jakarta dilihat dari perspektif kemampuan, motivasi dan lingkungan kerja, melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Alat ukur yang digunakan yaitu : (1) Alat ukur kemampuan, berdasarkan konsep kemampuan dari Hersey dan Blancard; (2) Alat ukur motivasi, berdasarkan teori dua faktor Herzberg; dan (3) alat ukur untuk lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik dan non fisik dari Sedarmayanti. Informan penting dari penelitian ini adalah operator penatausahaan BMN di Lembaga Pemasyarakatan wilayah DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Operator Penatausahaan barang milik negara mempunyai kinerja yang baik dilihat dari perspektif kemampuan, motivasi dan lingkungan kerja, meskipun masih terdapat kendala internal dan eksternal.

---

ABSTRACT
This research is about performance of state’s administration operators in Correctional Institutions DKI Jakarta area viewed from ability, motivation, and working environment perspective. This research uses descriptive qualitative approachment. The indicators which is used on the research : (1) ability indicator based on the ability by Hersey and Blancard ; (2) motivation indicators based on two factor theory by Herzberg; and (3) environment indicators besed on physical working environment and non physical working environment by Sedarmayanti. The main source correspondent as primer informant on the research is state’s asset administration in Correctional Institutions DKI Jakarta area. The result stated from the research is that the state’s asset administration operators shows a good performance from ability, motivation, and working environment perspective, evenmore there are still some internal and external obstacles.