Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejarah masa lalu bangsa Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945 sampai kurun waktu tahun 1965, telah mengalami pasang surut perjuangan untuk membangun bangsa dan negara dalam mengisi kemerdekaannya kearah perwujudan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam perwujudan sejarah bangsa Indonesia, meletusnya peristiwa G 30 S PKI, membuktikan bahwa bangsa Indonesa belum sepenuhnya mampu melaksanakan pengamalan Pancasila seutuhnya. Kemajuan Pembangunan amat menuntut tatatan kehidupan yang lebih mapan yang ditandai oleh kestabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pegalaman sejarah masa lalu menunjukkan kurang kuatnya tali persatuan dan kesatuan, sehingga tidak sesuai dengan prasyarat pembangunan suatu bangsa. Khususnya bangsa Indonesia yang majemuk dan diwarnai oleh perbedaan etnis, kebudayaan dan agama. Oleh karena itu Orde Baru yang lahir pada tahun 1966, bertekad untuk melaksanakan pemerintahan berdasarkan kemurnian Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensinya seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan kepada kemurnian Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tercakup di dalamnya antara lain kehidupan idiologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ketahanan Nasional mencakup gatra alamiah yaitu demografi, geografi, dan sumber kekayaan alam serta gatra sosial yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan seluruh aspek kehidupan itu merupakan bagian unsur kekuatan yang terkandung di dalam 8 Gatra Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan untuk menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan dari segala aspek kehidupan tersebut secara integratif sangat berpengaruh. Apabila salah satu aspek kehidupan berbangsa dan bernegara itu goncang maka akan mengganggu stabilitas kondisi aspek-aspek kehidupan lainnya. Keberhasilan Pembangunan Indonesia yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat erat kaitannya dengan Ketahanan Nasional. Apabila Pembagunan Nasional berhasil dengan mantap maka secara langsung atau tidak langsung Ketahanan Nasional akan menjadi kokoh. Oleh karena itu berhasilnya Pembangunan Nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan mendorong Pembangunan Nasional. Demikian juga keberadaan Hubungan Industrial Pancasila sebagai salah satu konsep yang lahir pada tahun 1974, dan kemudian baru pada tahun 1985 melalui keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Kep.-645/MEN/1985 diputuskan tentang Pedoman Pelaksanaannya. Hubungan Industrial Pancasila ini merupakan salah satu usaha yang strategis untuk menunjang keberhasilan Pembangunan Nasional."

"ABSTRAKPotensi suberdaya alam di Nusa Tenggara Barat relatif cukup besar, terutama di sektor pertanian, kelautan, pertambangan, energi, dan pariwisata. Meskipun demikian pemanfaatannya masih sangat terbatas. Selain itu tingkat kesejahteraan penduduk masih rendah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan prosentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat nomor tiga (3) di seluruh Indonesia. Dalam thesis ini dikaji masalah pengembangan sumberdaya manusia sebagai suplai tenaga kerja, hubungan sikap hidup masyarakat dalam perekonomian dan implikasinya terhadap kemajuan perekonomian daerah Nusa "Tenggara Barat. Selain itu dikaji pula tingkat ketahanan wilayah Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan metode desksiptif analitik dengan populasi wilayah dan penduduk Nusa Tenggara Barat dengan berbagai aktifitas sektor perekonomiannya, dan dengan menggunakan teknik pengumpulan data; studi dokumentasi, studi literatur, kuesioner dan wawancara. Untuk mengukur kondisi ketahanan wilayah Nusa Tenggara Barat digunakan model pengembangan input yang dikembangkan oleh Wan Usman dalam hubungannya dengan output Ketahanan Nasional dimana dalam kajian ini dijabarkan kedalam ketahanan wilayah. Dalam analisis, untuk melihat signifikansi dan korelasi antar variabel digunakan analisis deskriptif dan analisis inferensi (ANOVA). Temuan kajian ini adalah: Hasil upaya pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Barat dalam pengembangan sumberdaya manusia melalui pendidikan telah mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (strukturpendidikan) Nusa Tenggara Barat. Sejalan dengan perkembangan penduduk Nusa Tenggara Barat, maka suplai tenaga kerja meningkat dari Repelita1-V yaitu pada Repelita I sebanyak 91.879 orang dan pada Repelita V sebanyak 215.029 orang. Perkembangan suplai tenaga. kerja ini tidak semuanya dapat diserap oleh lapangan kerja sehingga pengangguran terbuka meningkat dari Repelita 1- V. Kemampuan daya serap suplai tenaga kerja tidak berbeda dari Repelita I - V, tetapi daya serap antar sektor perekonomian menunjukkan perbedaan yang berarti, dimana sektor pertanian masih dominan dalam kehidupan ekonomi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Biaya yang diinvestasikan untuk menyerap satu satuan pekerja pada Repelita II - IV lebih besar bila dibandingkan dengan Repelita V. Ini disebabkan pada Repelita 11- 1V investasi pembangunan banyak pada infrastruktur sektor perekonomian (lapangan kerja). Pada Repelita V merupakan tahap pengembangan sektor lapangan kerja yang banyak menyerap suplai tenaga kerja. Walaupun pembangunan terus ditingkatkan dan prioritasnya dipertajam dari Repelita III ke RepeIita V, namun belum dapat meningkatkan kemakmuran masyarakat Nusa Tenggara Barat, tetapi aspek pemerataan pendapatan agak merata. Sikap hidup masyarakat Nusa Tenggara Barat antar wilayah pembangunan berbeda, namun tidak berimplikasi terhadap perilaku ekonomi, pendapatan dan penggunaan pendapatan. Perilaku masyarakat Nusa Tenggara Barat berkorelasi positif dengan jumlah anak yang disekolahkan dan jam kerja, karena pendidikan dipandang penting dalam berkarya, dan untuk memperoleh pendapatan harus bekerja keras. Kendatipun pembangunan ditingkatkan, namun hanya mampu mengangkat ketahanan wilayah Nusa Tenggara Barat sampai dengan taraf kondisi sedang. Suatu kondisi agak rawan dan perlu ditingkatkan secara terpadu. "

"Pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis untuk menjamin kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Dapat dinyatakan demikian karena fungsi utama pendidikan itu adalah untuk mengembangkan manusia, masyarakat, dan lingkungannya. Oleh karena fungsinya yang sangat penting tersebut, maka setiap negara akan menyelenggarakan dan menata suatu sistem pendidikan nasional bagi warganegaranya dengan tujuan yang selaras dengan kepentingan nasional dan tujuan nasional negaranya. Namun, secara umum tujuan yang ingin diwujudkan melalui pendidikan yang diselenggarakan tersebut adalah dalam rangka upaya memelihara dan memuliakan negaranya, untuk menyiapkan warganegaranya menghadapi masa depan. Penyelenggaraan pendidikan nasional Indonesia didasarkan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang pengaturannya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang No.2 tahun 1989 ini dinyatakan bahwa Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta perasaan tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dan keaadaran bela negara, dalam bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 2/1989 ini dinyatakan sebagai berikut: pendidikan nasional mengusahakan pertama, pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kuslitasnya dan mampu mandiri, dan kedua, pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang terwujud dalam ketahanan nasional yang tangguh yang mengandung kemampuan bangsa menangkal setiap ajaran, paham dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Kedua kutipan yang dikemukakan di atas pada dasarnya menegaskan bahwa sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan tersebut merupakan alat dan tujuan yang amat penting dalam perjuangan mencapai tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia. Upaya ke arah ini juga nampak dalam GBHN hasil Sidang MPR 1988 (sebelum ada UU No.2 tahun 1989) yang menggariskan secara tegas bahwa: Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan meningkatkan manusia Indonesia , yaitu manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Mahaesa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh bertanggung jawab, mandiri, cerdas, terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta tanah air, mempertebal rasa kebangaaan dan rasa keeetiakawanan sosial. Sejalan dengan itu, dikembangkan iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. Dengan demikian, pendidikan nasional akan mampu mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. "

"ABSTRAKDalam naskah Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bab III huruf B, angka 3 dinyatakan bahwa sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi Bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan titik berat dalam Pembangunan Jangka Panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utama untuk mencapai keseimbangan antara bidang pertanian dan bidang industri, serta terpenuhinya kebutuhan Pokok Rakyat, yang berarti bahwa sebagian besar dari usaha pembangunan diarahkan kepada pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan di bidang-bidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi bidang ekonomi. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat ditetapkan, Pemerintah Negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan aspirasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1445 Pemerintah Orde Baru telah melaksanakan Pembangunan Nasional yang berencana yaitu melalui Pembangunan Lima Tahunan yang berkesinambungan. Kegiatan Pembangunan Nasional yang dilaksanakan Pemerintah tersebut sesuai dengan Amanat Rakyat Indonesia melalui Garis-Garis Besar Haluan Negara. Proses Pembangunan Nasional akan berlanjut dan efektif bila dapat terhindar dari segala macam tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar. Oleh karena itu upaya untuk mensukseskan Pembangunan Nasional yang sejalan dengan upaya meningkatkan Ketahanan Nasional di segala bidang perlu mendapatkan perhatian secara terus menerus. Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dinyatakan bahwa Pembangunan Jangka Panjang harus mampu membawa perubahan-perubahan fundamental dalam struktur ekonomi Indonesia, sehingga produk Nasional yang berasal dari sektor-sektor diluar pertanian akan merupakan bagian yang semakin besar dan industri akan menjadi tulang punggung ekonomi. Dalam kaitan ini ditegaskan, bahwa pembangunan industri adalah bagian dari usaha jangka panjang untuk merombak struktur ekonomi kearah yang seimbang yaitu antara pertanian dan industri. Pembangunan industri sebagai bagian dari usaha pembangunan ekonomi jangka panjang diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi, yang lebih kokoh dan seimbang yaitu struktur ekonomi dengan titik berat industri, yang maju didukung oleh pertanian yang tangguh. Untuk itu proses industrialisasi lebih dimantapkan guna mendukung berkembangnya industri sebagai penggerak utarna peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja serta memperluas kesempatan berusaha. Untuk itu perlu mendayagunakan dengan sebaik-baiknya sumber daya manusia, sumber daya a1am, energi, sumber dana, termasuk devisa serta teknologi yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian kemampuan lingkungan. Dalam melaksanakan pembangunan industri, perlu diusahakan agar struktur ekonomi dan struktur industri menjadi makin kokoh dengan mempererat keterkaitan antara sektor industri dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Pembangunan industri ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, memeratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah dan memanfaatkan sumber daya alam serta sumber daya manusia. Tujuan pembangunan industri ini sejalan dengan tujuan penyelenggaraan kepariwisataan yaitu memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata, memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa, memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta mendorong pendayagunaan produksi nasional. Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa yang semakin penting. Seperti diketahui pariwisata memiliki keunggulan komparatif yang khas, dan sifat aktivitasnya yang banyak menyerap tenaga kerja sangat sesuai dengan strategi pembangunan nasional. Kemampuannya dalam menyesuaikan diri terhadap fluktuasi perekonomian dan moneter dunia, serta prospeknya yang sangat cerah, merupakan salah satu alasan mengapa pariwisata juga dapat dijadikan komoditas andalan. "

"PendahuluanPerjalanan sejarah Dwifungsi ABRI sejak tahun 1945 hingga sekarang sudah cukup panjang, kiranya sudah saatnya untuk diteliti secara ilmiah; terutama yang menyangkut beberapa hal pokok dari Dwifungsi ABRI tersebut, yaitu antara lain. Apakah benar Dwifungsi ABRI tersebut merupakan ciri khas ABRI, atau juga berlaku di negara-negara lain ?. Apakah benar Dwifungsi ABRI tersebut sesuai dengan tuntutan suatu Angkatan Bersenjata bagi Republik Indonesia yang berlandaskan Ideologi Pancasila ? Dengan kata lain, apakah Dwifungsi ABRI merupakan salah satu bentuk pelaksanaan atau pelestarian nilai-nilai Pancasila/UUD 1945 yang cocok bagi Republik Indonesia ? Apakah Dwifungsi ABRI tersebut sesuai bagi ABRI di masa mendatang ? Pertanyaan-pertanyaan pokok tersebut tentunya sangat menggugah untuk mencari jawab atau duduk perkaranya; apalagi mengenai hal ini terdapat berbagai pendapat yang hidup dalam masyarakat kita. Mengenai pendapat tentang Dwi fungsi ABRI pada dasarnya dapat dibagi dalam beberapa kelompok. Pihak ABRI sesuai dengan doktrinnya, menganggap Dwifungsi adalah kepribadiannya. Para pengamat melihat Dwifungsi ABRI adalah hal yang wajar, tetapi ada pihak lain yang menganggap perlu pembatasan, bahkan tidak relevan sama sekali tetapi secara yuridis formal diakui misalnya dalam UU No. 20 tahun 1982. Dengan latar belakang tersebut penulis memilih judul tulisan ini, yaitu : Perkembangan pelaksanaan Dwifungsi ABRI dalam rangka melestarikan Pancasila. Hipotesis. Berdasarkan pengamatan penulis terhadap perkembangan kehidupan kenegaraan di Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 peranan Dwifungsi ABRI yang cukup menojol ternyata makin meningkatkan Ketahanan Nasional. Hipotesis yang dapat dikemukakan ialah bahwa peranan Dwifungsi ABRI (terutama di bidang sosial politik) berarti merupakan salah satu upaya ABRI dalam rangka melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maksud dan tujuan penulisan, Pertama, dengan latar belakang dan hipotesis singkat di. atas, maka maksud yang hendak dicapai ialah ingin memberikan sumbangan pengkajian ilmiah mengenai Dwifungsi ABRI dengan sudut pandang yang bersifat multi disiplin, melihat Dwifungsi ABRI sepanjang sejarahnya (dengan titik berat pengkajian pada masa Orde Baru), sehingga jelas terbukti atau tidaknya posisi Dwifungsi ABRI tersebut dalam rangka pelestarian Pancasila. Pandangan multi disiplin yang dimaksud dicakup dalam rangka Ketahanan Nasional dengan tidak melupakan juga tinjauan teoritis mengenai hubungan sipil-militer di berbagai negara sebagai bahan anding agar jelas kedudukan Dwifungsi ABRI tersebut. Kedua, tujuan dari penulisan ini ialah untuk membuktikan apakah hipotesis yang dikemukakan terdahulu dapat dibuktikan kebenarannya atau tidak terbukti sama sekali. Dengan demikian penulis dapat menyumbangkan beberapa pemikiran lebih lanjut agar Dwifungsi ABRI tersebut makin dapat memberikan arti yang lebih besar bagi upaya melestarikan Pancasila di masa-masa yang akan datang. "