Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Tesis ini mengkaji bagaimana obsesi fans terhadap Momoiro Clover Z berpengaruh terhadap sikap ofensif mereka terhadap Momoka Ariyasu dan penggemarnya. Dengan menggunakan teori dramaturgi dari Goffman serta konsep phantasm dan simulacra dari Klossowski, penelitian ini menjelaskan bagaimana fans berimajinasi dan berfantasi, didasari dengan citra dari Momoiro Clover Z menurut penggemarnya berdasarkan team performance, serta kehausan fans akan sosok panutan. Hal ini menimbulkan perilaku obsesif yang berperan penting pada bagaimana partisipan pada serial utas Nanka FutsÅ« ni Ariyasu Kirai ni Nattekita wa bersikap ofensif terhadap Ariyasu yang dituduh sebagai pengkhianat. Pada diskusi lanjutan, obsesi terhadap Momoiro Clover Z tidak lagi berperan penting pada serial utas, akan tetapi lebih dipengaruhi oleh unsur hiburan dari diskusi. Komunitas yang terbentuk pada serial utas Nanka FutsÅ« ni Ariyasu Kirai ni Nattekita wa tidak memiliki tujuan pasti dan berubah-ubah, membuktikan bahwa mereka adalah komunitas yang bersifat cair.

---

This thesis examined how fans’ obsession towards Momoiro Clover Z is influencing their hatred towards Momoka Ariyasu and her fans. Using Goffman’s Dramaturgy and Klossowski’s phantasm and simulacra, this research was able to find how fans recreate imagination and fantasy about their idols, based on how Momoiro Clover Z’s image is represented through their “team performance” as idol and fans’ thirst for role model, resulting in obsessive attitude. This obsession then plays a pivotal role on how participants in Nanka FutsÅ« ni Ariyasu Kirai ni Nattekita wa address their hatred towards Ariyasu. In later discussion, obsession towards Momoiro Clover Z was no longer important, replaced by the entertaining factor of the discussion. The community formed in Nanka FutsÅ« ni Ariyasu Kirai ni Nattekita wa was aimless and kept changing, showing that they were a community in liquid form.

"

"[Tesis ini membahas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kebijakan perusahan Kurabo Group di Jepang, khususnya kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan dan kesetaraan gender dalam perusahaan dan perubahan pandangan karyawan dan karyawati perusahaan Kurabo Group terhadap perubahan pembagian tugas secara gender di Jepang. Dengan metodologi wawancara, angket dan kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perusahaan di Jepang tidak memiliki pengaruhyang signifikan terhadap pengambilan keputusan kebijakan dalam perusahaan. Karena itu, perusahaan masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mengubah masyarakat. Para pekerja pun beradaptasi sedemikian rupa dengan perubahan yang ada sehingga pandangan mereka terhadap pembagian tugas berdasarkan gender yang lebih egaliter pun terlihat posit if meskipun sebagian besar masih tidak bisa lepas dari konsep-konsep pembagian tugas berdasarkan gender yang mengikat.;This study examine the influence government's laws and regulations to Kurabo Group's labor force and gender equality related policy, as well as the change of worker's attitude toward the changes of gender division of labor in Japan. This study found that government's laws and regulations do not have a significant impact to a company's policy makers' decision. Hence, companies in Japan still have stronger influence to change the society. In the other hand, workers have adapted to the existing socio-demographic changes and showed a positive attitude toward the change of gender labor division to the more egalitarian one. Although most of them still cannot be free from traditional concept of gender labor division., This study examine the influence government's laws and regulations to Kurabo Group's laborforce and gender equality related policy, as well as the change of worker's attitude toward thechanges of gender division of labor in Japan. This study found that government's laws andregulations do not have a significant impact to a company's policy makers' decision. Hence,companies in Japan still have stronger influence to change the society. In the other hand,workers have adapted to the existing socio-demographic changes and showed a positiveattitude toward the change of gender labor division to the more egalitarian one. Althoughmost of them still cannot be free from traditional concept of gender labor division.]"

"[Tesis ini membahas kegiatan perdagangan orang-orang Jepang di Hindia Belanda (Indonesia) pada kurun waktu 1920 sampai dengan 1940 karena pada kurun waktu tersebut, pasokan impor kebutuhan barang dari wilayah Eropa ke Hindia Belanda (Indonesia) terganggu karena terjadinya resesi ekonomi yang begitu berat. Pada kurun waktu tersebut Jepang berusaha untuk mengisi kebutuhan barang impor di wilayah Hindia Belanda dengan harga barang yang murah. Bagaimana peningkatan perdagangan Jepang di Hindia Belanda pada tahun 1920-1940 akan di bahas di dalam tesis ini melalui analisis dari media masa Jepang yang terbit di Hindia Belanda dalam kurun waktu 1920 sampai dengan 1940 maupun dari arsip-arsip mengenai kegiatan perdagangan Jepang di Hindia Belanda dalam kurun waktu antara tahun 1920 sampai dengan 1940. Pembahasan mengenai kegiatan perdagangan orang-orang Jepang di Hindia Belanda pada kurun waktu 1920 sampai dengan 1940 ini merujuk pada teori nanshin-ron yaitu teori mengenai ekspansi Jepang ke wilayah Selatan yang merujuk pada wilayah Asia Tenggara termasuk Hindia Belanda (Indonesia).;This study analyze the trading activities of Japanese in the Dutch East Indies (Indonesia) during the period 1920 to 1940. During this period the supply of imported goods from the European region to the Dutch East Indies (Indonesia) had been being disturbed due to the severely economic recession. At that time Japan tried to fill imported goods in the Dutch East Indies with cheaper goods. How Japanese trading in the Dutch East Indies in 1920-1940 is analyzed in this study through the analysis of the Japanese media published in the Dutch East Indies in the period 1920 to 1940 as well as the archives of the Japanese trading activities in the Dutch East Indies in the period between the years 1920 to 1940. The analysis on the trading activities of the Japanese in the Dutch East Indies during the period 1920 to 1940 refers to Nanshin-ron theory, theory of the Japanese expansion into the southern region refering to the area of Southeast Asia, including the Dutch East Indies (Indonesia)., This study analyze the trading activities of Japanese in the Dutch East Indies (Indonesia) during the period 1920 to 1940. During this period the supply of imported goods from the European region to the Dutch East Indies (Indonesia) had been being disturbed due to the severely economic recession. At that time Japan tried to fill imported goods in the Dutch East Indies with cheaper goods. How Japanese trading in the Dutch East Indies in 1920-1940 is analyzed in this study through the analysis of the Japanese media published in the Dutch East Indies in the period 1920 to 1940 as well as the archives of the Japanese trading activities in the Dutch East Indies in the period between the years 1920 to 1940. The analysis on the trading activities of the Japanese in the Dutch East Indies during the period 1920 to 1940 refers to Nanshin-ron theory, theory of the Japanese expansion into the southern region refering to the area of Southeast Asia, including the Dutch East Indies (Indonesia).]"

"Peran Oku Mumeo dalam gerakan sosial membawa perempuan Jepang mendapatkan kesejahteraan melalui dibentuknya New Women’s Association tahun 1919. Organisasi ini berhasil mensahkan revisi UU ketertiban Umum dan Polisi, pemilu untuk perempuan, melarang laki-laki dengan penyakit kelamin untuk menikah, serta menginisiasi Hataraku Fujin no Ie (Rumah untuk Perempuan yang Bekerja) yang menyediakan tempat bagi perempuan yang bekerja pada tahun 1930. Pasca Perang Dunia II, tahun 1948 Oku Mumeo juga membentuk Shufurengo-kai (Asosiasi Ibu Rumah Tangga) sebagai organisasi yang menyejahterakan perempuan melalui 'menghubungkan politik dengan dapur'. Penelitian sejarah ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Oku Mumeo dan organisasi-organisasi yang didirikannya dalam gerakan sosial. Organisasi yang didirikan Mumeo kerap berkembang seiring kebutuhan zaman. Dalam penulisan ini dapat kita lihat juga pada Pasca Perang Dunia II, Oku Mumeo lebih fokus kepada ibu rumah tangga, karena perempuan pada umumnya sudah mulai mendapatkan kebebasan dalam ruang publik. Gerakan sosial yang dilakukan Oku Mumeo bersama organisasinya tidak berhenti dan terus berkembang dengan tujuan menyejahterakan masyarakat Jepang.

---

The role of Oku Mumeo in social movements that brought Japanese women to prosperity through the establishment of the New Women's Association which seeks to revise The Public Order and Police Law of 1900, forbid men with venereal diseases to get married, as well as women suffrage established in 1919 and Hataraku Fujin no Ie (House for Working Women) which provided a place for women to work in 1930. In 1948, during the post World War II era, Shufurengo-kai (Housewife federation) as an organization formed by Oku Mumeo after the war also made women prosperous through 'connecting politics with the kitchen'.

This historical research used qualitative method. The purpose of this paper is to find out the role of Oku Mumeo and the organizations she founded. The organization founded by Mumeo often grows together with the needs of times.

In this writing we can also see in the Post World War II, Oku Mumeo is more focused on housewives, because women in general have started to get freedom in public space. The social movements undertaken by Oku Mumeo and his organization did not stop and continue to develop with the aim of prospering the Japanese people."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perubahan sistem pemerintahan daerah di Jepang dan di Indonesia. Pada tahun 2005 Jepang melakukan penggabungan (merger) kota dan desa di berbagai prefektur yang disebut dengan Heisei no dai Gappei. Di samping itu pada awal tahun 2000 Indonesia juga memutuskan untuk melakukan Pemekaran di berbagai daerah. Di Jepang ekonomi menjadi alasan utama penggabungan (merger) dengan cara pengurangan dana angggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai upaya peningkatan ekonomi dan revitalisasi ekonomi Jepang dengan cara penghematan. Sedangkan pemekaran di Indonesia, banyaknya otonomi daerah yang muncul mengharuskan pemerintah induk dan pusat harus memberi anggaran bagi tiap-tiap daerah otonom baru sehingga biaya yang harus di keluarkan pemerintah juga akan berlipat ganda untuk biaya otonomi baru tersebut. Sehingga timbul semacam pemborosan dana anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah pusat.

---

ABSTRACTThis thesis is discussing about changes local government system in Japan and Indonesia. In 2005, Japanese does merger between cities and town in various prefecture called Heisei no dai Gappei. Besides that, in early 2000 Indonesia also decided to do the splitting in various areas called “pemekaran”. Japan’s economy became to main reason for the merger for reduction budget funds from central government to local government as improvement economic and revitalization of the Japanese economy. In Indonesia’s cases government have to supply new regional autonomy for infrastructure and economic development."

"Tesis ini membahas mengenai penempatan Calon TKI nurse dan careworker di Jepang yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dan Jepang dalam program Government to Government/antarpemerintah dalam kerangka IJEPA. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode studi pustaka, kualitatif dan wawancara kepada narasumber yang bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah dan dampak yang terjadi dalam kebijakan program penempatan ini. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah Indonesia dan Jepang perlu menjalankan komitmen masing-masing agar pelaksanaan penempatan calon TKI di Jepang dapat berjalan sesuai dengan harapan kedua negara dan calon TKI itu sendiri. Kualitas calon TKI harus ditingkatkan khususnya keterampilan berbahasa Jepang guna menjadi registered nurse dan certified careworker di Jepang. Pemerintahan kedua negara juga harus memberikan penjelasan yang sebenarbenarnya terkait pra, masa dan purna penempatan yang antara lain meliputi penjelasan upah kerja, tugas calon TKI dan jenjang karir.

---

The focus of this study is the placement of Indonesian nurse and careworker candidate in Japan which is one of Indonesia and Japan?s policy in the program of Government to Government on the frame of Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). This research is descriptive research using literature and interview to the informant that aims to identify the issues and impacts that occur in this placement program policies. The researcher suggests that the government of Indonesia and Japan need to perform their commitment for the implementation of the placement so it can work in accordance with the expectation of both countries and the Indonesian candidate themselves. The quality of the candidate should be improved, especially for Japanese language so they can be able to be a registered nurse and certified careworker in Japan. Governments of both countries should also provide explanations related pre, period and after placement which includes explanations wages, their duties and career."

"Penelitian ini mengkaji tentang upaya Dewan Pendidikan kota Toda bersama Softbank C&S yang telah memperkenalkan robot kecerdasan buatan untuk kelas aktivitas bahasa Inggris di kota Toda, prefektur Saitama, Jepang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Dewan Pendidikan kota Toda mengupayakan uji coba robot kecerdasan buatan tersebut untuk kelas aktivitas bahasa Inggris di kota Toda.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Toda melalui wawancara mendalam. Penelitian ini mengkaitkan kasus uji coba robot kecerdasan buatan ini dengan konsep kolaborasi industri, pemerintah, dan akademisi di Jepang (Sankangaku Renkei). Hasil penelitian ini ditemukan bahwa inisiatif lokal dan iklim kolaborasi untuk pendidikan di kota Toda begitu nyata. Selain itu, efektivitas dan kendala pemanfaatan robot kecerdasan buatan tersebut juga dapat diketahui.

---

This study examines the efforts of Toda City Board of Education with Softbank C&S who have introduced an Artificial Intelligence robot for English activity class in Toda City, Saitama Prefecture, Japan. This study aims to find out the reason why Toda City Board of Education strives to Artificial Intelligence robot trial for an English activity class in Toda City. This study uses a qualitative method with a case study in Toda Daini Elementary School through deep interview. This study links this Artificial Intelligence robot trial with the concept of industry, government and academics collaboration in Japan (Sankangaku Renkei).The results of this study found that local initiatives and collaborative climate for education in Toda City were so real. In addition, the effectiveness and obstacles of this Artificial Intelligence robot can also be known. "

"Sejak kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, Jepang berada di bawah kependudukan Sekutu selama 7 tahun, yaitu 1945-1952. Dalam Konstitusi Jepang yang diberlakukan sejak pada tahun 1947, terdapat pasal (pasal 9) yang memuat larangan bagi Jepang untuk memiliki militer. Namun, kondisi Jepang yang rentan terhadap ancaman negara lain, seperti RRC, Rusia dan Korea Utara membuat Jepang membutuhkan perlindungan dari Amerika. Di sisi lain Amerika melihat Jepang sebagai garis depan dalam menghadapi pengaruh komunisme di Asia pada masa Perang Dingin. Oleh karena itu Amerika merasa perlu membangun pangkalan militer di Jepang. Setengah beberapa dekade ketergantungan dan kehadiran Militer Amerika Serikat di Jepang menjadi perdebatan dalam masyarakat Jepang. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pro kontra terkait keberadaan militer AS di Jepang dan factor penyebabnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara terstruktur terhadap berbagai narasumber yang berdomisili di wilayah Jepang dengan kerangka teori dari Foucault tentang kekuasaan dan Barry Buzan tentang pertahanan negara.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa di satu sisi, Jepang masih membutuhkan militer Amerika Serikat, namun di sisi lain keberadaan militer Amerika Serikat menimbulkan beberapa masalah bagi Jepang. Keberadaan militer Amerika di Jepang diperlukan terutama dikaitkan dengan perkembangan kondisi geopolitik di kawasan Asia Timur pada tahun 2022. Antara lain memanasnya hubungan RRC-Taiwan pada bulan Juli 2022, kembalinya uji coba rudal balistik Korea Utara diatas wilayah Jepang pada Oktober 2022, dan tegangnya hubungan Jepang-Rusia sebagai imbas dari invasi Ukraina pada Februari 2022. Di sisi lain, masalah yang timbul di daerah sekitar markas AS (terutama kepulauan Okinawa) seperti tindakan kriminal para personil militer AS dan polusi yang ditimbulkan membuat keberadaan militer Amerika Serikat menimbulkan permasalahan bagi Jepang. Apalagi pemerintah Jepang juga harus membayar ‘Anggaran Simpati’ untuk memelihara pasukan AS di wilayahnya. Hal itu merupakan beban bagi pemerintah Jepang.

---

Since Japan's defeat in World War II, Japan was under Allied occupation. Within the Japanese Constitution that was published in 1947, lies an article (Article 9) which prohibits Japan from possessing a military. This however left Japan's vulnerable to threats from neighboring countries such as the PRC, the Soviet Union and North Korea and thus required Japan to ask America for military protection. On the other hand, America saw Japan as the front line in preventing the spread of communism in Asia during the Cold War. Because of that America felt the need to build military bases in Japan. After more than half a century later, Japans dependency of the United States Military presence Japan is still prevalent and has becoming a debate within the Japanese Society. This study investigates the pros and cons regarding the presence of the US military in Japan and the multiple factors behind it. The method used in this research is a qualitative method through structured interviews with various sources (in this case, Japanese Nationals) who reside in Japan with the theoretical framework of Foucault on strength and Barry Buzan on national defense.