Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Propinsi dan Ibukota Negara memiliki bcban dalarn peugadaan TPA di luar Kota Jakarta. Sebagai pemecahan dilakukan kCIj8S3!Il8 TPA Bantar Gebang BekasigKe1jasama TPA tersebut sudah berlangsung lama dan akhir-akhir menemui pergmasalahan ditinjau dad aspek substansi dan kebijakan keljasamzg aspek pelaksanaan dan kognitiil aspek pembiayaan dan sosial kC1j3.S8IIla. Semua pennasalahan utamanya dipengaruhi pembahan sistem pcmerintahan daerah, sehingga ada kesenjangan antara existing condition dan expected condition keljasama di atas. _ Untuk dapat memecahkan masalah kesenjangan tersebut diglmakan metode penelitjan deskriptif kualitatif. Dali hasil peneli1ian ditemukan antara lain ; kexjasarna antara Pcmerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pcmcrintah Daerah Tingkat II Bekasi (Pemerintah Kota Bekasi) tidak pemah teriadi dan kebijakan kerjasama masa itu lebih sentralistjk, juga koordinasi tidak pemah te1jadi karena hambatan hirarlci dan lebih bersifat teritolial. Temuan lain yalmi, transfer of knowledge sebagai manfaat kognitif tidak pernah terjadi. Pemcrintah Dacrah Tingkat I Jawa Barat maupun Pemerintah Daerah Tingkat H Bekasi tidak pcmah memberikan kontribusi pembiayaan dalam kenjasama. Selain im, Pemcrintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta kurang disiplin dalam penerapan sistem sanitary landfill. Sebagai kegiatan akhir penelitian ini, disarankan bebcrapa tindakan konkrit untuk dilaksauakan yakni : Pcmerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Pemcrintah Kota Bekasi membuat peljanjian kerjasama dalam bentuk Keputusan Bersama dan ditindaldanjuti dengan Keputusan Bersama oleh Dinas/Lembaga Otonom masing-masing. Unluk pelaksanaan kerjasama sebagai saran agar dilakukan koordinasi secara intens di tingkat organjsasi dan di tingkat telcnis/operasional. Koordinasi tcritorial, instansional, fungsional dan waktu agar dilakukan secara bcrsama-sama dan terpadu. Kemudian perlu mengikut sertakan Pemerintah Kota Bekasi dalam keljasama agar manfaat kognitif dapat tercapai. Akhimya disarankan Pcmelintah Kota Bekasi memberi kontribusi pembiayaan dan mengupayakan alternative pembiayaan dari sektor swasta.