Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDisertasi ini mengenai Ke-Indonesia-an dalam grup band Koes Plus. Suatugrup band paling popular di Indonesia pada kurun waktu 1970-an. Grup band inibanyak dikenal juga karena lagu-lagunya yang berjudul "Nusantara". Terdiri dari daridelapan lagu yang berjudul nusantara, serta beberapa lagu lainnya yang temanyaberkaitan dengan nusantara. Nusantara adalah gambaran grup band ini menyangkutwilayah dan masyarakat Indonesia. Disertasi ini melihat suatu gambaran nasionalismedalam grup band. Selain itu disertasi ini juga ingin melihat motif grup band Koes Plusmembuat lagu-lagu yang bertemakan nusantara. Disertasi ini merupakan penelitiankualitatif dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan strukturis. Hasilpenelitian ini menyimpulkan bahwa motif Koes Plus menciptakan lagu-lagu bertemanusantara tidak terlepas dari interaksi antara Koes Plus sebagai aktor sejarah struktursosial politik pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mendorong Koes Plusuntuk menciptakan lagu-lagu bertema nusantara. Nusantara dengan kekayaan alamdan keindahannya pada kurun 1970-an adalah juga tema-tema Orde Baru. Kesamaanmotif inilah yang merupakan munculnya tema-tema ke-Indonesia-an dalam KoesPlus.

---

ABSTRACTThis dissertation on Indonesian-ness in the band Koes Plus. One of the most popularband in Indonesia during the period of the 1970s. The band is also known for hissongs titled "Nusantara". Consisting of eight songs titled Nusantara, as well as severalother songs related to the theme of the nusantara Nusantara is the reflection of theband concerning the teiritoiy and people of Indonesia This dissertation saw a picturenationalism of die band. This dissertation also examines Koes Plus motives in makingthe theme songs of the Nusantara This dissertation is a qualitative study usinghistorical methods and structuris ^proaches. This study concluded that the Koes Plusmotivation in create the theme songs of nusantara can not be separated from thestructure of the New Order era. New Order government encourages Koes Plus tocreate the theme songs of the Nusantara Nusantara with natural resources during theperiod of the 1970s was also the themes of the new order. The similarity of thismotive explains the emergence of the nationalist themes of Indonesian-ness in KoesPlus."

"Disertasi ini membahas mengenai Penataan Maluku Utara pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda yang berdampak pada berakhirnya Kerajaan Loloda di Pesisir Pantai Barat Laut Halmahera. Lingkup temporal kajian disertasi ini dimulai dari 1817 sampai pada berakhirnya masa pemerintahan Kerajaan Loloda di Halmahera Utara pada 1915. Pada 1817 Belanda kembali mengambil alih kekuasaan atas seluruh Kawasan Laut dan Kepulauan Maluku dari kekuasaan Pemerintahan Kolonial Inggeris. Segera setelah itu, Pemerintah Kolonial Belanda, langsung membuat tiga kontrak pertama dengan para raja dan sultan serta penguasa-penguasa pribumi lainnya di Maluku Utara, terutama dengan Ternate, Tidore, dan Bacan. Tiga kontrak pertama itu adalah Kontrak 1817, 1822, dan 1824 yang melibatkan raja dan penguasa Loloda di dalamnya. Ketiga kontrak pertama itu dijadikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai dasar pembuatan kontrak-kontrak politik selanjutnya untuk menata Maluku Utara. Setelah dikaji secara mendalam, nampak terlihat bahwa substansi setiap kontrak tersebut hampir semuanya hanya menguntungkan pihak Pemerintah Kolonial Belanda.Terdapat empat aspek utama yang ditata oleh Belanda dalam setiap kontrak yang disepakatinya dengan para raja dan Sultan di Maluku Utara itu, yakni: 1) wilayah; 2) politik pemerintahan; 3) ekonomi dan perdagngan; dan 4) sosial budaya dan keagamaan. Selama dalam masa kekuasaannya di Maluku Utara Pemerintah Kolonial Belanda telah melakukan sebanyak tiga kali penataan wilayah pemerintahan termasuk daerah-daerah di sepanjang Pesisir Pantai Barat Halmahera yang dikuasai Kerajaan Loloda. Periodisasi penataan pemerintahan atas Maluku Utara yang dimaksud adalah: pertama, periode 1817—1865; kedua, periode 1866—1897; dan yang ketiga, periode 1898—1908. Dalam penataan kedua dan ketiga, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan pengambilalihan dominasi Raja Loloda, Sultan Ternate, dan penguasa pribumi Maluku Utara lainnya atas hak kepemilikan dan pengelolaan potensi ekonomi sumber daya alam khususnya lahan hutan, pertanian, dan perkebunan yang menghasilkan komoditi perdagangan menguntungkan bagi para Pengusaha Kolonial Belanda. Dampak yang ditimbulkan oleh Penataan Maluku Utara oleh Pemerintah Kolonial Belanda dalam bidang politik dan ekonomi menimbulkan penentangan penduduk Loloda dengan tindakan perlawanan pimpinan Kapitan Sikuru pada 9 Februari 1909. Perlawanan itu timbul karena faktor pemungutan pajak, pengerahan tenaga kerja, dan persoalan konversi agama sebagai konsekuensi dari penataan Maluku Utara. Setelah Pemerintah Kolonial Belanda berhasil menumpas perlawanan itu, Kerajaan Loloda kemudian dibubarkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda seiring dengan meninggalnya Raja Loloda terakhir, Kolano Syamsuddin Syah (1906—1909) pada 1915. Peristiwa pembubaran itu menyebabkan Kerajaan Loloda mengalami kemerosotan entitas politik dan degradasi kedaulatan, yang berujung pada berakhirnya kerajaan tersebut di pesisir pantai barat laut Halmahera.

---

This dissertation discusses the structuring of North Maluku during the Dutch Colonial Government which had an impact on the end of the Loloda Kingdom on the West Coast of Halmahera. The temporal scope of this dissertation study began from 1817 until the end of the reign of the Kingdom of Loloda in North Halmahera in 1915. In 1817 the Dutch again took power over the entire Sea Zone and the Maluku Islands from the British Colonial Government. Soon after, the Dutch Colonial Government immediately made the first three contracts with kings and sultans and other indigenous rulers in North Maluku, especially with Ternate, Tidore, and Bacan. The first three contracts were Contracts 1817, 1822 and 1824 involving the king and the ruler of Loloda in them. The three contracts were made by the Dutch Government as the basis for making further contracts to organize North Maluku. After being studied in-depth, it seems that the substance of each contract is almost all of which only benefits the Dutch East Indies Colonial Government.There are four main aspects arranged by the Dutch in each contract that he agreed with the Sultan of North Maluku, namely: 1) territory, 2) government politics, 3) economy and trade, and 4) social culture, and religion. During his reign in North Maluku, the Dutch East Indies Colonial Government had conducted three times the arrangement of government areas including areas along the Western Coast of Halmahera which were controlled by the Kingdom of Loloda. The period of governance arrangement in North Maluku is: first, the period 1817-1865; second, the period 1866-1897; and the third, the period 1898-1908. In the second and third arrangements, the Dutch Colonial Government seized the domination of King Loloda, Sultan of Ternate, and other indigenous rulers of North Maluku over ownership rights and management of the economic potential of natural resources, especially forest land, agriculture, and plantations which produced profitable trading commodities for the Dutch Businessman. The impact caused by the North Maluku Colonial Arrangement by the Dutch Colonial Government in the political and economic fields caused opposition to the population of Loloda with the Kapitan Sikuru leadership on 9 February 1909. The resistance arose because of tax collection, labor mobilization, and the problem of religious conversion as a consequence of the arrangement of North Maluku. After the Dutch Colonial Government succeeded in quelling the resistance, the Loloda Kingdom was later dissolved by the Dutch Colonial Government along with the death of the last King Loloda, Kolano Syamsuddin Syah (1906-1909) in 1915. The dissolution incident caused the Loloda Kingdom to experience a decline in political entities and the degradation of sovereignty, which led to the end of the kingdom on the Northwest Coast of Halmahera."

"Kajian ini mengungkapkan dan menganalisis gejala sosio-historis mengenai suatu identitas yang diperjuangkan oleh kelompok mantan tahanan politik perempuan berkaitan dengan peristiwa G30S tahun 1965. Tidak seperti kelompok lainnya yang segera dapat beradaptasi, kelompok ini melakukan class action penanda mereka tidak merasa bersalah secara hukum. Kegagalan class action dan dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat mendorong mereka untuk menghimpun dan membentuk suatu organisasi, yang menjadi ruang bagi mereka untuk mengartikulasikan diri yaitu Wanodja Binangkit, Paduan Suara Dialita, dan Kiprah Perempuan. Ruang ini digunakan sebagai tempat untuk mempertahankan identitas dan memperjuangkan nilai-nilai yang mereka yakini, melalui pentasan seni pertunjukan dan lagu-lagu yang dibawakannya. Mereka juga berupaya untuk menghilangkan stigmatisasi dan merekontruksi sejarah terkait dengan identitas, dalam bentuk gerakan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan memory collective melalui merawat ingatan kolektif masa lalu untuk kepentingan masa kini. Pendekatan ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam dan menelusuri dokumentasi dari ketiga organisasi tersebut. Studi ini diharapkan memberikan perspektif baru sumbangan ilmu sejarah kepada ilmu budaya.

---

This study reveals and analyzes socio-historical phenomenon regarding an identity that was fought for by a group of former female political prisoners in connection with the G30S-1965 incident. Unlike other groups that quickly adapted, this group carried out class action as a sign that they did not feel legally guilty. The failure of class action and support from Non-Governmental Organizations encouraged them to gather and form an organization, which became a space for them to articulate themselves, namely Wanodja Binangkit, Dialita Choir, and Kiprah Perempuan. This space is used as a place to maintain their identity and fight for the values ​​they believe in, through performing arts performances and the songs they perform. They also seek to eliminate stigmatization and reconstruct history related to identity, in the form of cultural movements. This study uses a collective memory approach through caring for past collective memories for the benefit of the present. This approach is carried out by using in-depth interviews and tracing documentation from the three organizations. This study is expected to provide a new perspective on the contribution of historical science to cultural science."

"Awal pemerintah Orde Baru di Indonesia dihadapkan pada masalah keterpurukan ekonomi, persebaran penduduk dan ketidakmerataan pembangunan. Pemerintah berupaya memulihkan keadaan dan melakukan percepatan pembangunan. Berbagai kebijakan dituangkan melalui GBHN dan Pelita. Kebijakan transmigrasi mendapat perhatian serius dan diunggulkan. Presiden Soeharto pernah menyebut transmigrasi sebagai perpindahan terbesar dewasa ini di dunia. Sebelumnya, Presiden Soekarno menyatakan, transmigrasi sebagai soal mati-hidup bangsa Indonesia. Disertasi ini membahas tentang bagaimana penerapan kebijakan informasi dalam rangka menyukseskan program transmigrasi, kurun waktu 1976 hingga 1983. Bagaimana Pemerintah Orde Baru merumuskan kebijakan informasi transmigrasi, faktor pendorong dan kendala dalam implementasi kebijakan informasi dan sejauh mana keberhasilan strategi dan pengorganisasian informasi transmigrasi dapat menumbuhkan animo, motivasi, dan mendorong partisipasi masyarakat untuk bertransmigrasi? Transmigrasi masyarakat Wonogiri yang dipindahkan secara “bedol desa” yaitu pemindahan seluruh komunitas (masyarakat) desa ke tempat lain memang bukan yang pertama di Indonesia. Tapi transmigrasi ini memiliki karakteristiknya tersendiri karena merupakan “bedol desa” yang terbesar dalam sejarah transmigrasi di Indonesia yang diselenggarakan dalam waktu singkat dengan anggaran dana melimpah dan hampir sepenuhnya dikendalikan Pemerintah Pusat. Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan ilmu informasi dan komunikasi budaya. Sumber sejarah yang digunakan berupa arsip, artikel surat kabar, wawancara dan sumber sekunder lainnya. Program transmigrasi “bedol desa” masyarakat Wonogiri ini dapat dikatagorikan berhasil dalam menciptakan masyarakat baru menuju sejahtera. Kontribusi disertasi ini secara teoritis dan praktis adalah ditemukannya penerapan model baru dalam penyelenggaraan program transmigrasi, “Pola Sitiung” yang berbeda dari sebelum-sebelumnya dengan penyelenggaraan yang secara intensif menerapkan kebijakan informasi dalam berbagai bentuk dan strategi penerangan secara intensif, koordinatif dan telah disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan karakter masyarakat Wonogiri.

---

At the beginning of the New Order in power, Indonesia was faced with a state of economic downturn, problems with population distribution and inequality in development. The government is trying to restore the situation and accelerate development. Various policies are outlined through the GBHN and Pelita. The transmigration policy received serious attention and was favored. President Soeharto once called transmigration the biggest movement in the world today. Previously, President Soekarno stated that transmigration was a matter of life and death for the Indonesian people. This dissertation discusses how the implementation of information policy in the context of the success of the transmigration program, from 1976 to 1983. How the New Order Government formulated a transmigration information policy, the driving factors and obstacles in implementing information policy and the extent to which the success of the strategy and organization of transmigration information can foster interest, motivation and encourage community participation to transmigrate? The transmigration of the Wonogiri people who were moved “bedol desa” namely the transfer of the entire village community (community) to another place was indeed not the first in Indonesia. But this transmigration has its own characteristics because it is the largest village bedol in the history of transmigration in Indonesia, which was carried out in a short time with an abundant budget and almost completely controlled by the Central Government. This dissertation research uses an information science and cultural communication approach. Historical sources used in the form of archives, newspapers, interviews and other secondary sources. This transmigration program is categorized as successful in creating a new society towards prosperity. The theoretical and practical contribution of this dissertation is the discovery of the application of a new model in the implementation of the transmigration program, the “Sitiung Pattern” which intensively applies information policies in various forms and information strategies intensively, coordinating and has been adapted to the cultural values ​​and character of the Wonogiri community."

"Sejarah Indonesia bisa dikatakan bercorak androcentric, narasi tentang masa lalu di Indonesia hanya berpusat di sekitar kegiatan laki-laki. Sementara itu, studi tentang perempuan masih terbatas dan didominasi dengan tema pemberdayaan perempuan atau gender mainstreaming bukan women history yang lebih mengutamakan perspektif feminisnya daripada gender. Maka dari itu, penelitian ini akan membahas tentang pemberdayaan perempuan pada masa Pendudukan Jepang melalui Fujinkai.Masalah yang dibahas adalah bagaimana negara mengubah Fujinkai menjadi mesin politik dalam memobilisasi kekuatan rakyat selama masa perang dengan menggunakan ideologi negara pada feminis Jepang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan perspektif baru tentang Fujinkai yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu cara otoritas selama pendudukan Jepang menggunakan ideologi. Dalam kasus ini, ideologi negara tentang feminisme Jepang diinternalisasi dan diimplementasikan ke Fujinkai untuk membangun kekuatan masyarakat di daerah pendudukan di Jawa untuk mendapatkan kemenangan dalam Perang Asia Timur Raya.Teori yang digunakan dalam memahami isu penelitian ini adalah teori ideologi dari Franz Schurmann. Sebagai ideologi praktis, penelitian ini juga menggunakan teori gender oleh Abbot, Moore, dan Suryakusuma. Bahkan, penelitian ini menggunakan pendekatan teori komparatif sebagai alat analisis dalam mengungkapkan permasalahan.

---

Indonesia history can be considered as having androcentric pattern since it rsquo s past narrations in Indonesia occured and centered solely on the men activity. The women, both as an object and a discourse in history are one of the missing elements in Indonesia history. Therefore, this study will discuss about the empowerment of women during the Japanese Occupation through Fujinkai.The main issue discussed in this research is the way the state altered Fujinkai to political machine in mobilizing people power during war time by employing the state ideology on Japanese feminity. The objective of this research is to get a new perpective on Fujinkai which differed from previous researches, i.e.the way the authority during Japanese occupation used ideology. In this case, the state ideology on Japanese femininity internalized and implemented into Fujinkai to build people power in occupation area in Java to gain victory in Greater East Asia War.The theory used in understanding the issue of the research is the ideology theory by Franz Schurmann. As practical ideology, this research also used theory of gender by Abbot, Moore, and Suryakusuma. Moreover, this research used comparative theory approach as analysis tool in revealing the issue."

"Disertasi ini membahas tentang jaringan maritim Mandar dari pelabuhan "kembar" Pambauwang dan Majene di Selat Makassar. Terdapat tiga pertanyaan penelitian. Pertama, pola jaringan seperti apa yang terbentuk dari pelabuhan kembar pada periode 1900-1940; kedua, bagaimana fungsi pelabuhan kembar di tengah perubahan politik 1941-1951; ketiga, mengapa terjadi kemerosotan jaringan maritim Mandar 1952-1980. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, studi ini menggunakan kategori pelabuhan dari Leong Sau Heng (1990) dan Susanto Zuhdi (1999). Berbagai sumber yang digunakan berupa sumber lokal (lontara Mandar), arsip, surat kabar, dan sejarah lisan. Ini adalah penelitian sejarah dengan pendekatan struktural dari Fernand Braudel (1972) yang dikembangkan Adrian B. Lapian (1986) dan R.Z. Leirissa (1990).Hasilnya adalah empat karakteristik jaringan maritim: pertama, keberadaan pelabuhan kembar yang saling mengisi dan bersaing; kedua, jangkauan pelayaran meliputi hampir seluruh perairan Nusantara, bahkan sampai Singapura, Malaysia, dan Filipina; ketiga, pola pelayaran yang terbentuk berupa pelayaran pantai, pelayaran selat, pelayaran lintas selat, dan pelayaran lintas laut; dan keempat, pola usaha yang dikembangkan terdiri atas pelayaran-perdagangan dan pelayaran. Karakteristik tersebut dijumpai dalam tiga fase sejarah: masa kejayaan (1900-1940), masa bertahan (1941-1951), dan masa kemerosotan (1952-1980). Eksistensi dan karakter jaringan maritim Mandar ditentukan oleh keberfungsian pelabuhan kembar di Selat Makassar.Dengan mengkaji jaringan masyarakat bahari, sejarah Indonesia tidak lagi dilihat dari geladak kapal VOC (J.C. van Leur) atau Neerlandocentric, tetapi dari perahu dan sudut pandang pelaut kita (Indonesia sentris). Peran pelaut Mandar, dalam mewujudkan negara maritim, sejauh ini terabaikan dalam sejarah. Karena itu, tujuan studi ini selain menerapkan perspektif Indonesia sentris, juga ruang bagi pelaut Mandar dalam penulisan sejarah maritim Indonesia.

---

This dissertation discusses the Mandarese maritime network of so-called "dual harbors" of Pambuawang and Majene in the Makassar Strait. Three research questions to be answered. First, network pattern had been developed since the first time the harbors made (1900-1940). Second, the functions of the harbors amidst of national political change (1941-1951). Third, why there was a decline in Mandar maritime network in 1952-1980?. In order to answer the questions, this study utilizes harbor categories developed by Leong Sau Heng (1990) and Susanto Zuhdi (1999). There are various resources to be employed, local manuscripts (lontara Mandar), official archives (both colonial and national), newspaper and oral history among others. This is historical research and using structural approach made by Fernand Braudel (1972) and further developed by Adrian B. Lapian (1986) and R. Z. Leirissa (1990).The results are four main characteristics of their networks. First, their complementing and competing functions. Second, reaching almost all parts of Indonesia and even Singapore, Malaysia and Phillippines. Third, their sea voyage patterns which include several types such as coastal, straits, straits crossing and seaborne crossing. Fourth, the developing pattern of ways in doing their business which comprises seaborne trade. It could be divide into three periods: rise (1900-1940), endure (1941-1951) and decline (1952-1980). The main function of the harbors led to the sustainability of the Mandarese maritime networks.By focusing on maritime network, Indonesian historiography is no longer being viewed from the deck of the Dutch ship (J. C. van Leur) or "neerlandocentric", but rather from prahu and Indonesian sailors' point of view or Indonesian perspective. The roles of Mandarese sailors in the making of maritime state, are somehow neglected. Therefore this study aiming to put it on Indonesian perspective and giving space for Mandarese sailors in Indonesian maritime historiography."

"Disertasi ini membahas penyusunan ruang lingkup, materi dan narasi pengajaran sejarah Indonesia dalam kurikulum 1964-2004. Penelitian menyimpulkan bahwa penyusunannya sangat dipengaruhi konsep stabilitas yang dinamis sehingga perbaikan kurikulum sejarah tidak mengubah formulasi yang menekankan pemberian legitimasi kekuasaan dan pengulangan materi pengajaran sejarah Indonesia. Penelitian ini mengusulkan tiga perubahan formulasi. Pertama, perubahan dari pemberian legitimasi kekuasaan ke penguatan jati diri dan integrasi bangsa. Kedua, perubahan cara pandang yang menempatkan sejarah lokal dari peretak ke perekat bangsa. Ketiga, perubahan ruang linngkup dan materi pengajaran sejarah di SD, SMP dan SMA dari pengulangan ke berkelanjutan.

---

This dissertation examines the construction of scope, content, and narration in teaching of Indonesian history in Curriculum 1964-2004. The result of this research shows that the construction has been very influenced by the dynamic stability concept so that the revision of teaching of Indonesian history has not changed the formulation that emphasize to give legitimization of power, and to repeat the content of teaching. This research proposes three changing. The first is giving of legitimization of power to national identity and integrity. The second is world view to local history from disintegration to integration factor. The third is scope and content of teaching of Indonesian history at SD, SMP, and SMA from repetition to continuity."

"Disertasi ini membahas hubungan Indonesia-Malaysia pada masa konfrontasi 1963-1966 dengan pokok kajian utama pada proses penyelesaian konfrontasi. Proses penyelesain konflik kedua negara dinilai penting dan menarik, karena konflik yang juga ikut melibatkan kekuatan-kekuatan pihak yang luar seperti Inggris dan Amerika Serikat, bisa diselesaikan dalam waktu singkat bukan melalui pertemuan-pertemuan formal, namun bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dengan didahului oleh sejumlah pertemuan-pertemuan rahasia kedua belah pihak yang terlibat secara langsung, tanpa melalui mediator pihak ketiga. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode sejarah dan pendekatan strukturistik. Hasil penelitian menyimpulkan ada dua faktor yang menjadi pendorong penyelesaian konfrontasi yaitu peristiwa keluarnya Singapura dari Federasi Malaysia pada Agustus 1965 dan peristiwa gerakan 30 September 1965. Kedua peristiwa ini bisa dikatakan saling kait mengkait dan menjadi pendorong utama perubahan sikap kedua negara terkait konfrontasi. Selain itu, penyelesaian konflik bisa terjadi karena munculnya aktor-aktor dikedua negara yang memiliki persamaan pandangan untuk bisa mengubah keadaan yang dinilai telah menghambat dan mengganggu stabilitas kedua negara dan juga kawasan. Hal penting lainnya adalah, pertemuan-pertemuan rahasia yang terjalin pada awal proses penyelesaian konfrontasi adalah dengan memanfaatkan jaringan pertemanan dan persaudaraan.

---

The Focus of this study is to examine the relationship between Indonesia-Malaysia during confrontation era, 1963-1966. The main focus is the process of resolving the confrontation. The resolved of conflict between the two countries was interesting, because the conflict also involved forces outside such as Britain and the United States, can be resolved in a short time rather than through formal meetings, but can be resolved amicably, preceded by a number of secret meetings of both parties involved directly, without going through the mediator. This research is a qualitative study using historical methods and approaches strukturis.

The results concluded that there are two factors that pushed the end of confrontation namely, Separation Singapore from the Federation of Malaysia in August 1965 and the 30 September 1965 movement. Both of these events can be said to be intertwined and become the main factor of change in the attitude of the two countries related confrontation. In addition, conflict resolution can occur due to the emergence of actors in both countries with a view to the equation could change things which have been inhibiting and destabilizing both countries and the region as well. Another important thing is, secret meetings were established early in the settlement process confrontation is by utilizing a network of friends and fraternity."

"Selain sebagai nama sebuah pulau, ?Jawa? juga dikenal sebagai nama generik kopi yang dikenal dunia sejak abad ke-18 hingga saat ini karena kualitas premiumnya. Termasuk ke dalam budaya minum kopi adalah hal-hal terkait kopi seperti aktivitas, penyiapan, tempat dan konteks, suasana yang dibangun dan teknologi di dalamnya. Studi ini berusaha menjawab tiga pertanyaan terkait pelacakan budaya minum kopi di Jawa; bagaimana budaya minum kopi membentuk gaya hidup dan identitas masyarakat, serta makna budaya minum pada tiga tempat: domestik, lingkup kerja, dan hiburan, menggunakan pendekatan sejarah praktek keseharian. Praktek keseharian dalam studi ini merupakan praktek individu dan masyarakat yang melibatkan kopi dalam aspek sosial-budaya, politik, ekonomi dan agama. Studi menemukan bahwa kopi sudah dikenal dan dikonsumsi masyarakat di Jawa jauh sebelum diperkenalkan oleh Belanda pada akhir abad ke- 17. Budaya minum kopi di Jawa sangat kaya dan terbentuk dari praktek keseharian keluarga di rumah, di tempat kerja dan melebar ke tempat-tempat hiburan. Selain itu konsumsi kopi juga ditemukan di tempat lain seperti tempat ibadah, tempat belajar, perjalanan, pengasingan, dan sebagainya. Pada tempattempat tersebut kopi memperlihatkan makna beragam bagi individu dan masyarakat, yang membedakan gaya hidup dan identitas bangsa dan kelas sekaligus meleburnya pada saat yang sama melalui tempat yang berbeda, jenis minuman kopi yang dikonsumsi, kualitas kopi, peralatan minum, dan sebagainya.

---

Java, "the Garden of the East", is a name for an island where different people lived together coast to coast. It is also recognized for the generic name of world premium quality coffee. Coffee culture includes everything relate to coffee in terms of its activity, preparation, places and contexts, ambiance, technology, etc. This theme is still largely overlooked in the previous studies. The existing studies paid more attention to the history of plantation and economic aspects of coffee otherwise. A three-fold research questions are mostly directed on: a) the historical traces of coffee in Java; b) how coffee culture in Java shaped its people?s identity and lifestyle; and c) the meaning of coffee culture in three main loci: at home, at work, and at play. Using the everyday practice approach which can be explained as a patchwork of individuals and social practices by exploring social, cultural, political, economic and religious aspects of coffee in people?s everyday lives, this study eventually found: a) coffee has long been consumed in Java before it was introduced by the Dutch; b) coffee culture in Java were rich, started by individuals? everyday practices in their homes at any times, followed by practices in the workplace during the day, and at play usually during their nights or leisure times; c) coffee signifies individuals and social lives, distinguished the identity as well as everyday lifestyle of nations and class yet disguise their boundaries at the same time through its spatial-geographic place, kind of coffee drink, coffee quality, glassware, etc."

"Disertasi ini menunjukkan dinamika politik lokal di Kawasan Flores Timur, Kepulauan Solor dan Timor Barat sebagai akibat dari kebijakan politik kolonial Belanda antara 1851-1915. Fokus kajian disertasi ini adalah menganalisis sikap Kerajaan Larantuka terhadap kebijakan politik kolonial Belanda, Misi Katolik Belanda, penduduk negeri pegunungan, dan kerajaan lokal sekitarnya.Kerajaan Larantuka yang dipimpin oleh raja-rajanya melakukan strategi politik sekutu dan seteru dalam mempertahankan kedaulatannya menghadapi kekuatan-kekuatan yang mengancamnya. Selama Abad ke-17 hingga abad ke-18, Kerajaan Larantuka bersekutu dengan Portugis dan para Kapiten Mayor dari keluarga Portugis Hitam, keluarga da Hornay dan da Costa untuk menghadapi kekuatan Belanda VOC dan Kerajaan Muslim Lima Pantai Solor Watan Lema. Pada abad ke-19, Kerajaan Larantuka dipaksa menerima hasil perjanjian Portugal dan Belanda yang dimulai sejak 1851 dan disetujui pada 20 April 1859. Perjanjian tersebut berisi penyerahan wilayah Flores dan Kepulauan Solor-Alor kepada Belanda. Sejak saat itu, Kerajaan Larantuka menjadi kerajaan bawahan Pemerintah Hindia Belanda. Belanda kemudian mengikat kontrak dengan Kerajaan Larantuka pada 28 Juni 1861, namun Korte Verklaring tersebut masih memberikan keleluasaan Kerajaan Larantuka untuk menjalankan pemerintahan secara otonom/zelfbesturende.Raja-raja Larantuka sejak 1851 melakukan perubahan strategi politik sekutu dan seterunya sebagai upaya tetap mempertahankan kedaulatannya. Perubahan kebijakan politik sekutu dan seteru yang dilakukan oleh Kerajaan Larantuka itu berbeda dengan periode pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Kerajaan Larantuka pada periode 1851-1915, menjalankan politik sekutu dan seterunya dengan tidak menetap. Kerajaan Larantuka bersekutu dengan penguasa lokal Belanda, dengan meminta bantuan Residen Timor dan daerah Taklukannya untuk menghadapi seterunya, yaitu Kerajaan Lima Pantai. Kebijakan bersekutu dengan Belanda juga dilakukan oleh Kerajaan Larantuka ketika menghadapi pemberontakan negeri-negeri bawahannya di pegunungan yang mengancam wilayah inti kerajaan di sekitar Larantuka. Dalam beberapa kasus yang lain Kerajaan Larantuka justru bersekutu dengan Kerajaan Muslim Lima Pantai untuk menghadapi pemberontakan negeri-negeri bawahannya sendiri, di Solor dan Adonara. Dalam menghadapi kebijakan politik kolonial Belanda yang menjadi seteru karena masalah intervensi Residen dan pejabat sipil Belanda di Larantuka, Raja Larantuka bersekutu dan bekerjasama dengan pihak misi Katolik Belanda di Larantuka, meskipun dalam kasus lain Raja dan pihak misi Katolik berseteru terutama tentang masalah poligami raja dan perilaku raja yang masih menjalankan kepercayaan-kepercayaan nenek moyang yang dianggap lsquo;kafir rsquo; oleh misi Katolik Larantuka. Secara umum persekutuan antara raja Larantuka dan para pastor Katolik Belanda pada akhirnya menunjukkan persekutuan yang lsquo;abadi rsquo; sampai diasingkannya Raja Don Lorenzo II DVG pada tahun 1904, yang dianggap membangkang terhadap kebijakan kolonial Belanda. Strategi sekutu dan seteru juga dipengaruhi oleh mitos konflik Demon-Paji, konflik dua bersaudara di jaman dahulu akibat bermacam sebab, tetapi terutama karena konflik memperebutkan istri, sehingga muncul istilah ldquo;Perang Tikar Bantal rdquo;. Demon menurunkan penduduk Kerajaan Larantuka yang beragama Katolik sedangkan Paji menurunkan penduduk Kerajaan Lima Pantai yang beragama Islam. Kedaulatan kerajaan-kerajaan di kawasan Flores dan Kepulauan Solor berakhir dengan adanya penataan wilayah yang dilakukan Belanda dengan mengintegrasikannya ke dalam Keresidenan Timor dan daerah Taklukannya pada tahun 1915.

---

The dissertation discusses the dynamic of local politics in East Flores region, Solor Islands and West Timor as a result of Dutch Colonial political policies between 1851 1915. The focus of dissertation is to analyze the response of Larantuka Kingdom about the policy of Dutch colonial politics, Dutch Catholic Mission, the people of Mountain country and surrounding local kingdom.The Kingdom of Larantuka that led by several kings conducted allied and enemy political strategy to defense the kingdom in fighting againts other powers that threatened their sovereignty. During the 17th until 18th century, the Kingdom of Larantuka allied with Portuguese and a couple of local commanders from black Portuguese family, da Hornay and da Costa to fight againts the VOC and Kingdom of Lima Pantai Solor Watan Lema. In 19th century, Kingdom of Larantuka was forced to accept the result of Portuguese and Dutch agreement which was started since 1851 and was ratified on April 20, 1859. The agreement was about the transfer of Flores region and Solor Alor Islands from Portuguese to the Dutch. Since the ratification of the agreement, the Kingdom of Larantuka became one of Dutch colonial government conquered areas. Subsequently, the colonial government binded a political contract with the Kingdom of Larantuka on June 28, 1861, however, the contract or Korte Verklaring still provided discretion to the kingdom to run autonomous administration or zelfbesturende. Since 1851, the Kings of Larantuka Kingdom conducted some changes of their allied and enemy political strategy as efforts to maintain the kingdom sovereignty. The change of the strategy was different with the policies which were taken by the kingdom in 17th and 18th centuries. During 1851 1915, the Kingdom of Larantuka applied temporary allied and enemy political strategy. The Kingdom of Larantuka allied with local Dutch rulers and asked for Resident of Timor and with their conqured areas to fight againts their enemies, Kingdoms of Lima Pantai. The allied policy with the Dutch was also conducted with the Kingdom of Larantuka when they overcame the rebellion of their vassals in mountain that threatened the center of the kingdom area around Larantuka. However, later in some cases, precisely the Kingdom of Larantuka allied with Kingdoms of Lima Pantai to fight against the rebellion of their vassals in Solor and Adonara. To response the Dutch colonial political policies that became the enemy because of Resident and Dutch civil officers intervention in Larantuka, the King of Larantuka allied and cooperated with Dutch Catholic Mission party in Larantuka although in other case the king and Catholic Mission had different opinion especially about the king poligamy and the king behavior who still practised their achestor beliefs that were considered lsquo heathen rsquo by Larantuka Catholic Mission. In general, the ally between the King of Larantuka and Dutch Catholic priests finally showed forever ally until the excile of the King Don Lorenzo II DVG in 1904 who was considered to resist to Dutch colonial policy. The strategy of allied and enemy was also influenced by myth of Demon Paji conflict. The conflict was about the two brothers in ancient time because of various causes, especially the rivalry to get wife that rose the term of lsquo the war of sleeping met and pillow rsquo. Demon desecended Catholic people of Larantuka Kingdom and Paji descended Islamic people of the Lima Pantai Kingdoms. The sovereignty of kingdoms in Flores region and Solor Islands came to end with the existence of the region structuring that was conducted by the Dutch colonial government by integrating the areas into the Residency of Timor and its conqured areas in 1915. "