Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Pemekaran wilayah nerupakan trend baru yang mengiringi implementasi kebijakan pembentukan daerah otonom baru dan sebagai salah satu jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Implementasi kebijakan tersebut mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, persoalan pelik muncul dalam implementasi kebijakannya karena kepentingan yang melatarbelakangi pemekaran wilayah seringkali tidak jelas apakah berupa kepentingan jangka panjang yang konstruktif atau kepentingan jangka pendek yang justru destruktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Kemudian, untuk menggambarkan model persamaan struktural hubungan yang sesuai antara' ketiga faktor determinan tersebut dan pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dan desain evaluasi implementasi kebijakan. Unit analisisnya iaiah pegawai yang mewakili organisasi pemerintah daerah otonom baru di Propinsi Gorontalo. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, angket dan wawancara mendalam. Data yang terkumpul dan dianalis dengan menggunakan SEM {Structural Equation Modeling) dan dengan memakai perangkat lunak LISREL {Linear Structural Relationship). Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru diukur berdasarkan pemenuhan tujuh prakondisi daerah otonom: lembaga perwakilan yang mendukung terciptanya ikiim demokrasi dan pembelajaran politik rakyat berbasis partisipasi masyarakat lokal; manajemen urusan daerah dilakukan secara optimal; kelembagaan pemerintah daerah terbangun berdasarkan kewenangan, kebutuhan^ kemampuan yang dimiliki; supervisi dan monitoring dilakukan sebagai dasar penilaian hasil pembangunan daerah; manajemen pelayanan publik dasar yang terlaksana secara efislen, efektif, ekonomis dan akuntabel; tersedia personalia yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran tugas pemerintah daerah dan tersedia sumber keuangan yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah. Kebljakan, organisasi dan lingkungan implementasi kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom bam. Kebijakan diwakill oleh aspek kesesualan tujuan kebijakan, konsistensi dan kejelasan isi kebijakan, jenis manfaat yang dihasilkan, efektivitas penyampaian dan perubahan yang ten'adi melalui implementasi kebijakan. Kemudian, organisasi diwakili oleh adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah; kegiatan intra dan antar unit organisasi pemerintah daerah terkoordinasi dan sinkron satu sama lain; adanya struktur organisasi yang mewadahi dan mencirikan dinamika kegiatan yang dilakukan; sistem kepegawaian yang didasarkan pada kecakapan dan keahlian; sistem kompensasi yang berbasis kinerja serta tersedia sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran tugas pemerintah. Kemudian, lingkungan diwakili oleh aspek kerjasama antar lembaga secara horizontal dan vertikal; hubungan sosial yang solid; budaya organisasi sebagai perekat yang menyatukan langkah pemerintah daerah; aspek politik lokal yang berciri demokratis berbasis partisipasi masyarakat; potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan daerah; kepemimpinan berdasarkan hati nurani dan partisipasi lembaga mitra untuk memacu akselerasi pembangunan daerah. Selanjutnya, pemodelan persamaan struktural hubungan antara faktor kebijakan, organisasi dan lingkungan serta pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru menunjukkan nilai probabilitas signifikansi 0,99943 (p > 0.05). Hal ini berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara matriks kovarian model teoritik dengan matriks kovarian data. Implikasi teoritis penelitian ini menguatkan perpaduan elemen dalam model implementasi kebijakan sebagai proses politik dan administrasi, model kesesualan, model linier dan model interaktif. Efek sinergisnya, terdapat dimensi baru bernama "dimensi infrastruktur" implementasi kebijakan yang sekaligus menguatkan konstruksi model deskriptif sistem determinan implementasi kebijakan yang dihasilkan. Tiga dimensi dalam model sistem determinan implementasi kebijakan melengkapi dimensi model implementasi kebijakan yang ada, khususnya terhadap model proses politik dan administrasi yang hanya meliputi dimensi isi kebijakan dan dimensi konteks implementasi. Secara metodologis, penelitian ini mendukung kesesualan aplikasi pendekatan analisis pemodelan persamaan struktural dalam menjelaskan pengaruh kebijakan, organisasi dan lingkungan terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom baru. Keberhasilan tersebut didasarkan pada pemenuhan prakondisi daerah otonom menjadi fondasi untuk menerapkan konsep pemerintahan yang berwirausaha berbasis inovasi kelembagaan. Berdasarkan konstruk teoritis (tesis) dan realitas di lapang (anti tesis) diperoleh hasil analisis faktor konfirmatori (sintesis) pemikiran ilmiah mengenai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom yang didukung dengan infrastruktur yang kondusif bagi pelaksanaan kebijakan dalam konteks pemerintah daerah. Keberhasilan tersebut didasarkan pada pemenuhan ketujuh prakondisinya yang dipengaruhi oleh faktor yang saling berhubungan antara isi (kebijakan), infrastruktur (organisasi) dan konteks (lingkungan) implementasi kebijakan. Implikasi kebijakannya adalah stakeholders kebijakan perlu mencermati kondisi aktual daerahnya agar sinyalemen bahwa pemekaran sebagai derita bagi sang induk dan nestapa bagi rakyat miskin di daerah otonom baru tidak menjadi pengalaman buruk yang berulang hanya untuk kepentingan politik atau ajang perburuan jabatan bagi pihak tertentu di daerah.

---

ABSTRACT
"Regional Pemekaran" (proliferation of the regions) is a new trend that conveyed implementation policy of establishment new regional autonomy and it also answered various problems appeared in administering the local government in Indonesia. Implementation policy mentioned has been directed on ultimate cause, which efforts to improve people welfareness. Nevertheless, often times obstacles set to emerge in implementing the policy due to interests in relevance to the motif of Regional Pemekaran would be intended for constructive long term objectives or merely temporarily yet unpopular. This research aimed to analyze the influence factor of policy, organization, and environment on successful in administering the new regional autonomy. Furthermore, the research also design a model equation on structural relation between said three determined factors and its influence on successful to oversee the new regional government. This study conducted based on quantitative analysis method and design evaluation on implementing policy. The unit analysis was represented by employee in the organization of new local autonomy government in Gorontalo Province. Data gathered was using observation technique, questionnaire, and in-depth interview. Data collected was then analyzed with SEM (Structural Equation Modelling) and availed by LISREL (Linear Structural Relationship) instrument. Successful administering the new regional autonomy government measured by completing seven regional autonomy pre-requisites, namely: representative institution in support to establish democracy climate and lessons learnt society based on civic iocal participatory, optimized regional management for internal affair, institutionalized local government based on authority, need, and capacity, supervision and monitoring as a base tool to assess regional development, management for public service delivery implied effectively, efficiently, economically, and accountable, competent personnel to support the administer local government, and availability funding for regional development. Policy, organization, and environment to implement the policy have been positively influenced and significant on successful overseeing new autonomy of regional government. Policy represented by relevant aspect on objective policy, consistency and clarity of policy, output for beneficiary, effectivity in processing and adjustment that occurred through implementation of the policy. In addition, organization represented by main task and clear function to be implemented by regional government institution; intra activity and inter unit organization of local government coordinated and synchronized between another. Availability of organization structure that coping and characterized their dynamic activity; personnel system based on competencies; compensation system based on performance and availability infrastructure that support the tasks for the government. Moreover, environment embodied by aspect of cooperation between institution in horizontal and vertical; solid social relation, organization culture to reunite into vision of local government. Local political aspect characterized by democratize based on civil participation. Cultivated potential of natural resource for local purpose. Additionally, modeling equation relationship between factor policy, organization, and environment and its influence on successful managing new autonomy local government has shown probability significant value 0.99943 (p > 0.05). This means that there were no significant differences between matrix Covarian theoretical model and Covarian matrix data. Theoretical implication from the research strengthened combination element in model implementation policy as political and administration process, relevance model, linier model, and interactive model. And its synergize effect, accessibility of new dimension with so called " infrastructure dimension" implementation policy that apparently strengthening the descriptive model determined system as a result of implementation policy findings. Three dimension in system model determining policy implementation complemented on current model implementation policy, especially political and administration process model that only covered the dimension of policy content and dimension of policy context. Methodologically, this research supported relevant application on approach to analyze modeling structure in explaining policy influence, organization, and environment for successful administering new autonomy regional government. Successful mentioned above were basically due to fulfillment of prerequisites of new regional autonomy as foundation to imply a concept of entrepreneurial government based on institutional innovation. Based on theoretical construct (thesis) and reality (anti thesis) obtained the result of confirmatory analytical factor (synthesis) research on successful administering regional autonomy government supported by conducive infrastructure for policy implementation in regional government context. Implication of the policy that policy stakeholders need to assess actual local condition in order to detect that pemekaran caused suffer for holding and misery for poor people in new regional autonomy would not duplicate as bad experience only for politic interest or chasing position for certain parties in the region.

Abstrak :
ABSYTRAK
Masalah pokok disertasi ini adalah mengenai persepsi dosen di wilayah Jakarta terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang keuangan dalam 0rganisasi. 0rganisasi terdiri dari tiga kelompok yaitu organisasi kenegaraan, niaga, dan kemasyarakatan. Yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah bagaimana hubungan antara masing-masing elemen internal dan linglcungan ekstemal organisasi dengan perilaku penyalahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi.

Perilaku penyalahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi (dalam disertasi digunakan juga istilah korupsi) merupakan perilaku karyawan yang bekerja dalam organisasi, karena itu teori dasar yang penulis gunakan adalah teori perilaku keorganisasian Teori yang sesuai antara lain adalah teori perilaku keorganisasian Keith Davis dan John W. Newstrom dalam bukunya Human Behavior at Work: Organizaiional Behavior. Dinyatakan bahwa perilaku keorganisasian adalah studi dan aplikasi pengetahuan mengenai bagaimana karyawan bertindak dalam organisasi. Perilaku keorganisasian dipengaruhi oleh elemen-elemen internal yaitu manusia (people), struktu (structure), dan teknologi (technology), serta elemen-elcrnen lingkungan eksternal yaitu suprastruktur dan kemasyarakatan. Di dalam penelitian kelima elemen tersebut merupakan variabel-variabell yang berhubungan dengan variabel penyalahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi. Berdasarkan variabel-variabel tersebut penulis tentukan indikator-indikator penelitian yang akan menjadi butir-butir pertanyaan kuesioner.

Populasi penelitian adalah pengajar perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang berjumlah sekilar 8000 orang di wilayah Jakarta. Dengan menggunakan tabel Rea dan Parker, penulis tentukan jumlah sampel sebanyak 360 orang. Secara purposive penulis pilih bidang/jurusan administrasi, hukurn, manajemen, ilmu po1itik, dan psikologi yang ada pada 12 (dua belas) Universitas dan sekolah tinggi yang menjadi kelompok rcsponden Dari 360 lembar kuesioner yang didistribusikan, kucsioner yang kembali sejumlah 329 lembar.

Tcmuan penclitian menunjukkan bahwa terjadi dan meluasnya penyahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi adalah berhubungan erat dengan permasalahan-permasalahan internal dan eksternal organisasi, yailu: kepuasan kerja, disiplin, nilai-nilai, kepemimpinan atasan, penghargaan, golongan kepangkatan, budaya organisasi, karir, karakteristik pekerjaan, tertib administrasi, teknologi informasi jaringan, sistcm infomasi keuangan, kepemimpinan presiden, pengawasan fungsional, pengawasan dan hukum, birokrasi publik, pengawasan eksternal, pengawasan internal, kesenjangan ekonomi, pencucian uang, dwifunngsi, dan feodalisme.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah bahwa korupsi atau penyalahgunaan wewenang keuangan dalam organisasi adalah tcrmasuk bidang perilaku keorganisasian yang dapat dikembangkan melalui penelitian-penelirian bidang lain. Permaslahan korupsi memang merupakan permasalahan yang luas dan rumit, karena itu sesuai dengan pendekatan bidang perilaku keorganisasian yang merupakan kombinasi antardisiplin yaitu: Psikologi (Psikologi Keorganisasian), Sosiologi (Sosiologi Keorganisasian), Antropologi (Budaya Organisasi), llmu Politik (Kekuasaan), Sojarah (Sejarah Organisasi dan Manajemen), dan Ekonomi (Teori Keputusan).

Dalam hal implikasi kebijakan, hasil penelitian dapat digunakan untuk keperluan penyusunan kebijakan agar dapat dilakukan pcngelolaan organisasi yang baik (goodgovernance) pada organisasi kenegaraan, niaga, maupun kcmasyarakatan.

Abstrak :
ABSTRACT
Each organization, regardless. the size, let alone the big one such as the organization of kabupaten and kota governments ln Indonesia unavoidably needs bureaucracy. Study of kabupaten or kota government is inseparable from the study of bureaucracy. The behaviour oft he bureaucracy as one of tire perspectives of the study of bureaucracy is not independent, but attributable to and affected by other factors, in particular leadership, organizational structure, and learning organization. This research is based on the fact that public service within kabupaten and kota governments has not demonstrated professional bureaucratic behaviour.

The rstructuring of the organization of kabupaten and kota governments in many cases in fact makes the organization inefficient and triggers resistance by working units that feel that their authorities have been taken over. The research tries to address die organizational problem of the kabupaten and kota governments from the point of view of organizational behaviour and other relevant factors. Starting from the said issue, the research is aimed at discovering the behaviour, the leadership, organizational structure and learning organization of the bureaucracy of kabupaten and kota governments; testing and analyzing the significance of the effect of leadership, organizational structure, and learning organization on the behaviour of bureaucracy of kabupaten and kota governments; describing the model of the effect of leadership organizational structure, and learning organization on the behaviour of bureaucracy of kabupaten and kota governments.

---

ABSTRAK
Setiap organisasi, sekecil apa pun, apalagi yang besar seperti organisasi pemda kabupaten dan kota di Indonesia, pasti memerlukan birokrasi. Kajian tentang organisasi pemda tidak dapat dilepaskan dari kajian tentang birokrasi. Perilaku birokrasi sebagai salah satu perspektif kajian tentang birokrasi tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan dan dipengaruhi oleh faktor lain, khususnya kepemimpinan, budaya organisasi, dan organisasi pembelajaran. Permasalahan penelitian ini didasarkan pada kenyataan bahwa pelayanan publik dalam konteks pemda belum berjalan dalam koridor perilaku birokrasi yang profesional.

Restrukturisasi organisasi pemda - dalam banyak kasus - justru membengkakkan organisasi dan memunculkan resistensi unit kerja yang merasa kewenangannya diambil alih. Penelitian ini berusaha membedah permasalahan organisasi pemda tersebut dari kacamata perilaku birokrasi dan faktor yang mempengaruhi. Dengan bertitik tolak pada perasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: mengetahui perilaku blrokrasi pemda; mengetahui kepemimpinan, budaya organisasi, dan organisasi pembelajaran dalam birokuasi pemda; menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh kepemimpinan, budaya organisasl, dan organisasi pembelajaran berhadap perilaku birokrasi pemda; mendeskripsikan model pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan organisasi pembelajaran terhadap perilaku birokrasi pemda.

Abstrak :
Local Govemment Institution Development has continuously been performed in line with the changes of decentralization policy. A basic question interesting to study is ?Can institution development which has continuously been performed created tl1e ability of local government institution to carry out government autonomy regions? This question is relevant to propose knowing that there have still been complex problems for an institution ability to cany out local government. Realizing that the complex problems, his research is aimed to describe and analyze the ability of local govemment institution in carrying out the provision of urban infrastructures based on three dimensions of institutional development. Firstly, the effectiveness of local government institution in carrying out the functions of planning and performing. Secondly, the direction changes of local government institution in response to decentralization policy. Thirdly, institutionalizations process in local government institution. The other aim of this research is constructing models of the systems of local government institution to solve the three problems mentioned above. Based on the above aims, approaches of qualitative and system thinking are used to carry out this research. The usage of qualitative approach was needed to examine the capability of local government institution in implementing the function of providing urban infrastructures through understanding of understanding process, while the system approach was used to analyze the relationship among the phenomenon systemically and as an effort to solve the institution development problems which was also faced systemically. The system approach used is Sof? System Methodology (SSM). The working principles of this methodology are examining phenomenon in the real world based on understanding of understanding to the phenomenon and then building a system model of solving problems through learning process based on the Same of system thinking. Referring to the analysis results and their relevance to the research aims, some conclusions could be drawn. Firstly, the development of the structure and function of local government institution in Malang Regency in implementing the function of providing urban infrastructures shows that there are local institutions having double Emotion and post. It is indicated by the existance of conflict configuration in implementing those two functions. Secondly, based on some standardization indicators of either planning process or working implementation, local govemment institution in implementing the limction of providing urban infrastructures proves ineffective. Thirdly, in giving response to decentralization policy local government tends to choose dynamic conservatism strategy and the model of local government performed by Malang Regency is traditional bureaucratic authority model. Fourthly, institutionalization within local government institution either in the institutional level or in the perspectives of inter-actor relationship in implementing the function of providing urban infrastructures is not yet optimal. Fiithly, based on using soft system analyses, it can be constructed four models of development systems of local government institution oriented on solving problems. The four models are: the effectivity system models of local government institution in performing the function of planning and of implementing, the direction system model of local government changes, and the institutionalization system model within local govemment institution. This research gives tive recommendations. Firstly, the development of local government institution to increase the quality of urban infrastructure provision should be based on definite standardization conforming to the authority and function implemented by local institutions. The usage of the standardization should be directed to the efforts of overcoming the conflict happens in the unit of local government institution in carrying out its function. Secondly, local government institution should, in implementing the function of urban structure provision, involve private and commtmity participation. The institution involvement refers to the implementation of local government using either community enabling authority or marker enabling authority model, its implementation should be conformed with the social structure of local community. Thirdly, government institution needs to increase its institutionalization process in carrying out the function of urban infrastructure provision by building shared value in terms of bringing the balance between high and low formalization, independence and interdependence, and also the transformation balance between top-down and bottom-up actor behavior. Fourthly, local government institution needs to construct local government institution model system to implement the function of urban infrastructure provision along with monitor and control subsystem whose function is to control the function. The monitor and control subsystem should be formulated by stakeholders using clear performance measurement and its implementation is performed by an institution having an authority in its field.

Abstrak :
Efektivltas merupakan tema sentral dalam semua pekerjaan pakar dan peneliti yang melakukan kajian tentang organisasi. Signifikansi dan relevansi efektivitas dijadikan sebagai variabel pengukuran kinerja organisasi didasarkan pada pendapat pakar dan hasil penelitian bahwa efektivitas reIevan dijadikan sebagai ukuran kinerja. Efektivitas organisasi saling berhubungan dan dipengaruhi oleh faktor organisasional. Ada dua permasalahan yang mengacaukan pemahaman tentang efektifitas organisasi, yakni sifat konstruk efektivitas organisasi yang tidak pernah dibicarakan secara tuntas dan adanya perbedaan penggunaan istilah efektivitas oleh praktisi dan teoritisi. Pada Sekretariat Negara RI, gejala inefektivitas dipicu oleh perubahan Struktur organisasi dan pergantian kepemimpinan yang menerapkan budaya kerja tertentu. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas organisasi dengan menggunakan model nilai yang bersaing dilihat dan pengaruh struktur organisasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Studi ini menganut paradigma positivisme dengan struktur logika deduktif dan menggunakan pendekatan eksplanatif. Unit analisisnya ialah kegiatan pegawai dilihat dari pendekatan nilai yang bersaing bagi efektivitas organisasi. Populasi penelitian ini meliputi pegawai Golongan II, III, IV sebanyak 2058, dengan jumlah sampel yang ditarik secara stratified proportional random sebanyak 203 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan teknik angket. Setiap item pertanyaan dilengkapi lima opsi jawaban. Data dianalisis dengan SEM menggunakan LISREL. Hasil penelitian dan implikasinya ialah kedelapan indikator nilai yang bersaing bagi efektivitas organisasi pada Sekretariat Negara meneguhkan pemahaman bahwa efektivitas merupakan dimensi pengukuran kinerja. Ini sesuai dengan realitas bahwa organisasi yang dinamis selalu menetapkan tujuannya melalui pengembangan SDM, fleksibilitas, pengelolaan informasi, stabilitas, akuisisi sumber daya, produktivitas, kohesi, dan perencanaan. Selanjutnya, hasil analisis faktor yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas organisasi adalah kepemimpinan pengembangan, budaya organisasi, dan struktur organisasi. Kepemimpinan pengembangan diwakili oleh empat fokus orientasi yaitu: kinerja pelaksanaan tugas, organisasi, pekerja, dan intrinsik. Budaya organisasi diwakili oleh hakekat hubungan antara manusia, hakekat ruang, hakekat kegiatan manusia, hakekat waktu, hakekat sifat manusia, keterkaitan Iingkungan organisasi, dan hakekat realitan dan kebenaran. Struktur organisasi diwakili oleh aspek standardisasi, formalisasi, spesialisasi, hiraki, profesionalisme, dan sentralisasi. Hasil modifikasi indeks dengan nilai signifikansi 0.99990 memberikan makna tidak ada perbedaan yang berarli antara matriks kovarian model teoritik dengan matriks kovarlan data. Kesesuaian model yang dihasilkan menguatkan pemahaman awal bahwa setiap organisasi yang hidup, berkembang, dan mengikuti dinamika perubahan Iingkungan memerlukan sesuatu yang imperatif berupa tujuan yang akan dicapai melalui berbagai cara. Ketiga faktor organisasi yang berpengaruh terhadap efektivilas organisasi menunjukkan "persaingannya" dilihat dari bobot nilai signifikansinya. Artinya, secara terintegrasi tergambar bahwa budaya organisasi lebih kuat pengaruhnya daripada kepemimpinan pengembangan dan struktur organisasi terhadap efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi dalam koridor model nilai yang bersaing yang dlwakili oleh delapan indikator divisualkan ke dalam kurva Iaba-laba (radar) untuk menunjukkan tingkat kontribusinya. Relevansli dan signifikansi kontribusi kedelapan indikator efektivitas organisasi menguatkan dandangan pakar mengenai model nilai bersaing sebagai salah satu dari enam model efektivitas organisasi, selain model tujuan rasional, model sistem terbuka, model proses internal, model inefektivitas, dan model hubungan manusia. Prinsip dan fokus orientasi kepemimpinan pengembangan dengan derajat yang tinggi membawa implikasi terhadap kekuatan pengaruh pimpinan dalam mengkoordinasikan dan menyamakan visi dan misi pegawai selaku keluarga besar Sekretariat Negara. Kekuatan pengaruh pimpinan ini meminimalisasi dan menetralisasi permasalahan kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antar individu dan antar unit kerja. Pemahaman dan aplikasi nilai-nilai budaya organisasi dengan derajat yang tinggi membawa implikasi terhadap minimalisasi pemasalahan dalam hubungan kerja dan pelaksanaan tugas pegawai, karena salah satu asumsli dasar budaya organisasi adalah pemahaman dan aplikasi hakekat hubungan antar manusia. Selain itu, menguatkan pendapat Schein bahwa budaya organisasi berfungsi melakukan integrasi internal dan adaptasi eksternal. Dengan demikian, semangat integrasi dan kolaborasi yang dibangun oleh pegawai selama berlahun-tahun selain menjadi perekat yang mengikat kebersamaannya, juga sekaligus dapat mencegah dan mengeliminasi permasalahan dalam hubungan kerja dan pelaksanaan tugasnya. Struktur organisasi Sekretariat Negara yang lebih berciri mekanistik daripada berciri organik dengan derajat yang tinggi membawa implikasi terhadap dinamika dan efektivitas organisasi. Dinamika kegiatan pegawai yang diwadahi oleh struktur organisasi ini mengeliminasi permasalahan koordinasi, pembagian tugas, dan rentang kendali. Kenyataan ini didukung oleh pendapat Mintzberg mengenai dua elemen dasar struktur organisasi yang menjadikan organisasi efektif yakni pembagian tugas dan koordinasi kegiatannya. Berdsarkan realitas (anti tesis) dan pandangan pakar (tesis) diperoleh sintesis pemikiran (hasil uji konnrmalif) mengenai keefektifan dan kedinamisan kegiatan pegawai pada Sekretariat Negara yang diarahkan oleh kepemimpinan pengembangan berbasis nilai budaya birokrasi publik dalam struktur organisasi yang cenderung lebih berciri mekanistik daripada berciri organik. Dengan demikian, keefektifan organisasi (birokrasi) publik dapat dipotret berdasarkan kedelapan indikator dalam model nilai yang bersaing yang dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan pengembangan, budaya organisasi, dan struktur organisasi. Saran penelitian, untuk menghindari timbulnya permasalahan organisasi yang dipicu oleh Peraluran Presiden Nomor 31 Tahun 2005, perlu diperjelas kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab Menteri Skretaris Negara berdasarkan pembagian tugas dan rentang kendali yang diemban, dengan menetapkan ?fungsi koordinasi? Menteri Sekretaris Negara menjadi ?fungsi pengaturan?, sehingga kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab, Serta pembagian tugas dan rentang kendali Menteri Sekretaris Negara semakin jelas dan kuat dalam membawahi dan mengatur Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretariat Militer, dan Sekretariat Wakil Presiden.