Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus dalam berbagai bidang termasuk usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan antara lain dalam bentuk ketersediaannya narkotika dan psikotropika sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun narkotika dan psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih kalau sudah sampai pada peredaran secara gelap, tentunya akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi perorangan maupun masyarakat, terutama bagi generasi muda karena mereka merupakan tumpuan harapan dimasa depan. Bahkan dampak peredaran gelap tersebut dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi tata kehidupan masyarakat yang bersendikan pada nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya pada gilirannya akan dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika dan psikotropika pada umumnya. tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan secara terorganisir. Mereka sangat sulit untuk ditembus, bahkan dalam penataan organisasinya telah membuat suatu cara yang sulit untuk diketahui atau dimonitor. Mereka inovatif, mereka tahu dan bisa nemanfaatkan hukum bahkan mereka juga bisa mempengaruhi aparat penegak hukum agar tidak mengusik kegiatannya. Dengan berbagai macam modus operandi mereka menjalankan bisnisnya agar narkotika dan psikotropika dapat sampai ke tangan pemakai dan disalahgunakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan upaya penanggulangan melalui penegakan hukum yang Salah saiunya dilakukan oleh aparat Kepolisian di bawah Satuan Narkoba. Dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut, aparat Kepolisian tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal."

"Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan bahwa masih banyak terdapat penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Anak-anak yang berkonflik dengan hukum diasumsikan membutuhkan perlindungan khusus (children in need Special protection) karena rentan dengan kekerasan, penyalahgunaan prosedural formal hukum dan rawan perampasan hak-haknya untuk hidup, berkembang dan berpartisipasi. Salah satu cara memberikan perlindungan tersebut adalah dengan memberikan satu intervensi hukum, baik hukum positif mapun proses penanganan perkara anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menentukan bahwa kepada anak dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Akan tetapi undang-undang ini tidak secara tegas menentukan bahwa hakim hendaknya memprioritaskan tindakan daripada pidana terhadap anak. Sering terjadi adalah menjatuhkan pidana kepada anak daripada memberikan alternatif tindakan, baik mengembalikan kepada orang tua, menyerahkan kepada negara atau menyerahkannya kepada Departemen Sosial. Aparat penegak hukum pun belum memahami benar mengenai adanya diversi/pengalihan terhadap anak pelaku tindak pidana yang harus dilakukan sejak awal anak melakukan suatu perbuatan pidana. Lebih lanjut anak-anak yang ditahan tidak. boleh kehilangan hak-haknya sebagaimana anak-anak lain."

"Kejahatan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia semakin meningkat jumlahnya tiap tahun merupakan bentuk-bentuk perbudakan kontemporer (contemporary forms of slavery) yang melanggar Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu diperlukan peranan aparat penegak hukum, salah satunya Jaksa Penuntut Umum untuk menegakkan kembali hukum yang mencerminkan pemajuan dan perlindungan l-[ak Asasi Manusia bagi korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak. Penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kejahatan perdagangan perempuan dan anak dapat berpedoman pada Protocol to Prevent. Suppress and Punish Trajfcking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol PBB Untuk Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Perdagangan terhadap Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak-anak). Selain itu, khusus untuk anak sebagai korban dapat berpedoman pada Konvensi tentang Hak-hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang memberikan kemngka yang komprehensif untuk perlindungan hak dan martabat anak dan termuat didalam Undang-undang Nomar 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Tesis ini merupakan hasil penelitian bertujuan untuk menjawab masalah-masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum pada tahap penuntutan terhadap perkara kejahatan perdagangan perempuan dan anak? dan (2) Kendala-kendala apakah yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum untuk penegakan hukum pada tahap penuntutan terhadap perkara kejahatan perdagangan perempuan dan anak? Kendala-kendala dalam penegakan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap kejahatan perdagangan perempuan dan anak berkaitan dengan penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana yang didakwakan dan pembuktiannya Serta tuntutan pidana terhadap terdakwa. Penelitian ini juga meneliti clan menganalisa bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut."

"Penyiaran berita kriminal di televisi merupakan bagian dari suatu kebebasan pers untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak atau media elektronik_ Penyampaian informasi melalui tayangan media elektornik televisi, khususnya penyiaran berita kriminal (SCTV : Buser Siang, Buser Sabtu, Buser Minggu; RCTI: Sergap; TPI: Sidik, Sidik kasus; Lativi; Brutal Siang, Brutal, Tikam; TV7: TKP Siang, TKP Malam; Indosiar: Patroli, Jejak kasus ; ANTV: Sidik jari, Sidik jari Siang, Sidik jari Petang; Trans TV: Lacak; Global TV: Saksi mata Metro TV: tersebar di berbagai program, seperti Metro Siang, Metro hari ini, nine top news dll) memberikan gambaran tentang peristiwa kejahatan seolah-oleh melihat langsung dari tempat kejadian perkara. Dari kenyataan ini, di satu sisi begitu maraknya penyiaran berita-berita kriminal di berbagai stasiun televisi swasta sementara di sisi yang lain telah ada rambu-rambu untuk penyiaran berita kriminal seperti yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam undang-undang pers dan penyiaran juga diatur tentang pembentukan Dewan pers yang menetapkan "kode etik wartawan" dan Komisi Penyiaran Indonesia yang menetapkan "Standar program siaran dan pedoman prilaku siaran", kedua lembaga ini menjalankan pengawasan terhadap berita atau siaran serta orang atau lembaga penyiaran yang melanggar aturan atau kode etik. Penyampaian berita kriminal yang menampilkan wajah dan identitas tersangka atau terdakwa merupakan pelanggaran terhadap asas "Presumption of innocent" yaitu seseorang harus dianggap atau diperlakukan tidak bersalah sampai ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Penyiaran berita kriminal mempunyai dampak terhadap tersangka atau terdakwa dalam memperoleh suatu proses hukum yang adil "due process of law", berdampak juga pada penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara. Oleh karena itu perlu diupayakan penyiaran berita kriminal yang tidak melanggar kode etik atau aturan dan hak asasi manusia tersangka atau terdakwa."

"Kemiskinan dari dulu hingga kini masih menjadi masalah yang sulit untuk dipecahkan. Akibat yang ditimbulkan oleh kemiskinan mencakup pada berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali pada kehidupan anak-anak. Oleh karena kemiskinan ini banyak anak-anak yang putus sekolah dan terpaksa harus bekerja. Pekerjaan yang nmereka lakukan tak jarang sangat membahayakan kesehatan mereka baik fisik, mental dan sosialnya. Padahal organisasi buruh internasional sudah mengeluarkan konvensi yang melarang anak-anak untuk bekerja terutama jenis-jenis pekerjaan terburuk yang disebutkan dalam Konvensi ILO NO.182. Salah satu pekerjaan terburuk itu adalah anak sebagai pelacur, obyek pornografi dan memperdagangkan anak-anak untuk tujuan pelacuran.Dalam dunia pelacuran ada berbagai pihak yang terlibat, yang menjadikan usaha pelacuran ini menjadi langgeng. Untuk pihak-pihak yang terlibat dalam pelacuran ini belum mendapatkan sanksi, kecuali mucikari ( Pasal 297 KUHP). Pemberian sanksi ini sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pemerintah bagi anak yang dilacurkan. Oleh. karena anak yang dilacurkan dianggap sebagai korban maka mereka membutuhkan perlindungan. Perlindungan yang diberikan kepada anak yang dilacurkan ini sifatnya khusus.Menyadari hal tersebut maka PBB memberikan pedoman bagi Negara-negara dalam melaksanakan perlindungan secara khusus terhadap anak-anak yang dilacurkan. Pedoman tersebut yaitu Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography yang ditandatangani Indonesia pada tanggal 24 september 2001.Dengan ditanda tanganinya protocol tersebut maka Indonesia harus mempunyai peraturan yang mengatur mengenai perlindungan anak yang dilacurkan, ketentuan ini tercakup dalam undang-undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.Untuk itu, tesis ini akan meneliti dan menganalisa tentang bagaimana bentuk perlindungan yang dilaksanakan Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi anak yang dilacurkan, apakah sesuai dengan peraturan yangada ataukah belum. selain itu, adanya perlindungan bisa berjalan dengan balk apabila dilakukan pencegahan terlebih dahulu. Pencegahan ini bisa dilakukan oleh orang tua, masyarakat, Negara dan LSM-LSM. Untuk itu dalam penelitian ini diteliti dan dianalisa tentang pencegahan seperti apa yang bisa menjadikan jumlah anak yang dilacurkan bisa berkurang kalau bisa dapat dihilangkan.Di akhir pembahasan tesis ini, diteliti dan dianalisa tentang hambatan atau kendala dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang dilacurkan dan dalam rangka menjalankan pencegahan. Hambatan itu bisa pada faktor penegak hukumnya, sarana dan prasarana, serta pihak-pihak yang terlibat dalam menjadikan anak korban dari pelacuran."

"ABSTRAKTesis ini membahas kedudukan justice collaborator dalam sistem peradilanpidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridisnormatif. Implementasi penerapan Justice Collaborator pada 2 (dua) kasus yakniAgus Condro Prayitno dan Kosasih Abbas dibahas sebagai bahan analisis dalamtesis ini. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa Agus Condro memilikiperan yang signifikan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkapkasus tersebut sehingga mendapatkan keringanan hukuman namun pada saat AgusCondro dijatuhi hukuman, belum ada peraturan mengenai Justice Collaborator.Berbeda dengan kasus Kosasih Abbas, ia ditetapkan oleh Komisi PemberantasanKorupsi Republik Indonesia (KPK RI) sebagai Justice Collaborator karenakooperatif pada saat penyidikan. Namun pada saat dijatuhi hukuman, majelishakim berpandangan berbeda, majelis tidak mempertimbangkan ia sebagai JusticeCollaborator. Kedepan dibutuhkan formulasi dan konsepsi dalam pengaturanJustice Collaborator dalam proses hukum pidana sebagai upaya pembaharuanhukum pidana di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the position of the justice collaborator in the criminal justicesystem in Indonesia. The research method in use is normative juridical.Implementation of the application justice collaborator in two (2) cases namelyAgus Condro Prayitno and Kosasih Abbas discussed for analysis of materials inthis thesis. From the analysis result concluded that Agus Condro have asignificantly role as a witness who cooperated to get relief. but at the time wassentenced Agus Condro, there are no regulations about justice collaborator. Incontrast to case of Kosasih Abbas, he is defined by The Corruption EradicationCommision of Indonesia Republic (KPK RI) as a justice collaborator because ofcooperative as the investigation, but at the time of sentenced he panel ofjudgesargued differently, the panel did not consider he as justice collaborator. Inteh future, it will be needed formulation and conception in the setting of justicecolaborator in the process criminal law as effort to reform the criminal law inIndonesian."

"Kemajuan tekhnologi, semakin mempermudah akses manusia dalam melakukan interaksi antar sesamanaya, sehingga dunia tidak lagi menjadi sesuatu yang sangat "berjarak" dan "besar". Hal ini berdampak kepada kegiatan pencucian uang yang bisa dilakukan dalam waktu yang relatif singkat dan mempunyai jangkauan yang sangat luas dalam peredarannya. Kegiatan pencucian uang ini memiliki dampak yang besar terhadap masyarakat karena selain tergolong pada financial crime, pencucian uang juga melibatkan banyak pihak, sehingga perlu ditangani secara khusus. Dengan adanya aturan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (UU Nomor 8 Tahun 2010) diharap bisa menanggulangi tindak pidana pencucian uang sesegera mungkin.Adanya paradigma baru dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yakni follow the money and follow the suspect menjadi suatu terobosan dalam menangani tindak pidana lain yang berhubungan dengan pencucian uang. Tesis ini membahas mekanisme dan problematika yang muncul terkait penelusuran aset yang diduga merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang. Mekanisme penelusuran aset, masih didominasi oleh PPATK yang bekerjasama dengan penyidik. PPATK melakukan mekanisme penelusuran aset yang berasal dari laporan-laporan yang diterima oleh PPATK dan menganalisa laporan tersebut menjadi Laporan Hasil Analisa, dan laporan hasil analisis PPATK ini yang dijadikan penyidik acuan awal dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian uang. Permasalahan yang paling utama dalam mekanisme penelusuran aset adalah bila pihak penyedia jasa keuangan menolak melapor kepada PPATK, karena dalam mekanisme penelusuran aset ini masih didominasi berdasarkan laporan yang diberikan penyedia jasa keuangan kepada PPATK. Hasil penelitian menyarankan perlu adanya penambahan kewenangan yang dimiliki oleh PPATK untuk bisa memberikan sanksi kepada pihak penyedia jasa keuangan agar nantinya PPATK dapat memberikan upaya paksa terhadap penyedia jasa keuangan yang tidak mau melapor.

---

Technological advances, more and easier access to the interaction between humans, so that the world no longer be something really distance and large. This affected the money laundering activity that can be done in a relatively short time and have a very wide range in the circulation. The money laundering activities have a great impact on the community because in addition to belonging to financial crime, money laundering involves many parties, so that needs to be addressed. With the rules on the prevention and combating of money laundering (Law No. 8 of 2010) is expected to tackle money laundering as soon as possible. A new paradigm in handling money laundering that follow the money and follow the suspect to be a breakthrough in dealing with other offenses related to money laundering.

This thesis discusses the mechanisms and the problems that arise related to asset tracking is part of the alleged money laundering. Asset tracking mechanism, is still dominated by PPATK in collaboration with investigators. PPATK perform asset tracking mechanism derived from reports received by PPATK and analyze the report become Report Results Analysis, PPATK analysis report is used as the starting point in the process of investigating money laundering investigation.

The most important problem in tracking mechanism when the asset is a financial services provider refused to report to the PPATK, because the search mechanism of this asset is dominated by the reports given financial services provider to the PPATK. The results suggest the need for additional authority possessed by PPATK to be able to impose sanctions on the financial services provider, so that later PPATK can provide forceful measures against financial service providers who do not want to report."

"ABSTRAKPerseroan Terbatas adalah korporasi komersial berdasarkan hasil penelitian danfakta sejarah adalah subjek hukum yang sering melakukan kejahatan danpelanggaran hukum pidana di Indonesia. Hal ini disebabkan karena secara“fitrahnya” PT diciptakan oleh hukum berpijak pada tujuan mencari keuntungan.Kejahatan korporasi yang dilakukan PT berkisar pada sektor perekonomian atauorientasi bisnis skala besar. PT pula dalam menyikapi dinamika perekonomianmampu melakukan transformasi diri dengan merger dengan tujuan meningkatkansinergi perusahaaan, nilai perusahaan dan efisiensi. Konsekuensi dari merger inisebagaimana diatur dalam Undnag Undang No. 40 Tahun 2007 (UUPT) adalahbubarnya salah satu PT demi hukum dengan mempertahankan PT yang lainnya.Penulisan ini mencoba mencari jawaban dengan bubarnya PT yang telah mergertersebut apakah secara serta merta membuatnya tidak dapat lagi dimintaipetanggungjawaban karena mengikuti ketentuan Pasal 77 KUHP sebagai alasanpenghentian penuntutan terhadap seseorang yang meninggal dunia. Penelitiandilakukan secara yuridis normatif terhadap pandangan doktrin yang berkembangdalam ilmu hukum. Penulis juga melakukan perbandingan hukum dari AmerikaSerikat (common law) dan Belanda (civil law). Hasil penelitian yang penulisdapatkan, doktrin vicarious liability tidak bisa dipergunakan untuk memintaipertanggungjawaban pidana dalam kasus bubarnya PT karena merger, akan tetapipenuntutan dan pertanggungjawaban pidana dapat tetap dilakukan asal HukumPidana Indonesia mau mengadopsi successor liability. Suatu konsep hukum yangbaru berkembang dari Amerika Serikat pada pertengahan abad ke duapuluh.

---

ABSTRACTLimited Liability Company (Co.Ltd or PT) is a commercial corporation based onresearch and historical facts was often committed crimes and violations on criminallaw in Indonesia. Its consequence in his sue generis natural Co.Ltd was created bythe law on purpose for chasing economic gain. Corporate crimes committed byCo.Ltd range in the economic sector or large scale business orientation. Co.Ltd alsoin addressing the dynamics of the economy are able to transform themselves bymerger of firms with the aim of improving synergy, value and efficiency. Theconsequences of this merger as legal action set forth Law of the Republic ofIndonesia number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, The Co.Ltdwill dissolution and the result that the assets and liabilities of the merging Co.Ltdpass by operation of law to the surviving Co.Ltd and thereafter the mergingCompanies’ status as legal entities ceases by operation of law. The Tesis wouldtrying to find an answer to the dissolution of the Co.Ltd having the merger if itnecessarily makes it not longer held liability by following the provisions of Article 77of the Indonesian Criminal Code as a reason for nullify of the prosecution of aperson who died. Normative study of the doctrine of the view that developed in thescience of law. Authors also making a comparison of United States law (commonlaw) with Netherlands (civil law). The results are the authors get, the doctrine ofvicarious liability can not be used to prosecute criminal responsibility in the case ofthe dissolution of the Co.Ltd since the merger, but the prosecution and criminalliability may be possible if the Indonesian Penal Code would adoption successorliability. A new legal concept that evolved from the United States in the mid-twentiethcentury."

"ABSTRAKSalah satu wewenang kejaksaan dalam bidang pidana menurut undang-undang pokok kejaksaan adalah melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan tambahan dilakukan untuk memperoleh kepastian penyelesaian perkara dalam rangka pelaksanaan asas peradilan cepat, sederhana, dan dengan biaya ringan serta menjamin kepastian hukum, hak-hak asasi pencari keadilan, baik tersangka, terdakwa, saksi korban, maupun kepentingan umum. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan pemeriksaan tambahan terdapat permasalahan yuridis antara lain mengenai tidak jelasnya pengaturan mengenai tindakan penuntut umum dalam melakukan pemeriksaan tambahan, ketentuan pemeriksaan tambahan tidak singkron dengan hukum acara yang berlaku, serta adanya pembatasan-pembatasan dalam ketentuan pemeriksaan tambahan. Permasalahan yuridis tersebut menyebabkan disatu sisi pelaksanaan pemeriksaan tambahan oleh penuntut umum pada prakteknya mengalami kendala-kendala sehingga pemeriksaan tambahan boleh dikatakan jarang dilakukan oleh penuntut umum dan sisi lain ada hak tersangka yang dilanggar dalam kaitannya dengan due process of law.

---

ABSTRACTA part prosecutor’s power in criminal process is a power to complete certain types of case files, and for such purposes, to conduct additional investigations prior to the forwarding of such files to the court, which investigations in practice are to be carried out in condition with the investigators. Additional investigations established for certainty of criminal case completion in order to fulfill swift, simple dan low cost trial’s principle, guaranteeing legal certainty, Human right of justice seekers such as suspect, defendant, witness, victim or public interest. This research used an analytical descriptive normative juridical methods. The research concluded there are some legal issues on additional investigation’s practise such as uncertainty regulation of prosecutor’s conduct, unsynchronized to criminal procedural law and the existence some limitations. The legal issues become an obstruction to the prosecutors to conduct additional investigations that caused it’s seem rarely practised and in correlation with due process of law, suspect’s rights are violated."