Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Indonesia Quality Standard (QS) for ambient SO2 for 1 hour time average i.e. 900 μg/m3 (equivalent to 360 μg/m3 in 24 hour time average) regulated in the Government Regulation No. 41 of 1999 is the most loose compared to the ambient SO2 standards of other countries in the world including WHO QS guideline. This QS is not expected to guarantee the protection of public health in Indonesia. Therefore more stringent QS alternative for ambient SO2 is required. This research examines benefit values in public health aspect if Indonesia tightens its ambient SO2 QS. Two alternative QS for SO2 are used i.e 196 μg/m3 (equivalent to 78 μg/m3 in 24 hour time average) referring to U.S. EPA and 750 μg/m3 (equivalent to 360 μg/m3 in 24 hour time average) referring to Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (PUSARPEDAL). First step is to map distribution of SO2 ambient concentrations in Indonesia. The result indicates that Provinces of Jakarta and Banten have exceeded both alternative QS while Provinces of Yogyakarta, West Java, Central Java, East Java, Bali, and North Sumatra only exceed the alternative QS of 196 μg/m3. From the public health aspect, by attaining to the alternative QS of 750 μg/m3, Jakarta and Banten will reduce incidence of Acute Respiratory Infections (ARIs) by 95% and 98%. By attaining to the alternative QS of 196 μg/m3, East Java, Bali and North Sumatra will reduce the incidence of ARIs by 59%, 51%, and 5%.

Analisis Nilai Manfaat dari Penerapan Baku Mutu SO2 Alternatif pada Penurunan Kejadian ISPA di Indonesia. Baku mutu (BM) SO2 ambien Indonesia untuk rata-rata waktu 1 jam sebesar 900 μg/m3 (setara dengan 360 μg/m3 dalam rata-rata waktu 24 jam) yang diatur di dalam PP No 41 Tahun 1999 paling longgar dibandingkan dengan BM SO2 ambien negara-negara lain di dunia termasuk BM panduan WHO. BM ini diperkirakan belum menjamin perlindungan kesehatan masyarakat di Indonesia. Oleh karenanya diperlukan BM alternatif untuk SO2 ambien yang lebih ketat. Penelitian ini mengkaji nilai manfaat dari aspek kesehatan masyarakat jika Indonesia melakukan pengetatan BM SO2 ambien. Dua alternatif BM untuk SO2 yang digunakan adalah 196 μg/m3 (setara dengan 78 μg/m3 dalam rata-rata waktu 24 jam) mengacu pada U.S. EPA dan 750 μg/m3 (setara dengan 300 μg/m3 dalam rata-rata waktu 24 jam) mengacu pada Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup (PUSARPEDAL). Langkah pertama adalah memetakan persebaran konsentrasi SO2 ambien di Indonesia. Hasilnya mengindikasikan bahwa Provinsi DKI Jakarta dan Banten telah melebihi kedua BM alternatif sedangkan Provinsi DIY, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara hanya melebihi BM alternatif 196 μg/m3. Dari aspek kesehatan masyarakat, jika DKI Jakarta dan Banten memenuhi BM alternatif 750 μg/m3 akan menurunkan kejadian ISPA 98% dan 95%. Untuk Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara, jika memenuhi BM alternatif 196 μg/m3 akan menurunkan kejadian ISPA masing-masing 59%, 51%, dan 5%.

Abstrak :
Sampah dan pengelolaannya merupakan prioritas utama penanganan masalah yang harus diselesaikan di DKI Jakarta. Sistem yang diandalkan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta adalah sistem sanitary landfill yang mengandalkan lahan Bantar Gebang sebagai TPA. Saat ini sistem sanitary landfill tidak dapat diandalkan lagi karena tidak sanggup menyelesaikan permasalahan persampahan dengan tuntas dan sudah mengalami tingkat kejenuhan, dan menimbulkan banyak masalah pencemaran. Selain itu, kontrak akan berakhir pada Bulan Desember tahun 2003. Strategi pengolahan sampah skala kawasan, misalnya kawasan permukiman, merupakan salah satu strategi yang dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah persampahan di Jakarta. Manfaat kegiatan ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya serta memberikan dampak yang baik bagi lingkungan, dan dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat atau bekerja sama dengan sektor informal. Selain manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat, terdapat juga biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian manfaat dan biaya pengolahan sampah terpadu skala kawasan untuk mengetahui manfaatnya dari aspek ekonomi, dan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pengolahan sampah terpadu skala kawasan ini dapat mengurangi jumlah timbulan sampah, menghitung manfaat dan biaya pengolahan sampah terpadu skala kawasan dan biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat sebagai jasa pengolahan sampah. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Pemda DKI Jakarta maupun swasta untuk dapat mengadakan pengolahan sampah terpadu dalam skala kawasan, sebagai salah satu solusi untuk mengatasi ketergantungan pada TPA. Penelian ini mengkaji manfaat dan biaya pengolahan sampah terpadu skala kawasan dengan mengambil kasus di TPS Rawa Kerbau, Kotamadya Jakarta Pusat. Metode yang digunakan untuk memperoleh data primer dan data sekunder adalah metode eksperimental untuk mengetahui komposisi dan jumlah timbunan sampah, kemudian untuk memperoleh data proyeksi manfaat dan biaya pengolahan sampah terpadu skala kawasan digunakan metode survei dengan teknik wawancara langsung kepada pengelola TPS Rawa Kerbau, pakar sampah dari BPPT, Dinas Kebersihan Kotamadya Jakarta Pusat, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Instansi terkait lainnya, masyarakat sekitar, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis biaya manfaat yang diperluas dengan memasukkan manfaat dan biaya lingkungan (extended benefit cost (analysis), serta analisis ekonomi. TPS Rawa Kerbau memiliki luas 1.500 m2 dan melayani wilayah permukiman penduduk, yaitu RW 01 dan RW 02 dengan jumlah RT sebanyak 9 (sembilan) yang terdiri atas 406 KK. Jumlah timbulan rata-rata perhari di TPS Rawa Kerbau dari hasil pengujian adalah 13,14 m2 dan berat 3.096,75 kg. Komposisi sampah yang diperoleh terdiri atas 11 komponen, yaitu sampah organik (mudah membusuk), plastik, kertas, tekstil, kaca/gelas, kaleng, baterai, styrofoam, kayu, logam, dan campuran. Komponen sampah dalam % berat yang paling banyak adalah sampah organik 69,87%, sedangkan jenis sampah yang paling sedikit adalah styrofoam 0,04%. Proses yang dirancang dalam usaha kegiatan pengolahan sampah terpadu skala kawasan ini berupa pemilahan dan pembuatan kompos. Sampah lainnya yang bernilai komersil langsung dijual ke bandar. Peralatan dan mesin yang digunakan dalam kegiatan berupa belt conveyor untuk membantu mempermudah pemilahan sampah dan alat pendukung lainnya, seperti sapu lidi, cangkul, sekop, sarung tangan, dan sepatu boot. Proses yang sederhana dan penggunaan mesin yang seminimal mungkin akan lebih memudahkan pemeliharaannya dan masih memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal ini dapat mendorong timbulnya keinginan masyarakat maupun sektor informal lainnya untuk melakukan usaha kegiatan pengolahan sampah terpadu skala kawasan. Dengan semakin banyaknya pusat pengolahan sampah terpadu skala kawasan, maka semakin mengurangi beban di TPA. Manfaat langsung pengolahan sampah terpadu skala kawasan terdiri atas penghasilan dari penjualan kompos dan pemanfaatan daur ulang sampah komersil sebesar Rp. 203.228.400,00 / tahun. Manfaat tak langsung (lingkungan) adalah nilai kualitas lingkungan yang dihasilkan dengan adanya usaha tersebut sebesar Rp. 53.160.000,00 / tahun. Biaya yang diperlukan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan perawatan sebesar Rp. 223.581.000,00 / tahun dan biaya perlindungan lingkungan sebesar Rp. 2.500.000,00 / tahun. Usaha kegiatan yang akan dilakukan bersifat padat karya sehingga perkiraan penggunaan alat dan biaya semaksimal mungkin mendekati harga yang dapat dijangkau oleh komunitas lokal. Pengolahan sampah terpadu skala kawasan dengan sistem komposting dan pemanfaatan daur ulang sampah dapat mengurangi beban di TPA sebesar 2.716,39 kg/hari atau 87,71%/hari. Besarnya jasa yang dibebankan pada masyarakat untuk kegiatan pengolahan sampah terpadu skala kawasan ini adalah Rp. 8.800 per bulan per K.K. Ditinjau dari segi ekonomi dengan menganalisis kelayakan usaha, nilai NPV analisis ekonomi dan extended analysis = Rp. 71.443.000,00 dan Rp. 212.747.000,00; NBCR analisis ekonomi dan extended analysis = 2,01 dan 3,82; IRR analisis ekonomi dan extended analysis = 58% dan 126%; payback period analisis ekonomi dan extended analysis = 1 tahun 6 bulan dan 10 bulan, maka usaha kegiatan pengolahan sampah terpadu skala kawasan ini layak dilaksanakan. Dari segi lingkungan, usaha kegiatan pengolahan sampah terpadu skala kawasan dapat meningkatkan sanitasi dan estetika lingkungan karena sampah tidak sempat menumpuk dan mengurangi pencemaran lingkungan serta meminimisasi sumber penyakit.

---

Cost and Benefit Analysis of Integrated Solid Waste Handling (Case Study: TPS Rawa Kerbau, Central Jakarta District)Solid wastes and its management are major priority to the success of problems solving in DKI Jakarta. Sanitary landfill as the disposal of wastes that is implemented by Cleansing Department (Dinas Kebersihan) DKI Jakarta is very depending on Bantar Gebang area as TPA (final disposal site). Nowadays this system is not appropriate enough to be implemented because it cannot overcome solid waste problems successfully, caused many pollution problems, and contract of Bantar Gebang will be ended on December 2003. Small-scale integrated solid waste handling (SISWH), ex. residential area, is one of strategies to solve waste problems in Jakarta. Benefits of the proposed practice are a cost effective and efficient, environmentally acceptable, and cold be conduct by host community or cooperate with informal sector. Besides, costs are needed to carry out this project. Hence, it is important to analyze cost and benefit of SISWH to investigate economic and environmental benefits. The objectiveness of this research are to investigate the capability of small-scale integrated solid wastes handling in diminishing of wastes volume, to analyze cost and benefit, and tariff of wastes handling that is to be paid by host community as a service cost, and also to analyze the feasibility of this project. The result of this research is to provide the decision makers appropriate recommendation on the technical and economic merits of the planned small-scale integrated waste handling, as one of solutions to overcome the dependency on final disposal site. This investigation analyzed the cost and benefit of small-scale solid wastes handling (SSWH), case of Rawa Kerbau TPS (temporary collection site), Central Jakarta District. The experimental method is used to compute the waste volume and composition. The survey method using direct interview technique to Rawa Kerbau collection site manager, expert, Cleansing Department Central Jakarta District, Cempaka Putih Timur village office, other department, local community, and study references is used to investigate cost and benefit estimation of the SSWH Data analysis was conducted using extended benefit cost and economic analysis method. Rawa Kerbau collection site has 1.500 m2 wide and residential dwellings, i.e. 01 and 02 district society (9 RT, 406 Household). The average of solid waste quantity in volume is 13.14 m3 or 3096.75 kg daily. The wastes composition contain of 11 components, which are organic wastes (degradable wastes), plastics of all types, papers, textiles, glass, cans, battery, Styrofoam, wood, metals and mixed wastes. Based on the weight percentage, the largest waste component is organic waste (69.87 %), and the smallest waste is Styrofoam (0,04 %). The design process of this small-scale integrated waste handling are recycling materials and composting. The economic of materials recycled are sold to collection center. Conveyor belt is used to make manual separation of wastes easier. Other supporting equipments are broom, hoe, gloves, and boots. Simplifying method of process into labor intensive ones will make maintaining this machine easier and has possibility to be developed. It may support both host community and informal sector interest to the SISWH. The more center of SISWH, the least wastes to be transported to final disposal site. Direct benefits of SSIWH are compost and recycled materials sale estimation equal to Rp. 203.228.400,00 / year. Indirect benefit (environmental benefit) is environmental quality estimation of the proposed practice equal to Rp. 53.160.000,00 / year. Costs of the project are capital, operational and maintenance estimation cost equal to Rp. 223.581.000,00 / year and cost of environmental protection equal to Rp. 2.500.00,00 / year. The proposed practice planned is a simplifying method of process into labor intensive ones, thus it would be administratively feasible and sensible to host community. SISWH with recycling materials and composting could reduce wastes 2,716.39 kg daily or 87.71%. To this proposed practice, people have to pay about Rp. 8.800 monthly per Household. Charges of this SISWH were calculated based on capital, operational and maintenance costs divided to numbers of capita. Based on economic analysis of feasibility study of this project is feasible because the value of NPV economic analysis = Rp. 71.443.000,00; and extended analysis = Rp. 212.747.000,00; NBCR economic analysis = 2,01 and extended analysis = 3,82; IRR economic analysis = 58% and extended analysis = 126% ; payback period economic analysis - 1 year 6 months and extended analysis 10 months. From terms of technology, SISWH could improve sanitation and aesthetic because wastes handled directly, minimize pollution and disease factors.

Abstrak :
Gedung gedung perkantoran yang terdapat di Jakarta adalah penyumbang potensial dalam menambah beban timbulan sampah Pemda DKI Jakarta. Hingga saat ini belum satupun gedung atau kawasan perkantoran yang menerapkan sistem pengelolaan sampah terpadu, sehingga timbulan sampah dari gedung atau kawasan perkantoran cukup besar volumenya. Persepsi dan pemahaman pengelola gedung dan masyarakat umumnya tentang pengolahan sampah adalah suatu investasi yang mahal dan merepotkan, menyebabkan pengelola tidak mau mengolah sendiri sampahnya. Untuk mengurangi beban sampah ini dibutuhkan inovasi dan strategi pengelolaan sampah terpadu yang dapat diterima oleh semua pihak, mampu mengatasi masalah dengan meminimisasi sampah di lokasi dimaksud secara ekonomis dan berwawasan lingkungan, biaya operasi dan pemeliharaan yang tidak terlalu membebani pengelola gedung, serta dapat dioperasikan dengan mudah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan altematif teknologi pengolahan sampah terpadu yang berwawasan lingkungan dan dari segi kelayakan proyek dapat diterapkan di gedung perkantoran di DKI Jakarta, khususnya di Gedung BPPT. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memberikan informasi bagi pengelola gedung, masyarakat dan pengusaha tentang teknologi pengolahan sampah terpadu yang sesuai untuk diterapkan gedung-gedung perkantoran di DKI Jakarta, dapat dikelola secara mandiri dan berwawasan lingkungan. Metode yang digunakan untuk memperoleh data primer dan data sekunder adalah pengujian langsung terhadap jumlah timbulan sampah, komposisi sampah, dan komposting. Data proyeksi untuk mengkaji kelayakan proyek teknologi pengolahan sampah terpadu di Gedung BPPT menggunakan survei dengan teknik wawancara langsung kepada pengelola gedung, Perusahaan jasa kebersihan yang merupakan rekanan dari BPPT, pakar dibidang persampahan yang berkantor di BPPT. Selain itu dilakukan juga pengambilan kuesioner untuk mengetahui respon dan persepsi pegawai BPPT terhadap alternatif teknologi pengolahan sampah terpadu yang direncanakan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kelayakan proyek yang diperluas dengan memasukkan unsur-unsur lingkungan (extended benefit cast analysis) dan analisis ekonomi. Gedung BPPT merupakan salah satu gedung perkantoran yang terletak di Jalan M.H. Thamrin Jakarta Pusat, memiliki 1 (satu) TPS (Tempat Pengumpulan Sementara) dengan luas 25 m2 dan melayani tower 1 dan 2, kantin, parkir, dan taman dengan jumlah karyawan sebanyak 4.635 orang serta 8 (delapan) lantai perparkiran. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara langsung kepada 100 (seratus) karyawan BPPT sebagai responden, 100% mengetahui manfaat pengolahan sampah terpadu dan 85% respon dari responden baik terhadap pengolahan sampah terpadu. Respon dan persepsi pegawai BPPT terhadap keberadaan, manfaat, upaya dan hasil kegiatan pengolahan sampah terpadu, serta rencana kegiatan pengolahan sampah terpadu ini sangat baik dan bila diterapkan akan mendapat dukungan dan mudah dalam pelaksanaannya. Rata-rata volume sampah yang masuk ke TPS setiap harinya 1,78 m3 dan berat 281.43 kg. Selain itu terdapat sampah kertas dan kardus yang diambil langsung oleh petugas kebersihan sebelum ke TPS. Sampah kertas yang diambil rata rata 700 kg/minggu dan sampah kardus sebanyak 70 kg/minggu. BJ sampah sebesar 0.158, berarti dapat dikategorikan sebagai sampah perkotaan yang memiliki kandungan komponen organik sedikit dibandingkan komponen sampah lainnya. Komposisi sampah terdiri atas 10 komponen, yaitu sampah organik, plastik (plastik keras, plastik lunak), kertas (HVS, boncos, kardus), tekstil, kaca/gelas, kaleng, styrofoam, kayu, logam, dan campuran. Komponen sampah yang paling banyak berdasarkan % volume adalah sampah organik sebesar 21,517%, yang berasal dari kantin, sisa makanan pegawai (yang dibawa dari rumah atau dibeli dari luar kantin), dan sampah taman. Setelah itu styrofoam sebesar 17,978%., sedangkan jenis sampah yang paling sedikit adalah kaleng dan kaca/gelas sebesar 0,562%. Berdasarkan % berat, komponen sampah yang paling banyak adalah HVS 38,073 %, kemudian sampah organik sebesar 35,469%, sedangkan jenis sampah yang paling sedikit adalah logam sebesar 0,711%. Hal yang menarik bahwa sampah di gedung ini didominasi oleh styrofoam dalam % volume. Styrofoam ini berasal dari kemasan makanan, peralatan elektronik dan mebeuler. Banyaknya kemasan makanan yang terbuat dari styrofoam menggambarkan bahwa produsen makanan dan konsumennya masih memiliki kesadaran lingkungan yang rendah. Manfaat yang diperoleh adalah total manfaat langsung dari penjualan kompos sebanyak 9.125 kg/tahun dan sampah komersil sebanyak 43.129 kg/th sebesar Rp. 40.854.000,00; serta manfaat lingkungan, yaitu ruang tidak terpakai dan selisih biaya kontrak angkutan sampah ke TPA Rp. 44.000.000,00. Biaya yang dianalisis pada penelitian ini menggunakan metode extended benefit cost analysis, yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan perawatan sebesar Rp. 72.513.000,00; biaya perlindungan lingkungan Rp. 1.600.000,00; dan biaya lingkungan sebesar Rp. 2.400.000,00/th. Berdasakan hasil perhitungan analisis proyeksi rugi/laba, terlihat bahwa usaha ini menguntungkan. Laba perusahaan sesudah pajak pada analisa ekonomi sebesar Rp. 16.840.000,00/th dan dengan memasukkan manfaat lingkungan menjadi sebesar Rp. 32.660.000,00/th. Ditinjau dari segi ekonomi dengan menganalisis kelayakan proyek, nilai NPV analisis ekonomi dan extended analysis = Rp. 44.251.000,00 dan Rp. 110.660.000,00; NBCR analisis ekonomi dan extended analysis = 2,68 dan 5,20; IRR analisis ekonomi dan extended analysis = 64% dan 124%; payback period analisis ekonomi dan extended analysis = 1 tahun 8 bulan dan 1/bulan, maka usaha kegiatan pengolahan sampah terpadu gedung perkantoran ini layak dilaksanakan. Berdasarkan kajian altematif teknologi, lingkungan, dan sosial pada penelitian ini, maka teknologi pengolahan sampah yang sesuai diterapkan di gedung BPPT adalah komposting dan sistem 3 R yang dilakukan secara terpadu. Alternatif teknologi ini akan memberikan manfaat yang terbaik secara lingkungan, sosial, dan ekonomi, karena lahan, bangunan, dan tenaga kerja yang ada dapat digunakan secara bersamaan, dapat meminimalisasi sampah yang dibuang ke TPA, menambah nilai estetika lingkungan, dan layak secara ekonomi. Daftar Kepustakaan: 27 (1976 - 2002)

---

Feasibility Analysis on Integrated Solid Wastes Handling Technology of Office Buildings: Case Study in BPPT Building, Center JakartaThe office buildings in Jakarta are potential waste contributors for Pemda DKI Jakarta. Up to now there is no office building or office area has managed their solid wastes by using integrated system, hence the volume of waste is quite large. The building management and community have a perception that the waste process is an expensive investment and also troublesome, therefore the management refused to process their building's own waste. To minimize this waste problem, an innovated and strategic integrated waste management, which accepted, by stakeholders are required, can overcome the problem through minimizing the waste economically and environmentally, with reasonable operational and maintenance cost, and can be easily operated by low skill labor. This research purposes to find a technological alternative of integrated wastes handling based on environment standard that can be applied in Jakarta's office building, especially in BPPT building. The usage of this research are to give some information to building organizer, the community and businessmen about technology of the waste handling in office buildings in Jakarta, so it can be self handled and environmentally safe. The experiment method is used to collect the waste volume and composition. The survey method using direct interview technique to the BPPT building manager is used to study the feasibility of the integrated waste process technology. The cleaning service company as the counterpart of BPPT is a waste expertise which office is in BPPT. The researcher also has interviewed BPPT staff members to analyze their response and perceptions about the plan. The project feasibility with extended benefit cost analysis on environment and economic analysis is used for data processing. BPPT Building is one among offices in MH Thamrin Street, Center Jakarta, has 25m2 TPS (collection site) and serves 1 and 2 towers, canteen, parking lot, and garden with 4.635 staffs and also has 8 floor parking lots. The questioner and interview result of 100 BPPT staff respondents showed that 100% knew the benefit .of integrated waste handling and 85% agreed with the integrated waste handling. BPPT staffs have good responds and perceptions to the availability, benefit, effort and outcome of the integrated waste handling and they will support the program. The average of solid waste quantity in volume is 1, 78 m3 or 281.43 kg daily. The papers and cardboard were directly taken by the cleaning service before it reaches collection site. About 700 kg papers and 70 kg cardboard are handled weekly. The density of waste is 0,158, it can be categorized to municipal waste that has lower organic components compare to others. The wastes composition contain of 10 components, which are organic wastes (food waste), plastics of all types (hard plastic, soft plastic), paper of all types (HVS, mixed papers, cardboard, textiles, glass, cans, Styrofoam, wood, metals and mixed wastes. Based on volume percentage, the largest waste component is organic waste (21,517 %) collected from the canteen, the staffs leftovers food (which brought from home or bought from out of the canteen), and parks, followed by the Styrofoam (17,978%), and the smallest waste is cans and glasses (0,562%). Based on the weight percentage, the` largest waste is HVS (38,073%), followed by organic waste (35,468%), and the smallest is metal (0,711%). The interesting part is that Styrofoam dominates the waste from this building on volume percentage. The sources of Styrofoam are from food, electronic and furniture packages. The high used on Styrofoam food packages showed that the food producers and consumers as well have low environmental awareness. Benefits of this project are total direct benefit estimation of compost sale (9,125 kg/year) and commercial wastes (43.129 kg/year) = Rp. 40.854.000, 00. Indirect benefit is calculated from environmental benefit, i.e. cost of effectively usage of open area and cost of contract transportation to final disposal equal to Rp. 44.000.000, 00. Cost analysis in this research used extended benefit cost analysis, which are consist of the capital cost, operating and maintenance costs are equal to Rp. 72.513.000,001year; cost of protection of environment is Rp. 1.600.000,00/year; and cost of environment is equal to Rp. 2.400.000,00/year. Based on the result of calculating estimation profit analysis, this project has profit after tax Rp. 16.840.000,001 year and by including environmental benefit become Rp. 32.660.000,001year. Based on economic analysis of feasibility study of this project, the value of NPV economic analysis = Rp. 44.251.000, 00, and extended analysis = Rp. 110.660.000, 00; NBCR economic analysis = 2, 68 and extended analysis = 5, 20; IRR economic analysis = 64% and extended analysis 124%; payback period economic analysis = 1 year 8 months and extended analysis 11 months, this project is feasible. Based on technology alternative, environment, and social analysis, combining 3 R systems and composting compatible to be applied as an alternative technology to solve wastes problem in BPPT. This technology gives best benefits in terms of environment, social and economic because existing land, building, man power could be used together, could minimize wastes, improve sanitation and aesthetic. References: 27 (1976 - 2002)

Abstrak :
Kalimantan Barat mempunyai hutan seluas 14.680.700 hektar, terdiri dari 3.812.740 ha kawasan lindung, dan 10.867.960 ha kawasan budidaya. Pada tahun 2002 jumlah lahan kritis dalam kawasan hutan telah mencapai 2.163.570 ha dan di luar kawasan hutan 2.978.700 ha. Kerusakan tersebut antara lain disebabkan karena: (a) penebangan oleh pemegang izin HPH; (b) pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan; (c) kebakaran hutan; dan (d) penebangan Liar. Belakangan ini penebangan liar (illegal logging) di kawasan perbatasan Kalimantan Barat Sarawak muncul sebagai isu terhangat di bidang kehutanan karena dampak yang ditimbulkannya tidak hanya pada kerusakan ekosistem hutan, tetapi juga pada aspek legal, sosial, ekonomi, politik, dan bahkan pertahanan keamanan. Illegal logging adalah sebuah bentuk aktivitas manusia dalam mengeksploitasi sumberdaya hutan di luar sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh orang atau kelompok tertentu secara sistematis baik dalam sebuah jaringan maupun cara-cara lain untuk kepentingan perorangan atau kelompok dengan cara illegal. Oleh karena itu, rangkaian proses aktivitas illegal logging umumnya terdiri atas: pencurian kayu, penebangan, pengolahan, pengangkutan, perdagangan dan penyelundupan. Permasalahan pokok yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah aktivitas illegal logging di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat Sarawak masih terus terjadi dan belum dapat dikendalikan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas illegal logging di sepanjang perbatasan masih terus berlangsung dan sulit untuk dikendalikan; (2) untuk mengetahui besamya pengaruh faktor-faktor penyebab terhadap aktivitas illegal logging di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat - Sarawak. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Tingkat aktivitas illegal logging dipengaruhi oleh tingkat penegakan hukum, kesadaran hukum, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan asumsi jika aparat penegak hukum mampu meningkatkan tindakan preventif dan represif, kesadaran hukum masyarakat dapat ditingkatkan, serta kesejahteraan masyarakat yang bekerja di sektor illegal logging maupun yang tinggal disekitar kawasan hutan dapat ditingkatkan, maka aktivitas illegal logging akan dapat ditekan/dikurangi. Variabel dalam penelitian adalah: aktivitas illegal logging (Y), Penegakan hukum (X1), Kesadaran Hukun (Xz) Kesejahteraan Masyarakat (X3), sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif (survey) dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dilakukan selama enam bulan (Pebruari-Juli 2003) di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau dan Instansi/lembaga terkait di Propinsi Kalimantan Barat. Penentuan Entikong sebagai lokasi penelitian dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan bahwa: (a) Entikong adalah salah satu kecamatan yang berbatasan langsung dengan Sarawak dan cukup maju dibandingkan kecamatan lainnya; (b) semua rangkaian proses illegal logging mulai dari penebangan sampai pada penyelundupan terjadi di Entikong. Penentuan sampel dilakukan dengan tehnik sampling aksidenlal yaitu siapa saja di lokasi penelitian yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan diketahui terlibat langsung dalam aktivitas illegal logging, serta dipandang cocok sebagai sumber data. Karena jumlah populasi tidak diketahui secara pasti maka jumlah sampel diambil sebanyak 40 prang dengan mempertimbangan persyaratan ukuran sampel untuk analisis, waktu, biaya dan tenaga. Pengumpulan data primer dengan teknik wawancara terstruktur atau menggunakan instrumen penelitian, sebelum dilakukan survey, instrumen diujicoba di lokasi penelitian untuk mengetahui validitas dan realibilitas. Data yang diperoleh sebelum dilakukan analisis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi regresi berganda multikolinieritas, uji heteroskedastisiitas, uji normalitas, dan uji autokorelasi, selanjutnya data di analisis dengan regresi berganda, dan korelasi parsial, sedangkan koefisien regresi dilakukan uji F dan Uji t. Hasil perhitungan regresi berganda melalui persamaan regresi dengan menggunakan 5P55 (1.0 for windowsdiperoleh: Y = 102.213 - 0.651 (Xi) - 0.444 (X2) - 1.262 (X3) Artinya penambahan atau peningkatan salah satu nilai pada variabei X sebesar 1 unit akan menurunkan aktivitas illegal logging sebesar nilai salah satu variabel X dengan konstanta 102.213. Adapun nilai R2= 0.724. berarti bahwa 72,4 % variabel aktivitas illegal logging secara bersama-sama dipengaruhi oleh faktor penegakan hukum, kesadaran hukum, dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan sisanya sebesar 27,6 % dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil uji F menunjukkan sangat signifikan karena nilai F hitung = 31.422 masih jauh lebih besar dari F tabel4.38 pada a a 0.01 Hasil uji t juga menunjukkan sangat signifikan karena nilai t hitung pada Xi = 7.164, Xz = 5.331, X3 = 3.271, semuanya lebih besar dari t label pada 2.704 dengan tingkat signifikan pada a > 0.01. Ini menunjukkan bahwa seluruh koefisien persamaan regresi secara sendiri-sendiri mampu menjelaskan variabel aktivitas Illegal logging. Kesimpulan penelitian adalah: 1. Faktor-faktor yang menyebabkan aktivitas illegal lagging sulit diberantas dan cenderung meningkat adalah: a. Masih Iemahnya penegakan hukum, yang disebabkan oleh: (1) terbatasnya jumlah aparat penegak hukum, (2) terbatasnya sarana dan prasarana penegakan hukum, (3) terdapat oknum aparat yang terlibat dalam praktek kolusi dan korupsi (4) pressure dari oknum atau kelompok masyarakat terhadap aparat penegak hukum, (5) kurangnya dukungan dan partisipasi masyarakat, (6) terdapat peraturan yang tidak sinkron antara kepentingan pemerintah di setiap tingkatan, (7) terdapat hukum lokal/adat yang kurang selaras dengan hukum positif. b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat, disebabkan oleh: (1) kurangnya sosialisasi peraturan tentang kehutanan, (2) adanya sikap dan perilaku oknum aparat penegak hukum yang kadang-kadang belum dapat menjadi tauladan bagi masyarakat, (3) kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum, (4) keterpaksaan melanggar hukum karena dorongan kondisi ekonomi, (5) tidak adanya penjatuhan sanksi terhadap pelaku yang dapat membuat masyarakat jera, (6) kejadian sebelum era reformasi yang kurang memperhatikan kepentingan masyarakat setempat, kondisi tersebut dijadikan alasan pembenaran untuk melakukan illegal logging. c. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, disebabkan oleh: (1) kurangnya komitmen pemerintah untuk membangun kawasan perbatasan menyebabkan terbatasnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, (2) terbatasnya lapangan pekerjaan yang lebih layak untuk menopang kehidupan. 2. Besarnya pengaruh penegakan hukum (XI), kesadaran hukum (X2), dan kesejahteraan masyarakat (X3) terhadap aktivitas illegal logging (Y), adalah sebesar nilai R2 yaitu 0.724, yang berarti bahwa 72,4 % faktor penegakan hukum, kesadaran hukum dan kesejahteraan masyarakat, secara bersama-sama mernpengaruhi aktivitas illegal logging, sedangkan selebihnya sebesar 27,6 % ditentukan oleh faktor lain. Saran yang dikemukakan adalah: (1) perlu penambahan jumlah aparat penegak hukum dari Kepolisian, Bea dan Cukai, Berta lagawana/Polhut untuk ditempatkan pada Pos-pos pengawasan di sepanjang kawasan perbatasan, (2) Pemerintah Daerah Kalimantan Barat perlu mengintensifkan kegiatan sosialisasi melalui kampanye anti illegal logging, (3) perlu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat perbatasan melalui berbagai pelatihan keterampilan, (4) memberikan peran pengelaiaan hutan yang lebih besar kepada masyarakat lokal/adat, (5) meninjau kernbali berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh daerah yang tidak sinkron serta berpotensi merusak kelestarian hutan dan menimbulkan illegal logging, (6) Pemerintah Daerah Kalimantan Barest secara bertahap perlu mengupayakan pembangunan jalan di sepanjang garis perbatasan guna mempermudah pengawasan perbatasan dan tindak penyelundupan, (7) untuk mengatasi penyelundupan di Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong perlu menugaskan satuan TNI secara bergilir antara 1-3 bulan, (8) melakukan operasi penertiban secara rutin dengan mengikutsertakan aparat penegak hukum dan instansi terkait di daerah, (9) meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Negeri Sarawak untuk lebih mengintensifkan patroli di garis perbatasan masing-masing. Daftar Kepustakaan: 52 (1981-2003).

---

The Illegal Logging Activity and Control in the Border Area of West Kalimantan - Sarawak (Case study: Entikong Sub District of Sanggau Regency, West Kalimantan Province) The width of natural forest of in West Kalimantan is approximately 14.680.700 ha covers 3.812.740 ha of protected area and 10.867.960 ha of cultivated one. In 2002, the number of critical land within forest area has been 2.163.570 ha, and out of the area has been 2.978.700 ha. The damage is caused by: (a) Tree Cutting by IHPH license holder, (b) Land clearing for agriculture and plantation projects, (c) Forest fire, and (d) Illegal logging. Recently, Illegal Logging in the bordering area of West Kalimantan and Sarawak has been the main issue in forestry sector as it brings impact not only on the damage of forest ecosystem, but also on legal aspect, social, economy, politics, and even security and defense. Illegal logging is an illegal activity done by people to exploit forest resources out of preserved forest management system done by individual or certain group of people systematically either in a network or other ways for personal interest or group interest. Therefore, what people do in line with illegal logging consists of: woods robbing, cutting tree, processing, transporting, trading, and smuggling. The main problem put forward in this research is the activity of illegal logging along the way of bordering area between West Kalimantan and Sarawak is still happening and has not been controlled yet. The purposes of the research are: (1) To identify the causal factors of why illegal logging activity along the way of Bordering Area is still happening and difficult to control. (2) To identify to what extent the causal factors influence the activity of illegal logging along the way of bordering area between West Kalimantan and Sarawak. Hypothesis proposed in this research is: " the level of activity of Illegal togging is influenced by law enforcement, law awareness, and social welfare". By assuming that if Law Officials were capable to increase preventive and repressive actions, public law awareness was able to increase , and standard of living of people who working in illegal logging sector and living nearby the forest area was able to increase, so activity of illegal logging would be able to control or minimize. Variables in this research are : illegal logging activity (Y), Law Enforcement (XI), Law Awareness (X2), Social Welfare (X3). Method used is descriptive (survey) through both quantitative and qualitative approach. The research is undertaken for the period of 6 (six) months (February - July 2003) by taking place in Entikong Sub District of Sanggau Regency and visiting related Department or Institution in West Kalimantan. By doing purposive sampling, Entikong is selected as the location to do research by considering: (a) Entikong is one of Sub Districts that borders directly with Sarawak and more developed than other Sub Districts. (b) Sets of activity illegal logging started from cutting the tree up to smuggling is happening in Entikong. Selection of samples done through accidental sampling method, that is anyone the author meet, who is recognized getting involved directly in the activity of illegal logging and qualified to give data needed. As the number of population is unknown exactly, so the author just pick 40 (forty) people as sample by considering sample size requirement for analyzing process, time, cost, and ability. Primary data is collected through structured interview method or research instrument. Before doing survey, the instrument is examined at the research location to identify the validity and reliability. Before analyzing the data collected, the author 1) lack of socialization of forestry regulations 2) Poor performance of Law Officials 3) Low of people's knowledge and understanding about law 4) Economic pressure 5) No sanction or punishment to those who break the rule 6) Past experience, before reform era,that was less to consider public interest being justification to legal the illegal logging c. Low of social welfare caused by: 1) less commitment from government to develop the bordered area caused the area has no sufficient infrastructure to support economic growth 2) Limited feasible job opportunity to improve people's standard of living 2. The big impact of law enforcement (XI), law awareness (X2), and social welfare (X3) on illegal logging activity (Y) is big as point R2 , that is 0.724. it means that 72,4 % of factors of law enforcement, law awareness, and social welfare altogether influence the illegal logging activity, while the rest (27,6 %) is determined by others. Suggestion to propose is as follows: 1. The government need to increase the number if law officials come from Police department, Custom, Forest Guard I Forest Policy 2. Socialization must be done intensively trough anti illegal logging campaign 3. Job opportunity should be provided through various skill training 4. Local people should be given a bigger role to manage the forest 5. Regional Regulation should be reviewed back 6. Assign Armed Forces take turns for the period 1-- 3 month to guard the Entikong Borderline Post in order to anticipate smuggling 7. The government should cooperate with the local law official and related institutions to do a regular inspection 8. The West Kalimantan Government should develop road along the borderline to ease and facilitate control system in order to anticipate and prevent the smuggling. 9. Enhance international cooperation with Sarawak State Government to do joint patrol at the borderline. Number Reference: 52 (1981-2003)