Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKBirokrasi pemerintah di Indonesia saat ini masih kurang dipercaya oleh publik sebagai penopang keberlanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu diperlukan aksi nyata dari Pemerintah dengan memperkuat dan membangun kepercayaan masyarakat kembali terhadap Birokrasi pemerintah. Perkuatan birokrasi di Indonesia hanya dapat dicapai apabila Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk melakukan Reformasi Birokrasi.Reformasi birokrasi dilaksanakan salah satunya melalui reformasi dari aparatur sipil negara, karena aparatur sipil negara memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Arti penting dari reformasi dari aparatur sipil negara tersebut dikaitkan dengan pengisian jabatan strategis yang diisi oleh Pegawai Negeri Sipil. Jabatan yang sangat strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait aparatur sipil negara adalah Jabatan Pimpinan Tinggi Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi aparatur sipil negara telah dilaksanakan dengan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana prinsip transparansi sehingga Reformasi Birokrasi di Indonesia dapat terlaksana.

---

ABSTRACTBureaucracy in Indonesia still less trusted by the public as the support of sustainable development and improving people's welfare. It is certainly necessary real action from the Government to strengthen and build public confidence back to the government bureaucracy . Retrofitting bureaucracy in Indonesia can only be achieved if the government has a strong commitment to do Reforms.Bureaucratic reforms implemented one of them through the reform of the civil apparatus , because state civil apparatus has a position and a very important role in the implementation of governmental functions . The significance of the reform of the civil apparatus associated with filling strategic positions filled by Civil Servants. Strategic positions in the bureaucracy reform related civil apparatus is a high position of civil apparatus. The implementation of charging high positions of the Civil Apparatus at government agencies has been implemented in an open and competitive of the Civil Servants as the principle of transparency so Reforms in Indonesia can be accomplished.;Bureaucracy in Indonesia still less trusted by the public as the support of sustainable development and improving people's welfare. It is certainly necessary real action from the Government to strengthen and build public confidence back to the government bureaucracy . Retrofitting bureaucracy in Indonesia can only be achieved if the government has a strong commitment to do Reforms.Bureaucratic reforms implemented one of them through the reform of the civil apparatus , because state civil apparatus has a position and a very important role in the implementation of governmental functions . The significance of the reform of the civil apparatus associated with filling strategic positions filled by Civil Servants. Strategic positions in the bureaucracy reform related civil apparatus is a high position of civil apparatus. The implementation of charging high positions of the Civil Apparatus at government agencies has been implemented in an open and competitive of the Civil Servants as the principle of transparency so Reforms in Indonesia can be accomplished.;Bureaucracy in Indonesia still less trusted by the public as the support of sustainable development and improving people's welfare. It is certainly necessary real action from the Government to strengthen and build public confidence back to the government bureaucracy . Retrofitting bureaucracy in Indonesia can only be achieved if the government has a strong commitment to do Reforms.Bureaucratic reforms implemented one of them through the reform of the civil apparatus , because state civil apparatus has a position and a very important role in the implementation of governmental functions . The significance of the reform of the civil apparatus associated with filling strategic positions filled by Civil Servants. Strategic positions in the bureaucracy reform related civil apparatus is a high position of civil apparatus. The implementation of charging high positions of the Civil Apparatus at government agencies has been implemented in an open and competitive of the Civil Servants as the principle of transparency so Reforms in Indonesia can be accomplished., Bureaucracy in Indonesia still less trusted by the public as the support of sustainable development and improving people's welfare. It is certainly necessary real action from the Government to strengthen and build public confidence back to the government bureaucracy . Retrofitting bureaucracy in Indonesia can only be achieved if the government has a strong commitment to do Reforms.Bureaucratic reforms implemented one of them through the reform of the civil apparatus , because state civil apparatus has a position and a very important role in the implementation of governmental functions . The significance of the reform of the civil apparatus associated with filling strategic positions filled by Civil Servants. Strategic positions in the bureaucracy reform related civil apparatus is a high position of civil apparatus. The implementation of charging high positions of the Civil Apparatus at government agencies has been implemented in an open and competitive of the Civil Servants as the principle of transparency so Reforms in Indonesia can be accomplished.]"

"Pelayanan farmasi berdasarkan indikator pelayanan pasien WHO di berbagai Negara Berkembang termasuk Indonesia belum memenuhi rekomendasi WHO. Penelitian bertujuan menganalisis pelayanan farmasi berdasarkan indikator pelayanan pasien WHO pada Puskesmas Kecamatan yang belum dan sudah terakreditasi di Kota Depok. Penelitian menggunakan rancangan potong lintang secara prospektif melalui observasi responden dan resep obatnya, serta wawancara responden. Penelitian pada sembilan Puskesmas Kecamatan belum terakreditasi dan dua sudah terakreditasi dari Desember 2016-Februari 2017. Sampel penelitian adalah pasien poli umum dan pendamping pasien poli manajemen terpadu balita sakit yang memenuhi kriteria inklusi, serta resep obat. Puskesmas kecamatan belum terakreditasi memenuhi rekomendasi WHO untuk waktu penyiapan dan penyerahan obat >3 menit sebesar 77,8 dan 100 yang sudah terakreditasi. Semua puskesmas kecamatan tidak ada yang memenuhi rekomendasi WHO untuk kesesuaian penyerahan obat, pelabelan obat cukup dan pasien dengan pengetahuan obat yang benar =100. Analisis bivariat dengan program SPSS menggunakan uji Mann-Whitney dan Chi-Square menunjukkan waktu penyiapan dan penyerahan obat pada Puskesmas Kecamatan sudah terakreditasi lebih lama secara bermakna dari yang belum terakreditasi p0,05 . Pelayanan farmasi pada Puskesmas Kecamatan sudah terakreditasi secara umum tidak berbeda dengan yang belum terakreditasi.

---

Pharmaceutical care based on WHO patient care indicator in the Developing Countries including Indonesia have not fulfilled WHO recommendations. This study aims to analyze pharmaceutical cares based on WHO patient care indicators at District Public Health Centers not accredited and accredited in Depok City. This study used cross sectional design prospectively through respondent observation and drug prescription, as well as interviews of respondents. The study was on nine Districts Public Health Centers not accredited and two accredited from December 2016 February 2017.The study sample were general poly patient and accompanying patient of pediatric integrated management poly WHO fulfilled inclusion criteria, as well as prescription of drug of respondents.

The district public health centers not accredited that fulfilled WHO recommendation for dispensing time of drugs 3 minutes was 77.8 and 100 accredited. All district public health centers do not fulfilled WHO recommendations for drugs actually dispensed, drugs adequately labelled, and patients with knowledge of correct dosage 100 . Bivariate analysis with SPSS program using Mann Whitney and Chi Square test showed that the dispensing time of drugs at District Public Health Centers accredited significantly longer than those not accredited p 0.05 . Pharmaceutical care based on the WHO patient care indicator at District Public Health Center accredited in general is not different from that not accredited."

"ABSTRAKKanker Payudara KPD merupakan jenis penyakit Kanker dengan risiko insidensi mortalitas tertinggi di Indonesia. Tesis ini membahas tingkat kepatuhan dan faktor ndash; faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengobatan pasien Kanker Payudara KPD yang menjalani terapi hormonal dengan Tamoxifen pada pasien RS Kanker Dharmais tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian observasional dengan desain potong lintang cross-sectional . Penelitian diikuti oleh sebanyak 109 orang responden. Tingkat kepatuhan pengobatan dinilai melalui kuesioner MARS-5 yang dimodifikasi. Karaktersitik sosiodemografi dan klinis diperoleh dari wawancara dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan pengobatan KPD dengan Tamoxifen adalah 90,9 dengan proporsi pasien yang patuh adalah 75,2 82 dari 109 orang . Umur pasien, pendapatan, tingkat pendidikan, pemberian informasi dan edukasi tentang pengobatan, dan tingkat pengetahuan pasien mempunyai pengaruh yang bermakna dalam mempengaruhi tingkat kepatuhan pengobatan. Analisis multivariat menunjukkan bahwa Umur responden, tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan merupakan faktor yang paling berpengaruh dan menentukan tingkat kepatuhan pengobatan. Tingkat Pendidikan merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap kepatuhan pengobatan. Melalui penelitian ini disarankan untuk memberikan perhatian khusus untuk pasien ndash; pasien dengan karakteristik tertentu seperti pasien dengan tingkat pendidikan atau berpendapatan rendah.

---

ABSTRACT Breast Cancer BC is a type of cancer disease with the highest incidence of mortality in Indonesia. The focus of the study was to determine the level of adherence and factors influencing the adherence of the treatment of BC patients undergoing hormonal therapy with Tamoxifen in patients with Dharmais Cancer Hospital in year 2018. The study is an observational study with a cross sectional design. The study was followed by 109 respondents. Medication adherence levels assessed via questionnaire MARS 5 modified. Sociodemographic and clinical characteristic obtained from interviews using questionnaires. The results showed that the medication adherence level of KPD with Tamoxifen was 90.9 with the proportion of adherent patients was 75.2 82 of 109 patients . Patient age, income, education level, information and education about treatment, patient 39 s level of knowledge have a significant influence on the level of medication adherence. Multivariate analysis showed that the age of respondents, level of education, level of knowledge is the most influential factor and determine the level of treatment adherence. Education level is the variable that has the greatest effect on medication adherence. Through this study, it is advisable to pay particular attention to patients with certain characteristics such as patients with low education or low income levels."