Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik di Indonesia berpotensi melemahkan keamanan nasional Indonesia, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sebagai deteksi dini dan peringatan dini melalui peranan intelijen sebelum merekomendasikan izin visa jurnalis asing yang masuk ke Indonesia. Dilema permasalahan muncul ketika kebijakan izin khusus bagi jurnalisme asing untuk pencegahan masuknya spionase asing tersebut dinilai oleh beberapa komunitas wartawan di Indonesia sebagai pembatasan kebebasan pers di Indonesia. Tujuan penelitian adalah (1) mengidentifikasi dan menganalisis peranan Intelijen untuk melakukan deteksi dini dan peringatan dini dalam pencegahan kegiatan spionase melalui Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia, (2) mengidentifikasi dan menganalisis Aktivitas jurnalistik asing yang berpotensi melakukan kegiatan spionase serta melemahkan keamanan nasional, (3) merumuskan deteksi dini dan peringatan dini yang tepat untuk dilakukan penyelenggara intelijen negara dengan mengutamakan kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif. Obyek yang dijadikan studi untuk penelitian ini adalah penyelenggara intelijen yang mempunyai peranan melakukan pencegahan terhadap kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori kontra intelijen. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini (1) pelaksanaan deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan kegiatan spionase asing melalui Aktivitas jurnalistik asing ditentukan oleh kekuatan regulasi yang memadai, kemampuan SDM intelijen, kualitas produk intelijen, kegiatan atau operasi kontra intelijen dan kualitas koordinasi intelijen, (2) Aktivitas jurnalistik asing yang berpotensi melakukan kegiatan spionase dan melemahkan keamanan nasional adalah jurnalistik asing yang melakukan covert action dan melanggar izin jurnalistik asing di Indonesia, (3) perumusan deteksi dini dan peringatan dini yang mengutamakan kebebasan pers dengan cara memberikan kemudahan akses pengajuan aplikasi perizinan melakukan Aktivitas jurnalistik asing di Indonesia. ......Foreign espionage through journalistic activities in Indonesia have potential to weaken Indonesias national security, that prevention efforts by intelligence bodies are needed as an early detection and warning system before visa permit could be issued for those foreign journalists. The dilemma arises when such special permit policy for foreign journalists to prevent foreign espionage activities is considered as a limitation of freedom of press by some journalist communities in Indonesia. The research objectives are (1) to identify and analyze the role of state intelligence bodies in performing early detection and warning to prevent espionage activities by foreign journalists in Indonesia, (2) to identify and analyze foreign journalistic activities that have potential to be compromised by espionage activities which may cripple national security, (3) to formulate an appropriate early detection and warning approach to be performed by the state intelligence bodies without infringing the freedom of press principles. This research used a descriptive qualitative data approach. The object of the study is the state intelligence bodies responsible to prevent foreign espionage activities by foreign journalists in Indonesia. This study used counter-intelligence theory. Data collection are performed through in-depth interviews, observation, and documentation. The results of the study (1) implementation of early detection and warning system to prevent foreign espionage activities by foreign journalists are determined by adequate regulatory power, human resources capability, quality of intelligence products, counterintelligence activities or operations and quality of intelligence coordination, (2) Foreign journalists that have potential to carry out espionage activities and endanger national security are those who carry out covert action and violate their press permit, (3) formulation of early detection and warning system which prioritizes freedom of the press should take into account providing easy access for foreign journalists to apply for legal permit to carry out foreign journalistic activities in Indonesia.

Abstrak :
Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk pertahanan negara, Resimen Mahasiswa (Menwa) kembali ditetapkan sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode preskriptif dari permasalahan penyusunan dan penetapan pedoman pelaksanaan pembinaan yang saat ini dihadapi oleh Resimen Mahasiswa Universitas Inodnesia, dengan menggunakan data primer dan data sekunder dari beberapa sumber. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dalam menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan pembinaan Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia baik sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) maupun sebagai komponen pendukung pertahanan negara di tengah dalam reformasi sektor keamanan nasional sehingga dapat ikut mewujudkan daya tangkal terhadap segala wujud ancaman. ......The assignment of Law No. 23/2019 on National Resources Management for National Defense, Student Regiment reassigned as the supporting component in national defense. This research applies is a qualitative research with prescriptive method, to suggest and recommend solutions on recent problems, with primary and secondary data from several sources. This reseach could be determinated by the stakeholders to prepare and assign the guidance regulation for Student Regiment of University of Indonesia, both as student activity unit and as the supporting component in national defense. in the middle of security sector reform both as Student Activity Unit and also as Defense Support Component, and it’s contribution in detterent development against all forms of threat.

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang penyebab mengapa Polri di dalam sistem TIM PORA diharuskan melakukan optimalisasinya dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA), berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan intelijen, intelijen strategis, optimalisasi dan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka analisis. Untuk menguatkan penelitian ini, digunakan pula teori law enforcement dari McDowell. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dasar pengawasan orang asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta turunannya, yang mengganti undang-undang keimigrasian sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992. Upaya optimalisasi pengawasan orang asing yang dilakukan oleh Baintelkam Polri yaitu, pertama, menetapkan Peraturan Kapolri sebagai turunan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait kewenangan Polri dalam pengawasan orang asing di Indonesia. Kedua, komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait guna memaksimalkan pengawasan Orang Asing/ TKA. Ketiga, mensosialisasikan peranan Polri dalam pengawasan Orang Asing kepada para WNA. Keempat, meningkatkan intensitas pengawasan WNA di lapangan sesuai Tupoksi Polri di Indonesia. Kemudian 3. Dalam perspektif analisis intelijen stratejik, peran Baintelkam polri dalam melakukan pengawasan WNA (khususnya jurnalis asing) dapat dilakukan dimulai dari data dan informasi yang disediakan dari masing-masing supporting unit TIM PORA. Selanjutnya, pengawasan juga dilakukan pada UPT, kuasa perwakilan/atase imigrasi di luar negeri yang berkaitan dengan pemberian ijin masuk ke Indonesia berupa visa dimana kerawanan mulai terjadi pada area tersebut seperti penjamin/sponsor fiktif ketika memohon visa RI di KBRI. ......This study discusses the reasons why the National Police in the TIM PORA system are required to optimize their handling of violations committed by Foreign Citizens (WNA), based on Law no. 2 of 2002 concerning the Unitary State of the Republic of Indonesia Police. This research also uses an intelligence approach, strategic intelligence, optimization and legislation as an analytical framework. To strengthen this research, law enforcement theory from McDowell is also used. This research uses qualitative method with case study research. The results of this study explain that the basis for monitoring foreigners in Indonesia is regulated by Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and its derivatives, which replaces the previous immigration law, namely Law Number 9 of 1992. Efforts to optimize the supervision of foreigners carried out by Baintelkam Polri are, first, establishing the National Police Chief Regulation as a derivative of Law Number 2 of 2022 regarding the authority of the National Police in supervising foreigners in Indonesia. Second, communication and coordination with related Ministries/Institutions in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police. Then 3. communication and coordination with related Ministries/Agencies in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police. Then 3. communication and coordination with related Ministries/Agencies in order to maximize the supervision of Foreigners/TKA. Third, to socialize the role of the National Police in supervising foreigners to foreigners. Fourth, increase the intensity of supervision of foreigners in the field according to the main tasks and functions of the Indonesian National Police

Abstrak :
Tesis ini, disusun untuk mengungkapkan permasalahan Papua khususnya terkait pergerakan West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL) di lingkungan internasional, serta dampaknya terhadap keutuhan NKRI. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya WPNCL dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua baik di dalam negeri maupun luar negeri. Landasan teori yang digunakan dalam Penelitian ini mengacu pada teori self determination, teori separatisme, teori ancaman, dan teori diplomasi publik. Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data kualitatif, melalui metode pengumpulan data dari literatur dan studi referensi. Penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan Papua hingga saat ini masih belum menemukan titik temu atau solusi dalam penyelesaiannya. Bahkan akibat ketidakpuasan masyarakat Papua atas Pepera dan perbedaan paham tentang sejarah Papua yang semakin berkepanjangan memicu munculnya gerakan-gerakan kelompok separatis Papua di dalam negeri maupun luar negeri. Manuver gerakan politik kelompok separatis Papua di lingkungan internasional bertujuan untuk merepresentasikan tuntutan self determination di Papua. Isu-isu yang diusung dalam mencari dukungan di lingkungan diantaranya peninjauan kembali proses terciptanya New York Agreement, peninjauan kembali hasil Pepera, dan tingginya angka pelanggaran HAM di Papua. Salah satunya organisasi Papua merdeka yang terlibat dalam kegiatan propaganda di lingkungan internasional yakni WPNCL, dimana pergerakannya cenderung berfokus pada propaganda permasalahan Papua di lingkungan internasional. Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia perlu menetapkan kebijakan luar negeri untuk mereduksi munculnya campur tangan pihak asing dalam penyelesaian permasalahan Papua maupun pergerakan kelompok separatis Papua. secara kesimpulan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ancaman dari pergerakan WPNCL di lingkungan internasional yang akan berdampak pada keutuhan NKRI. ......The issue of Papua, especially related to the movement of the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) in the international environment, is likely to have an impact on the integrity of the Republic of Indonesia. This was motivated by WPNCL's efforts in fighting for Papuan independence both at home and abroad. The theoretical basis used in this study refers to the theory of self-determination, theory of separatism, and theory of threat, theory of public diplomacy. This type of research is descriptive analytical, using qualitative data, through data collection methods from the literature and reference studies. This study explains that the Papuan problem has yet to find a common ground or solution in its resolution. In fact, due to the dissatisfaction of the Papuan people over the Act of Free Choice and differences in understanding about Papua's history, which is increasingly protracted, it has triggered the emergence of Papuan separatist movements at home and abroad. The political movement maneuver of the Papuan separatist groups in the international environment aims to represent the demands of self-determination in Papua. Issues raised in seeking support in the environment include reviewing the process of creating the New York Agreement, reviewing the results of the Act of Free Choice, and the high number of human rights violations in Papua. One of them is an independent Papuan organization that is involved in international propaganda activities, namely WPNCL, whose movement tends to focus on propaganda for Papuan issues in the international environment. Facing these conditions, the Government of Indonesia needs to establish a foreign policy to reduce the emergence of foreign interference in resolving Papuan problems and the movement of Papuan separatist groups. In conclusion, this study aims to analyze the potential threats from the WPNCL movement in the international environment that will have an impact on the integrity of the Unitary Republic of Indonesia.

Abstrak :
Permasalahan konflik yang terjadi di daerah kecamatan Sausu, kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah telah berlangsung lama dan belum dapat terselesaikan. Para kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) melakukan aksi penembakan terhadap aparat keamanan dan melakukan aksi Amaliyah penyerangan terhadap pemukiman masyarakat yang sudah banyak menelan korban. Masyarakat mulai dilema di satu sisi, apabila memberikan informasi kepada Polisi maka keselamatan mereka juga terancam, dan sebaliknya apabila masyarakat tidak memberikan informasi kepada Polisi maka masyarakat bisa dikategorikan sebagai simpatisan MIT. Simpatisan tersebut disusun ke dalam 4 kuadran yang terdiri dari kelompok simpatisan pasif, kelompok aktif, kelompok agen dan kelompok apatis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perubahan perilaku masyarakat pra dan pasca operasi keamanan Madago Raya terhadap dilema sosial yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh melalui hasil wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan yang telah ditunjuk data sekunder yang telah diperoleh kemudian dianalisa menggunakan teknik analisa data triangulasi untuk mendapatkan hasil penelitian. ......The conflict problems that occurred in the Sausu District area, Parigi Moutong Regency, Central Sulawesi have been going on for a long time and have not been resolved. The Mujahidin Indonesia Timur (MIT) group shot at security forces and carried out amaliyah attacks on residential areas that have claimed many victims. The community began to be dilemmatic on the one hand, if they provide information to the police then their safety is also threatened, and vice versa if the community does not provide information to the police then the community can be categorized as MIT sympathizers. The sympathizers are grouped into 4 quadrants consisting of passive sympathizers, active groups, agent groups, and apathetic groups. The purpose of this study is to look at changes in community behavior pre and post Madago Raya security operations against social dilemmas that occur in the community of Sausu District, Parigi Moutong Regency. This research uses a qualitative method where data is obtained through interviews and documentation studies. Interviews were conducted with predetermined informants. Secondary data that has been obtained is then analyzed using triangulation data analysis techniques to obtain research results.

Abstrak :
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah instansi yang memiliki peran penting dalam menopang perekenomian bangsa. Maka keberadaan BUMN tersebut membutuhkan manusia-manusia yang tidak hanya mempunyai keunggulan dalam keahlian namun juga harrus memiliki integritas kebangsaan dan nasionalisme kemudian bisa membawa kemajuan BUMN untuk bangsa dan negara. Disinilah persoalan muncul. Di tengah negara fokus dalam pengembangan BUMN, kita dihadapkan pada potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT). AGHT yang paling laten adalah paham radikal (Radikalisme). Radikalisme adalah pandangan dan sikap yang menjustifikasi kekerasan dalam menarasikan kebencian terhadap negara. Orang yang memiliki pandangan radikal, mengganggap bahwa negara tidak sesuai dengan imajinasi keyakinannya, sehinga negara dianggap dzolim dan harus diperangi. Negara bagi kaum radikal harus mengikuti apa yang dipikirkannya meskipun menabrak nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Mereka tak mengenal tenggangrasa dan tepasilira alias intoleran. Pandangan yang demikian tersebut bisa mendorong tahapan selanjutnya yang membahayakan bukan hanya pada negara namun juga pada personal yakni terorisme. Radikalisme yang negatif tersebut bisa memproduksi terorisme yang merusak seluruh sendi kebangsaan. Pandangan Radikalisme yang berujung pada terorisme ini telah masuk ke lingkungan BUMN. viii Maka dibutuhkan peran intelijen, sebagai deteksi dini dan peringatan dini potensi penyebaran radikalisme tersebut. Harapannya, radikalisme tidak boleh masuk ke lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang pada gilirannya akan menghambat atau bahkan merusak BUMN itu sendiri. ......State Owned Enterprise (BUMN) are agenies that have an important role in supporting the nation’s economy. So the existence of these SOEs requires human beings who not only have superiority in expertise but also must have national integrity and nationalism then be able to bring the progress of SOEs for the nation and state. This is where the problem arises. In the midst of a country focusing on the development of SOEs, we are faced with potential Threats, Distruption, Obstacles and Challenges (AGHT). The most latent AGHT is radicalism (Radicalism). Radicalism is a new and attitude that justifies violence in narrating hatred against the state. People who have radical views, think that the state is not in accordance with the imagination of their beliefs, so the state is considered tyrannical and must be fought. The state for radicals must follow what they think event though it clashes with human and national values. They do not know tolerance and tepasilira alias intolerance. Such a view can encourage the next stage which is dangerous not only to the state but also to individuals, namely terrorism. This negative radicalism can produce terrorism which destroys the whole nation. This view of radicalism that led to terrorism has entered the SOE environment. So the roel of intelligence is needed, as early detection and early warning of the potential spread of radicalism. The hope is that radicalism should not enteer the environment of State-Owned Enterprises (BUMN), which in turn will hinder or even damage the BUMNs themselves. This research tries to describe the potential threat of radicalism in the BUMN environment, then stepas for early detection and early warning carried out by management in dealing with this radicalism. As well as the efforts made by the intteligence community with BUMN and other intelligence communities in dealing with this radicalism.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya potensi kerentanan pengawasan importasi barang akibat vitalnya posisi pelabuhan Tanjung Periok pada perdagangan internasional Indonesia. Kerentanan yang timbul membutuhkan evaluasi pengawasan yang dilakukan dari sudut pandang intelijen strategis untuk perbaikan kinerja pengawasan di masa yang akan datang. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan data dari hasil wawancara terhadap sejumlah narasumber yang terkait dengan aktivitas importasi barang di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil penelitian menunjukan pengawasan yang dilakukan belum sepenuhnya menerapkan pendekatan intelijen strategis pada pengawasan importasi barang. Kendala utama yang menjadi penghalang adalah keterbatasan sumber daya baik faktor manusia dan teknologi pendukungnya. Disamping itu, metode yang digunakan dalam mengelola data intelijen dan kebijakan yang mengatur aktifitas intelijen juga menjadi penghambat kinerja intelijen Bea dan Cukai di Tanjung Priok memaksimalkan tugas dan fungsi Revenue collector, Communicaty protection, Trade facilitator dan Industrial Assistance. Kata Kunci: Kepabeanan, Intelijen Strategis, Revenue collector, Communicaty protection, Trade facilitator, Industrial Assistance. ......This research is motivated by the potential vulnerability of monitoring the import of goods due to the vital position of the Tanjung Periok port in Indonesia's international trade. The vulnerabilities that arise require an evaluation of supervision carried out from the perspective of strategic intelligence to improve supervisory performance in the future. Using a qualitative approach, this study uses data from interviews with a number of informants related to the activity of importing goods at the Port of Tanjung Priok. The results of the study show that the supervision carried out has not fully implemented the strategic intelligence approach in controlling the import of goods. The main obstacle that becomes a barrier is the limited resources of both the human factor and its supporting technology. In addition, the methods used in managing intelligence data and policies governing intelligence activities also hinder the performance of Customs and Excise intelligence at Tanjung Priok in maximizing the duties and functions of Revenue collector, Communication protection, Trade facilitator and Industrial Assistance. Keywords: Customs, Strategic Intelligence, Revenue collector, Communication protection, Trade facilitator, Industrial Assistance

Abstrak :
Tesis ini membahas strategi dan upaya penanganan keamanan maritim di area tumpang tindih antara Malaysia dengan Indonesia khususnya di perairan Selat Malaka. Berdasarkan ketentuan hukum internasional yang berlaku selama ini, proses penegakan hukum antar negara tetangga yang memiliki wilayah tumpang tindih dan belum ditetapkan batasnya, perlu memperhatikan prinsip-prinsip proporsional dan didasari pada ketentuan United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor utama dalam pengamanan area tumpang tindih khususnya di perairan Selat Malaka ialah TNI AL, Bakamla, Ditpolairud Baharkam Polri dan Ditjen Bea Cukai. Kendati demikian, tata kelola keamanan maritim masih belum jelas sehingga menyebabkan adanya kesimpangsiuran dalam kewenangan penegakan hukum di wilayah perbatasan laut. Untuk mengatasi hal itu maka diperlukan suatu regulasi yang komprehensif didukung dengan satu gugus tugas khusus yang berperan mengkoordinasi aktor-aktor yang terlibat dalam pengamanan area tumpang tindih di perairan Selat Malaka. ......This study discusses strategies and efforts to handle maritime security in the undelimited water area between Malaysia and Indonesia, especially in the waters of the Malacca Strait. Based on the provisions of international law that have been in force so far, the process of law enforcement between neighboring countries that have overlapping areas and the boundaries have not been determined, need to pay attention to proportional principles and are based on the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Law No. -Law Number 5 of 1983 concerning Exclusive Economic Zones, Law Number 6 of 1996 concerning Waters. This research uses a qualitative approach with a case study method. The results showed that the main actors in securing overlapping areas, especially in the waters of the Malacca Strait, were the Navy, Bakamla, Ditpolairud Baharkam Polri and Customs. However, maritime security governance is still unclear, causing confusion in the authority of law enforcement in maritime border areas. To overcome this, a comprehensive regulation is needed supported by a special task force whose role is to coordinate the actors involved in securing overlapping areas in the waters of the Malacca Strait.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh video viral permintaan pertolongan dari 20 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan manusia. Awalnya mereka ditawari untuk bekerja diluar negeri, namun justru menjadi korban penipuan dan terseret kejahatan penipuan lainnya. Pemerintah Indonesia yang melihat berita tersebut dengan sigap segera melakukan penyelamatan melalui bantuan perwakilan diplomatik KBRI Thailand dan Myanmar, POLRI, BIN, INTERPOL, NGO. Permasalahan dalam penelitian ini hanya sebatas bagaimana peran intelijen negara dalam membantu proses penyelamatan para korban serta dampak setelah penyelamatan berhasil dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pencegahan terjadinya tindak jual beli manusia lainnya dikemudian hari serta memperingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati dalam mencari serta menerim tawaran pekerjaan dari siapapun itu termasuk kerabat dekat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai tindakan strategis yang sebaiknya dilakukan intelijen dalam rangka melakukan penyelamatan korban serta upayaupaya menciptakan deteksi awal untuk melakukan pencegahan terhadap kasus sejenis dikemudian hari. Hasil penelitian juga mengungkapkan pola sindikat internasional dalam menjaring korban nya. Melalui kasus ini, sangatlah penting kerjasama dan berkoordinasi antara instansi pemerintah atau perwakilan negara, aparat penegak hukum untuk dibangun, serta memberikan himbauan atau penyampaian informasi secara masif untuk masyarakat terkait kewasapadaan saatmencari pekerjaan dalam rangka mencegah kasus serupa terjadi kembali. ......This research was motivated by a viral video requesting help from 20 Indonesian citizens (WNI) who were victims of human trafficking. Initially they were offered to work abroad, but instead they became victims of fraud and were dragged into other fraudulent crimes. The Indonesian government, who saw the news, immediately carried out rescue efforts with the help of diplomatic representatives from the Indonesian Embassy in Thailand and Myanmar, POLRI, BIN, INTERPOL, NGOs. The problem in this research is only limited to the role of state intelligence in assisting the process of rescuing the victims and the impact after the rescue was successful. This research was carried out with the aim of analyzing the prevention of other human trafficking in the future and warning the public to be more careful in seeking and accepting job offers from anyone, including close relatives. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of the research provide an overview of the strategic actions that intelligence should take in order to rescue victims as well as efforts to create early detection to prevent similar cases in the future. The research results also reveal the pattern of international syndicates in capturing their victims. Through this case, it is very important to build cooperation and coordination between government agencies or state representatives, law enforcement officials, as well as providing massive appeals or providing information to the public regarding vigilance when looking for work in order to prevent similar cases from happening again

Abstrak :
Indonesia merupakan negara dengan jumlah perokok tertinggi ketiga didunia, dan pemerintah berusaha untuk menurunkan konsumsi rokok dengan menerapkan berbagai kebijakan. Tetapi tingkat prevelansi merokok semakin tinggi dan disinyalir sebagai akibat dari tingginya peredaran rokok illegal. Peredaran rokok illegal selain berdampak konsumsi rokok masyarakat akan berdampak negatif pada industri rokok di Indonesia, terutama industri rokok pabrik kecil serta dapat berdampak pada penerimaan negara. Salah satu strategi intelijen yang dapat digunakan dalam pemberantasan rokok ilegal adalah memanfaatkan intelijen ekonomi untuk mengetahui kondisi keseluruhan terkait peredaran rokok ilegal. Analisis regresi data panel dan analisis stakeholder merupakan salah satu metode yang digunakan dalam intelijen ekonomi untuk digunakan merumuskan strategi. Penelitian ini akan membahas mengenai gambaran kondisi hulu-hilir rokok ilegal, faktor-faktor penyebab rokok illegal, kemudian para stakeholder terkait upaya pemberantasan peredaran rokok illegal dan strategi pengawasan dalam upaya pemberantasan peredaran rokok illegal di Indonesia. Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan mix method. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara, open source, literatur review dan kajian pustaka. Pada penelitian ini digunakan beberapa teori dan konsep terkait, yaitu cukai, rokok ilegal, intelijen ekonomi, dan siklus intelijen. ......Indonesia is the country with the third highest number of smokers in the world, and the government is trying to reduce cigarette consumption by implementing various policies. However, the prevalence rate of smoking is increasing and is thought to be a result of the high circulation of illegal cigarettes. The circulation of illegal cigarettes, apart from having an impact on public cigarette consumption, will have a negative impact on the cigarette industry in Indonesia, especially the small factory cigarette industry and can have an impact on state revenues. One intelligence strategy that can be used to eradicate illegal cigarettes is to utilize economic intelligence to determine the overall conditions related to the circulation of illegal cigarettes. Panel data regression analysis and stakeholder analysis are one of the methods used in economic intelligence to design strategies. This research will discuss the description of the conditions upstream and downstream of illegal cigarettes, the factors that cause illegal cigarettes, then the stakeholders related to efforts to eradicate the circulation of illegal cigarettes and monitoring strategies in efforts to eradicate the circulation of illegal cigarettes in Indonesia. The research in this thesis uses a mix method approach. Data collection techniques were carried out using interviews, open source, literature reviews and literature studies. In this research, several related theories and concepts were used, namely excise, illegal cigarettes, economic intelligence, and the intelligence cycle.