Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mendeskripsikan bagaimana pemaknaan anak perempuan pra-remaja terhadap konsep cinta dan hubungan percintaan yang terdapat dalam konten musik Coboy Junior. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan adanya ideologi dominan yang menyertai pemaknaan anak perempuan pra-remaja terhadap konten musik Coboy Junior. Dengan menggunakan dua metode, yaitu analisis encoding/decoding dari Stuart Hall dan analisis semiotika Roland Barthes, ditemukan bahwa pemaknaan anak perempuan pra-remaja berada pada posisi dominan dan negosiasi dalam membaca teks, berupa konten musik Coboy Junior. Sosok Coboy Junior menjadi salah satu mediator bagi anak perempuan pra-remaja dalam memaknai teks. Berdasarkan hasil penelitian, anak perempuan pra-remaja yang memiliki tingkat konsumsi media dan musik yang tinggi, pengalaman tentang cinta, dukungan dari lingkungan keluarga dan teman, serta memiliki pandangan yang positif terhadap sosok idolanya, akan memaknai konten musik Coboy Junior secara dominan.

---

ABSTRACT
This thesis describes how the meaning of pre-teen girls towards the concept of love and relationships contained in the Coboy Junior music content. In addition, this study also showed a dominant ideology that accompanies the interpretation of pre-teen girls towards the music content of Coboy Junior. By using two methods, which are encoding/decoding analysis proposed by Stuart Hall and Roland Barthes' semiotic analysis, it was found that the interpretation of pre-teen girls were in a dominant position and negotiated in reading the music content of Coboy Junior. Coboy Junior’s figure becomes one of the mediators for pre-teen girls in interpreting the text. The result of this study was the pre-teen girls who have high levels of media and music consumption, experiences of love, the support of family and friends, and have a positive outlook towards the figure of her idol, will interpret the music content of Coboy Junior dominantly.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam budaya patriarki, posisi wanita sering diremehkan. Bahkan, mereka sulit mengungkapkan apa yang mereka inginkan dan rasakan. Pernyataan bahwa kaum wanita adalah kaum kelas dua tersebut membuat mereka dapat dikategorikan sebagai kaum yang terbungkam. Mereka tak dapat mengutarakan apa yang diri (subjek) mereka inginkan. Sering kali, cara seorang wanita untuk keluar dari keterbungkamannya adalah dengan meranjak ke ranah publik. Para wanita berharap mereka dapat meraih eksistensialisme diri seperti diraih oleh para laki-laki di ranah publik. Berkecipung di ranah domestik membuat keberadaan mereka semakin termarjinalkan dan tak jarang hanya menjadi objek dari keluarga, seperti suami atau anak mereka. Hal-hal domestik tersebut telah menyita waktu dan perhatian mereka untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, peneliti menyelidiki apakah ranah publik memang ranah yang menjanjikan eksistensialisme diri seorang wanita. Nyatanya, tidak begitu. Dalam Film Sang Penari, karakter Srintil yang memilih untuk berkecimpung ranah publik, justru tidak mendapatkan eksistensialismenya sebagai subjek. Meski semua warga desa mengelu-elukan posisinya sebagai ronggeng, Srintil merasa tidak bahagia. Melalui metode analisis semiotika (dengan analisis leksia dan paradigmatik), peneliti mencoba mengkaji setiap leksia yang terdapat dalam film Sang Penari agar subjektivisme semu yang dialami Srintil terkuak.

---

ABSTRACT
Within the patriarchal society, women's roles are often viewed condescendingly. Not only that, they even find it hard to express their desires or feelings. Statements that categorize women as minority and second class may very well categorize them as the repressed ones. They are unable to express their desires and wants. Often times, a woman's only means to express herself is by bringing her words to the public domain. Women are hopeful that they will be achieved existentialism just like their male counterparts in public domains. Being largely active only in domestic settings, women are thus even more marginalized and often become mere objects of their family, such as their husbands or children. Domestic matters take up much of their time and attention that they are left with almost no time for self developments. Therefore, through this research, the researchers investigated whether the public domain is truly a domain fit to develop women's existentialism. In reality, it is not so. In the movie "Sang Penari" (The Dancer), the character of Srintil who chose to participate in the public domains did not end up with existentialism as a subject. Even though Srintil attained adulation, she did not find happiness. Through semiotic analysis (with lexical and paradigmatic analysis), researchers attempted to analyzed every Lexica found in the movie "Sang Penari" so that the apparent existentialism experienced by Srintil would be revealed.

Abstrak :
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) yang ditularkan oteh nyamuk Aedes Aegypti merupakan masalah kesehatan masyarakat yang sering menimbulkan wabah dan menyebabkan kematian pada banyak orang. Vaksin dan obat untuk mencegah penyakit DBD belum ada, Cara tepat untuk memberantas nyamuk Aedes Aegypti adalah dengan memberantas jentik di tempat berkembang biaknya. Selama ini ada kecenderungan bahwa masyarakat hanya mengharapkah bantuan dan menuntut pemerintah untuk melakukan pemberantasan penyakit DBD di lingkungan pemukiman mereka. Selain itu masih ada anggapan pada masyarakat bahwa kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah. Padahal Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan telah mengamanatkan pentingnya partisipasi masyarakat datam pembangunan kesehatan, namun sampai saat ini penyakit-penyakit menular yang berbasiskan kesehatan Iingkungan cenderung semakin tinggi, sehingga dapat diasumsikan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan masih rendah. Atas dasar hal itulah penelitian ini dilakukan, dengan tujuan ingin mengetahui faktor-faktor atau variabel apa raja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat, dan faktor apa yang paling dominan. Dalam beberapa literatur diungkapkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi seseorang, yaitu usia, lama menetap, pendidikan, pekerjaan, penghasilan (Angell, 1958; Ross & Lappin, 1967; Oscar Lewis, 1973; Andersen, 1995), intensitas informasi (Tjokroamidjojo, 1974; Depari, 1978) dan pengetahuan (Ross, 1970; Bambergers & Shams, 1989). Ketujuh faktor tersebut berhubungan secara positif terhadap partisipasi, artinya semakin tinggi faktor-faktor pengaruh tersebut, maka akan semakin tinggi pula partisipasi seseorang. Pengumpulan data dilakukan melalui survai dengan teknik wawancara berstruktur, sampel penelitian adalah para ibu (istri) yang ditarik secara sistematis berdasarkan kerangka sampel yang telah dibuat sebelumnya, sedangkan analisis data menggunakan perhitungan regresi berganda logistik, dimaksudkan untuk memprediksi besamya peluang (probabilita) pengaruh ketujuh faktor diatas terhadap partisipasi. Temuan penelitian menunjukkan hanya dua dari tujuh variabel yang signifikan, yaitu variabel pekerjaan dan intensitas informasi. Para ibu yang bekerja pada sektor formal berpeluang untuk berpartisipasi 4,1 kali dibandingkan para ibu yang bekerja pada sektor non formal, sedangkan para ibu yang intensitas informasinya banyak berpeluang untuk berpartisipasi 1,4 kali dibandingkan para ibu yang intensitas informasinya sedikit. Rekomendasi yang diusulkan adalah peningkatan pemahaman masyarakat melalui program peningkatan kualitas materi informasi, program penyediaan sarana informasi yang memadai, serta program penyusunan metode penyampaian informasi sesuai kelompok sasaran.

Abstrak :
Pembangunan kesejahteraan sosial terhadap penyandang cacat (tubuh) dewasa ini telah banyak yang berhasil mengangkat harkat dan martabat sebahagian penduduk miskin dan rentan, khususnya bagi penyandang cacat Pembangunan itu dilaksanakan melalui program rehabilitasi vokasional baik oleh pemerintah maupun masyarakat pada lembaga sosial atau panti-panti sosial penyandang cacat. Upaya tersebut merupakan perjuangan untuk mewujudkan memperoleh hak yang sama dalam mendapatkan pekerjaan guna memperbaiki kesejahteraan dan kondisi kehidupan para penyandang cacat. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemerintah Jepang (IMCA) membangun Pusat Rehabilitasi Vokasional Bina Daksa (PRVBD) di Cibinong Bogor. Pusat ini merupakan salah satu lembaga di bawah Departemen Sosial RI yang melaksanakan program pemberdayaan para penyandang cacat berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tujuan utama PRVBD adalah meningkatkan sumber daya manusia penyandang cacat di bidang keahlian maupun keterampilan dalam bidang tertentu seperti : elektronik, penjahitan, percetakan, komputer dan meta/ work. Kegiatan evatuasi program rehabilitasi vokasional dalam pemberdayaan pelayanan dimaksudkan untuk mempelajari dan mendalami perencanaan strategis dan pelaksanaan manajemen kinerja, dalam upaya penyaluran pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat di masyarakat. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sejauh mana keberhasilan kinerja pemberdayaan yang telah banyak dilakukan oleh lembaga pelayanan sosial dapat dimonitor. Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui beberapa cara antara lain dengan membandingkan rencana strategis dan rencana operasional dengan kenyataan yang terjadi. Berbagai indikator mengenai rencana strategis dan program ditentukan untuk mengukur kinerja agar dapat diketahui tingkat perkembangan maupun kemajuannya. Analisis SWOT dikerjakan untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan lembaga dalam mernanfaatkan peluang, dan kesempatan terhadap kegiatan yang dilaksanakan dengan mengurangi ancamannya. Untuk melengkapi informasi juga dilaksanakan wawancarai, diskusi, dan observasi terhadap kinerja PRVBD. Berdasarkan hasil kajian di lapangan diperoleh fakta bahwa posisi pelayanan sebagai petaksana kegiatan program rehabilitasi vokasional menunjukkan lancarnya pelaksanaan bimbingan dan keterampilan, dapat menyerap pengetahuan dan dapat mengembangkan kualitas diri secara integritas dengan kinerja, serta sistematis dalam proses pemberdayaan. Prinsipnya terietak pada faktor kekuatan dan hambatan diri dalam proses pemberdayaan itu sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran pendayagunaan tenaga lokal selama empat angkatan pada umumnya dapat ditempatkan dalam pasar tenaga kerja. Pada akhir pembahasan pelaksanaan hasil evaluasi program rehabilitasi vokasional bina daksa, untuk kegiatan tidak lanjut bagi arah perkembangan lembaga pelayanan sosial penyadang cacat di masa depan, dapat di rumuskan formulasi strategi kebijaksanaan berupa penetapan dari beberapa rekomendasi bagi kegiatan kinerja pelayanan. Penetapan kebijakan ini akan menjadi pola acuan pelaksanaan program dalam mencapai keberhasilan menghadapi masa depan organisasi, antara lain sebagai berikut : 1. Mendukung tersedianya peluang pasar tenaga kerja kelayan berdasarkan kompetensi manajemen. 2. Meningkatkan strategi manajemen organisasi dalam resosialisasi penyaluran penempatan tenaga kerja kelayan. 3. Meningkatkan soslalisasi program PRVBD terhadap Iembagal instansi/ perusahaan dalam upaya mengatasi kompetisi tenaga kerja di masyarakat. 4. Memperkuat kompetensi staff dan manajemen dalam mengantisipasi pengaruh giobalisasi. 5. Meningkatkan kemampuan kinerja kerjasama guna memanfaatkan UU Penyandang cacat dan PP UPKS Penyandang carat terhadap peluang pasar tenaga kerja pada perusahaan-perusahaan. 6. Meningkatkan kepedulian program pemberdayaan penyandang cacat tubuh kepada perusahaan-perusahaan. 7. Meningkatkan kerjasama inter/ antar Iembagal perusahaan di dukung staf dan perlengkapan saranal prasarana kantor.

Abstrak :
Pelayanan kesehatan menjadi begitu penting di dalam kehidupan manusia, untuk memenuhi kebutuhan dasar ini berbagai upaya telah dilakukan. Kebutuhan masyarakat telah bergeser ke arah pelayanan kesehatan yang bermutu, oleh karena itu berbagai sarana pelayanan kesehatan telah dituntut bersifat proaktif. Karena mutu pelayanan kesehatan secara pasti dipengaruhi oleh sumber daya manusia (petugas kesehatan), peralatan dan sistem. Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas adalah merupakan idaman setiap individu. Aktivitas pelayanan kesehatan menjadi sesuatu yang dinamis untuk dikupas karena keberadaannya sangat dipengaruhi oleh dominasi strata di dalam masyarakat. Kemampuan ekonomi, status, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya yang dimiliki individu sebagai anggota masyarakat, lebih memudahkan seseorang tersebut untuk mendapatkan pelayanan yang baik. PT Caltex Pacific Indonesia adalah perusahaan minyak yang beroperasi di Propinsi Riau, sejak awal berdirinya perusahaan tersebut sudah sangat menyadari bahwa kesehatan karyawan adalah hal yang sangat penting di dalam menunjang operasional perusahaan. Memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan karyawan, perusahaan melalui Bagian Kesehatan menyediakan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan yaitu beberapa Rumah Sakit Perusahaan dan klinik-klinik kesehatan di daerah operasinya secara khusus diperuntukkan bagi kepentingan karyawan dan keluarga yang diakui oleh perusahaan. Sistim organisasi PT Caltex Pacific Indonesia, menetapkan status karyawan pada pembagian golongan kelas upah. Perbedaan golongan kelas upah tersebut berimplikasi pada kehidupan di dalam komunitas karyawan perusahaan. Strata karyawan yang terbentuk karena ketentuan organisasi ternyata juga mempengaruhi proses pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Perusahaan. Padahal peraturan perusahaan menetapkan bahwa setiap karyawan memperoleh hak pelayanan kesehatan yang sama dan tidak ada perbedaan dalam pelayanan kesehatan bagi karyawan. Studi ini dilakukan untuk lebih mengetahui mengenai aktivitas pelayanan kesehatan di rumah sakit perusahaan berkaitan dengan penggolongan kelas upah karyawan dan persepsi pasien terhadap pelayanan kesehatan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola aktivitas pelayanan kesehatan tersebut. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan menggambarkan realitas sosial yang kompleks, dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan survey, wawancara mendalam terhadap responden yang adalah pasien karyawan PT CPI dan petugas kesehatan (dokter, paramedis,non paramedia) juga karyawan tetap PT CPI, serta melakukan pengamatan di rumah sakit perusahaan. Hasil temuan penelitian menunjukkan ada tiga (3) faktor yang mempengaruhi standar pelayanan kesehatan di rumah sakit yaitu : (1) Perbedaan Persepsi (pandangan); (2) Pengaruh Birokrasi Perusahaan; (3) Hubungan Informal. Rumah sakit perusahaan lebih mengacu pada lini perusahaan sehingga seluruh bentuk pelayanan kesehatan diorientasikan secara ketat pada peraturan-peraturan perusahaan. Kebijakan perusahaan yang tidak memberikan pelayanan berbeda, ternyata secara empiris telah memberi perbedaan dalam pelayanan kesehatan. Untuk mencapai pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kualitas, rumah sakit perusahaan termasuk petugas kesehatan harus mau mengubah paradigma pengelola rumah sakit perusahaan menuju ke arah rumah sakit perusahaan yang proaktif.

Abstrak :
Ketergantungan masyarakat pedesaan pada sumberdaya alam akan tetap tinggi, terutama sumberdaya lahan, sedangkan pemilikan tanah di kalangan petani makin menyempit. Kecenderungan penyempitan pemilikan lahan diakibatkan oleh pengalihan peruntukan lahan dari pertanian ke non pertanian. Pengalihan peruntukan lahan tersebut akan mengancam kehidupan masyarakat di desa. Jika sektor pertanian tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di desa, maka hal tersebut akan mendorong mereka mencari alternatif sumber penghasilan, yaitu sektor non pertanian di kota. Masyarakat pedesaan yang pada umumnya berpendidikan rendah dan kurang memiliki keterampilan akan menciptakan pengangguran di perkotaan yang kemudian menimbulkan penyakit sosial. Dalam rangka mengurangi urbanisasi, diperlukan upaya yang dapat menciptakan supaya masyarakat tetap tertarik untuk hidup di desa. Salah satu upaya tersebut adalah melalui pembangunan pedesaan. Pembangunan tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi juga menjadi tanggung jawab dunia usaha. Program pemberdayaan masyarakat Riau. PT. RAPP adalah salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk membangun di wilayah operasinya. Program pemberdayaan tersebut di tuangkan dalam bentuk sistem pertanian terpadu (Integrated Farming System). Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Adopsi Sistem pertanian terpadu yang dikembangkan perusahaan tersebut belum optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi tersebut adalah pengetahuan sistem pertanian terpadu petani, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani. Penelitian ini bertujuan untuk: (a.) Mengetahui apakah terdapat pengaruh positif pengetahuan sistem pertanian terpadu, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani secara bersama-sama pada adopsi sistem pertanian terpadu, (b) Mengetahui peringkat pengaruh variabel bebas terkuat terhadap adopsi sistem pertanian terpadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan metode survey. Penelitian dilakukan selama 3 bulan dari Januari 2003 sampai dengan Maret 2003 di Desa Tambak, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive. Penentuan jumlah sampel dengan Cara sampling acak sederhana dari 85 KK komunitas PPMR PT. RAPP di Desa Tambak, diambil 40 KK sebagai sampel. Data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara dengan instrumen penelitian yang sudah dipersiapkan_ Sebelum pelaksanaan survey instrumen diuji cobakan pada 20 KK komunitas PPMR di lokasi penelitian untuk mengetahui validitas dan reliabilitas instrumen. Data yang diperoleh diuji normalitas, homogenitas, dan linearitasnya. Kemudian dianalisis dengan metode regresi berganda, dan koefisien korelasi ganda, dan korelasi parsial. Variabel-variabel penelitian adalah adopsi sistem pertanian terpadu (Y); Pengetahuan sistem pertanian terpadu (XI); Luas pemilikan lahan (X2); dan pendidikan formal petani (X3). Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang positif pengetahuan sistem pertanian terpadu, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani secara bersama-sama pada adopsi sistem pertanian terpadu dengan persamaan regresi Y = 14,316 i-1,164X1 + 1,632 X2 + 0,0552 X3 yang sangat signifikan; urutan pengaruh kekuatan variabel dari variabel yang paling kuat sampai yang terlemah adalah Luas pemilikan lahan yang pertama, pengetahuan sistem pertanian terpadu yang kedua, dan pendidikan formal petani yang ketiga Kesimpulan: (1) Terdapat pengaruh positif pengetahuan sistem pertanian terpadu, luas pemilikan lahan, dan pendidikan formal petani secara bersama-sama pada tingkat adopsi sistem pertanian terpadu, (2) Untuk meningkatkan adopsi sistem pertanian terpadu maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah luas pemilikan lahan, pengetahuan sistem pertanian terpadu, dan pendidikan formal petani.

---

Integrated Farming System Adoption (A Case Study: PT RAPP Riau Community Empowerment Program at Tambak Village, Langgam Resort, Pelalawan, District, Riau Province)The dependence of rural communities toward their natural resource will remain high, particularly for land resources while the land ownership by local farmers is getting narrow. The reason lies behind was the transformation of land use from traditional to modern agriculture system that have a tendency to narrowing the area of land ownership by locals. This will create threats to life and welfare of the villagers. If modem agriculture system fails to meet villagers' needs, they will make an effort to discover alternative income that definitely is a non-agriculture sector mainly set up in urban area. Lack of formal education background and skill possessed by rural community will direct them to be another unemployment that already exist in the cities and furthermore create social disease. Effort to keep these villagers to live in their environment will strongly need to prevent their migration to urban area. One of the efforts is rural development, which is not only seen as government's responsibility but for business' sector as well. PT RAPP's community empowerment program is one example of social responsibility taken by the company to develop community in their operation area. The program then stated as Integrated Farming System. Problem set for this research is that the adoption of integrating farming system developed by the company was not optimal yet. Influenced factors of this adoption were farmers' knowledge of integrating farming system, area of land ownership and farmers' formal education. Objective of this research were a) to find out if there is positive influence of integrating farming system knowledge, together with area of land ownership and farmers' formal education to the adoption of integrating farming system, and b) to find out the rank of significance from independent variables to adoption of integrated farming system. This research used qualitative and quantitative approaches with survey method and was conduct from January to March 2003. The research located at Tambak Village, Langgam Resort, Pelalawan District, Riau Province. The location established by using purposive method and sample size was taken using simple random sampling. The number of 48-house hold was taking from total 85-house hold from PPMR community of PT RAPP as respondents. Instrument research used to collected primary data was questionnaire that prepared and tested to 20 respondents to find the reliability and validity of the instrument. Data collected then be tested their normality, homogeneity and linearity, and then statistically analyzed with multiple regression method, multiple regression correlation and partial correlation. Variables used were, adoption of integrating fanning system (Y); integrating farming system knowledge (XI), area of land ownership (X2) and the farmers' formal education (X3). The result prove that there is positive influence of integrating farming system knowledge together with the area of land ownership and farmers' formal education to the adoption of integrating farming system with regression equation Y= 14,16 + 1,164X1 + 1,632X2 + 0,552X3 or the influence is significance. The factors put sequent by their significance from the strongest ones are, the area of land ownership, integrating farming system knowledge and farmers' formal education. Research conclusion are 1) There is positive influence of integrating fanning system knowledge, all together with area of land ownership and farmers' formal education to the adoption of integrating farming system; 2) To improve the adoption of integrating farming system, attention must put sequences from the area of land ownership, integrating farming system knowledge and farmers' formal education.

Abstrak :
Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Kemayoran Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat tentang Prasangka dalam hubungan sosial dan implikasinya dalam proses asimilasi sosial. Kita menyadari bahwa hubungan sosial antara etnik di Indonesia khususnya antara etnik Cina dengan pribumi yang menjadi obyek penelitian ini kurang berjalan dengan normal. Dengan kata lain hubungan antara kedua kelompok masyarakat ini kurang serasi bila dibandingkan dengan yang lainnya. Penelitian ini ingin mengungkapkan bahwa adanya prasangka sosial dalam hubungan antara kelompok akan mempengaruhi proses asimilasi sosial di antara kelompok itu. Semakin tinggi prasangka sosial antara kelompok kemungkinan terjadinya asimilasi sosial semakin rendah. Sebaliknya semakin rendah prasangka sosial di antara kelompok etnik, kemungkinan terjadinya proses asimilasi sosial semakin tinggi. Di dalam penelitian ni terungkap bahwa hubungan sosial di antara etnik Cina dan pribumi diwarnai dengan prasangka-prasangka. Dengan menggunakan metode kualitatif penelitian ini menitik beratkan pada wawancara yang luas terhadap 40 informan yang diambil dari kelompok etnik Cina totok 10 orang, etnik Cina peranakan dan pribumi masing-masing 15 orang. Untuk melengkapi wawancara terhadap anggota masyarakat dari ketiga kelompok tersebut penulis juga mewawancarai tokohtokoh dari masing-masing kelompok itu disamping tokoh-tokoh pemimpin formal dan informal. Penelitian menemukan beberapa hal antara lain sebagai berikut. Pertama, karena adanya prasangka di antara kelompok etnik ini, maka hubungan sosial menjadi tidak harmonis. Kedua, karena adanya prasangka, maka mereka kurang dapat membina hubungan sosial secara normal. Ketiga, kendatipun demikian, masih ada orang dari masing-masing kelompok yang berpikiran positip tentang etnik lain yang berbeda.

Abstrak :
Studi sosiologis terhadap fenomena penegakan hukum meniscayakan penelaahannya pada faktor perilaku manusia, hal yang membedakannya dengan studi-studi yuridis-normatif. Pilihan inilah yang berupaya dikembangkan dalam mengkaji topik penegakan hukum di lembaga peradilan ini, khususnya dalam perkara korupsi. Berdasarkan studi yang dilakukan, tingginya persentasi putusan hakim yang menguntungkan terdakwa kasus korupsi bila diverifikasikan pada asal-usul sosial, pendidikan profesional, dan pergaulannya, ditemukan potensi sikap hakim yang mendukungnya untuk lebih empatik terhadap kelompok orang terpandang. Selain itu, hakim juga memiliki kecenderungan bersikap legalistis dalam menilai suatu perkara. Ketika situasi kepribadian ini dihadapkan dengan perkara korupsi yang mendudukkan orang-orang dari lapisan terpandang secara sosial-ekonomi bahkan politik sebagai terdakwa, menghasilkan suatu corak putusan yang cenderung menguntungkan posisi terdakwa tadi, yakni pembebasan dan pemidanaan tanpa perintah penahanan. Pembebasan mencerminkan sikap legalistis hakim dalam menilai suatu perkara. Salah satu alasan yang sering diungkapkan dalam konteks ini adalah fakta-fakta di persidangan belum cukup membuktikan terdakwa bersalah. Dengan demikian, terdakwa pun dibebaskan demi hukum. Sedangkan pemidanaan tanpa perintah penahanan mencerminkan sikap empatik hakim yang dikokohkan dengan sikap legalistiknya. Empatik, karena hakim dinilai cenderung tidak melihat dimensi lain si terpidana yang secara sosiologis adalah orang yang kuat, baik secara sosial, ekonomi, bahkan politik. Dari sisi ini, terpidana berpotensi besar untuk melepaskan diri dari jerat hukum dengan memanfatkan kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya tersebut. Dalam beberapa kasus korupsi yang ditangani pengadilan terdapat terpidana yang melarikan diri ke luar negeri meski sudah dilakukan pencekalan terhadapnya. Legalistik, karena pemidanaan dengan perintah penahanan memang tidak ada aturan yang secara imperatif mengharuskan pencantumannya dalam diktum putusan. Dengan pola putusan hakim yang cenderung menguntungkan posisi terdakwa korupsi tersebut ditambah lagi dengan kesan sebaliknya bila suatu kasus melibatkan terdakwa yang berasal dari "wong cilik", bisa berdampak pada kelamnya citra penegakan hukum di pengadilan di mata masyarakat luas.

Abstrak :
Dalam masyarakat Desa Tamantirto, terdapat suatu bentuk gotong-royong yang disebut dengan tradisi nyumbang yang dilaksanakan ketika ada warga masyarakat yang mengadakan hajatan/selamatan. Hubungan timbal-balik (reciprocity) yang terjadi dalam tradisi nyumbang tersebut dimaksudkan sebagai bentuk tolong-menolong dengan alasan adanya kepentingan yang sama dalam hidup bermasyarakat, yang mana sebenarnya mereka sadar bahwa hidup mereka tergantung pacia orang lain. Hubungan timbal.-balik ini berlangsung terus-menerus, silih-berganti, berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain. Seiring dengan perkembangan jaman tentulah akan diikuti oleh perkembangan atau perubahan dari kebudayaan suatu masyarakat, begitu juga dengan tradisi nyumbang. Berdasarkan pengamatan di, lapangan, peneliti menangkap adanya perubahan berkaitan dengan tradisi tersebut, yaitu bahwa tradisi nyumbang berubah menjadi semacam kewajiban yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh masyarakat. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana sistem tukar-menukar dalam tradisi nyumbang yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Tamantirto sebagai suatu masyarakat transisi, mengapa masyarakat Desa Tamantirto masih mau milaksanakan tradisi nyumbang walaupun mereka sudah merasa keberatan dengan tradisi nyumbang, bagaimana perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Desa Tamantirto, apa pengaruh perubahan sosial masyarakat tersebut terhadap tradisi nyumbang yang berlaku pada masyarakat Desa Tamantirto, serta ada persamaan dan perbedaan antara sistem tukar-menukar yang terjadi dalam potlatch dan tradisi nyumbang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori pertukaran. Inti dari teori pertukaran adalah bahwa manusia merupakan mahluk yang mencari keuntungan (benefit) dan menghindari biaya (cost). Sistem tukar-menukar yang terjadi dalam tradisi nyumbang juga mengingatkan kita pada penelitian yang dilakukan oleh Marcel Mauss mengenai potlatch yaitu sistem tukar-menukar yang terjadi dalam masyarakat kuno/arkaik. Untuk itu, penelitian ini juga akan membahas mengenai persamaan serta perbedaan antara potlatch dan tradisi nyumbang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam (in depth interview) terhadap informan serta pengamatan langsung di lapangan. Informan-informan tersebut mewakili warga masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat Desa Tamantirto. Dalam rangka lebih memperkuat basil wawancara mendalam, juga dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang mengundang perwakilan masyarakat baik laki-laki atau perempuan, masing-masing kelompok berjumlah enam orang. Selain itu, penelitian ini juga didukung dengan data-data sekunder berupa studi literatur/dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, ternyata telah terjadi perubahan berkaitan dengan tradisi nyumbang. Tradisi nyumbang yang pada hakekatnya merupakan bentuk tolong-menolong antar warga masyarakat yang tentunya didasari oleh perasaan ikhlas serta azas sukarela, ternyata tradisi nyumbang tersebut berubah menjadi suatu kewajiban yang mau tidak mau harus dilaksanakan atau dipenuhi, sehingga muncul kesan adanya unsur keterpaksaan. Hal tersebut diperparah lagi dengan banyaknya hajatan/selamatan yang mengiringi daur hidup kehidupan masyarakat yang di dalamnya terdapat aktivitas sumbangmenyumbang. Dengan adanya tradisi nyumbang tersebut ternyata malah memberatkan serta nierepotkan masyarakat. Akan tetapi, walaupun tradisi tersebut memberatkan masyarakat, sangatlah susah untuk merubahnya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh adanya kontrol sosial yang kuat berupa gunjingan serta penilaian negatif bagi warga masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi nyumbang, juga sangat berkaitan dengan gengsi atau martabat. Temuan lain adalah adanya hubungan persamaan antara tradisi nyumbang dan potlatch.

Abstrak :
Salah satu yang melatarbelakangi penelitian interaksi bidan di desa dengan ibu hamil dan menyusui sebagai pengguna jasa di Kecamatan Tambun Utara adalah belum adanya penelitian mengenai masalah tersebut di lokasi penelitian sebagai daerah pinggiran kota Jakarta. Secara sosiologis Kecamatan Tambun Utara sebagai daerah pinggiran kota Jakarta merupakan daerah yang sedang dalam proses urbanisasi yang bukan hanya sekedar perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi merupakan proses perubahan budaya urban. Tentu saja pola interaksi mereka, terutama kalangan ibu hamil dan menyusui sangat panting untuk diketahui, sehingga biasa dijadikan masukan terutama oleh para bidan di desa. Masalahnya, hingga saat ini wawasan bidan di desa mengenai kemasyarakatan, terutama cara membangun pola interaksi ideal dengan masyarakat pengguna jasa jarang diberikan kepada mereka. Sehingga wawasan mengenai hal tersebut bisa saja "dibangun sendiri" oleh bidan desa berdasarkan pengalaman empiris. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memberikan gambaran mengenai pola interaksi antara bidan desa dengan ibu hamil dan menyusui di Kecamatan Tambun Utara. Dalam gambaran tersebut dapat muncul pola interaksi kooperatif atau non.-kooperatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dalam format studi kasus. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan uji statistik. Angket digunakan untuk memperoleh_ data yang kerimudian disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dan kemudian dielaborasi secara kualitatif. Sedangkan daftar pertanyaan disusun untuk dijadikan pedoman wawancara dalam rangka memperoleh data-data kualitatif, yang dipadukan dengan data-data yang diperoleh dari angket. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: pertama, interaksi bidan di desa dengan ibu hamil dan menyusui termasuk ke dalam bentuk interaksi yang bersifat kerjasama, bukan persaingan, ataupun pertentangan. Oleh karena itu, kualitas kesehatan masyarakat Kecamatan Tambun Utara meningkat. Kedua; interaksi bidan di desa pada umumnya berlangsung atas inisiatif bidan di desa sendiri yang menyadari bahwa tugas mereka perlu dukungan dari masyarakat. Ketiga, berbagai perlengkapan pendukung kegiatan bidan di desa, seperti Polindes, bidan kit (seperangkat slat bidan untuk menolong persalinan), sangat kurang padahal hal itu dapat membantu bidan meningkatkan kinerja di mana kinerja bidan yang baik akan menyebabkan kepercayaan masyarakat semakin meningkat, dengan demikian reward akan diperoleh baik oleh bidan di desa maupun masyarakat itu sendiri. Keempat, berbagai konflik yang terjadi di masyarakat dapat menyebabkan bidan di desa tidak mampu mengoptimalkan Polindes yang ada, kondisi itu tentu saja membuat keberhasilan program kesehatan masyarakat agak terhambat.