Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
The focus of this study is to discuss about the consistency between the content of Specific Time Work Agreement in PT. X with the regulation in the The Law No. 13 Year 2003 concerning Manpower. This study uses normative approach with the aim to gain an understanding about Specific Time Work Agreement regulation and to understand how the Specific Time Work Agreement regulation is being applied in PT X. The result of this study suggested that there need to be a firm consequences given to the employer who violate the regulation that has been stated in the Law of Specific Time Work Agreement. There also need to be a close supervision for the Specific Time Work Agreement which acquired changed of status by the law to Unspecific Time Work Agreement, so that the contracted employee could obtain their rights equally with regular employee. Furthermore the manpower institution who has the duty of recording every Specific Time Work Agreement should be more strict while checking the content of Specific Time Work Agreement, to avoid the possibility of law violation.

---

ASBTRAK
Skripsi ini membahas kesesuaian antara isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada PT. X dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan bentuk penelitian normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di PT. X. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya pelaksanaan sanksi yang tegas untuk para pemberi kerja yang melakukan pelanggaran ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Undang-Undang, serta pengawasan terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang demi hukum statusnya berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sehingga karyawan kontrak dapat memiliki hak layaknya karyawan tetap. Selain itu, instansi ketenagakerjaan yang bertugas untuk melakukan pencatatan setiap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu seharusnya lebih ketat saat melakukan pemeriksaan atas isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut agar kemungkinan terjadinya pelanggaran peraturan dapat dihindari.

Abstrak :
Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-undang No. 1 Tahun 1945 mewajibkan orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun orang tua mereka telah bercerai. Hai ini semata-mata adalah untuk kepentingan si anak. Anak sebenarnya bukan hanya dambaan orang tua tetapi juga generasi penerus bangsa. Demikian pentingnya kedudukan anak baik untuk keluarga maupun umtuk bangsa dan negara, karenanya tidaklah berlebihan bahwa semua pihak harus melindungi kepentingan enak. Dasar hukum Yang manentukan bahwa seorang anak tidak harus terlantar apabila kedua orang tuanya bercerai terdapat dalam klausula keputusan hakim. Dengan keputusan tersebut hakim dapat memaksakan isi dari putusannya. Tetapi dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ternyata tidak semua anak mendapatkan hak-haknya. Hal ini dikarenakan memang tidak diminta ataupun diberikan oleh orang tuanya melalui upaya pengadilan. Dari hasil penelitian dapat diketahui pula bahwa klausula keputusan hakim yang adapun ternyata tidak dilaksanakan dengan baik. Kalaupun diberikan paling-paling hanya bulan-bulan pertama dari putusan hakim tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi adalah tidak adanya sanksi yang tegas apabi1a hak enak tersebut tidak diberikan terlebih bila si bapak telah mempunyai keluarga baru. Faktor-faktor yang mendukung dalam arti dipatuhinya klausula hakim adalah kesadaran dan kepatuhan si bapak sendiri.