Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan buruknya kinerja pemerintah daerah adalah perilaku rent-seeking. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku rent-seeking terjadi dalam cara pemerintah mengalokasikan anggaran, dimana setiap perubahan porsi anggaran pada masing-masing fungsi merupakan sinyalemen terjadinya perilaku rent-seeking. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi ukuran rent-seeking pada pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan metode Katz & Rosenberg (1989). Selain itu, beberapa variabel diprediksi sebagai faktor yang menentukan ukuran dari rent seeking tersebut diantaranya adalah: ketersediaan sumber daya keuangan dan peristiwa politik seperti pilkada. Selain itu, opini auditor juga diperkirakan sebagai variable yang dapat mengurangi timbulnya perilaku rent-seeking. Penelitian ini menggunakan analisis data panel dari 305 pemerintah daerah selama periode 2015 hingga 2019 yang terdiri dari: belanja aktual per sektor, pendapatan pemerintah daerah, informasi mengenai tahun pilkada dan calon petahana, dan opini BPK atas laporan keuangan pemda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perilaku rent-seeking cenderung mengalami penurunan setelah tahun pemilu nasional 2014-2015. Hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah terpengaruh langsung oleh kegiatan politik pada tahun-tahun pemilu di Indonesia. Kedua, tren penurunan rent seeking tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan tata kelola keuangan yang terlihat dari peningkatan jumlah 'opini wajar tanpa pengecualian' dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa audit dapat berperan sebagai mekanisme yang efektif untuk menahan perilaku rent seeking. Selain itu, kami mengamati bahwa porsi belanja daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti untuk layanan publik, pendidikan dan kesehatan, mengalami peningkatan dimana pada saat yang bersamaan terjadi penurunan rent seeking. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan atau pengawasan dari masyarakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membatasi perilaku rent seeking di Indonesia. ......One factor that is often associated with the poor performance of the local government is rent-seeking behavior. Previous studies demonstrated that rent-seeking behavior occurred in the way the government allocating budgets based on opportunistic behavior. It is suggested that every change in the share of budget on each function indicates the rent-seeking behavior. This study aims to calculate the estimated rent-seeking size in regional government in Indonesia based on Katz & Rosenberg's (1989) method. Besides, several variables are predicted as factors that determine rent-seeking size: the availability of resources and political events. In addition, auditing is introduced as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size. The current study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments during 2015 to 2019. This data consists of actual spending allocation per sector, local government revenue, information regarding election year and incumbency candidates, and audit opinion from supreme audit institution. First, during the observed years, the assumed rent-seeking size, estimated by local governments spending, was in a decreasing trend after the national election year of 2014-2015. Though it entails further investigation, this suggests that the local government spending is possibly biased by political activities in election years in Indonesia. Second, the mentioned decreasing trend of assumed rent-seeking size was associated with the increase number of ‘unqualified opinion’ in auditing, which may suggest that auditing is becoming an effective governance mechanism to restraint opportunistic rent-seeking behavior. Third, we observe that the share of local spending in public services, education and health, seemingly responding to the demand of general public, was increasing in the mentioned decreasing trend in the total size. This may also suggest that public demand is becoming an effective governance to restraint opportunistic rent-seeking behaviour in Indonesia

Abstrak :
Cash transfer program is one of the poverty alleviations programs that carried out by the government in some developing countries. In Indonesia, the unconditional cash transfer program was introduced in 2005, when the government cancelled fuel subsidies. This program then was criticized for its implementation problems such as leakage of fund and corruption, and others. In 2012, the government launched a cash transfer program called Poor Student Assistance (BSM) to help poor households to have more access to education. The question arises whether this assistance has reached the most deprived groups of people and family who need it. This study aims to see whether BSM has reached eligible beneficiaries based on income, urban-rural locations, Java and Non-Java Islands. Using quantitative method which are probit and logit estimations to Indonesian Family Life Survey (IFLS), the findings of this study show that the BSM program mostly reaches people living in rural areas and those who live outside Java, which is in line with the purpose. Meanwhile, when the location variable is controlled, the recipients come from middle to high-income household. The BSM cash transfer does not reach those who need it, the families who live in the remote rural area.

---

Program bantuan tunai adalah salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah di beberapa negara berkembang. Pada 2012, pemerintah meluncurkan program transfer tunai yang disebut Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk membantu rumah tangga miskin memiliki lebih banyak akses ke pendidikan. Muncul pertanyaan apakah bantuan ini telah menjangkau kelompok orang dan keluarga yang paling miskin yang membutuhkannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah BSM telah mencapai penerima manfaat yang memenuhi syarat berdasarkan pendapatan, lokasi kota-pedesaan, Pulau Jawa dan Pulau Non-Jawa. Menggunakan metode kuantitatif yang merupakan estimasi probit dan logit untuk Survei Kehidupan Keluarga Indonesia (IFLS), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program BSM sebagian besar menjangkau orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan dan mereka yang tinggal di luar Jawa. Namun sebagian besar para penerima bantuan ini berasal dari rumah tangga berpenghasilan menengah ke atas. Dengan demikian transfer tunai BSM tidak menjangkau mereka yang membutuhkannya, keluarga miskin yang tinggal di daerah pedesaan terpencil.