Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam rangka ikut serta menyukseskan Program Listrik 35000 MW untuk meningkatkan produksi energi listrik nasional dan mengembangkan sumber EBT yang ekonomis serta ramah lingkungan, menurut rencana akan dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro di Desa Jegu - Kab. Blitar - Jatim, dengan memanfaatkan potensi hidro ekisting bendungan Wlingi dan saluran irigasi Lodagung. Unit pembangkit akan beroperasi dengan memanfaatkan outflow irigasi bendungan Wlingi, tepatnya debit operasional harian saluran irigasi Lodagung sebelum dialirkan untuk keperluan pengairan.Analisa feasibility study diperlukan untuk mengidentifikasi kelayakan potensi dari segi teknis lapangan (hidrologi, geografi, geologi) dan desain perencanaan instalasi (sipil, mekanik, elektrik). Berdasarkan hasil olah data hidrologi menggunakan metode FDC, Log Pearson III, dan analisa debit rerata diperoleh debit desain minimum sebesar 7,00 m3/s; debit desain maksimum 14,22 m3/s; dan debit andalan sebesar 10,28 m3/s dengan probabilitas 87,5%. Berdasarkan data topografi dan geomorfologi lapangan didapatkan nilai tinggi jatuh asli sebesar 12,75 m. Berdasarkan analisis potensi energi pada awal tahap FS, diestimasikan daya listrik yang dibangkitkan mencapai 1,3 MW (ηs=86% ; ηm=90% ; ηe=95%) dengan produksi energi listrik andalan sebesar 8,1 GWh/tahun.Data hasil olah FS kemudian digunakan untuk mendesain Detail Engineering Design (DED). Desain PLTM menggunakan teknologi intake vacuum siphon dengan dua buah unit pembangkit, outputnya akan ditransmisikan melalui jaringan ekisting GI Wlingi. Desain PLTM yang direncanakan terdiri dari instalasi sipil (sistem vakum sipon: bangunan intake - headrace; sistem bifurikasi I, pipa pesat, sistem bifurikasi II, draft tube, dan tailrace). Instalasi mekanik yang direncanakan berupa turbin hidraulik. Instalasi elektrik yang direncanakan berupa generator dan komponen pendukung lain seperti trafo utama, kabel daya, pumpa vakum, dll).Evaluasi DED diperlukan untuk menguji kelayakan desain yang telah dibuat, identifikasi mencakup analisis parameter kerja dari desain PLTM yang dirancang. Hasil evaluasi DED sebagai berikut: desain aman terhadap bahaya kavitasi ; efisiensi sistem rata-rata ηPLTM = 69,15% (ηs=80,89% ; ηm=90% ; ηe=95%) ; Tinggi jatuh bersih artifisial rata-rata sebesar 11,4m ; Output daya listrik maksimum sebesar 1,24 MW dan produksi energi andalan sebesar 8,7 GWh/tahun dengan probabilitas 87,5%.

---

ABSTRACTIn order to participate in the succession of the 35000 MW Electricity Program to increase national electricity production and develop economical and environmentally friendly sources of EBT, planned Mini Hydro Power Plant in Jegu Village - Kab. Blitar - East Java, by utilizing the existing hydro potential of the Wlingi dam and Lodagung irrigation channel. The generating unit will operate by utilizing the Wlingi dam irrigation outflow, precisely the daily operational outflow of the Lodagung irrigation channel before being discharged for irrigation purposes.Analysis of the feasibility study is needed to identify the feasibility of potential in terms of technical field (hydrology, geography, geology) and design of installation planning (civil, mechanical, electrical). Based on the results of the hydrological data processing using the FDC method, Log Pearson III, and the average discharge analysis obtained a minimum design debit of 7.00 m3/s; maximum design debit of 14.22 m3/s; and the dependable debit is 10.28 m3/s with a probability of 87.5%. Based on topographic and geomorphological data from the field it was found that the value of the original fall height was 12.75 m. Based on the analysis of energy potential at the beginning of the FS stage, it is estimated that the electrical power generated reaches 1.3 MW (ηs = 86%; ηm = 90%; ηe = 95%) with dependable electrical energy production of 8.1 GWh/year.The results of the FS data are then used to design the Detail Engineering Design (DED). The design of the PLTM uses a vacuum siphon technology with two generating units, the output of which will be transmitted through the existing network of GI Wlingi. The planned PLTM design consists of a civil installation (vacuum siphon system: intake building - headrace; bifurication system I, penstock, bifurication system II, draft tube, and tailrace). Planned mechanical installation in the form of a hydraulic turbine. Planned electrical installations in the form of generators and other supporting components such as main transformers, power cables, vacuum pumps, etc.).DED evaluation is needed to test the feasibility of the design that has been made, identification includes analysis of the working parameters of the design of the MHP designed. The results of the DED evaluation are as follows: the design is safe against the dangers of cavitation; system efficiency the average ηPLTM = 69.15% (ηs = 80.89%; ηm = 90%; ηe = 95%); Artificial net height is 11.4m; Maximum electric power output is 1.24 MW and dependable energy production is 8.7 GWh / year with a probability of 87.5%."

"Sistem penerangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dimiliki semua orang. Dengan kebutuhan penerangan yang berbeda-beda untuk tiap aktivitas dan ruangan, serta semakin berkembangnya teknologi penerangan dan sumber penerangan buatan. Maka, dibutuhkan pengetahuan untuk memilih sistem penerangan dengan jenis sumber penerangan manakah yang memiliki efisiensi paling baik untuk memenuhi standar penerangan dari tiap ruangan. Pengukuran ini dilakukan untuk melakukan penggantian sumber penerangan dalam ruangan rumah tinggal yang disesuaikan dengan standar baku. Pengukuran intensitas penerangan dilakukan dengan menggunakan alat ukur penerangan (luxmeter) pada titik-titik yang telah ditentukan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa intensitas penerangan dari sistem penerangan eksisting tidak memenuhi standar contohnya pada ruang kamar tidur-1 dengan intensitas penerangan 59,334 lux dari standarnya yaitu 120 lux. Setelah dilakukan penggantian jenis sumber penerangan dengan LED pada ruang kamar tidur-1 didapatkan kenaikan intensitas penerangan menjadi 139,493 lux. Hasil analisis ekonomi menunjukkan hasil perhitungan biaya per bulan dari sistem penerangan yang baru adalah Rp52.822,08 dan sistem penerangan eksisting yaitu Rp42.257,664 serta biaya investasi pengadaan lampu LED sebesar Rp706.080.

---

The lighting system is a basic requirement that everyone must have. With different lighting requirements for each activity and room and with development of lighting technology and artificial lighting sources. Knowledge is needed to choose a lighting system with which type of lighting source has the best efficiency to meet the lighting standards of each room. This research was conducted to replace the source of lighting in households in each room to meet existing standards. Measurement of lighting levels is done by using a luxmeter at points that have been determined. From the results of the study it was found that the lighting level of the existing lighting system did not meet the standards for example in the bedroom-1 with a lighting level of 59.334 lux from its standard of 120 lux. After changing the type of lighting source with LED in the bedroom-1, lighting level of the room increased to 139,493 lux. The results of the economic analysis show that the monthly cost calculation of the new lighting system is IDR52,822.08 and the existing lighting system is IDR42,257,664 and the investment cost for providing LED lights is IDR706,080."

"Skripsi ini membahas gambaran kesiapan SDN Warakas 03-08 Jakarta dalam menghadapi keadaan darurat akibat bencana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa sekolah belum melakukan persiapan menghadapi keadaan darurat yang dapat disebabkan oleh bencana baik bencana alam, non alam, maupun bencana sosial. Sarana sekolah berupa pintu, tangga, dan lapangan untuk berkumpul sementara dalam keadaan darurat sudah memenuhi regulasi standar. Sarana lainnya berupa APAR dan kotak P3K sudah tersedia di sekolah walaupun belum memenuhi regulasi. Diharapkan kepada pihak penyelenggara di sekolah untuk dapat mempertimbangkan dan menerapkan manajemen keadaan darurat bencana di sekolah.

---

This thesis describes the readiness of SDN Warakas 03-08 Jakarta toward facing the emergency situation due to disaster. This research is a qualitative research using descriptive design. The result shows that the school was not conduct the preparation yet toward facing the disaster such as nature disaster, non nature disaster, as well as social disaster. The school facility such as doors, stairs, and also assembly point is already suitable with the standard regulation. Others facility such as fire extinguisher and first aid box are available at the school yet still not fulfill the regulation. It is expected that all stakeholder in school to consider and conduct the emergency and disaster management at shcool."

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penerimaan dan penatausahaanprasarana, sarana dan utilitas di Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan yangberlaku dan tata kelola yang baik dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. Penelitianini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pemerintah KotaBekasi. Analisis permasalahan penelitian menggunakan metode perbandingan antarapelaksanaan penerimaan dan penatausahaan PSU dengan ketentuan yang berlaku,kebijakan penyerahan PSU dengan peraturan daerah dan prinsip-prinsip umumgovernance. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan dan penatausahaan PSU belumsepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku dan tata kelola pemerintahan yang baik.Beberapa kendala menyebabkan penerimaan dan penatausahaan belum memadai.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the implementation of the acceptance and administration ofinfrastructure, facilities and utilities at municipality of Bekasi in accordance withapplicable regulations and good governance to achieve financial accountability. Thisstudy is a qualitative research, with a case study approach at municipality of Bekasi.Analysis of the research problems uses a comparison between the implementation of thereception and administration of PSU with applicable regulations, policies handover PSUwith local regulations and the general principles of governance. The result shows thatthe acceptance and administration of infrastructure, facilities and utilities have not fullycomply with the provisions of law and the good government governance practice. Someobstacles cause the reception and administration of infrastructure, facilities and utilitiesstill inadequate, This study aims to analyze the implementation of the acceptance and administration ofinfrastructure, facilities and utilities at municipality of Bekasi in accordance withapplicable regulations and good governance to achieve financial accountability. Thisstudy is a qualitative research, with a case study approach at municipality of Bekasi.Analysis of the research problems uses a comparison between the implementation of thereception and administration of PSU with applicable regulations, policies handover PSUwith local regulations and the general principles of governance. The result shows thatthe acceptance and administration of infrastructure, facilities and utilities have not fullycomply with the provisions of law and the good government governance practice. Someobstacles cause the reception and administration of infrastructure, facilities and utilitiesstill inadequate]"

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas laporan keuangan, kualitaslaporan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan publik dalam menunjangkeberhasilan reformasi birokrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun2013. Metode penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan desainpenelitian studi kasus. Hasilnya, laporan keuangan Kementerian Hukum danHAM telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan PPNomor 71 Tahun 2010; LAKIP disajikan sesuai SK LAN Nomor239/IX/6/8/2003, kualitas pelayanan publik baik (survei IKM skor 73,57),perolehan opini WTP dari BPK, kualitas laporan akuntabilitas kinerja (nilaiLAKIP “B”), dan kualitas pelayanan publik yang baik (survei IKM) telahmendukung keberhasilan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAMTahun 2013. Saran penelitian dalam mempertahankan opini WTP yang sudahdiperoleh harus terus melakukan pemantauan kinerja secara rutin, kendala harusdijelaskan dan dicantumkan dalam laporan akuntabilitas kinerja, meningkatkankualitas SDM untuk mempercepat pelayanan dan membentuk tim pengawasgratifikasi.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the quality of financial reporting, quality ofperformance accountability reports and quality of public services in supporting thesuccess of the bureaucracy reforms at the Ministry of Law and Human Rights2013. The methods used in this study are descriptive method and case studyanalysis. The results are Ministry of Law and Human Rights financial report hasfulfilled the qualitative characteristics of financial statements under PP No. 712010, performance accountability report has been presented accordance with SKLAN LAKIP No.239/IX/6/8/2003, quality of public services has been good withPublic Satisfaction Index 73.57, WTP opinion for financial report, value “B” forLAKIP (presented good performance accountability), and Public SatisfactionIndex survey has supported the success of bureaucratic reform in the Ministry ofLaw and Human Rights in 2013. Several recommendations resulted from thisresearch are to monitoring performance on regular basis to maintain WTP opinionthat already obtained, constraints should be described and included in theperformance accountability report, improve the quality of human resources byspeed up service and formed a team of supervisors gratification;This study aims to determine the quality of financial reporting, quality ofperformance accountability reports and quality of public services in supporting thesuccess of the bureaucracy reforms at the Ministry of Law and Human Rights2013. The methods used in this study are descriptive method and case studyanalysis. The results are Ministry of Law and Human Rights financial report hasfulfilled the qualitative characteristics of financial statements under PP No. 712010, performance accountability report has been presented accordance with SKLAN LAKIP No.239/IX/6/8/2003, quality of public services has been good withPublic Satisfaction Index 73.57, WTP opinion for financial report, value “B” forLAKIP (presented good performance accountability), and Public SatisfactionIndex survey has supported the success of bureaucratic reform in the Ministry ofLaw and Human Rights in 2013. Several recommendations resulted from thisresearch are to monitoring performance on regular basis to maintain WTP opinionthat already obtained, constraints should be described and included in theperformance accountability report, improve the quality of human resources byspeed up service and formed a team of supervisors gratification;This study aims to determine the quality of financial reporting, quality ofperformance accountability reports and quality of public services in supporting thesuccess of the bureaucracy reforms at the Ministry of Law and Human Rights2013. The methods used in this study are descriptive method and case studyanalysis. The results are Ministry of Law and Human Rights financial report hasfulfilled the qualitative characteristics of financial statements under PP No. 712010, performance accountability report has been presented accordance with SKLAN LAKIP No.239/IX/6/8/2003, quality of public services has been good withPublic Satisfaction Index 73.57, WTP opinion for financial report, value “B” forLAKIP (presented good performance accountability), and Public SatisfactionIndex survey has supported the success of bureaucratic reform in the Ministry ofLaw and Human Rights in 2013. Several recommendations resulted from thisresearch are to monitoring performance on regular basis to maintain WTP opinionthat already obtained, constraints should be described and included in theperformance accountability report, improve the quality of human resources byspeed up service and formed a team of supervisors gratification;This study aims to determine the quality of financial reporting, quality ofperformance accountability reports and quality of public services in supporting thesuccess of the bureaucracy reforms at the Ministry of Law and Human Rights2013. The methods used in this study are descriptive method and case studyanalysis. The results are Ministry of Law and Human Rights financial report hasfulfilled the qualitative characteristics of financial statements under PP No. 712010, performance accountability report has been presented accordance with SKLAN LAKIP No.239/IX/6/8/2003, quality of public services has been good withPublic Satisfaction Index 73.57, WTP opinion for financial report, value “B” forLAKIP (presented good performance accountability), and Public SatisfactionIndex survey has supported the success of bureaucratic reform in the Ministry ofLaw and Human Rights in 2013. Several recommendations resulted from thisresearch are to monitoring performance on regular basis to maintain WTP opinionthat already obtained, constraints should be described and included in theperformance accountability report, improve the quality of human resources byspeed up service and formed a team of supervisors gratification, This study aims to determine the quality of financial reporting, quality ofperformance accountability reports and quality of public services in supporting thesuccess of the bureaucracy reforms at the Ministry of Law and Human Rights2013. The methods used in this study are descriptive method and case studyanalysis. The results are Ministry of Law and Human Rights financial report hasfulfilled the qualitative characteristics of financial statements under PP No. 712010, performance accountability report has been presented accordance with SKLAN LAKIP No.239/IX/6/8/2003, quality of public services has been good withPublic Satisfaction Index 73.57, WTP opinion for financial report, value “B” forLAKIP (presented good performance accountability), and Public SatisfactionIndex survey has supported the success of bureaucratic reform in the Ministry ofLaw and Human Rights in 2013. Several recommendations resulted from thisresearch are to monitoring performance on regular basis to maintain WTP opinionthat already obtained, constraints should be described and included in theperformance accountability report, improve the quality of human resources byspeed up service and formed a team of supervisors gratification]"

"Tesis ini mengambil topik penelitian mengenai analisis pelaksanaan sistem pengendalian penatausahaan barang milik negara (studi kasus pada Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2013). Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis sistem pengendalian intern penatausahaan barang milik negara yang terdiri dari pencatatan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara. Untuk analisis sistem pengendalian intern menggunakan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP sedangkan untuk penatausahaan barang milik negara berdasarkan PMK Nomor 120/PMK.06/2007. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern atas pencatatan BMN belum memadai, sedangkan untuk penerapan sistem pengendalian intern atas inventarisasi dan pelaporan sudah memadai. Saran yang dapat diberikan yaitu Sekretariat Jenderal DPR RI agar menginternalisasikan SPIP lebih lanjut dengan membuat regulasi dan menyusun Standard Operating Procedure (SOP) penatausahaan barang milik negara, pembentukan unit penilai risko dan unit pemantau, serta memaksimalkan kinerja auditor internal maka dibentuk Inspektorat Jenderal.

---

The Research topic in this thesis is the analysis of the control system implementation of state property (case study at the Secretariat General of Indonesian House of Representatives in 2013). The objective of this research is to analyze the internal control system of the state property administration consisting of record, inventories and reports of state property. The analysis of the internal control system is using government regulation number 60 of 2008 on Government Internal Control System, while for the state property administration is based on Minister of Finance Regulation Number 120/PMK.06/2007. This research is a descriptive qualitative research and data collection techniques used literature and field study. The results shows that the internal control system implementation of state property record is inadequate, while for the internal control system implementation of inventories and reports is adequate. Given suggestions are the  Secretariat General of the Indonesian House of Representatives should internalize  government internal control system further with the establisment of regulations and arrange Standard Operating Procedure (SOP) of the state property administration, establish the risk assessors unit and monitoring unit, as well as establish general inspectorate to maximize the performance of the internal auditor."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis struktur informasi kinerja dan alokasi belanja tahun 2016 di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan logic model dan alokasi efisiensi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa outcome pada level Kementerian dan Eselon 1 perlu dilakukan penyesuaian. Outcome belum menggambarkan capaian kinerja secara jelas, dan kurang relevan terhadap tujuan Kementerian. Pengalokasian belanja tahun 2016 belum sepenuhnya optimal jika dihubungkan dengan alokasi efisiensi. Hal tersebut ditunjukkan dengan minimnya alokasi untuk sektor prioritas, peningkatan nilai belanja input tidak diikuti dengan kuantitas kebijakan output yang dihasilkan, belum adanya realokasi belanja, dan pengalokasiannya masih mengacu kepada anggaran tahun sebelumnya.

---

The purpose of this research is to analyze the performance information structure and budget allocation of Coordinating Ministry for Economic Affairs in 2016. This research uses qualitative analysis with logic model and efficient allocation. Outcome in ministerial and echelon 1 level need to adjust. Existing outcome does not clearly describe achievement condition and irrelevant to the ministry's objectives. Budget allocation in 2016 is not yet optimum. This problem is caused by less allocation on priority sectors, increasing input is not followed by increasing output, no budget reallocation in successful priority program, and budget allocation still refers to the previous budget."