Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perang Dingin muncul sebagai babak baru dalam sejarah perkembangan dunia yang menciptakan dua kekuatan yang saing berhadapan antara blok Barat (Amerika Serikat) dan blok Timur (Uni Soviet), membawa perubahan terhadap kebijaksanaan luar negeri Australia. Sebagai akibat Perang Dingin pada awal dekade tahun 1950-an maka Australia semakin mengikatkan diri dengan pelindungnya yaitu Amerika Serikat dalam rangka memerangi pengaruh komunis di wilayah Asia Pasifik khususnya Asia Tenggara. Hal itu cukuplah beralasan karena Australia memandang bahwa wilayah tersebut sebagai daerah yang potensial bagi perkembangan komunis sebagai dampak yang ditimbulkan dari Perang Dingin. Selain itu pada tanggal I Oktober 1949 terbentuk negara Republik Rakyat Cina (RRC). Melihat perkembangan itu pemerintah Australia akhirnya melancarkan kebijaksanaan antikomunis dalam poltik luar negeri yang diwujudkan melalui keikutsertaannya dalam Politik Pembendungan (Containment Policy) yang dijalankan oleh Amerika Serikat terhadap perkembangan komunis. Secara garis besar bentuk kebijakan antikomunis Australia diterapkan melalui dua bidang yaitu bidang ekonomi yang berupa pemberian bantuan ekonomi pada negara-negara di kawasan Asia Pasifik yang diipandang belum memiliki kestabilan ekonomi yang mantap dan dalam bidang militer dengan membentuk pakta pertahanan regional. Untuk melakukan pembendungan komunis dalam bidang militer maka Australia bersama New Zealand yang merupakan negara tetangga terdekatnya dan Amerika Serikat membentuk pakta pertahanan ANZUS pada tanggal 1 September 1951 di San Fransisco sebagai usaha untuk menjamin stabilitas regional di Asia Pasifik. Pakta ini merupakan momentum awal dari keterlepasan Australia dengan ketergantungannya pada Inggris yang mulai beralih ke Amerika Serikat. Selain sebagai usaha untuk membendung komunis, tujuan penting dari ANZUS adalah menjaga wilayah teritorial masing-masing negara anggota dari kemungkinan ancaman luar yang bisa muncul. Dalam pembentukan ANZUS, Australia yang paling memegang peranan penting karena ide awalnya dari Australia yang merasa negaranya membutuhkan dukungan militer yang kuat dan Amerika Serikat dianggap sebagai pelindungnya, hal itu berdasarkan dengan pengalaman pada Perang Pasifik (1941-1945). Pada mulanya Amerika Serikat merasa bahwa tidak perlu untuk membentuk pakta di kawasan Asia Pasifik tetapi karena didesak terus oleh Australia yang merasa bahwa di wilayah tersebut seharusnya juga terdapat pakta pertahanan seperti NATO hingga akhirnya Amerika Serikat menyetujuinya. Adapun reaksi yang mucul setelah pembentukan ANZUS diantaranya berasal dari Partai Buruh sebagai partai oposisi yang menyatakan mendukung dan menyetujuinya sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas keamanan regional. Sementara itu, muncul reaksi keras dari pemerintahan Inggris yang menyatakan tidak setuju karena Inggris merasa khawatir kalau pakta tersebut akan merusak hubungan baik antara Inggris, Australia dan New Zealand. Alasan Inggris dibantah oleh Australia karena keterlibatannya dalam ANZUS semata-mata untuk melindungi keamanan dalam negerinya dan menciptakan stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik dari perkembangan komunis.

Abstrak :
Struktur perekonomian kolonial yang ditandai oleh dominannya sektor produksi primer seperti hasil perkebunan, pertanian dan pertambangan serta adanya pembagian peran dalam masyarakat yang berdasarkan kelas telah berlangsung selama ratusan tahun, sehingga menjadi mapan. Dalam proses pembentukan itu masyarakat pribumi bangsa Indonesia tidak pernah mendapat peran yang menentukan dan berarti, ini pada gilirannya membuat setiap usaha untuk merombak struktur perekonomian Indonesia menjadi tidak mudah. Industri di luar industri pengolahan tingkat pertama dari hasil pertanian, hampir tidak ada. Belum lagi tidak tersediannya tenaga kerja ahli yang cukup dalam masalah tehnis, managemen dan administrasi. Kondisi itu terjadi sebagai hasil dari politik kolo_nial Belanda di masa lalu yang hanya menjadikan Indonesia sebagai daerah eksploitasinya. Dibutuhkan suatu perencanaan yang mendasar, realistis dan bertahap untuk merobak struktur lama yang sudah teramat mapan. Dalam konteks ini RUP dari Dr. Sumitro sebenarnya merupakan langkah maju. RUP tidak saja mempunyai konsep yang mendasar tentang bagaimana ekonomi Indonesia harus dibangun tapi juga perencanaan yang terprogram. Upaya menyeimbangkan struktur produksi melalui industrialisasi dan usaha penyeimbangan pelaku ekonomi dengan pembinaan terhadap pengusaha pribumi lewat Program Benteng. Sayangnya RUP terkesan tidak realistis. Karena rencana indus_trialisasi itu membutuhkan ketersediaan tidak saja sumber daya manusia trampil tapi juga modal yang luar biasa. Sementara keadaan keuangan negara belumlah memadai di samping masih minimnya tenaga kerja terdidik. Padahal potensi perekonomian Indone_sia selama ini lebih bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan. Agaknya, di sinilah letak sebab kegagalan RUP. Pembangunan industri baru secara besar-besaran dengan mengabaikan pembangunan pertanian adalah kesalahan fatal yang semestinya tidak terjadi. Dalam konteks ini pemikiran pembangunan dari Sjafruddin Prawiranegara yang menyertakan pembangunan industri yang berlandaskan pertanian menjadi bahan yang menarik untuk dikaji. Sayangnya pemikiran itu tenggelam dalam gagasan besar RUP. Dalam kasus lskaq nampak jelas bahwa, langkah-langkah yang diambil Iskaq sangat mirip dengan gagasan dasar Program Benteng yang merupakan bagian dari RUP. Langkah Iskaq dalam hal pembinaan terhadap pengusaha pribumi sesungguhnya adalah lanjutan dari gagasan Program Benteng walaupun Iskaq tidak pernah secara tegas mengakuinya. Hal ini tampak dari adanya pemberian lisensi istimewa kepada pengusaha pribumi, bantuan modal dan pengalokasian devisa dalam jumlah besar untuk pengusaha pribumi. Kalau kemudian kebijaksanaan Iskaq dinilai kontroversial sehingga menimbulkan reaksi yang sangat luas, karena di samping terlalu kentalnya unsur sub_jektivitas Iskaq pribadi dalam pelaksanaan kebijaksanaannya, juga, karena Iskaq tidak melakukan perencanaan yang terinci dan mendasar tentang pembangunan ekonomi yang akan dilaksanakannya. Hal itu terbukti ketika Iskaq kesulitan untuk memberikan penje_lasan sekitar masalah struktur perekonomian kolonial dalam parlemen. Iskaq hanya mengatakan bahwa yang selama ini terjadi dengan struktur perekonomian kolonial, dapat dirasakan bersama. Iskaq tidak dapat menjelaskan rincian program dari gagasan_nya tentang perubahan ekonominya. Akibatnya, tidak ada pegangan yang jelas bagi banyak pihak yang ingin mengambil peran dalam proses perombakan struktur pereko-nomian itu. Lantas apa yang bisa dikatakan terhadap apa yang telah dilakukan Iskaq dengan melihat apa yang terjadi. Pertama, bahwa pembangunan, termasuk pembangunan bidang ekonomi, memerlukan suatu pemikiran yang mendasar dan tertuang dalam perencanaan yang matang, terprogram dan realistis. Dalam kasus Iskaq yang dapat dikatakan adalah bahwa Iskaq memang memiliki pemikiran tentang pentingnnya peru_bahan struktural dalam bidang perekonomian. Hanya saja fakta-fakta tentang langkah Iskaq tampak tidak mencerminkan adanya perencanaan yang menyeluruh, integral dan mendasar. Kedua, Struktur perekonomian Indonesia yang bertumpu pada produksi sektor primer sudah demikran mapan dalam sistem perekonomian Indonesia sehingga, merubahnya secara mendasar dan struktural tidak hanya cukup waktu satu atau dua tahun saja. Ketiga, sebenarnya kondisi objektif perekonomian Indonesia sendiri ketika itu dalam keadaan yang tidak menggembirakan. Harga beberapa komoditi ekspor pent_ing andalan Indonesia terutama karet, merosot tajam di pasaran internasional. Sementa_ra kondisi politik, memungkinkan munculnya hal-hal yang justru membuat setiap pelak_sanaan kebijaksanaan tidak sepi dari gugatan lawan politik yang membuat sebuah kabinet sering harus jatuh sebelum sempat berbuat banyak

Abstrak :

ABSTRAK
Letak geografis kawasan Asia Tenggara yang sangat strategis baik secara geogrfis, strategi militer maupun potensi ekonominya, telah menjadikan kawasan ini sebagai kawasan sengketa dari kepentingan kepentingan global negara-negara besar selam Perang Dingin. Sebagai akibatnya, stabilitas keamanan di kawasan ini sering goncang bahkan dapat membahayakan perdamaian dunia. Konflik intern suatu bangsa atau negara dalam mencari identitasnya sebagai bangsa dan negara yang merdeka, sering dimanfaatkan oleh negara-negara adikuasa sebagai kesempatan untuk menenamkan pengaruhnya. Itulah sebabnya, persaingan adikuasa di Asia Tenggara yang sering diiringi dengan konflik senjata itu, telah mempengaruhi arah perkembangan negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini.

Perkembangan keadaan di Asia Tenggara dimana persaingan antara negara adikuasa semakin meningkat di era 1970-an, telah menyebabkan negara-negara ASEAN menambahkan politik sebagai bidang kerja sama disamping bidang ekonomi, sosial dan budaya. Melalui deklarasi Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN), ASEAN juga memperjuangkan untuk mewujudkan Asia Tenggara sebagai wilayah damai, bebas dan netral.

Abstrak :
Hubungan Amerika Serikat dan Indonesia yang akan ditelaah di dalam skripsi ini mengambil sebagai titik awal ketika tampilnya Amerika Serikat di da1am penyelessaian masa1 h Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Dimulai sejak Indonesia tidak akan membawa masalah Irian Barat keIndonesia tahun 1963. Dengan alasan-alasan yang berbeda, baik Belanda maupun Indonesia telah meminta dukungara serta mengundang campur tangan Amerika Serikat. Pihak Belanda menginginkara dukungan untuk dapat menguasai kembali (bekas ) wilayah jajahannya, sedangkan pihak Indonesia menginginkan dukungan Amerika Serikat untuk mempertahankan hak-hak Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Pendirian dan tindakan yang dilakukan Amerika Serikat di dalam penyelesaian masalah Irian Barat berkaitan erat dengan kedudukannya sebagai negara adidaya dan memiliki pengaruh yang besar terhadap dinamika politik internasional. Studi ini memiliki beberapa masalah yang menarik untuk dibahas, diantaranya yaitu selain masalah ini menjadi masalah internasional yang melibatkan beberapa negara dan mememrlukan penanganan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga masalah ini menimbulkan pandangan dan sikap yang berbeda-beda, baik antara Amerika Serikat dengan Indonesia dan Belanda, maupun di kalangan pejabat-pejabat Pemerintah Amerika Serikat sendiri. Selian itu, di dalam studi ini juga dibahas mengenai berbagai peranan yang telah diberikan oleh Amerika Serikat sampai terselesainya masalah ini. Mengapa sikap Amerika berubah-ubah (namun tetap menjalankan politik globalnya) dan peranan apa saja yang telah diperikan Amerika Serikat serta bagaimana langkah-langkah diplomasi Amerika Serikat di dalam penyelsaian masalah Irian Barat sampai diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kemudian diserahkan kembali kepada Indonesia dapat terlihat di dalam skripsi ini. Untuk meneliti sikap dan peranan Amerika Seriakt terhadap Indonesia di dalam penyelesaian masalah Irian Barat tahun 1958-1963, dipakai sumber data dari arsip, dokumen, artikel majalah dan surat kabar, tesis, skripsi, paper, buku dan karya leksikografis yang sebagainan besar bersudut pandang dan menitikberatkan pada sikap dan peranan Amerika Seriakt, serta masih ditambah dengan sumber lisan, baik wawancara langsung, maupun dokumentasi wawancara dengan tokoh-tokoh sipil dan militer yang sekiranya terlihat di dalam penyelesaian masalah Irian Barat ini. Setelah mempelajari dan menganalisa data-data yang didapat dari sumber-sumber tersebut di atas, dapat dilihat pertimbangan-pertimbangan yang mendasari kebijaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia sehingga mempengaruhi sikapnya di dalam penyelesaian masalah Irian Barat. Amerika Serikat yang pada awalnya bersikap netral atau dengan kata lain berpihak kepada Belanda dan kemudian berubah menjadi berpihak kepada Indonesia. Maka 'hal ini didasarkan atas pertimbangan diantaranya selain mencegah Indonesia jatuh ke dalam pengaruh komunis dan Indonesia dapat dijadikan kawan di dalam mengembangkan strategi pembendungannya di dalam politik globalnya untuk menangkal parkembangan komunis di dunia pada umumnya dan di kawasan Asia tenggara khususnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepentingan global Amerika Sarikatlah yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam mewujudkan kebijaksanaan politik luar negerinya terhadap Indonesia.

Abstrak :
Sebagai obyek penulisan skripsi, penulisan judul di atas didasarkan atas berbagai hal, Pokok pembahasan adalah Pesindo (Pemuda Sosialis Indonesia), yang merup akan salah satu organisasi pemuda terkuat pada revolusi Indonesia, 1945-1948. Seiring perjalanan revo1usi, Markas Besar Pesindo berpindah-pindah dari Mojokerto (Jawa Timur) dan akhirnya menempati Madiun sebagai basis perjuaangannya. Di Madiun inilah Pesindo melakukan aktivitasnya untuk berperan dalam revolusi Indonesia. Aktifitas Pesindo tak lepas dari kebijaksanaan pimpinan-pimpinannya. Dengan berbagai macam kebijaksanaan -seperti kedislipinan-, pimpinan Pesindo berhasil mengendalikan Pesindo sesuai dengan keinginan politik mereka. Dengan meneliti latar belakang ideologi serta tingkah laku politik, pimpinan Pesindo segera terlihat bahwa Pesindo berhaluan sesuai dengan haluan politik Amir Sjarifudin. Sehingga kebijaksana Pesindo sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah sayap kiri (di bawah Amir Sjairifuddin). Dengan demikian membuktikan bahwa pada masa revolusi kekuatan pemuda menjadi onderbow. Pesindo sebagai onderbouw partai politik segera melebur diri dengan partai-partai kiri lainnya. Kelak dengan kedatangan Muso (PKI), Pesindo merupakan salah satu kekuatan pemuda yang mendukung sepenuhnya kekuatan kiri (di bawah Muso). Mengingat Pesindo merupakan kekuatan yang besar dan mempunyai basis di Madiun, tak ayal ketika kekuatan kiri memberontak terhadap pemrintahan Hatta (yang berpusat di Jokjakarta), Madiun menjadi basis pemberontakan. Pemberontakan yang terkenal sebegai Pemberontakan PKI 1949.

Abstrak :

ABSTRAK
Munculnya Amerika Serikat sebagai salah satu kekuatan adidaya dunia, disamping Uni Soviet, setelah usai Perang Dunia II melahirkan kepentingan-kepentingan politik, ekonomi dan militer secara regional bagi negara tersebut. Amerika Serikat terus mengikuti perkembangan perluasan paham komunis oleh Uni Soviet dan Cina yang memanfaatkan konflik-konflik kawasan, terutama di Asia dan Afrika. Hal ini dimaksudkan disamping untuk menjaga hubungan dengan sekutu-sekutunya, baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet secara ekonomi dapat menarik keuntungan dari perlombaan senjata negara-negara yang tengah bersengketa. Kedua negara tersebut merupakan produsen senjata dan peralatan perang terbesar hingga akhir dekade 1980-an.

Berbeda dengan kawasan lain, kawasan Timur Tengah yang kaya akan sumber daya alam minyak bumi, merupakan salah satu prioritas Amerika Serikat dalam kepenlingan politik luar negerinya. Dalam menengahi konflik Arab - Israel, Amerika Serikat berupaya menjaga keseimbangan politik dan militer antara Israel dan negara_negara Arab sekaligus menarik keuntungan ekonomi yakni kemudahan akses memperoleh minyak dan penjualan senjata ke wilayah tersebut.

Perjanjian Camp David merupakan salah satu keberhasilan diplomat-diplomat Amerika Serikat, termasuk Presiden Jimmy Carter dalam menempatkan posisi Amerika Serikat sebagai mediator Perjanjian Perdamaian Camp. David. Disamping berhasil mengikat Mesir yang merupakan negara terkuat Arab secara militer, Amerika Serikat juga berhasil melepaskan pengaruh Uni Soviet terhadap Mesir dan memecah kekuatan Arab yang berdainpak makin menguatnya posisi Israel. Di mata dunia internasional sendiri citra Amerika Serikat yang sempat merosot akibat keterlibatannya dalam Perang Vietnam kembali membaik karena Amerika Serikat dianggap berhasil meredakan konflik di kawasan tersebut, khususnya konflik Arab - Israel yang telah berlangsung setengah abad yakni sejak pendirian Negara Israel pada tahun 1948.