Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Kalimantan Selatan yang telah diundangkan melalui Perda No. 3 Tahun 1993 dan telah mendapat pengesahan Mendagri melalui Keputusan No. 53 Tahun 1994 menetapkan wilayah Riam Kanan sebagai wilayah prioritas pengembangan. RT/RW tersebut juga memberikan arahan pengembangannya yakni sebagai kawasan lindung yang diharapkan mampu memberikan perlindungan baik sebagai kawasan perlindungan setempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman flora-fauna dan ekosistemnya, maupun sebagai kawasan yang melindungi bawahannya sebagai pengatur tata air (fungsi hidrologis). Upaya ril pengembangkan wilayah Riam Kanan sebagai kawasan lindung, terutama kawasan hutan lindung Riam Kanan ternyata mendapat hambatan besar karena dalam hutan lindung tersebut terdapat 12 perkampungan/permukiman penduduk yang termasuk dalam satu kecamatan definitif. Penduduk yang berada dalam kawasan hutan lindung Riam Kanan selain bermukim juga melakukan aktivitas sosial seperti bertani, menggembala dan mendulang. Dengan demikian dalam kawasan hutan lindung Riam Kanan terdapat konflik pemanfaatan lahan. Bertolak dari kenyataan tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengembangan wilayah Riam Kanan, sejauh mana tingkat keberhasilannya dan berupaya untuk dapat memecahkan tumpang tindih pemanfaatan lahan antara lindung dan budidaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wilayah Riam Kanan ditempuh melalui kebijakan mengembalikan fungsi lindung dengan kegiatan utama rehabilitas hutan pada lahan kritis dan lahan kosong (baru). Kebijakan ini terus dipertahankan hingga saat Kemudian melalui revisi RT/RW Kabupaten Banjar tahun 1999, dimunculkan alternatif kebijakan lain yaitu mengendalikan pengolahan tanah, melestarikan hutan yang masih asli dan membuat buffer zone. Namun ketiga kebijakan ini belum diterapkan dilapangan. Kebijakan mengembalikan fungsi lindung yang selama ini ditempuh pemerintah belum menunjukkan kinerja yang optimal. Beberapa indikator dapat dikemukakan bahwa: (1) target penutupan hutan 70 persen tidak tercapai, (2) luas lahan kritis tidak menunjukkan penurunan yang berarti dan (3) tingkat erosi sangat jauh di atas batas toleransi. Dari sudut pandang sosial-ekonorni, pengembangan wilayah Riam Kanan direpresentasikan oleh wilayah Kecamatan Aranio. Beberapa indikator tingkat perkembangan Kecamatan Aranio adalalr (I) PDRB tahun 1993-1997 tumbuhdengan laju rata-rata 5,32 persen/tahun, berada di bawah Kabupaten Banjar yang tumbuh sebesar 8,11 persen/tahun, (2) Pendapatan per kapita untuk tahuri 1993 dan 1997 masing-masing Rp. 1.476.000 dan Rp. 1.821.000 atau tumbuh 5,39 persen / tahun, sementara pada tahun yang saina untuk Kabupaten Banjar adalah Rp. 1.328.000 dan Rp. 1.672.000 atau tumbuh 5,93 persen/tahun, (3) pertumbuhan penduduk tahun 1990-1998 sebesar 0,36 persenltahun dan (4) sarana dan prasarana yang terbangun terutama jalan, bangunan SD, puskesmas, pasar dan listrik masih minim dibandingkan kecamatan lain di Kabupaten Banjar. Adanya tumpang tindih pemanfaatan lahan pada kawasan hutan lindung Riam Kanan disebabkan adanya perbedaan persepsi dan penilaian manfaat antara pemerintah dengan penduduk. Walaupun keduanya memiliki tujuan sama yakni penggunaan lahan secara optimal, pernerintah menilai optimal jika dimanfaatkan sebagai kawasan lindung sementara penduduk menilai optimal jika dimanfaatkan sebagai lahan budidaya yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan pemerintah dengan tindakan penduduk. Hasil analisis dengan metode AHP ternyata prioritas sasaran bagi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan lahan guna memperoleh pemanfaatan optimal adalah terjaminnya keutuhan hutan Riam Kanan (0,419), tercapainya fiingsi perlindungan bagi kawasan bawahannya (0,359), keamanan dan ketenangan penduduk terpelihara (0,222). Sementara bagi penduduk dalam kaitannya dengan kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan maka prioritas sasarannya adalah menjadikan lahan sebagai lapangan usaha yang berkesinambungan (0,545) dan tempat tinggal yang aman dan nyaman (0,455). Pemecahan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan dengan metode A1-U dan Game Theory menghasilkan keseimbangan yang ketika penduduk menempuh langkah menggarap lahan secara menetap dan intensif sementara pernerintah menanggapinya dengan strategi kebijakan melestarikan hutan yang masih asli. "

"Penulisan ini selain mencoba untuk mengamati pola ketimpangan kesehatan yang terus menerus terjadi di Indonesia, juga bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor mempengaruhi Infant Mortality Rate (IMR) dan Life Expectancy (LE). Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh beberapa penemuan empiris sebelumnya baik yang dilakukan dengan data di Indonesia maupun negara-negara lainnya di dunia seperti yang dilakukan oleh Purwanto, Kuncoro, Filmier, Hammer dan Pritchett serta beberapa peneliti lainnya.Pengamatan yang dilakukan penulis mencakup seluruh data propinsi-propinsi di Indonesia pada tahun 1996, 1999 dan 2002. Dengan menggunakan Theil Index untuk melihat ketimpangan kesehatan dan multiple regression dengan metode Ordinary Least Squared (OLS), dapat ditemukan beberapa hal, antara lain: pertama, pola ketimpangan kesehatan di Indonesia yang diukur dari Infant Mortality Rate (IMR), Life Expectancy (LE), Angka Balita Kurang Gizi (AKG), Penduduk Tanpa Akses Terhadap Sanitasi (PWAS) dan Penduduk Tanpa Akses Terhadap Fasilitas Kesehatan (PWAHF), diperoleh hasil bahwa kontribusi (share) ketimpangan antar pulau untuk seluruh variabel tersebut relatif lebih besar terhadap ketimpangan total. Hal ini berarti bahwa ketimpangan kesehatan antar pulau relatif Iebih tinggi (parah) dibandingkan dengan ketimpangan yang terjadi di dalam pulau sendiri; kedua, terdapat hubungan positif yang signifikan antara Angka Kurang Gizi Pada Balita (AKG), penduduk tanpa akses terhadap sanitasi (PWAS) terhadap IMR, serta hubungan negatif yang signifikan terhadap LE, jika diuji pada tingkat signifikansi 5%, ceteris paribus. Pengaruh AKG dan PWAS terhadap IMR masing-masing 0.68 (t-stat=3.44) dan 0.56 (t-stat=6.02), dengan Adjusted R-Squared sebesar 0.87. Sedangkan pengaruh AKG dan PWAS terhadap LE masing-masing -0.14 (t-stat=-3.35) dan -0.11 (t-stat = -4.79), dengan Adjusted R2 sebesar 0.86.Berdasarkan temuan diatas, maka dapat direkomendasikan beberapa kebijakan yang perlu untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia, diantaranya: pertama, intervensi program kesehatan yang intensif bagi pulau-pulau yang relatif terbelakang dibandingkan pulau lainnya, terutama untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar; kedua, serangkaian program yang bersifat holistik untuk perhaikan status gizi masyarakat, seperti penyuluhan gizi, yang diiringi dengan penanggulangan segera permasalahan gizi serta melakukan pemantapan pelaksanaan sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi; ketiga, program yang berkaitan dengan sanitasi yaitu Program Hygiene dan Sanitasi tempat-tempat umum."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh investasi di bidang kesehatan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan fungsi produksi yang diambil dari fungsi produksi agregat Cobb-Douglas yang diperluas (Augmented Solow Model) yaitu dengan mengadopsi model neoklasik dari Mankiw, Romer, dan Well (1992) yaitu :Y = AoKβk Hβh Lβl eθz+ε ,Z = (Gkes) dimana K adalah kapital, H adalah human kapital yang diwakili oleh umur harapan hidup, L adalah tenaga kerja dan Gkes adalah anggaran kesehatan. Kemudian ditambah dengan variabel lainnya yang mempengaruhi variabel bebas melalui persamaan simultan yaitu Angka kematian bayi, tingkat migrasi penduduk, PDRB perkapita, jumlah penduduk, rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, dan dokter. Data yang digunakan adaiah data sekunder dari 25 propinsi di Indonesia antara tahun 1990-2002.Hasil dari penelitian ini tennyata PDRB dipengaruhi secara signifikan positif oleh variabel modal di hampir seluruh propinsi, sedangkan variabel tenaga kerja, kualitas manusia dan anggaran kesehatan berpengaruh di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan Jawa-Bali. Sedangkan umur harapan hidup dipengaruhi secara signifikan negatif oleh variabel angka kematian bayi di hampir seluruh propinsi dan secara positif oleh variabel PDRB per kapita di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan ]awa. Selain itu jumlah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu dan dokter perkapita sebagai variabel eksogen ternyata berpengaruh secara signifikan negatif terhadap angka kematian bayi di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan kawasan timur Indonesia, sedangkan di Jawa-Bali variabel yang berpengaruh signifikan negatif adalah rumah sakit dan puskesmas perkapita. Variabel eksogen ini juga berpengaruh secara signifikan positif terhadap modal atau kapital di sebagian propinsi terutama di Sumatera dan kawasan timur Indonesia.Salah satu saran yang diajukan penelitian ini adalah sarana kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, dan dokter perlu lebih ditingkatkan sehingga rasio per penduduk semakin kecil. Dengan demikian penduduk lebih mudah dan cepat mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga kualitas penduduk meningkat. Dengan meningkatnya kualitas manusia ini maka merupakan sumber modal utama penggerak pembangunan di daerah."

"Krisis ekonomi yang sedang berkembang dalam era otonomi di Indonesia saat ini berdampak pada ketahanan perekonomian nasional yang sekaligus berdampak juga pada kokoh tidaknya ketahanan perekonomian daerah. Sehingga upaya-upaya untuk memperkokoh ketahanan perekonomian daerah sangat diperlukan. Ketahanan perekonomian daerah tergantung dari perencanaan pembangunan daerah itu sendiri. Sedangkan keberhasilan dari perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kebijakan perencanaan pembangunan yang harus didasarkan pada kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut.Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa dampak otonomi daerah sangat mempengaruhi daerah-daerah yang ada di Indonesia. Seperti halnya yang dialami oleh Kota Batam, dengan dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang perubahan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, sebagal pengejawantahan Undang-Undang Nomo.r22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dimana pemerintahan daerah harus dapat mengambil kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah itu sendiri. Tetapi sampai saat ini kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang diambil masih dilakukan secara sentralistis oleh pemerintah pusat dimana daerah-daerah diperlakukan secara seragam. Sehingga menimbulkan banyak program dan proyek pembangunan yang kurang sesuai dengan potensi dan aspirasi daerah atau dengan skala prioritas daerah. Akhirnya kebijakan perencanaan pembangunan yang diambil tidak efektif dan tidak mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya untuk menjamin kebijakan pembangunan ekonomi dapat mencapai hasil yang optimal, maka kebijakan yang diambil perlu didahului oleh suatu penelitian yang mendalam dan komprehensif.Penelitian ini berusaha menganalisis kondisi perekonomian di Kota Batam yang meliputi identifikasi sektor-sektor basis ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB, transformasi struktur ekonomi, multiplier effect sektor-sektor basis dalam perekonomian Kota Batam terhadap perekonomian Propinsi Riau, penentuan prioritas sektor basis dalam kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ada 7 sektor basis dalam perekonomian Kota Batam yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan telekomunikasi, sektor lembaga keuangan dan persewaan dan sektor jasa-jasa. Sektor-sektor yang paling potensial untuk dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan ekonomi Kota Batam yaitu sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.Selanjutnya, setelah mengetahui sektor-sektor basis ekonomi di Kota Batam, perlu juga diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sektor-sektor basis ekonomi seperti sektor basis industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Untuk sektor basis industri pengolahan ternyata variabel yang mempengaruhi adalah variabel jumlah tenaga kerja karena secara konsisten untuk ketiga model persamaan variable ini terus mempengaruhi sektor basis industri pengolahan. Sedangkan variabel investasi pemerintah mempengaruhi sektor basis industri pengolahan hanya pada model persamaan 2 dan model persamaan 3. Untuk variabel jumlah perusahaan mempengaruhi sektor basis industri pengolahan hanya pada model persamaan 3. Tetapi secara keseluruhan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, investasi swasta, investasi pemerintah dan kredit yang disalurkan oleh perbankan mempengaruhi sektor basis industri pengolahan. Sektor listrik, gas dan air bersih ternyata faktor-faktor yang mempengaruhinya secara konsisten untuk ketiga model persamaan adalah variabel kredit yang disalurkan oleh perbankan. Sedangkan variabel investasi swasta mempengaruhi sektor basis listrik, gas dan air bersih hanya pada model persamaan 3. Tetapi secara keseluruhan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, investasi swasta, investasi pemerintah dan kredit yang disalurkan oleh perbankan mempengaruhi sektor basis listrik, gas dan air bersih. Terakhir untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran, faktor-faktor yang mempengaruhi secara konsisten pada ketiga model persamaan adalah jumlah perusahaan. Tetapi secara keseluruhan variabel jumlah tenaga kerja, jumlah perusahaan, investasi swasta, investasi pemerintah dan kredit yang disalurkan oleh perbankan mempengaruhi sektor basis perdagangan, hotel dan restoran."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kesenjangan antardaerah kabupaten/kota di Provinsi Banten dan mengetahui hubungan faktor-faktor mempengaruhi tingkat kesenjangan di Provinsi Bengkulu serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kesenjangan. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan runtun waktu (Time Series) periode 1983-2003.Untuk perhitungan tingkat kesenjangan digunakan Indeks Williamson. Sedangkan untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan dan tingkat kesenjangan di Provinsi Bengkulu digunakan model persamaan regresi berganda dengan bantuan software Eviews 3.00. Model regresi yang digunakan adalah model double log linear dengan variabel bebas yaitu Investasi (digunakan pendekatan dengan nilai PMTDB), jumlah tenaga kerja, jumlah sumbangan dari pemerintah pusat yang diterima oleh daerah dan pengeluaran konsumsi rumah tangga.Dari hasil perhitungan Tingkat Kesenjangan antar daerah didapatkan hasil bahwa tingkat kesenjangan selama periode 1983-2003 berfluktuatif dan semakin menurun. Nilai terendah terjadi pada tahun 1999 sebesar 0,16 dan tertinggi pada tahun 1984 sebesar 0,49.Hasil estimasi didapatkan bahwa variabel PMTDB dan Tenaga Kerja memiliki hubungan yang negatif yang berarti apabila jumlah PMTDB dan Tenaga Kerja meningkat maka akan menurunkan tingkat kesenjangan. sedangkan variabel sumbangan memiliki hubungan yang positif artinya apabila jumlah sumbangan meningkat maka akan meningkatkan tingkat kesenjangan. Dari besarnya koefisien, maka variabel sumbangan lebih elastis dibandingkan dengan tenaga kerja dan PMTDB.Hasil penelitian tersebut memiliki implikasi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi antara lain kebijakan peningkatan investasi dan kebijakan tenaga kerja."

"Pada awalnya penulisan tesis ini dimotivasi oleh pengalaman pribadi penulis yang pernah menjadi menjadi bagian dari daerah basis industri pakaian jadi Sumatera Barat. Selanjutnya, keinginan untuk mengembangkan industri yang terkait dengan industri pakaian jadi semakin mernbuat keingintahuan terhadap apa dan bagaimana peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat bertambah besar. Pesatnya pertumbuhan industri pakaian jadi di daerah tersebut juga menjadi pendorong utama pemilihan topik tentang industri pakaian jadi.Untuk mengetahui peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat tersebut penelitian ini kemudian dirancang dengan menggunakan model input output. Pemilihan model input output didasarkan pada kemampuan model ini untuk mengetahui sektor yang menjadi sektor kunci perekonomian dengan melihat keterkaitan antar sektor dalani perekonomian dan kemampuan model ini untuk mengetahui daya pengganda atau multipplier effect dari suatu sektor yang disertai dengan kemampuan untuk melakukan analisa dampak sebagai akibat perubahan perrnintaan akhir.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel input output Sumatera-Barat tahun 1999 transaksi total atas dasar harga produsen yang terdiri dari 70 sektor. Untuk keperluan analisa maka tabel input output tersebut terlebih dahulu diaggregasi menjadi 21 sektor. Karena dalam tabel input output tersebut tidak terdapat industri pakaian jadi maka disusunlah tabel input output baru yang sudah menghadirkan sektor industri pakaian jadi. Dengan demikian pada akhirnya tabel input output yang digunakan adalah tabel input output baru yang terdiri dari 24 sektor.Dari hasil analisa dengan menggunakan model input output yang dilengkapi dengan analisa deskriptif tentang industri pakaian jadi dan perekonomian Sumatera Barat diketahui bahwa industri pakaian jadi bukanlah sektor kunci dalam perekonomian Sumatera Barat. Dengan indeks keterkaitan ke belakang 1,502 dan indeks keterkaitan ke depan 0,9379 industri pakaian jadi tidak dapat dijadikan sebagai sektor kunci perekonomian Sumatera Barat. Namun demikian peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat ini cukup penting karena kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian yang rnencapai Iebih dari 3,5% dari total PDRB, 27% dari nilai tarnbah sektor industri pengolahan, dan 67% dari nilai tambah sektor industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki.Dengan menggunakan kajian strategis pembangunan Sumatera Barat 2005-2020, maka dengan pertumbuhan ekonomi ra-rata 6,5% per tahun, dampak dari peningkatan permintaan akhir dari sektor yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Sumatera Barat tidak berpengaruh terhadap peningkatan output industri pakaian jadi Sumatera Barat.Oleh karena itu perlu disusun kebijakan yang dapat mendukung perkembangan industri pakaian jadi di Sumatera Barat. Kebijakan yang terintegrasi dengan memfokuskan sektor yang menjadi pendukung dart industri pakaian jadi akan membuat industri pakaian jadi menjadi sektor yang penting dalam perekonomian Sumatera Barat."

"Sektor Jasa Perbankan yang dianggap sebagai nyawa dalam menggerakkan perekonomian suatu negara, memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap kegiatan produksi sektor, faktor produksi dan institusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pembentukan PDRB Propinsi DKI tiga sektor dominan memberikan kontribusinya yaitu pertama sektor perdagangan, hotel, dan restoran, kedua, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, di mana sektor jasa perbankan merupakan konstributc; terbesar dalam sektor ini, dan ketiga sektor industri pengolahan.Besarnya kontribusi sektor jasa perbankan tersebut dapat dimaklumi selain karena peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara, di mana hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa perbankan juga karena propinsi DKI Jakarta berfungsi sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan dan pusat ekonomi di Indonesia sehingga membuat perputaran keuangan berpusat di DKI Jakarta.Sistem Neraca Sosial dan Ekonomi digunakan sebagai pendekatan dalam penelitian ini untuk mengetahui besarnya peran dan jalur pengaruh sektor jasa perbankan tidak hanya pada faktor produksi, institusi tetapi juga terhadap kegiatan produksi dalam perekonomian DKI Jakarta.Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan diketahui bahwa pada blok Faktor Produksi, jasa perbankan sangat mempengaruhi pertama pada faktor produksi Kapital, kedua dan ketiga adalah pada faktor produksi Tenaga Kerja Tata Usaha-Penjualan-Jasa penerima upah dan gaji, dan Tenaga Kerja Kepemimpinan-Ketatalaksanaan-Militer-Profesional-Teknisi penerima upah dan gaji. Pada blok Institusi, jasa perbankan sangat mempengaruhi pendapatan institusi Perusahaan serta institusi Rumah Tangga golongan X dan Rumah Tangga golongan IX. Sedangkan pada blok Kegiatan Produksi sektor yang dipengaruhi secara global (tiga terbesar) oleh jasa perbankan adalah, pertama sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan; kedua, sektor Restoran; dan ketiga, sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi.Alur pengaruh sektor jasa perbankan pada blok Faktor Produksi yaitu secara langsung terhadap faktor produksi Kapital (Non tenaker), terhadap faktor produksi Tenaga Kerja Tata Usaha-Penjualan-Jasa penerima upah dan gaji dan terhadap faktor produksi Tenaga Kerja Kepemimpinan-Ketatalaksanaan-Militer-Profesional-Teknisi penerima upah dan gaji. Selain melaui jalur langsung, juga melalui 4 jalur tidak langsung yaitu melalui sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi, melalui sektor Jasa Asuransi, melalui sektor Jasa Lembaga Keuangan bukan Bank dan melalui sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan.Sedangkan pada blok Institusi alur pengaruh sektor jasa perbankan adalah secara tidak langsung yaitu terhadap institusi Perusahaan, Rumah Tangga golongan X dan Rumah Tangga go!ongan IX, melalui faktor produksi Kapital (Non tenaker), faktor produksi Tenaga Kerja Tata Usaha-Penjualan-Jasa penerima upah dan gaji dan melalui faktor produksi Tenaga Kerja Kepemimpinan-Ketatalaksanaan-Militer-Profesional-Teknisi penerima upah dan gaji, kecuali terhadap institusi Perusahaan hanya terdapat satu jalur yaitu melalui faktor produksi Kapital.Alur pengaruh sektor jasa perbankan pada blok Kegiatan Produksi yaitu secara langsung terhadap sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan, dan pengaruh secara tidak langsung yaitu melalui sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi, melalui sektor Jasa Asuransi dan meiaiui sektor jasa Lembaga Keuangan bukan Bank. Sedangkan pengaruh terhadap sektor Jasa Komunikasi dan Penunjang Komunikasi, selain melalui jalur langsung, juga berpengaruh secara tidak langsung yaitu melalui sektor Sewa Bangunan dan Jasa Perusahaan, dan pengaruh terhadap sektor Restoran hanya melalui jalur langsung.Melihat adanya keterkaitan dan pengaruh yang cukup signifikan maka kiranya formulasi dan penerapan kebijakan pada sektor jasa perbankan tidak hanya memperhatikan pengaruh terhadap sektor jasa perbankan itu sendiri tetapi perlu mencemati ketekaitan dan pengaruhnya terhadap sektor-sektor lain, khususnya pada sektor yang mempunyai besaran penganda neraca atau pengganda global besar baik pada blok Faktor Produksi, blok Institusi maupun blok Kegiatan Produksi."

"Potensi pariwisata sebagai salah satu alternatif dalal upaya peningkatan perekonomian daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti. Keberadaan pariwisata yang rentan terhadap situasi keamanan, politik, ekonomi dan lainnya membuat pariwisata pasang surut seiring pasang surutnya situasi tersebut. Keberadaan pariwisata didukung oleh sektor-sektor yang ada dalam perekonomian; artinya, pariwisata tidak muncul sebagai sektor tersendiri, tetapi lebih merupakan suatu kegiatan yang ditopang oleh berbagai sektor yang ada.Penelitian ini berusaha mencari jawaban atas pertanyaan mengenai peran pariwisata terhadap perekonomian daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu, metodologi yang dipakai dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, analisis input output dan analisis simulasi.Hasil yang didapat dari analisis deskriptif adalah : (1) keberadaan pariwisata Yogyakarta terkait dengan kondusif tidaknya situasi Jakarta dan Bali. Hal itu dikarenakan secara geografis Yogyakarta terletak di antara keduanya; (2) kunjungan wisman paling banyak pada bulan Januari, Juli dan Desember, sedangkan wisnus pada bulan Juli; (3) pola belanja wisman dan wisnus berbeda, wisman mengalokasikan uangnya terbanyak untuk akomodasi dan wisnus paling banyak membelanjakan uangnya untuk transportasi; (4) pasar potensial wisman berasal dari Belanda, Jepang, Perancis, Jerman dan Amerika Serikat , sedangkan wisnus berasal dari DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan DIY sendiri.Hasil analisis input output memperlihatkan bahwa peran pariwisata terhadap output Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2004 sebesar 5,89%, Sedangkan terhadap upah dan gaji sebesar 6,04%. Dalam hal output, sektor yang paling banyak menerima dampak dari pariwisata adalah sektor 3 (industri pengolahan) dan dalam hal upah dan gaji, sektor 12 (jasa lain) menerima dampak terbesar dari pariwisata ini. Secara umum, peran pariwisata Yogyakarta terhadap penciptaan output maupun upah dan gaji daerah masih relatif kecil.Hasil analisis simulasi memperlihatkan bahwa kenaikan jumlah wisman 5% dan wisnus 15% lebih besar pengaruhnya terhadap upah dan gaji maupun output daerah dibandingkan dengan kenaikan belanja wisatawan yang naik masing-masing 10% ke sektor perdagangan, restoran, hotel, angkutan dan jasa lain.Pencitraan daerah sebagai daerah tujuan wisata yang aman dan nyaman harus diwujudkan dengan kerjasama antar daerah, promosi ke negara/daerah selain pasar potensial dan peningkatan lama tinggal wisatawan merupakan bebepara implikasi kebijakan yang direkomendasikan dari hasil penelitian ini."

"Pengaruh dimensi waktu dan ruang (spatial) baik pada skala daerah (region) ataupun negara (state) adalah dua dimensi penting dalam sebuah analisa perekonomian. Penggunaan ilmu spasial ekonometrik memungkinkan studi ini menganalisa interaksi antar variabel ekonomi dalam ruang (spatial). Hasil analisa menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tingkat urbanisasi tenaga kerja, modal, tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia terhadap produksi output. Jenis spatial dependence yang terdapat dalam model adalah bentuk spatial error. Model spatial error menunjukkan adanya efek global dari hasil interaksi antar kabupaten/kota dalam kegiatan ekonomi. Ini merupakan indikator bahwa masing-masing daerah seharusnya saling bekerjasama dalam usaha untuk meningkatan pertumbuhan ekonominya."

"Tujuan dari tesis ini ada dua. Pertama melihat kondisi Produktivitas Kota/Kabupaten dan Komponen Shift-share (Industrial Mix, Differential Productivity Sectoral dan Allocative) serta membandingkan dengan Kota/Kabupaten tetangga di region makro Jawa. Kedua menentukan pengaruh faktor Produktivitas Kota/Kabupaten tetangga terhadap Produktivitas Kota/Kabupaten di region makro Jawa. Kasus yang ditelaah adalah 110 Kota/Kabupaten di region makro Jawa dan 9 sektor tahun 2003, penulis menggunakan cara kerja Kamarianakis (2003), dimana Spatial Shift-share dipakai. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa di region makro Jawa faktor Produktivitas Kota/Kabupaten tetangga mempengaruhi Produktivitas Kota/Kabupaten."