Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini Pemerintah Indonesia melakukan reformasi perijinan kegiatan usaha berbasis resiko dengan menggunakan prinsip “Trust but Verify” dimana Pemerintah mengedepankan kemudahan dan kecepatan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, namun di sisi lain Pemerintah juga melakukan penguatan dalam proses pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha. Sebagai salah satu fasilitas yang diberikan oleh negara melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kawasan Berikat sangat diharapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat menjadi penggerak ekonomi Indonesia melalui berbagai macam bentuk investasi yang ditanamkan di Indonesia sekaligus sebagai penggerak sektor ekspor. Dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah baik dari perijinan usaha hingga pemberian insentif fiscal di bidang kepabeanan dan perpajakan maka diperlukan adanya suatu penguatan dalam hal pengawasan. Penyalahgunaan fasilitas Kawasan Berikat akan berdampak terhadap perekonomian negara dan dapat mengancam ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Guna menguatkan proses pengawasan di Kawasan Berikat, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggunakan peran intelijen untuk meminimalisir penyalahgunaan kepabeanan sekaligus sebagai langkah dalam memitigasi pelanggaran kepabeanan di Kawasan Berikat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana strategi intelijen Bea Cukai dalam mencegah sekaligus memberikan dukungan informasi kepada unit Penindakan atas pelanggaran penyalahgunaan fasilitas yang dilakukan oleh Perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mempelajari strategi intelijen Bea Cukai dan dilanjutkan pendekatan studi kasus untuk menganalisis kegiatan intelijen Bea Cukai dalam mencegah pelanggaran fasilitas Kawasan Berikat. Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SWOT dan PEST untuk mengetahui kemampuan dan kendala yang dihadapi oleh Bea Cukai.

---

Currently the Indonesian Government is carrying out risk-based business activity licensing reforms using the "Trust but Verify" principle where the Government prioritizes ease and speed of business licensing for business actors, but on the other hand the Government is also strengthening the process of monitoring the implementation of business activities. As one of the facilities provided by the state through the Directorate General of Customs and Excise, the Indonesian Government hopes that Bonded Zones can become a driving force for the Indonesian economy through various forms of investment in Indonesia as well as driving the export sector. With the various conveniences provided by the Government, from business licensing to providing fiscal incentives in the field of customs and taxation, it is necessary to strengthen supervision. Misuse of Bonded Zone facilities will have an impact on the country's economy and can threaten the economic resilience of the Indonesian nation. In order to strengthen the supervision process in Bonded Zones, the Directorate General of Customs and Excise uses the role of intelligence to minimize customs abuse as well as as a step in mitigating customs violations in Bonded Zones. The purpose of this research is to find out how Customs and Excise's intelligence strategy is in preventing and providing information support to the Enforcement Unit for violations of misuse of facilities committed by companies receiving Bonded Zone facilities. This research uses qualitative methods to study Customs intelligence strategies and continues with a case study approach to analyze Customs and Excise intelligence activities in preventing violations of Bonded Zone facilities. The analysis methods used in this research are SWOT and PEST to determine the capabilities and obstacles faced by Customs and Excise."

"Penelitian ini membahasan bagaimana analisis dampak keberadaan kelompok terorisme di cilacap terhadap radikalisme dalam menghadapi kondisi dimana terdapat Lapas Nusakambangan yang menjadi tempat narapidana terorisme ditahan. adanya tahanan narapidana terorisme dan keluarga serta organisasi yang terafiliasi terorisme di wilayah hukum Polresta Cilacap tersebut. berdasarkan latar belakang didapatkan dua permasalahan utama yang melatarbelakangi judul ini yakni 1) Bagaimana pola penyebaran paham radikalisme dan terorisme di Cilacap? 2) Apa strategi intelijen Polresta Cilacap dalam pencegahan radikalisme dan terorisme? Teori yang melandasi penelitian adalah teori stratejik intelijen dan ketahanan nasional. Desain metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara. kemudian dimana data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan teori-teori yang berkaitan dengan stratejik intelijen dan ketahanan nasional. Hasil penelitian ini diketahui bahwa masyarakat di wilayah Cilacap, yang mengikuti kegiatan keagamaan atau pengajian di yayasan atau organisasi keagamaan yang terindikasi radikal, secara individu masyarakat tidak mengalami radikalisasi atau saat ni masih tidak memiliki paham yang radikal ini didasari dari hasil analisa yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak melewati lantai dasar dari tangga menuju terorisme. Yang jika dibandingkan dengan narapidana terorisme yang di Tahan di Lapas Nusakambangan, yang menunjukkan bahwa ketika mereka melakukan aksi terorisme, pada saat itu mereka telah mencapai lantai 5 dalam karakterisasi lantai menuju terorisme. Stratejik intelijen yang dilakukan oleh polresta Cilacap dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme dan terorisme melalui tahapan berikut, Perencanaan dan pengarahan (planning and direction), Menargetkan penggalangan ke daerah yang masih berstatus merah (belum hijau). Pengumpulan (collection) Informasi dikumpulkan dari sumber yang dapat dipercaya. Pemrosesan/ penyusunan (processing / collation) dan Analisis (analysis). Pengolahan data dilakuakn agar lebih mudah laporan kepada pimpinan, Laporan Informasi intelijen diterima oleh pimpinan, sehingga pimpinan dapat memberikan arahan langsung untuk bisa ditindaklanjut. Evaluasi ulang (reevaluation) Evaluasi efektivitas dilakukan dengan kerjasama lintas sectoral maupun fungsi terkait.

---

This research discusses the analysis of the impact of the presence of terrorist groups in Cilacap on radicalism in dealing with conditions where there is a Nusakambangan prison which is a place where criminals are detained. there is an understanding of intelligence and families and organizations affiliated with terrorism in the jurisdiction of the Cilacap Police. Based on the background, two main problems are found behind this title, namely 1) What is the pattern of the spread of radicalism and hatred in Cilacap? 2) What is the Cilacap Police intelligence strategy in preventing radicalism and terrorism? The theory underlying the research is the theory of intelligence strategy and national resilience. The research method design used to analyze this research is descriptive qualitative, the data collection technique used is interviews. then where the collected data is then analyzed using theories related to intelligence strategy and national resilience. The results of this research show that people in the Cilacap area, who take part in religious activities or study at foundations or religious organizations that are indicated as radical, individually do not experience radicalization or currently still do not have a radical understanding. This is based on the results of the analysis which shows that the community does not past the ground floor of the stairs to terrorism. Which, when compared with the fights held in Nusakambangan Prison, shows that when they committed acts of terrorism, at that time they had reached the 5th floor in the characterization of the floor leading to terrorism. The intelligence strategy carried out by the Cilacap Police to prevent the spread of radicalism and terrorism is through the following stages, planning and directing, targeting outreach to areas that still have red (not yet green) status. Collection (collection) Information is collected from reliable sources. Processing/compilation (processing/examination) and Analysis (analysis). Data processing is carried out to make it easier to report to leadership. Intelligence information reports are received by leadership, so that leadership can provide direct directions that can be followed up. Re-evaluation (re-evaluation) Evaluation of effectiveness is carried out with cross-sectoral collaboration and related functions."

"Penelitian ini membahas tentang kerjasama aktor Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam penanganan kelompok separatis di Kabupaten Puncak Jaya. Dengan melakukan analisis menggunakan perangkat teori intelijen dan Collaborative Governance model Ansell & Gash, penelitian ini berusaha memeriksa aspek kendala, realisasi serta upaya kerjasama aktor Forkopimda. Penelitian ini bertujuan meningkatkan kinerja Forkopimda dan stabilitas keamanan nasional dari ancaman kelompok separatis di Kabupaten Puncak Jaya. Hal tersebut sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ditegaskan selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif sebagai model analisis. Data penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kendala yang dihadapi oleh Forkopimda dalam penanganan kelompok separatis di Kabupaten Puncak Jaya ialah komunikasi yang berkesinambungan, baik komunikasi di antara aktor Forkopimda sendiri maupun komunikasi yang terjalin dengan kelompok separatis. Sehingga dibutuhkan sebuah proses kolaboratif (collaborative process) yang dapat dimanfaatkan secara efektif berdasarkan tahap kolaborasi, yakni: menentukan masalah (problem setting), menentukan tujuan (direction setting) dan pelaksanaan (action).

---

This study discusses the collaboration of Regional Leadership Coordination Forum (Forkopimda) actors in handling separatist groups in Puncak Jaya Regency. By conducting an analysis using intelligence theory and the Collaborative Governance model of Ansell & Gash, this study seeks to examine aspects of constraints, realization and collaborative efforts of Forkopimda actors. This study aims to improve the performance of Forkopimda and the stability of national security from threats from separatist groups in Puncak Jaya Regency. This is as mandated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which is further confirmed in Government Regulation (PP) Number 12 of 2022 concerning the Regional Leadership Coordination Forum. The method used in this research is a qualitative method with descriptive analysis as the analysis model. This research data was obtained through interview techniques and literature study. The results of this research show that the obstacle faced by Forkopimda in handling separatist groups in Puncak Jaya Regency is continuous communication, both communication between Forkopimda actors themselves and communication with separatist groups. So, a collaborative process is needed that can be utilized effectively based on the collaboration stages, namely: problem setting, direction setting and implementation."

"Tesis ini membahas tentang analisis ancaman Penyalahgunaan senjata airsoft gun di Indonesia. Kasus penyalahgunaan yang semakin menunjukkan trend kenaikan kasus setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori analisis Kerentanan dan analisis ancaman, analisis intelijen strategis serta konsep PPRR (Prevention, Preparation, Respon dan Recovery). Penelitian ini menganalisis Pola terjadinya penyalahgunaan airsoft gun dan membuat analisis ancaman penyalahgunaan airsoft gun dengan harapan diperoleh hasil informasi yang berguna bagi stakeholder terkait sebagai peringatan dan solusi penanganan penyalahgunaan airsoft gun. Hipotesa hasil dari penelitian ini adalah Penyalahgunaan yang terjadi didasarkan kepada kemiripan senjata airsoft gun dengan senjata api yang digunakan untuk intimidasi orang lain. Penyalahgunaan dipicu oleh berbagai faktor diantaranya yaitu lemahnya pengawasan oleh leading sector terkait, Keinginan seseorang yang ingin menggunakan airsoft gun sebagai pengganti senjata api, lemahnya aturan yang mengatur sehingga kedudukan airsoft gun yang belum jelas. Berbagai faktor tersebut merupakan suatu potensi yang dapat menimbulkan kenaikan kasus penyalahgunaan di kemudian hari.

---

This thesis discusses the analysis of the threat of misuse of airsoft guns in Indonesia. Abuse cases are increasingly showing a trend of increasing cases every year. This study uses a qualitative method. The theories and concepts used are the theory of vulnerability analysis and threat analysis, strategic intelligence analysis and the concept of PPRR (Prevention, Preparation, Response and Recovery). This research analyzes the pattern of airsoft gun misuse and makes an analysis of the threat of airsoft gun misuse with the hope of obtaining useful information for relevant stakeholders as a warning and solution for handling airsoft gun misuse. The hypothesis resulting from this research is that the abuse that occurs is based on the similarity of airsoft guns with firearms used to intimidate other people. Abuse is triggered by various factors, including weak supervision by the relevant leading sector, the desire of someone who wants to use an airsoft gun as a substitute for a firearm, weak regulations that regulate it so that the position of airsoft guns is unclear. These various factors have the potential to lead to an increase in abuse cases in the future."

"Penelitian ini menganalisis mengenai strategi deteksi pelaku kejahatan antar negara dalam mendukung terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Melalui metode penelitian tersebut diketahui bahwa sistem ini menyediakan platform bagi penegak hukum dari berbagai negara untuk berbagi informasi, mendeteksi ancaman, dan mengambil tindakan pencegahan secara lebih efektif dan efisien. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jaringan Interpol I-24/7 merupakan alat yang efektif dalam strategi deteksi kejahatan antarnegara dan memiliki implikasi pengawasan dan pengendalian perbatasan, khususnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

---

This research analyzes strategies for detecting criminals between countries in supporting security and public order (kamtibmas) at Soekarno-Hatta International Airport. The method used in this research is qualitative, with data collection through interviews, observation and document study. Through this research method, it is known that this system provides a platform for law enforcement from various countries to share information, detect threats, and take preventive action more effectively and efficiently. The research results show that the Interpol I-24/7 network system is an effective tool in the strategy of detecting crimes between countries and has implications for border monitoring and control, especially at Soekarno-Hatta International Airport in the field of security and public order (kamtibmas)."

"

Human Trafficking atau disebut juga dengan perdagangan orang atau tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kejahatan yang secara konstan mengancam dunia dan diakui secara luas sebagai salah satu industri kejahatan transnasional terorganisasi yang berkembang dengan pesat secara global. Salah satu bentuk TPPO yang terus berkembang saat ini adalah untuk tujuan eksploitasi pengambilan organnya. Kejahatan tersebut dipandang dapat dicegah melalui penerapan tugas dan fungsi intelijen yang memegang peranan sangat penting dalam menjaga keamanan nasional. Intelijen memiliki kaitan erat dengan sistem peringatan dini yang dikenal sebagai early warning system dan memberikan perkiraan keadaan (forecasting). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman, penyelenggaran fungsi intelijen keimigrasian dan strateginya dalam menghadapi TPPO pengambilan organ di TPI Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan bahan melalui wawancara mendalam terhadap narasumber berkompeten dan pengamatan langsung di lapangan serta pengumpulan data lain yang memiliki relavansi dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara umum pelaksanaan fungsi intelijen keimigrasian oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ngurah Rai sudah berjalan namun secara khusus implementasi dalam upaya pencegahan TPPO terhadap WNI yang akan berangkat ke luar negeri melalui di TPI Ngurah Rai dapat dikatakan belum optimal karena terdapat beberapa hambatan, sehingga dibutuhkan langkah-langkah untuk meningkatkan fungsi tersebut.

---

Human Trafficking, also known as trafficking in person, is a crime that constantly threatens the world and is widely recognized as one of the fastest growing transnational organized crime industries globally. One form of Human Trafficking that continues to grow today is for the purpose of organ removal. These crimes are considered preventable through the application of intelligence tasks and functions that plays a very important role in maintaining national security. Intelligence is closely related to the early warning system and provides forecasting. This research aims to analyze the threats, the implementation of immigration intelligence functions and its strategies to address trafficking in human beings for the purpose of organ removal at the Immigration checkpoint I Gusti Ngurah Rai international airport. The research method uses a descriptive qualitative approach, collecting materials through in-depth interviews with competent sources, direct field observations, and other relevant data collection. The results showed that in general the implementation of the immigration intelligence function by the Immigration Office Class I TPI Ngurah Rai has been running, but specifically the implementation in efforts to prevent human trafficking against Indonesian citizens who will leave abroad through Ngurah Rai immigration check point can be said to be not optimal because there are several obstacles, so steps are needed to improve the function. "

"Lanskap ancaman siber global dan nasional telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan serangan yang semakin canggih, kompleks, dan persisten, yang memengaruhi berbagai sektor strategis. Pemerintah Indonesia, melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), telah merespons dengan membentuk lembaga keamanan siber, yaitu Computer Security Incident Response Team (CSIRT), untuk memperkuat pertahanan ruang digital. Namun, pendekatan reaktif yang masih dominan dalam pemantauan dan respons serangan terbukti kurang efektif dalam menghadapi dinamika ancaman yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren ancaman siber di tingkat nasional dan global serta mengidentifikasi strategi yang efektif dalam penanganannya, khususnya melalui kolaborasi antar lembaga keamanan siber. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, tinjauan pustaka, dan observasi langsung. Konsep-konsep seperti teori ancaman, Intelijen Ancaman Siber (Cyber Threat Intelligence/CTI), dan koordinasi lintas lembaga menjadi landasan analisis untuk memahami pola ancaman dan potensi kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan ancaman siber membutuhkan kerja sama lintas lembaga dalam berbagi intelijen ancaman untuk menghadapi ancaman bersama. Sebagai langkah strategis, penelitian ini mengusulkan pembentukan model berbagi informasi intelijen ancaman yang kolaboratif serta tata kelola lintas lembaga yang terintegrasi guna memperkuat operasi keamanan siber nasional sekaligus meningkatkan ketahanan siber nasional.

---

The global and national cyber threat landscape has significantly evolved in recent years, marked by increasingly sophisticated, complex, and persistent attacks that impact various strategic sectors. The Indonesian government, through the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), has responded by establishing a cybersecurity institution, namely the Computer Security Incident Response Team (CSIRT), to strengthen digital space defences. However, the dominant reactive approach in monitoring and responding to cyber incidents has proven inadequate in addressing the dynamic and complex nature of emerging threats. This study aims to analyze cyber threat trends at both national and global levels and to identify effective strategies for addressing these threats, particularly through collaboration among cybersecurity institutions. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, literature reviews, and direct observation. Concepts such as threat theory, Cyber Threat Intelligence (CTI), and interagency coordination serve as the analytical foundation to understand threat patterns and potential collaboration mechanisms. The findings indicate that the increasing cyber threats necessitate interagency cooperation in sharing threat intelligence to tackle common challenges. As a strategic measure, this study proposes the establishment of a collaborative threat intelligence-sharing model and integrated interagency governance to enhance national cybersecurity operations and bolster national cyber resilience."

"Perkembangan teknologi di Indonesia, mengakibatkan transformasi pada beberapa sektor, salah satunya transformasi pada layanan pesan antar makanan. Saat ini, layanan pesan antar makanan sudah berbasis online dengan proses yang lebih sederhana dan efisien. Untuk membuat pesanan, pelanggan tidak perlu menelpon rumah makan tersebut, tetapi dengan aplikasi layanan pesan antar pada gawai pelanggan sudah bisa memesan makanan. Terdapat sebuah fitur inovatif yang dikenal sebagai "double order" dalam layanan pesan antar makanan. Fitur ini memungkinkan kurir untuk mengambil dua pesanan sekaligus dari 2 merchant yang lokasinya berdekatan ke 2 pelanggan yang juga lokasinya berdekatan. Fitur ini dapat memberikan pendapatan tambahan bagi kurir dengan cara yang lebih efektif, tetapi dapat mengurangi kepuasan pelanggan karena mengakibatkan waktu pengantaran makanan kepada pelanggan yang lebih lama. Sehingga untuk memberikan keuntungan terhadap kurir tanpa mengurangi kepuasan pelanggan, diperlukan rute perjalanan layanan pesan antar makanan yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya operasional pada kurir dan waktu yang dikeluarkan oleh pelanggan. Permasalahan ini termasuk ke dalam Vehicle Routing Problem Pickup Delivery with Time Windows (PDPTW) karena bertujuan untuk mencari rute optimal. Permasalahan ini akan diselesaikan menggunakan metode Simulated Annealing dimana metode ini terinspirasi dari proses annealing (pendinginan) yang terjadi dalam proses kristalisasi pada suatu material. Optimasi layanan pesan antar makanan dengan menggunakan Simulated Annealing pada data simulasi yang terdiri dari 50 pesanan dengan fitur double order menghasilkan penghematan biaya operasional kurir hingga 31,56% dan mengurangi jumlah kurir yang beroperasi hingga 50% dibandingkan dengan layanan pesan antar makanan dengan fitur single order.Perilaku perbankan yang dalam prakteknya hanya memaksimalkan keuntungan pemegang saham, telah berubah. Pemangku kepentingan perbankan memandang bahwa aktivitas operasional dan bisnis perbankan yang berkelanjutan menjadi penting. POJK 51/POJK.03/2017 telah mewajibkan lembaga keuangan termasuk perbankan syariah menjalankan praktik keuangan berkelanjutan. Namun demikian pengukuran kinerja perbankan syariah berkelanjutan saat ini belum ada. Penelitian ini bertujuan untuk membangun Indeks Perbankan Syariah Berkelanjutan (IPSB) dan implementasi pada perbankan syariah di Indonesia. Pendekatan yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Tahap pertama penelitian yakni idea generation untuk menentukan dimensi dan indikator perbankan syariah berkelanjutan menggunakan studi literatur dan metode Delphi terhadap 10 pakar. Hasil dimensi dan indikator disusun dengan metode Operasionalisasi Konsep Sekaran. Tahap kedua penelitian yakni quantitative assessment untuk menguji dimensi dan indikator hasil diskusi melalui kuesioner terstruktur terhadap 10 pakar dan 10 praktisi dan diolah dengan metode Delphi-Analytic Hierarchy Process (AHP) dan metode Whitney Mann-U Test. Tahap ketiga penelitian yakni validation and analysis terhadap hasil metode AHP. IPSB dihitung menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW). Implementasi indeks digunakan untuk melakukan pemeringkatan dan evaluasi dengan data dari laporan keuangan, laporan keberlanjutan, dan laporan tata kelola 12 Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia periode data tahun 2020 – 2023. Hasil penelitian terdapat 4 dimensi yang disebut Maqashid Syariah Quadruple Bottom Line (MSQBL) yakni Business Sharing (23,13%), Social Religious (18,97%), Responsible Enviroment (24,84%), dan Ethics & Sharia Principle (33,07%) dan terdapat 30 indikator yang membentuk Indeks Perbankan Syariah Berkelanjutan (IPSB) di Indonesia. Kasifikasi IPSB terbentuk menjadi 5 peringkat yakni Sangat Baik (87,50 s.d 100,00), Baik (75,00 s.d < 87,50), Cukup Baik (62,50 s.d < 75,00), Kurang Baik (50,00 s.d < 62,50), dan Tidak Baik (0 s.d <50,00). Implementasi IPSB menunjukkan Bank Syariah Indonesia mencatatkan predikat Baik dengan skor 85,74 pada tahun 2023. Model bisnis perbankan syariah berkelanjutan di Indonesia yakni MSQBL telah berjalan dengan seimbang (mizan).

---

In practice, banking behavior no longer solely focuses on maximizing shareholder profits. Banking stakeholders view sustainable banking operational and business activities as important. Financial institutions, including Islamic banking, are required by POJK 51/POJK.03/2017 to implement sustainable financial practices. However, there is currently no measurement of Islamic banking sustainability performance. This study aims to build an Islamic Banking Sustainability Index (IPSB) and implement it in Islamic banking in Indonesia. The approach used qualitative and quantitative methods. The first stage of the study involved generating ideas to identify the dimensions and indicators of Islamic banking sustainability through literature reviews and the Delphi method with 10 experts. The results of the dimensions and indicators were compiled by using the Sekaran Concept Operationalization method. The second stage of the study involved a quantitative assessment, which involved testing the dimensions and indicators of the discussion results through structured questionnaires for 10 experts and 10 practitioners. This process was conducted using the Delphi-Analytic Hierarchy Process (AHP) method and the Whitney Mann-U Test method. The third stage of the study was validation and analysis of the results of the AHP method. The IPSB was calculated by using the Simple Additive Weighting (SAW) method. The data from financial reports, sustainability reports, and governance reports of 12 Islamic commercial banks (BUS) in Indonesia for the data period 2020-2023 are used to implement the index and conduct ranking and evaluation. The study's findings encompass four dimensions, known as the Maqashid Syariah Quadruple Bottom Line (MSQBL), which include Business Sharing (23.13%), Social Religious (18.97%), Responsible Environment (24.84%), and Ethics & Sharia Principle (33.07%). Additionally, 30 indicators comprise the Islamic Banking Sustainability Index (IPSB) in Indonesia. The IPSB classification is divided into 5 ranks: Very Good (87.50 to 100.00), Good (75.00 to <87.50), Fairly Good (62.50 to <75.00), Less Good (50.00 to <62.50), and Not Good (0 to <50.00). The implementation of IPSB shows that Bank Syariah Indonesia recorded a good predicate with a score of 85.74 in 2023. The Islamic banking sustainability business model in Indonesia, known as MSQBL, has been implementing in a balanced manner (mizan)."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika Pemilu pasca-Orde Baru yang memicu munculnya politik identitas, menganalisis respons negara terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh politik identitas, serta memahami peran Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Baintelkam Polri) dalam konteks tersebut. Pemilu 2014 dan 2019 dipilih karena pada kedua pemilu tersebut penggunaan politik indentitas terbilang sangat masif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi ilmu sosial untuk menggali fenomena sosial dan politik yang kompleks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas menjadi permasalahan utama dalam Pemilu 2014 dan 2019, dipicu oleh rendahnya literasi masyarakat, tren politik identitas global, dan krisis kesadaran politik-kebangsaan di kalangan elite politik. Elemen agama dan etnis menjadi isu sentral yang diwacanakan dan dikonflikkan dalam ruang publik menjelang, saat, dan pasca-Pemilu. Penelitian ini menyimpulkan perlunya model inteligence-led policing yang efektif dalam menangani masalah politik identitas guna mendukung konsolidasi demokrasi di Indonesia.

---

This study aims to examine the dynamics of the post-New Order elections that triggered the emergence of identity politics, analyze the state's response to the threats posed by identity politics, and understand the role of the Indonesian National Police Security Intelligence Agency (Baintelkam Polri) in this context. The 2014 and 2019 elections were chosen because in both elections the use of identity politics was massive. This study uses a qualitative method with a social science phenomenology approach to explore complex social and political phenomena. The results of the study show that identity politics became the main problem in the 2014 and 2019 elections, triggered by low public literacy, global identity politics trends, and a crisis of political-national awareness among political elites. Religious and ethnic elements became central issues that were discussed and conflicted in the public space before, during, and after the elections. This study concludes the need for an effective intelligence-led policing model in dealing with identity politics issues to support the consolidation of democracy in Indonesia."