Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang proses migrasi Yahudi Ethiopia ke Israel yang dilakukan melalui tiga operasi inteljen Israel berupa Operation Moses (1984), Operation Joshua (1985), dan Operation Solomon (1991). Komunitas Yahudi Ethiopia adalah kelompok Yahudi kuno yang telah mendiami Ethiopia selama ribuan tahun. Mereka disebut juga dengan kelompok Beita Israel (Rumah Israel) atau Falasha (orang asing). Perang sipil, kekeringan dan diskriminasi yang dialami oleh kaum Yahudi Ethiopia pada tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an telah memaksa sebagian dari mereka untuk mengungsi dan mencari cara agar sampai ke Israel. Penelitian ini berfokus untuk menjawab pertanyaan tentang Mengapa pemerintah  Israel mau menerima keberadaan kaum Yahudi Ethiopia dan bagaimana cara Israel melakukan operasi inteljennya di tengah lingkungan yang tidak bersahabat dari negara-negara Afrika Timur. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang berfokus pada analisa sumber primer dan sumber sekunder melalui empat tahapan yaitu Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi. Israel bersedia menerima para imigran Yahudi dari Ethiopia karena memiliki kesamaan identitas sebagai orang Yahudi. Israel melakukan operasi intelejennya dengan bantuan Amerika Serikat melalui negosiasi rahasia dengan pemerintah Ethiopia dan Sudan sebagai negara penampung pengungsi Yahudi Ethiopia. Bantuan ekonomi dan militer diberikan Israel kepada negara-negara tersebut agar bersedia untuk mengizinkan Israel membawa Yahudi Ethiopia dari negara mereka. Proses evakuasi dijalankan secara rahasia melalui jalur udara.

---

ABSTRACT

 

 

---

This study examines the migration process of Ethiopian Jews to Israel which was carried out by three Israeli intelligence operations in the form of Operation Moses (1984), Operation Joshua (1985), and Operation Solomon (1991). The Ethiopian Jewish community is an ancient Jewish group that had inhabited Ethiopia for thousands of years. They are also called Beita Israel (House of Israel) or Falasha (foreigners). The civil war, drought and discrimination experienced by Ethiopian Jews in 1980s and early 1990s forced some of them to flee and find ways to get to Israel. This research focuses on answering questions about why Israeli government was willing to save the Ethiopian Jews and how Israel carried out its intelligence operations in a hostile environment of East African countries. This research also uses a historical method that focuses on the analysis of both primary and secondary sources through four stages, namely Heuristics, Verification, Interpretation and Historiography. Israel was willing to accept Jewish immigrants from Ethiopia because of the identity they have in common. Israel carried out its intelligence operations with the help of the United States through secret negotiations with the government of Ethiopia and Sudan which acted as the host countries for Ethiopian Jewish refugees. Israel's economic and military assistance was given to these countries so they would be willing to allow the Israeli government to bring Ethiopian Jews from their country. The evacuation process was carried out in secret airlifts.

 

 

"

"Embargo Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir terhadap Qatar pada 5 Juni 2017 telah merugikan pihak Qatar dan memecah stabilitas GCC'. 'Terlibatnya Iran dan Turki di sisi Qatar membuat perpecahan GCC tidak dapat dihindari. Krisis ini sejatinya dipicu oleh anggapan Arab Saudi bahwa Qatar telah mendukung gerakan teroris yang membuat Arab Saudi mengundang seluruh negara GCC untuk memblokade Qatar, namun diantara negara-negara Teluk, Kuwait adalah satu-satunya negara yang menolak embargo tersebut dan memilih netral, bahkan memediasi krisis. Alasan penolakan Kuwait atas embargo Arab Saudi dan kepentingan Kuwait atas krisis akan dianalisis menggunakan teori neorealisme dan konsep hedging. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis. Menurut neorealist, netralitas dan mediasi Kuwait dalam krisis Teluk 2017 karena Kuwait ingin “survive” di GCC dan kawasan, mengingat ketrelibatkan Iran di sisi Qatar sedangkan Kuwait tidak ingin berkonflik dengan Iran. Berdasarkan strategi 'hedging', Kuwait melakukan 'indirect balancing' terhadap Arab Saudi seperti menolak pakta keamanan GCC 1981, menolak mengirim pasukan ke Bahrain 2011, dan menantang Saudi mengembangkan zona ekonomi di lima pulau yang melibatkan kehadiran Iran. Kuwait juga melakukan 'engagement' terhadap Qatar dengan memediasi krisis di Qatar pada 2014 dan 2017.

---

The Saudi Arabia, United Arab Emirates, Bahrain and Egypt embargoes against Qatar on June 5, 2017 have harmed the Qatari side and have broken the stability of the GCC. The involvement of Iran and Turkey on the Qatari side has made GCC fragments unavoidable. This crisis was actually triggered by Saudi Arabia's perception that Qatar had supported a terrorist movement that made Saudi Arabia invite all GCC countries to blockade Qatar, but among the Gulf countries, Kuwait is the only country that rejects the embargo and chooses neutral, even mediating the crisis.The reasons for Kuwait's rejection of the Saudi Arabian embargo and Kuwait's interest in the crisis will be analyzed using the theory of neorealism and hedging concepts.

This writing uses a qualitative approach with descriptive-analytical analysis. The neorealist, neutrality and mediation of Kuwait in the 2017 Gulf crisis because Kuwait wants to "survive" in the GCC and the region, given Iran's involvement on the Qatar side while Kuwait does not want to conflict with Iran. Based on the hedging strategy, Kuwait undertakes indirect balancing of Saudi Arabia such as rejecting a security pact GCC 1981, refused send troops to Bahrain 2011, and challenge the Saudis to develop economic zones on five islands involving Iran's presence. Kuwait also engaged Qatar with mediating the crisis in Qatar in 2014 and 2017."

"Tingkat residivisme teroris di Indonesia yang mencapai 3.9% menunjukkan masih terdapat permasalahan dalam pengawasan dan pembinaan eks Napiter. Sekalipunpersentase kasus residivis teroris menunjukkan angka yang rendah, namun ancaman yang ditimbulkan jauh lebih berbahaya. Hingga saat ini Indonesia belum memilikilembaga khusus yang bertanggungjawab terhadap pengawasan dan pembinaan terhadap eks Napiter untuk mencegah terjadinya residivisme. Oleh karena itu, intelijen dapat mengisi kekosongan tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi intelijen untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori intelijen dan teori pencegahan kejahatan untuk menganalisis strategi intelijen yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) dalam melakukan pencegahan terhadap residivisme teroris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BIN menggunakan strategi cut out dengan model yang berbeda-beda dan disesuaikan dengan dinamika di lapangan. Strategi ini memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri yang menjadikan upaya pencegahan BIN lebih efektif.

---

The level of terrorist recidivism in Indonesia, which reaches 3.9%, shows that the monitoring and fostering efforts towards former terrorist convicts are still problematic. Although the percentage of terrorist recidivist cases shows a relatively low number, the threat posed is far more dangerous. Thus far, Indonesia does not yet have a particular institution that is responsible for monitoring and fostering former terrorist convicts to prevent recidivism. Therefore, intelligence agency can fill this gap in accordance with its functions to conduct early detection and early warning system. This thesis is a descriptive-analysis research with qualitative approach. Using intelligence theory and crime prevention theory the author analyses intelligence strategy conducted by the State Intelligence Agency (BIN) in preventing terrorist recidivism. The results showed that BIN used cut out strategy with different models which adjusted to the dynamics situation in the field. This strategy has its own advantages which makes BIN prevention efforts more effective"

"ABSTRAK

Konflik di Yaman yang pada dasarnya merupakan persaingan antara kelompok-kelompok lokal dan pemerintah untuk mendapatkan kendali atas negara telah bertransformasi menjadi isu internasional dengan terlibatnya pihak-pihak eksternal. Hal itu diawali dengan terlibatnya Arab Saudi dan koalisinya pada tahun 2015 yang bertujuan untuk menghilangkan pengaruh Houthi. Di samping itu, konflik di Yaman juga telah menjadi medan proxy antara Saudi dan Iran. Fenomena keterlibatan Iran di Yaman akan dianalisis menggunakan konsep identitas dan kepentingan dari teori konstruktivisme yang dikemukakan oleh Alexander Wendt, dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi ketertarikan Iran untuk mendukung Houthi dengan memberikan bantuan berupa senjata dan bantuan militer lainnya. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelian ini menyimpulkan bahwa Syiahisme, anti imperialisme, baik terhadap AS maupun Israel, serta anti-Wahabisme merupakan faktor-faktor yang menarik Iran untuk mendukung Houthi. Di samping itu, keterlibatan Iran di Yaman juga dalam rangka mencapai kepentingan nasional berupa kepentingan politik dan ideologi.

Kata kunci : Houthi, Iran, Kepentingan, Konflik, Yaman

---

---

ABSTRACTThe conflict in Yemen which is a power competition between local tribes and government to gain control over the country has been internationalized by the involvement of external powers. Saudi Arabia`s led coalition intervention in early 2015 which aimed to diminish the Houthi rebels has worsened the conflict. Furthermore, the conflict has become the field of proxy between Saudi and Iran. Using constructivism theory of Alexander Wendt, with the concept of identity and interest, this paper aims to analyze the factors that attract Iran to get involved in Yemen conflict by supporting the Houthi by providing them with weapons and significant military assistance as Iran`s preference in Yemen is marginal and not significant than that of Saudi. The type of the research is analytical descriptive using a qualitative approach. The study concludes that Shiism, anti-imperialism, both against the US and Israel, and anti-Wahhabism are factors that attract Iran to support the Houthi. In addition, Iran`s involvement in Yemen is also in the context of achieving its national interests in the form of political and ideological interests.

 

Keywords : Conflict, Houthi, Interest, Iran, Yemen

"

"Beberapa aksi teror di Indonesia dilakukan oleh mantan Napiter yang sebelumnya sudah pernah mengikuti program deradikalisasi. Hal ini menunjukan bahwa setelah keluar dari Lapas para mantan Napiter terpengaruh untuk kembali ke dalam kelompoknya. Guna mencegah hal tersebut maka diperlukan keterlibatan instansi lain dalam program deradikalisasi mantan Napiter di masyarakat. Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) merupakan salah satu intitusi di wilayah yang memiliki potensi untuk terlibat dalam program deradikalisasi di masyarakat. Untuk menjawab peran keterlibatan Satkowil tersebut maka dilaksanakan studi kasus di Kodim 0103/Aut yang telah melaksanakan deradikalisasi terhadap mantan Napiter melalui pemberdayaan masyarakat. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan oleh Kodim 0103/Aut. Hasil penelitian didapatkan pernyataan dari para mantan Napiter bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kodim 0103/Aut sangat membantu program deradikalisasi. Dengan berdasarkan penelitian studi kasus tersebut maka dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan masyarakat terhadap mantan Napiter dapat dikembangkan oleh Satkowil guna mendukung efektifitas program deradikalisasi.

---

Several acts of terror in Indonesia were carried out by ex-terrorism convicts who had previously participated in the deradicalization program. It shows that after being released from the prisoners, ex-terrorism convicts are influenced to return to their group. In order to prevent this, it is necessary to involve other agencies in the deradicalization of ex-terrorism convicts in the community. The Regional Command Unit is one of the institutions in the region that potentially to be involved in deradicalization programs in the community. To answer the role of the Regional Command Unit involvement, a case study was carried out on Military District Command 0103/North Aceh which had carried out deradicalization of ex- terrorism convicts through community empowerment. The study was conducted using descriptive qualitative methods to describe community empowerment activities that have been carried out by Military District Command 0103/North Aceh. The results, there was statements from ex-terrorism convicts that community empowerment carried out by Military District Command 0103/North Aceh was very helpful for the deradicalization program. Based on that case study research, it can be said that a community empowerment program for ex-terrorism convicts can be developed by the Regional Command Unit to support the effectiveness of the deradicalization program."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persaingan kelompok milisi dalam penguasaan sumber daya ekonomi dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Libya. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Teori konflik, teori greed dan grievance, serta teori pertumbuhan ekonomi dipakai untuk menganalisis ekonomi politik Libya pasca revolusi. Penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan antar kelompok milisi atas sumber daya ekonomi telah terjadi sejak masa transisi pemerintahan Libya pada 2011 dan berlanjut sampai tulisan ini dibuat. Sumber daya ekonomi yang diperebutkan antara lain adalah minyak, pusat-pusat perdagangan, bank, jalur-jalur perdagangan di daerah perbatasan, bandara, serta posisi-posisi penting di pemerintahan. Kelompok milisi yang berkonflik seringkali menggunakan kekerasan demi memperoleh keuntungan ekonomi dan politik. Hal inilah yang menciptakan kompleksitas konflik politik Libya. Penelitian ini berkesimpulan bahwa konflik politik yang disibukkan dengan persaingan berbagai aktor internal dan eksternal untuk memperebutkan sumber daya ekonomi dan kekuasaan, memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat Libya.

---

This study aims to analyze the competition of militia groups in the control of economic resources and it influences on Libyas economic growth. The approach used is a qualitative approach. Conflict theory, greed and grievance theory, and economic growth theories are used to analyze Libyas post-revolution political economy. This research shows that the competition between militia groups over economic resources has occurred since the transition period of the Libyan government in 2011 and continues until this writing. Economic resources contested include oil, trade centers, banks, trade routes in country borders, airports, and important positions in government. Conflicting militia groups often use violence to obtain economic and political benefits. This is what creates the complexity of the Libyan political conflict. This research concludes that  the political conflicts that are preoccupied with the competition of various internal and external actors to fight over economic resources and power, have a negative influence on economic growth and social life of the Libyan people."

"Tesis ini membahas tentang pengembangan standar pembinaan narapidana teroris juga perlu dilakukan untuk ditujukan kepada semua narapidana teroris, khususnya yang berada di Rutan Khusus Terorisme, karena hal tersebut sangat penting dan dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena upaya derakalisasi masih belum membuahkan hasil yang maksimal hingga saat ini, yang mana hal ini terbukti dari temuan banyak residivis yang mengulangi perbuatannya menunjukkan tidak efektifnya pembinaan narapidana teroris, sehingga meskipun telah mendapat pelatihan di Lapas, pemahaman dan ideologi radikal yang dimiliki oleh narapidana terorisme sulit dihilangkan. Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk membahas mengenai deradikalisasi yang di laksanakan di Rutan khusus teroris di Cikeas. Akibatnya, sangat penting bahwa penjara teroris khusus dibangun untuk memberikan pelatihan unik bagi tahanan teroris, terutama dalam inisiatif deradikalisasi. Teori dan konsep yang digunakan adalah teori evaluasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diawali dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis persoalan yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan tipe penelitian deskripstif eksploratif. Hasil penelitian ini menunjukkan proses deradikalisasi di Rutan khusus teroris Cikeas, dilakukan dengan 4 (empat) tahapan, yaitu identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial, yang mana pada tahapan rehabilitasi ini ditemukan permasalah terkait belum optimalnya pendampingan yang dilaksanakan kepada para tahanan teroris yang ada di Rutan khusus teroris Cikeas, dan ketiadaan standar pengukuran keberhasilan pelaksanaan program deradikalisasi yang diterapkan di Rutan khusus teroris Cikeas.

---

This thesis discusses the development of training standards for terrorist convicts which also need to be addressed to all terrorist convicts, especially those in the Special Terrorism Prison, because this is very important and needed. This is because the efforts to deracize have not yielded maximum results to date, which is evident from the findings of many recidivists who repeat their actions showing the ineffectiveness of coaching terrorist convicts, so that even though they have received training in prisons, the understanding and radical ideology possessed by them Terrorism convicts are hard to get rid of. Therefore researchers are very interested in discussing deradicalization carried out in the special terrorist detention center in Cikeas. As a result, it is imperative that special terrorist prisons are built to provide terrorist prisoners with unique training, especially in deradicalization initiatives. The theory and concept used is the theory of policy evaluation. This study uses a qualitative method that begins with a descriptive approach to analyze the existing problems. The method used in this study is a field research method with exploratory descriptive research type. The results of this study indicate that the deradicalization process at the Cikeas Special Terror Detention Center was carried out in 4 (four) stages, namely identification and assessment, rehabilitation, re-education, and social reintegration, in which at this rehabilitation stage problems were found related to the not optimal assistance provided to detainees. terrorists in the Cikeas Special Terror Detention Center, and the absence of a standard for measuring the success of the implementation of the deradicalization program implemented in the Cikeas Special Terror Detention Center."

"Paham radikal terbukti dapat mengubah seseorang menjadi kontra dengan ideologi yang dianut sebuah bangsa, sedangkan paham terorisme dapat mengubah sisi kemanusiaan seseorang, tidak terkecuali mantan narapidana terorisme. Salah satu faktor yang dapat memengaruhi kembalinya mantan narapidana terorisme ke dalam kelompok teror adalah ekonomi. Namun dengan adanya komunitas baru yang lebih konstruktif, inklusif dan mandiri secara ekonomi dapat menjadi wadah yang penting dalam mengembangkan pemikiran yang lebih moderat. Penelitian ini menggunakan teori Pemberdayaan Ekonomi dan Community Based Prevention (CBP) serta berbagai konsep seperti Deradikalisasi, dan Pentahelix. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan optimalisasi program deradiklaisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi literatur dan dokumen, dan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BNPT menerapkan strategi terpadu dan holistik melalui program Kawasan Terpadu Nusantara  di Turen-Jawa Timur sesuai dengan konsep Pentahelix, pemberdayaan ekonomi menjadi fokus utama karena terdapat pelatihan, bantuan finansial dan pemasaran produk, dan upaya deradikalisasi melalui pemberdayaan ekonomi yang berbasis komunitas mampu meningkatkan interaksi dan menguatkan hubungan dengan masyarakat sekitar sehingga mantan narapidana terorisme dapat memiliki wadah yang baru dan meninggalkan kelompok terorisme. 

---

Radicalism ideology contributes to shifting someone's ideology against national shared values. On the other hand, terrorism can deteriorate one's sense of humanity, including former terrorism convicts. One of the factors that can influence the return of former terrorism convicts to terror groups is the economy. However, the existence of a new community that is more constructive, inclusive, and economically independent could be the strategy for developing more moderate thoughts. This study uses the Economic Empowerment and Community Based Prevention (CBP) theory and various concepts such as Deradicalization and Pentahelix. The purpose of this study is to find out the efforts made by the government in increasing the optimization of the deradicalization program. This study uses a qualitative method with a case study approach. Observation, interviews, literature, documents, and reports were used for data collection. The results showed that the National Counter Terrorism Agency of Indonesia (BNPT) implemented an integrated and holistic strategy through the integrated region program in Turen - East Java by the Pentahelix concept, the economic empowerment program is the main focus because there are training, financial assistance and product marketing, and deradicalization efforts through community-based economic empowerment can increase interaction and strengthen relations with the surrounding community so that former terrorism convicts can have a new place and leave terrorist groups."

"Kelompok teroris menggunakan berbagai cara untuk melakukan mendukung pendanaan kelompoknya, salah satunya dengan membuat sebuah organisasi non profit yang menerima donasi dari masyarakat. Salah satunya Syam Organizer yang dibentuk Jamaah Islamiyah (JI) secara tertutu dan menerapkan sistem terputus untuk mengumpulkan donasi dari masyarakat dan menggunakan sebagian dari donasi tersebut untuk memberangkatkan anggotan JI ke negara konlfik seperti Suriah. Organisasi tersebut dikendalikan oleh seorang Direktur Utama salah satunya Wahyu Hidayat yang memiliki tugas signifikan untuk mengendalikan organisasi. Sistem tertutup yang dibangun kemudian dapat dipecahkan oleh aparat intelijen dan penegak hukum. Pendekatan Routine Activity Theory (RAT) digunakan untuk mengalisa kejahatan Wahyu Hidayat dan teori intelijen dasar untuk menganalisa strategi intelijen dalan pengungkapan pendanaan teror. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara kepada 6 (enam) narasumber yaitu Wahyu Hidayat (narapidana terorisme), Densus 88 Anti Teror Polri, Badana Intelijen Negera (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAKT) dan Kementerian Agama RI (Kemenag RI). Data sekunder diperoleh dari studi literatur dan publikasi dari lembaga pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian ini menunjukkan Wahyu Hidayat memiliki motivasi yang tinggi yang juga dipengaruhi oleh kajian rutin dari JI sehingga bersedia memanipulasi donasi dari masyarakat, memanfaatkan potensi pengumpulan uang dan barang yang besar dari masyarkat dan memanfaatkan celah regulasi di Indonesia terkait pengumpulan barang dan uang. Sementara intelijen, menerapkan strategi dengan baik untuk dapat mengungkap pendanaan teror yang dilakukan Wahyu Hidayat untuk Syam Organizer.

---

Terrorist groups use various ways to support the funding of their groups, one of which is by creating a non-profit organisation that receives donations from the public. One of them is Syam Organizer, which was formed by Jamaah Islamiyah (JI) in covered measures and implemented a cut off system to collect donations from the public and use part of the donation to send JI members to conflict countries such as Syria. The organisation is controlled by a Director, Wahyu Hidayat, who has significant duties to control the organisation. The closed system built can then be broken by intelligence and law enforcement officials. Routine Activity Theory (RAT) approach is used to analyse Wahyu Hidayat's crime and basic intelligence theory to analyse intelligence strategy in disclosing terror funding. This research is qualitative research with primary data collection through interviews with 6 (six) resource persons, namely Wahyu Hidayat (terrorism convict), Densus 88 Anti Terror Police, National Intelligence Agency (BIN), National Counterterrorism Agency (BNPT), Financial Transaction Reporting and Analysis Centre (PPATK) and Ministry of Religious Affairs (Kemenag RI). Secondary data was obtained from literature studies and publications from government agencies related to the research topic. This research shows Wahyu Hidayat has high motivation which is also influenced by regular studies from JI so that he is willing to manipulate donations from the public, take advantage of the large potential for collecting money and goods from the public and take advantage of regulatory loopholes in Indonesia related to the collection of goods and money. Intelligence, meanwhile, implemented a good strategy to uncover Wahyu Hidayat's terror funding for Syam Organiser."

"Aksi yang mengarah pada ekstremisme dan teror yang melibatkan Aparatur Negara adalah bagian dari fenomena puncak akibat dari paparan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Beberapa Anggota TNI, Polri, PNS/ASN terbukti terlibat tindak pidana terorisme dan telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan serta menjalani hukuman. Maraknya kasus radikalisme Aparatur Negara ini memberi peringatan akan bahaya radikalisme sehingga perlu dilakukan analisis mendalam serta evaluasi terhadap upaya pencegahan radikalisme yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Penelitian ini melakukan analisis terhadap praktik radikalisme Aparatur Negara, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan hasil analisis atas relevansi teori terhadap strategi pencegahan radikalisme ASN di Indonesia. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Identitas Sosial (Social Identity Theory), Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory), Teori Pencegahan Kejahatan Sosial (Social Crime Prevention Theory) dan Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa praktik radikalisme pada Aparatur Negara masih terjadi walaupun sudah diterbitkan Surat Keputusan Bersama 11 Kementerian. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia dituntut melaksanakan strategi pencegahan yang komprehensif, diantaranya melalui penegakan hukum, pelibatan tokoh agama, kontra terorisme, kolaborasi antar instansi dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, memperkuat demokrasi dan counter-messaging (kontra narasi)

---

Actions that lead to extremism and terror involving State Apparatus are part of the peak phenomenon due to exposure to radicalism and terrorism in Indonesia. Several members of the TNI, Polri, and PNS/ASN have been proven to be involved in criminal acts of terrorism and have been found guilty by the Court and are serving their sentences. The rise of cases of radicalism by the State Apparatus warns of the dangers of radicalism, so it is necessary to carry out an in-depth analysis and evaluation of the efforts to prevent radicalism by the Government of Indonesia. This study analyzes the practice of State Apparatus radicalism, especially the State Civil Apparatus (ASN). It provides analysis results on the relevance of theory to the strategy of preventing ASN radicalism in Indonesia. The main theories used in this research are Social Identity Theory, Social Learning Theory, Social Crime Prevention Theory, and Human Resource Management Theory. The method used in this study uses a qualitative approach. The results of this study show that the practice of radicalism in the State Civil Apparatus still occurs even though the Joint Decrees of 11 Ministries have been issued. To resolve the issue, the Government of Indonesia is required to implement a comprehensive prevention strategy, including law enforcement, involvement of religious leaders, counter-terrorism, a collaboration between agencies and the intelligence community as well as the active participation of all components of society, strengthening democracy and counter-messaging (counter-narrative)."