Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di tengah pemberlakuan kebijakan new normal, risiko para tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19 masih tinggi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan arahan terhadap rumah sakit untuk melaksanakan langkah preventif, kuratif dan promotif dalam penanganan COVID-19. Brebes merupakan kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi kedua di Jawa Tengah yaitu sebanyak 1.925.365 jiwa dengan luas wilayah Kabupaten Brebes mencapai 1.769,62 km2. Dengan tingkat kepadatan penduduk serta luas wilayah yang tinggi, rumah sakit di Kabupaten Brebes tentunya dituntut untuk dapat memberikan pelayanan maksimal dengan pemenuhan standar rumah sakit dan tenaga kesehatan. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID19 di rumah sakit merupakan upaya penting dalam melindungi tenaga kesehatan dari risiko infeksi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan manajemen risiko pada tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di RSUD Brebes tahun 2022. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data sekunder yang berasal dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan penerapan manajemen risiko COVID-19 pada tenaga kesehatan di RSUD Brebes belum berjalan secara maksimal. Hal utama yang menyebabkan belum dilaksanakannya manajemen risiko secara maksimal ini adalah belum adanya komitmen dari seluruh staf terutama pimpinan dalam mengupayakan dan mendukung terlaksananya program manajemen risiko. Kondisi ini juga didukung dengan masih minimnya jumlah personil tenaga kesehatan sehingga menjadi pemicu kendala dalam penerapan manajemen risiko COVID-19.Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk memasukkan manajemen risiko sebagai salah satu kebijakan strategis rumah sakit dalam upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk tenaga kesehatan, disarankan untuk lebih berpartisipasi aktif dalam penerapan dan pengembangan manajemen risiko.

---

In the midst of the implementation of the new normal policy, the risk of health workers being infected with COVID-19 is still high. The Central Java Provincial Government provides directions for hospitals to carry out preventive, curative and promotive steps in handling COVID-19. Brebes is the district with the second highest population density in Central Java, which is 1,925,365 people with the area of ​​Brebes Regency reaching 1,769.62 km2. With a high level of population density and area, hospitals in Brebes Regency are certainly required to be able to provide maximum service by meeting hospital standards and health workers. The implementation of the prevention and control of COVID-19 in hospitals is an important effort to protect health workers from the risk of COVID-19 infection. This study aims to analyze the application of risk management to health workers who handle COVID-19 at the Brebes Hospital in 2022. This qualitative research with a descriptive case study design uses primary data from in-depth interviews and secondary data from document review. The results showed that the application of COVID-19 risk management to health workers at the Brebes Hospital had not run optimally. The main reason why risk management has not been implemented to its full potential is the lack of commitment from all staff, especially the leadership, in seeking and supporting the implementation of risk management programs. This condition is also supported by the still minimal number of health personnel so that it triggers obstacles in the implementation of COVID-19 risk management. Therefore, the researchers suggest including risk management as one of the hospital's strategic policies in an effort to improve occupational safety and health. For health workers, it is recommended to actively participate in the implementation and development of risk management."

"Akreditasi Puskesmas merupakan upaya peningkatan mutu dan kinerja pelayanan Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Permenkes Nomor 46 Tahun 2015. Dari 38 puskesmas di Kabupaten Brebes baru 10 puskesmas yang terakreditasi. Dasar pengajuan roadmap akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes hanya berdasarkan penunjukkan langsung, tanpa mengukur kesiapan puskesmas baik dari segi kelengkapan dokumen, penilaian assessment, serta ketersediaan sumber daya meliputi SDM, dana dan fasilitas sarana prasarana sesuai standar instrumen akreditasi puskesmas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kesiapan akreditasi puskesmas di Kabupaten Brebes ditinjau dari sisi input, proses dan output berdasarkan variabel sumber daya dan tahapan kesiapan prasurvei akreditasi. Penelitian kualitatif ini proses pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dana, sarana dan prasarana dinilai cukup siap untuk mendukung penilaian akreditasi puskesmas, namun hasil skoring assessment pada keterpemenuhan kompetensi SDM dan kelengkapan dokumen masih rendah. Rekomendasi yang diajukan adalah memenuhi syarat pengembangan kompetensi SDM, dan melengkapi dokumen serta melakukan self assessment secara rutin dan terjadwal.

---

Accreditation of public health centers is an effort and performance enhancement public health centers services as listed in the Permenkes 46/2015. From 38 public health centers in Brebes District, just 10 public health centers are accredited. The basis of the filing of a roadmap of accreditation of public health centers in Brebes District only upon appointment directly, without measuring the readiness of public health centers both in terms of completeness, valuation assessment documents, as well as the availability of resources includes human resources, funds and facilities infrastructure standard instrument of accreditation of public health centers.

The purpose of this research is to know accreditation readiness of public health centers in Brebes District reviewed the input, process and output based on variable phase and readiness resources preaccreditation survey. Qualitative research is the process of collecting data using in-depth interviews conducted with the review document.

The results showed that the availability of funds and infrastructure are rated quite ready to support, but the public health centers accreditation assessment skoring assessment results on the fulfillment of human resource competency and the completeness of the documents is still low. A proposed recommendation is a qualified human resource competencies, and complete paperwork and do a self assessment regularly and scheduled."

"ABSTRAKNama : Nur AstrianaProgram Studi : Ilmu Kesehatan MasyarakatJudul : IMPLEMENTASI POLA KEUANGAN BADAN LAYANANUMUM DAERAH DENGAN SISTEM HOLDING DI UNITPELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS BANJARHARJOKABUPATEN BREBES TAHUN 2018 Pembimbing : dr. Mieke Savitri, M.KesPuskesmas merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikanpelayanan yang bermutu sesuai dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut sejak Januari 2015 di Kabupaen Brebesdiberlakukan pola keuangan BLUD dengan sistem holding salah satunya di UPTDPuskesmas Banjarharjo melalui Peraturan Bupati No.91 Tahun 2014 tentang Pola TataKelola BLUD UPTD Puskesmas Banjarhajo. Silpa dari tahun ke tahun di UPTDPuskesmas Banjarharjo semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui dan menggali lebih dalam hambatan dan kendala mengenaiImplementasi Pola Keuangan dengan sistem holding di UPTD Puskesmas Banjarharjotahun 2018. Penelitian ini dilakukan di UPTD Puskesmas Banjarharjo dan 9 puskesmasdi bawahnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan datadilaksanakan dengan cara wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan terdiridari 11 orang pejabat keuangan BLUD yang terdiri dari 1 orang KPA, 1 orang PPK dan9 orang PPTK. Penelitian ini menunjukan hambatan dan kendala implementasi polakeuangan BLUD dengan sistem holding dikarenakan belum konsistennya informasiyang diberikan, SDM yang belum kompeten dan masih kurangnya tenaga akuntansiserta sikap para pelaksana yang tidak mendukung kebijakan tersebut. Dinas KesehatanKabupaten Brebes diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, pengawasan danevaluasi dengan pihak BLUD dan membentuk tim khusus guna menanganipermasalahan di BLUD UPTD Puskesmas, melakukan diklat keuangan bagi bendaharaBLUD dan Puskesmas. Sedangkan UPTD Puskesmas Banjarharjo diharapkanmeningkatan monitoring baik ke puskesmas maupun terhadap staf dalam pelaksanaanpola keuangan BLUD, Memberikan pengarahan pada staf, Pengadaan tenaga akuntansidimasing- masing puskesmas.Kata kunci : implementasi, Pola keuangan, BLUD, Holding

---

ABSTRACTName Nur AstrianaStudy Program Public Health SciencesTitle Implementation of Agency rsquo s Financial Pattern General servise areawith holding system in Public Health Centre Banjarharjo 2018 Counselor dr. Mieke Savitri, M.KesPublic Health Centre is the spearhead of the health service are required to provideappropriate quality services and can reach out to all walks of life. In order to meet thesedemands since January 2015 in Brebes Regency put in place the financial system withBLUD pattern holding one of them in Banjarharjo Public Health Centre through RegentRegulation No. 91 Years 2014 about Agency rsquo s Financial Pattern General servise area ofBanjarharjo Public Health Centre. The rest of the budget spending more from year toyear in PHC of Banjarharjo increased from year to year. This study aims to find out andexplore deeper obstacles and obstacles regarding the implementation of Agency rsquo sFinancial Pattern General servise area with holding system in Public Health CentreBanjarharjo 2018. This research was conducted at 1 UPTD Puskesmas and 9 PHCunderneath by using a qualitative approach and data collection was carried out by meansof in depth interviews and review documents. The informants consisted of 11 Financialofficer concist of 1 KPA, 1 PPK and 9 PPTK. This study shows obstacles and obstaclesto implementation because information given his solid performances yet, humanresources competent and still lack of energy accounting as well as the attitude of theexecutors yet who did not support the policy. Brebes City Health Office is expected toincrease coordination, monitoring and evaluation with the PHC and formed a specialteam to handle the problem of Agency rsquo s Financial Pattern General servise area in PublicHealth Centre Banjarharjo, do financial training for Treasurer of PHC. While PHC isexpected to improve monitoring of the health centers as well as staff in theimplementation of Agency rsquo s Financial Pattern General servise area, gave a briefing onthe accounting personnel, procurement staff dimasing of each PHC.Keywords Implementation, Financial Pattern, General servise area agency, holding"