Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai salah satu faktor produksi, keberadaan tenaga kerja sangat penting dalam menentukan besaran output yang dapat di produksi. Walaupun sejalan dengan perkembangan tehnologi yang semakin maju, namun tetap diperlukan adanya tenaga kerja dalam proses produksi untuk menghasilkan beraneka jenis barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Khususnya bila ditinjau secara mikro, komposisi penduduk yang bekerja dalam struktur kependudukan secara umum sangat penting khususnya dalam melihat distribusi output yang tercipta di tingkat nasional. Karena kurang berartilah kiranya apabila output nasional meningkat tetapi di lain pihak juga bertambah banyak jumlah penduduk non produktif yang harus menerima bagian dari total output tersebut. Indonesia termasuk dalam negara yang mempunyai populasi penduduk yang besar. Sejalan dengan hal tersebut, banyak pula penduduk yang terkategori sebagai angkatan kerja. Namur banyak dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan namun tidak terserap dalam lapangan kerja yang tersedia di dalam negeri. Tersedianya kelebihan tenaga kerja ini diantisipasi oleh pemerintah, yang salah satunya adalah dengan mengatur suatu bentuk ekspor jasa tenaga kerja ke luar negeri. Namun tenaga kerja yang lebih banyak berkecimpung dalam program ekspor jasa tenaga kerja ini adalah berasal dari masyarakat dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah. Sehingga pada negara tujuan, mereka lebih banyak mengisi lowongan yang ada pada sektor informal. Yang mana tingkat upah pada sektor tersebut lebih rendah dari yang tersedia pada sektor formal. Padahal peluang kerja baik untuk sektor formal maupun informal keduanya banyak didapati pada pasar kerja internasional. Walaupun demikian upaya penempatan TKI terampil untuk mengisi lapangan kerja formal sesuai dengan pangsa pasar yang ada. Disamping dapat mengatasi masalah ketenagakerjaan yang dihadapi pemerintah di dalam negeri, dengan keberadaan TKI ini juga memberikan masukan devisa yang bermanfaat dalain ketersediaan mata uang asing di dalam negeri yang akan digunakan sebagai alat transaksi dalam interaksi di tingkat internasional. Penerimaan devisa negara melalui TKI ini tentunya tidak terlepas dari berapa besar jumlah TKI yang beroperasi di luar negeri. Sementara baik penerimaan devisa dari TKI maupun jumlah TKI itu sendiri diperkirakan juga dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan motivasi individu untuk ikut serta dalam program ekspor jasa tenaga kerja ini. Hal-hal tersebut diantaranya adalah rasio gaji antara bekerja di dalam negeri dengan menjadi TKl di luar negeri, alokasi anggaran pemerintah terhadap program ini dan besarnya biaya untuk mulai beroperasi sebagai TKI. Dengan melakukan analisis terhadap variabel-variabel tersebut dengan menggunakan metode regresi dalam ilmu statistik, maka dapat di perkirakan bagaimana kepekaan penerimaan devisa dari TKI dan jumlah TKI terhadap perubahan rasio gaji, alokasi anggaran pemerintah dan biaya akses. Disamping itu bila diperhatikan dari sembilan tahun observasi yang dilakukan, maka baik plot data penerimaan devisa dari TKI maupun plot data jumlah TKI akan membentuk suatu pola tertentu yang dapat diwakili oleh suatu persamaan matematis (juga diperoleh dengan metode regresi). Sehingga dapat diduga kemungkinan besarnya penerimaan devisa dari TKI maupun jumlah TKI pada masa yang akan datang (atau pada suatu waktu tertentu). Sehingga bagi pengambil kebijakan akan mempunyai alternatif pertimbangan yang lebih komfrehensif. "

"Dewasa ini masalah persampahan telah sampai pada suatu titik yang tidak lagi dapat dikatakan sederhana dan mudah dalam penyelesaiannya. Timbunan sampah yang meningkat cepat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dari kegiatan yang semakin beraneka-ragam, mulai terasa sulit dalam penanganannya. Hal tersebut lebih tidak seimbang dengan peningkatan kemampuan pemerintah kota/kabupaten, baik dari sisi pendanaannya berupa biaya operasional maupun kebutuhan tanahnya yang semakin sulit didapat serta penanganan pencemaran hasil dari pengolahan sampahnya tersebut.Tulisan ini menyajikan hasil pendapat beberapa ahli yang merupakan kesimpulan dari penilaian terhadap 4 cara pengolahan sampah telah dikenal. Selanjutnya dengan menggunakan metode Analisa Hirarki Proses secara analisa biaya-manfaat dihitung metode mana yang mendapatkan nilai tertinggi. Hasil pcnilaian tertinggi yang didapat ternyata adalah cara pengolahan sampah dengan metode Sanitary Landfill.Selanjutnya diharapkan kesimpulan dan saran dari tulisan ini terbaca oleh pengambil keputusan yang ada di pemerintah kota/kabupaten, sehingga orientasi dalam pengelolaan sampah terutama pada pengolahan akhir selama ini lebih bersungguh-sungguh mengingat diantaranya akibat-akibat yang akan terjadi di masa depan apabila pola pengolahan sampah selama ini yaitu secara open dumping tidak dirubah. Adapun kendala pendanaan sudah harus difikirkan jalan keluarnya yang paling baik bagi lingkungan. Perlu disosialisasikan secara luas bahwa pengolahan sampah yang benar adalah yang membawa manfaat paling besar untuk lingkungan dan masyarakat luas dalam jangka pendek maupun jangka panjang."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkembangan industri telekomunikasi selular yang demikian pesat di Indonesia. Akan tetapi disinyalir kesiapan peraturan yang terkait dengan industri tersebut, belum sepenuhnya mendukung intensitas persaingan yang terjadi, terutama antar operator selular. Karenanya penulis merasa perlu untuk melakukan analisis terhadap industri tersebut, dengan pendekatan organisasi industri.Penelitian ini mengkombinasikan berbagai macam metodologi baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif, Metodologi yang bersifat deskriptif kualitatif terutama dilakukan dalam menganalisis kebijakan, dan metodologi yang bersifat kuantitatif, pada umumnya dilakukan dengan pendekatan ekonometrika.Hasil dari penelitian ini, berupa analisis perihal struktur industri dengan memperhatikan variabel jumlah dan distribusi pembeli,jumlah dan distribusi penjual, product differentiated dan kondisi entry, serta struktur kepemilikan.Dengan demikian diketahui bahwa struktur industri telekomunikasi selular di Indonesia, bersifat oligopoly dengan perusahaan dominan. Di samping itu, juga diidentifikasi perilaku perusahaan yang bersifat legal tactics (kerjasama dengan unit usaha lain dan horizontal integration) serta strategic behaviour (kebijakan produk, kebijakan harga, advertising, research and development serta investasi). Kinerja industri menunjukkan bahwa terdapat profitability beberapa perusahaan dalam industri, progressiveness, dan perkembangan teknologi. Di samping itu, perspektif konsumen juga menjadi indikasi kinerja industri, dan variabel-variabel structure, conduct dan performance, diperoleh hubungan satu sama lain.Hasil dari analisis kebijakan berupa UU No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No.8 Tabun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan PP No.52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, menunjukkan dimasa depan perkembangan industri telekomunikasi selular harus mengacu pada undang-undang tersebut sehingga industri ini bisa memberikan dampak yang besar bagi mayarakat.Akan tetapi perlu ada penjelasan yang komprehensif terhadap hal-hal yang disebutkan dalam UU tersebut, sehingga tidak menimbulkan multiinterpretasi, ambiquitas dan dapat menyebabkan diskriminasi."

"Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terjadi proses akumulasi, alokasi, dan transformasi struktur produksi yang disebabkan antara lain oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat dan perkembangan teknologi. Pada proses transformasi struktur produksi menunjukkan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto. Sedangkan sektor non-pertanian (industri dan jasa) cenderung meningkat. Terkait dengan transformasi struktur produksi juga terjadi transformasi dalam struktur ketenagakerjaan, yaitu penurunan distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan pertanian terhadap total tenaga kerja. Transformasi ketenagakerjaan dari sektor pertanian ke non-pertanian tersebut disinyalir dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin mengidentifikasi faktor-faktor dimaksud.Berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut, maka secara teoritis dan praktis menunjukkan bahwa terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Motif ekonomi merupakan faktor yang dominan seperti tingkat upah atau pendapatan yang lebih baik. Analisis lain untuk menjelaskan fenomena ini dengan pendekatan mobilitas secara geografis, yaitu antara daerah pedesaan yang mewakili sektor pertanian dengan daerah perkotaan yang didominasi kelompok sektor industri dan jasa. Selain itu alasan-alasan berikut yang dapat digunakan untuk menjelaskannya adalah adanya daya dorong sebagai faktor negatif dan daya tarik sebagai faktor positif.Untuk mengupas transformasi ketenagakerjaan dalam kajian ini digunakan metode dengan membandingkan antara pekerja yang melakukan transformasi pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian dengan pekerja yang tidak melakukannya. Lokasi penelitiannya di 2 wilayah perdesaan yaitu kel. / desa Pagentan kec. Singosari dan Kalirejo kec. Lawang Kabupaten Malang - Jawa Timur. Penentuan sampel sebagai responden menggunakan metode stratified random sampling berdasarkan lapangan pekerjaannya, kemudian dipilih secara simple random sampling dengan bantuan tabel angka random. Survai lapangan dilakukan untuk mendapatkan data baik sekunder maupun primer yang diupayakan dengan mewawancarainya secara langsung yang berpedoman pada kuesioner. Data I informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif (statistika dan ekonometrika), serta secara kualitatif (deskriptif).Berdasarkan data sekunder, karakteristik di lokasi penelitian yang dilihat secara geografi, demografi, dan ekonomi pada umumnya tergolong kondusif. Selanjutnya karakteristik sosial ekonomi pekerja yang dilihat dari usia, pendidikan dan pendapatannya secara statistik menunjukkan perbedaan antara pekerja yang melakukan transformasi dengan tidak. Sedangkan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan pekerja antara dua kelompok tersebut tidak terbukti berbeda secara signifikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja untuk melakukan transformasi sesuai hasil estimasi dengan model probabilitas liner, logit, dan probit, yaitu usia, pendapatan dan luas lahan yang dimiliki pekerja. Sedangkan tingkat pendidikan dan lingkungan tempat tinggal pekerja signifikan hanya pada model pertama, serta jumlah keluarga yang ditanggung pekerja tidak signifikan di semua model. Tetapi seluruh faktor-faktor tersebut secara serentak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transformasi pekerjaan. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pekerja yang melakukan transformasi pekerjaan mengalami hambatan dalam proses tersebut. Selain itu terdapat manfaat lain sebagai faktor non-ekonomi yang tidak / sulit diukur (intangible benefit)."

"Tujuan pembangunan ekonomi suatu negara adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Di negara-negara sedang berkembang, kecenderungan terjadi pada saat ini adalah mulai mengalihkan fokus perhatiannya dari sektor pertanian ke sektor industri. Masalah-masalah perekonomian Indonesia antara lain berupa sempitnya lapangan kerja dan upah yang rendah.Untuk mencapai tujuan dan menjawab permasalahan tersebut, maka pada tesis ini dianalisa keadaan ketenagakerjaan di Indonesia dan analisa pergeseran tenaga kerja sektor industri dan tenaga kerja sektor pertanian. Dari hasil analisa tersebut di buat kerangka kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada.Studi ini menggunakan metode analisis deskriptif dan regresi. Pertama analisis deskriptif yang menjelaskan perkembangan angkatan kerja secara keseluruhan, Tingkat upah, Produktifitas, Tingkat Partisipasi angkatan kerja, Angkatan kerja yang bekerja menurut Lapangan kerja Utama, Struktur Pendidikan, Status Pekerjaan Utama serta pengangguran di Indonesia. Sementara untuk menganalisis pergeseran struktur tenaga kerja dengan menggunakan model regresi.Berdasarkan data yang ada didapat bahwa angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian meningkat setelah tahun 1997. Hal ini menggambarkan bahwa sektor ini relatif mampu bertahan terhadap krisis. Angkatan kerja yang bekerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sedangkan angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan relatif rendah mengalami penurunan,Hal ini adalah konsekuensi logis dari peningkatan kesejahteraan. Dilain pihak angkatan kerja yang berpendidikan relatif tinggi cenderung meningkat. Ini menunjukkan setelah terjadi krisis angkatan kerja dengan status sebagai buruh/karyawan berkurang dan memasuki sektor informal."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas kenaikan dan perluasan sumber-sumber retribusi, menghitung besar potensi retribusi terminal, mengidentifikasi faktor-faktor makro ekonomi yang mempengaruhi penerimaan retribusi terminal, memprediksi jumlah variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan retribusi dan akhirnya menentukan strategi yang tepat dalam rangka peningkatan penerimaan retribusi.Pendekatan penelitian ini pada dasarnya adalah pendekatan kuantitatf dengan data-data sekunder sehingga dapat ditentukan model potensi pada masing-masing pos yang termasuk di dalam retribusi dan analisis kinerja. Dari analisis tersebut akhirnya dapat diketahui daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektifitas) retribusi terminal. Selanjutnya pendekatan ekonometrik ditujukan untuk mengidentifikasi varibel-variabel makro ekonomi yang mempengaruhi penerimaan retribusi terminal. Dengan menggunakan model tersebut akan dilakukan peramalan (forecast) terhadap penerimaan retribusi di tahun-tahun mendatang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun penelitian (1995/1996-1999/2000) kontribusi retribusi daerah terhadap PAD rata-rata 28,40%. Angka ini hampir lama dengan kontribusi retribusi terminal terhadap retribusi daerah yaitu sebesar 28,12%. Sehubungan dengan target yang ditetapkan terhadap pungutan retribusi terminal selama tahun tersebut secara keseluruhan terealisasi.Hasil guna (efektifitas) penerimaan retribusi terminal mencapai tingkat optimum pada tahun anggaran 1997/98 yakni sebesar 94,76% sedangkan daya guna (efisiensi) tercapai tingkat paling efisien pada tahun anggaran 1999/00 yakni sebesar 3,02%.Dari penelitian ini ditemukan model bahwa penerimaan retribusi terminal dipengaruhi oleh variabel PDRB dan jumlah kendaraan yang beroperasi serta krisis ekonami sebagai variabel dummy. Setelah terlebih dahulu dilakukan tahapan-tahapan uji statistik dan ekonometrik, model tersebut memenuhi syarat sebagai model linier dan variabel di dalam model berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan retribusi. Dengan model tersebut penelitian ini meramalkan bahwa penerimaan retribusi dan jumlah kendaraan berkecenderungan meningkat, sedangkan jumlah kendaraan diprediksi berkecenderungan menurun sampai tahun 2004."

"Penelitian ini mencoba untuk menganalisis dampak ekonomi pemekaran (pemisahan) wilayah Banten dari Propinsi Jawa Barat pada tahun 2000, yang bertujuan untuk menjawab apakah diperlukan reorientasi perencanaan pembangunan Propinsi Jawa Barat pasca pemekaran. Untuk maksud tersebut penelitian dilakukan dengan menganalisis beberapa. indikator kriteria, seperti analisis deskriptif, keterkaitan antar sektor, perubahan struktur ekonomi, dampak sektoral dari produktivitas tenaga kerja, multiplier sektoral, serta perubahan sisi biaya produksi dari input primer.Informasi utama yang diperlukan adalah Label input-output Jawa Barat tahun 1999 (sebelum pemekaran) dan 2000 (sesudah pemekaran). Metode normalized coefficients dan biproportional projection digunakan sebagai analisis utama untuk melihat ada atau tidaknya perubahan struktur perekonomian pasca pemekaran. Selanjutnya dengan menggunakan metode principal component analysis, beberapa indikator kriteria digunakan sebagai dasar penentuan sektor-sektor unggulan di Jawa Barat.Analisis ini menunjukkan bahwa perubahan struktur perekonomian tidak terjadi pada variabel-variabel yang terkait dengan demand driven dan sebaliknya untuk variabel yang lainnya. Selain itu juga tidak ditemukan perbedaan yang mencolok dari hasil-hasil analisis (terutama untuk 10 sektor kegiatan terbesar) yang didasarkan pada invers matrik Leontif pada perekonomian Jawa Barat sebelum dan pasca pemekaran wilayah Banten.Analisis ini juga membuktikan bahwa sektor-sektor unggulan di Propinsi Jawa Barat pasca pemekaran tidak mengalami perubahan yang berarti, dibandingkan dengan sektor-sektor unggulan sebelum pemekaran. Oleh sebab itu kesimpulan akhir yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa seharusnya tidak diperlukan perubahan arah perencaan pembangunan yang berarti di Jawa Barat pasca pemekaran. wilayah Banten."

"Sebagai daerah otonom yang belum lama menjalankan kewenangan otonomi luasnya, Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung ditantang untuk memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya ekonomi daerah secara efisien. Namun karena keterbatasan pengalaman dan kualitas aparatur pada Pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, tampaknya maksud tersebut masih sulit tcrcapai.Hal ini terlihat dari Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2001 - 2005, yang belum secara tepat merumuskan kebijakan pembangunan ekonominya. Untuk itu, perlu dilakukan studi guna merumuskan kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, agar dapat mempercepat pembangunan perekonomian di daerah tersebut.Berdasarkan studi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, kontribusi sektoral daerah, basis ekonomi sektor-sektor PDRB, keunggulan industri dan lokasional masing-masing sektor PDRB serta multiplier efek masing-masing sektor PDRB, akhirnya diketahui bahwa kebijakan pengembangan sektor-sektor unggulan dalam struktur perekonomian Kabupaten Sawahlunto Sijunjung terhadap perekonomian Propinsi Sumatera Barat maupun terhadap perekonomian Nasional, diarahkan pada pengembangan Sektor Unggulan Tanaman Pangan sebagai prioritas pertama, Sektor Unggulan Kehutanan sebagai prioritas kedua dan Sektor Unggulan Penggalian sebagai prioritas ketiga.Melalui analisis SWOT dilakukan perencanaan strategis terhadap strategi jangka pendek serta strategi jangka panjang yang perlu diambil oleh Kantor Bappeda Kabupaten Sawahlunto Sijunjung, dan merekomendasikan strategi jangka pendek yang dapat dipakai adalah "untuk mengoptimalkan pemanfaatan ketersediaan lahan yang cukup luas bagi pengembangan potensi unggulan (usaha perkebunan, kehutanan dan penggalian) di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung. Dan selanjutnya, untuk strategi jangka panjang yang direkomendasikan adalah untuk "mengoptimalkan pemanfaatan posisi wilayah Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang strategis, untuk pengembangan potensi unggulan Daerah Kabupaten Sawahlunto Sijunjung"."

"Kebijakan Otonomi Daerah dan Desentralisasi membawa konsekuensi perubahan terhadap pendekatan dan orientasi perencanaan pembangunan daerah, dari perencanaan pembangunan yang berorientasi top down ke perencanaan yang berorientasi botton up dengan menekankan partisipasi publik. Perubahan tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dari beragam masalah yang menimpa bangsa Indonesia dewasa ini, terutama masalah kesenjangan pembangunan.Dalam hubungannya dengan perencanaan pembangunan daerah, maka wujud kongkrit dari partisipasi publik dalam proses parent-nasal( pembangunan daerah adalah terakomodasinya preferensi publik ke dalam suatu rumusan perencanaan kebijakan pembangunan perckonomian daerah. Perekonomian Kabupaten Maros secara potensial terdiri dari beberapa sektor unggulan dan menjadi prioritas untuk dikembangkan. Hasil analisis Location Quetion (LQ) mengidentifikasi beberapa sektor unggulan, yaitu ; sektor pertanian, sektor pengangkutan dan komunikasi, soma sektor jasa jasa.Untuk pengembangan perekonomian Kabupaten Maros melalui sektor unggulan tersebut maka dapat ditempuh dengan beberapa strategi. Hasil analisis Analytic Hierarchy Process (AHP) merekomendasikan beberapa alternatif strategi, yaitu pertama, strategi peningkatan infrastruktur fisik dengan nilai bobot 29,5 person. Strategi ini merupakan strategi yang paling penting (priority) dijalankan untuk mempercepat pangembangan perekonomian. Karena peningkatan infrastruktur fisik merupakan salah satu faktor yang dapat memperlancar arus lalu lintas perdagangan antar daerah dan juga menjadi kriteria utama dalam berinvestasi.Kedua, strategi kemudahan izin dalam berinvestasi dengan nilai bobot prioritas sebesar 29,2 person. Adanya kewenangan pemerintah daerah di bidang investasi, maka peluaang harus dimanfaatkan dengan cara memperpendek jalur birokrsi dan memberikan kemudahan-kemudahan yang dapat merangsang minat investor dalam menanamkan modalnya.Ketiga, strategi penyiapan SDM dari birokrasi pemerintah daerah dengan nilai bobot 17,9 persen. Kesiapan SDM dan birokrasi dimaknai sebagai kemampuan menciptakan SDM yang mampu mengemban misi peningkatan perekonomian secara kreatif dan profesionaf dengan semangat kewirausahaan yang berorientasi pasar.Terakhir, jaminan keamanan dalam berinvestasi dengan nilal bobot prioritas sebesar 15,3 persen. Faktor keamanan merupkan masalah serius, dan saat ini telah menjadi salah satu kriteria penting dalam berinvestasi. Adanya jaminan tersebut, maka ekspektasi investor untuk mendapatkan keuntungan bisnis dan ekonomi dapat direalisasikan bersamaan dengan pengembangan perekonomian Kabupaten Maros melalui sektor unggulan."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan relatif kecilnya proporsi alokasi belanja pembangunan (29,64 persen) dibanding belanja rutin (70,36 persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1995/1996 - 2000. APBD bisa digunakan sebagai instrumen kebijakan makro yang dijalankan Pemerintah Daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan Anggaran Daerah yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam pengalokasian anggaran pada sektor-sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi.Dengan menggunakan pendekatan Input-Output, penelitian ini diawali dengan upaya mengidentifikasi sektor-sektor unggulan daerah. Pembahasan lebih lanjut mencoba mengungkap sejauh mana dampak belanja pembangunan APBD Propinsi DIY terhadap pembentukan output dan kesempatan kerja ?Berdasarkan Tabel Input-Output Propinsi DIY Tahun 1995 dengan menggunakan klasifikasi 9 sektor, sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor-sektor unggulan di Propinsi DIY. Dari analisis angka pengganda (multiplier), ada dua sektor ekonomi di Propinsi DIY yang memiliki nilai di atas rata-rata nilai angka pengganda output, angka pengganda pendapatan dan angka pengganda kesempatan kerja. Sektor-sektor tersebut adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor industri pengolahan, sehingga sektor tersebut bisa disebut sebagai sektor pemacu pertumbuhan, pemacu pendapatan sekaligus penyerap tenaga kerja.Dengan melakukan analisis secara parsial, kajian dampak belanja pembangunan APBD Propinsi DIY terhadap output perekonomian Propinsi DIY menempatkan sektor jasa sebagai sektor ekonomi yang tertinggi outputnya dan sektor listrik, gas dan air bersih sebagai sektor yang terendah outputnya dari Tahun Anggaran 1995/1996 - 2000. Adapun sektor pertanian menempati peringkat pertama dalam kemampuannya menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menempati peringkat terendah dalam kemampuannya menciptakan kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan sektor tersebut tidak mendapatkan alokasi belanja pembangunan APBD Propinsi DIY dalam penelitian ini."