Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP s.d. Rp. 1 Miliar dalam rangka membantu beban masyarakat golongan ekonomi lemah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dampak pelaksanaan kebijakan pembebasan PBB-P2 serta menghitung dan menganalisa besaran objek PBB-P2 yang mendapatkan fasilitas pembebasan atau pembebanan kembali atas PBB-P2 ditahun mendatang. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembebasan PBB-P2 berdampak pada penurunan jumlah SPPT terbit dan pokok ketetapan PBB-P2 tahun 2016 namun di sisi lain juga meningkatkan collection rate penerimaan PBB-P2. Selain itu terdapat masih banyaknya jumlah objek pajak yang diberikan fasilitas pembebasan PBB-P2 dibandingkan jumlah objek pajak yang dibebankan kembali PBB-P2 pada tahun mendatang dengan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun sebesar 10% dan asumsi kenaikan NJOP BUMI per tahun berdasarkan kenaikan harga pasar rata-rata maksimum sebesar 20%.

---

Jakarta Provincial Government issued Land and Property Tax exemption policies for houses, rusunawa, and rusunami that valued up to IDR 1 Billion to help weak economy class society that regulated in Governor Regulation No. 259 Year 2015. The study aims to calculates the impact of Land and Property Tax exemption policies and calculates and analyze the PBB-P2 objects which have to be not imposed or to be imposed PBB-P2 in the coming years. This study using descriptive analysis method.

The results showed that PBB-P2 exemption policies impact to decreased SPPT issued and the tax assessments of PBB-P2 on 2016, but the collection rate of PBB-P2 revenue has been increase. In addition there are still many objects that is granted PBB-P2 exemption compared to the objects that is charged with the PBB-P2 on the upcoming years with the assumptions NJOP rise by 10% per year and the assumptions NJOP based on average market price rise by 20% per year."

"Tesis ini membahas tentang alokasi anggaran pendidikan di Kota Bekasi sebagai salah satu daerah yang berkomitmen untuk meningkatkan kecerdasan masyarakatnya, dikaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Hasil penelitian terhadap data kuantitatif anggaran pendidikan (dasar dan menengah) pada APBD Kota Bekasi, dengan analisis statistik deskriptif sederhana diperoleh gambaran nyata bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap persentase alokasi belanja pendidikan dari APBD Kota Bekasi setelah periode desentralisasi fiskal, bahkan justru sedikit menurun dari semula 31% menjadi 29%. Namun, hal positif yang telah dilakukan oleh Pemkot Bekasi setelah desentralisasi fiskal adalah membuat kebijakan untuk lebih memprioritaskan belanja pembangunan pendidikan dasar dan menengah. Belanja pembangunan pendidikan tersebut digunakan untuk belanja langsung atau belanja operasional pendidikan, seperti pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah, penyediaan sarana prasarana pendidikan, serta pembebasan biaya pendidikan. Pada akhirnya dalam upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidikan, disarankan agar tanggungjawab pembiayaan pendidikan tidak diserahkan sepenuhnya pada pemerintah daerah melalui kebijakan belanjanya. Perlu kontribusi dari stakeholders lain dalam pemenuhannya, yaitu para legislatif (DPRD) dan masyarakat di Kota Bekasi.

---

This thesis discussed the budget allocation for education in the Government of Bekasi City as an regional authorities that commits to improve community intelligence in associated with the implementation of fiscal decentralization and regional autonomy. The research on the quantitative budgeting education data, with a simple descriptive statistical analysis, obtained the result that there has been no significant change in the proportion of spending on education from the budget allocation after a period of decentralization, even only slightly lower than the initial 31% to 29%. Nevertheless, the positive thing that have been undertaken by the Government of Bekasi City after the fiscal decentralization is to create a policy to prioritize development spending for basic and medium level education. Development spending is used for direct expenditures or operational expenditures of education, such as construction and rehabilitation of school buildings, provision of education infrastructure, and an exemption from tuition fees. After all, in order to enhance public access to educational services, suggested that the responsibility for financing the education is not left entirely for local authorities through its expenditure policy. It needs contributions from other stakeholders in fulfillment, namely the legislature (DPRD) and the community in the City of Bekasi itself."

"Tesis ini membahas pengelolaan kas daerah sebagai bagian dari sistem manajemen keuangan daerah yang merupakan salah satu aspek penting yang harus dibangun pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui pola penerimaan dan pengeluaran daerahnya agar dapat disusun anggaran kas yang optimal. Kabupaten Pekalongan selama ini belum menggunakan metode yang baik dalam menyusun anggaran kasnya. Untuk itu melalui penelitian ini diharapkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kas.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui pola penerimaan dan pengeluaran daerah dan prediksi di tahuntahun berikutnya. Metode yang digunakan adalah metode time series,dengan menggunakan data realisasi APBD Kabupaten Pekalongan dari tahun 2001 hingga 2009. Untuk data histori bulanan menggunakan realisasi bulanan APBD dari tahun 2006 hingga 2009.Hasil penelitian menemukan bahwa masing-masing komponen anggaran kas memiliki indeks musiman yang berbeda-beda, dan prediksi penerimaan dan pengeluaran ditahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2010 dan 2011 akan meningkat. Dari hasil proyeksi anggaran kas diketahui bahwa likuiditas kas daerah Kabupaten Pekalongan secara bulanan selalu mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah, bahkan di tiga bulan awal. Yaitu januari, februari dan maret, Kabupaten Pekalongan memiliki likuditas keuangan yang sangat tinggi yang mengakibatkan kas menganggur (idle cash) yang berlebih. untuk itu pada bulan bulan tersebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat menempatkan dananya dalam bentuk portofolio investasi jangka pendek yang memberikan return atau bunga yang lebih tinggi, seperti deposito satu bulan atau tiga bulan. Dengan aktivitas ini akan menambah pendapatan bunga deposito yang diterima pemerintah Kabupaten Pekalongan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan, dikarenakan pendapatan bunga deposito adalah bagian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang merupakan pula bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan pengelolaan kas daerah yang lebih optimal akan memberi dukungan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

---

This thesis discusses the local goverments cash management as part of local financial management system which is one important aspect that must be built of local governments to optimize the regional government revenues. It is therefore important for local governments to determine the pattern of revenues and expenditures of the region can be arranged for optimal cash budget. Pekalongan District has not used a good method in compiling its cash budget. For that through this research are expected improvement in cash management. The study was a quantitative study conducted to determine the pattern of revenues and expenditures of local government and predictions in the following years.The method used is the method of time series, by using actual data from the Pekalongan District Budgets 2001 to 2009. For historical data monthly using monthly actual budget from 2006 to 2009.The results found that each component has an seasonal index cash budget is different, and forecast revenues and expenditures in the following years of 2010 and 2011 will increase. From the results of the prediction cash budget in mind that cash liquidity on a monthly basis Pekalongan regency always sufficient to finance all spending, even in the three months early. January, February and March, Regency Pekalongan have a very high financial liquidity that resulted in idle cash is excessive. for that month in Pekalongan regency government to put funds in short-term investment portfolio returns or a higher interest, such as deposits of one month or three months. With this activity will increase deposit interest income received by the Government of Regency Pekalongan and improve the own source revenues Pekalongan district, due to interest income on deposits is part of the Other legitimate source revenue, which is also part of the own source revenues. So it can be said that the cash management area that is more optimal will provide support to increase own source revenues."

"Sejak diberlakukannya liberalisasi di sektor hilir Industri Bahan Bakar Minyak (BBM), jumlah operator atau pelaku usaha yang aktif melaksanakan bisnis hanya 4 (empat) yaitu Pertamina, Petronas, Shell, dan Total. Terlihat bahwa harga jual bahan bakar minyak non subsidi khususnya RON 92 dari SPBU pelaku usaha tersebut di atas ketika harga input crude oil mengalami kenaikan segera direspon namun ketika terjadi kondisi sebaliknya dimana harga input crude oil mengalami penurunan direspon lambat. Tujuan tesis ini adalah untuk melakukan analisis pergerakan harga jual BBM non subsidi RON 92 di SPBU berdasarkan teori asymmetric price transmission dengan cara membandingkan harga jual di SPBU terhadap harga input crude oil serta menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap harga jual eceran BBM non subsidi RON 92 di SPBU.Berdasarkan pengujian dan analisis data, didapatkan bahwa terdapat fenomena asymmetric price transmission pada industri BBM RON 92. Harga jual eceran BBM non subsidi RON 92 di SPBU lebih terkorelasi dalam jangka panjang dengan harga input crude oil ICP dibandingkan dengan harga input crude oil MOPS. Faktor yang menyebabkan terjadinya fenomena asymmetic price transmission-selain harga input crude oil ICP yang berpengaruh sekitar 68.79% terhadap harga Pertamax-adalah komponen lain dalam harga impor yang membentuk total biaya aktual (landed cost) yaitu iuran-iuran pasar, ongkos pengangkutan, asuransi, aditif, kehilangan di laut, bea dan cukai, serta biaya surveyor. Kondisi ini setidaknya dapat dijelaskan oleh beberapa kondisi seperti pembelian bahan bakar minyak RON 92 pada periode sebelumnya (kontrak harga, nilai tukar, dan biaya distribusi), penetapan harga pesaing, serta struktur pasar industri bahan bakar minyak RON 92.

---

Since liberalization takes place in downstream fuel industries, the number of operators or business actors that actively conduct business are only 4 (four). There are Pertamina, Petronas, Shell, and Total. It appears that the selling price of non-subsidized fuel prices of RON 92 at petrol stations business actors mentioned above is when the crude oil input prices rose, the business actors quickly responded, but when it happens the opposite where the price of crude oil inputs decreased the business actors response are slow.The purpose of this thesis is to analyze the movement of non-subsidized price of RON 92 fuel at the petrol stations based on the theory of asymmetric price transmission by comparing the sales price at the petrol stations to the price of crude oil input and explain the factors that influence the retail price of non-subsidized fuel RON 92 at the petrol stations.Based on the testing and analysis of the data, it was found that there is a phenomenon of asymmetric price transmission on RON 92 fuel industry. Retail price of non-subsidized RON 92 fuel at the petrol stations over the long term correlated with the price of crude oil inputs ICP compared to the price of crude oil inputs MOPS.Factors that led to the phenomenon of asymmetric price transmission-other than the price of crude oil inputs ICP that affect approximately 68.79% to the price of Pertamax-are another component in the price of imports that make up the total actual cost (landed cost). There are the market dues, freight, insurance, additive, lost at sea, customs and excise, and surveyors fees. This condition can at least be explained by a number of conditions such as purchasing fuel RON 92 in the previous period (the contract price, exchange rate, and distribution costs), competitor pricing, and industry market structure of fuel RON 92."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor sosial demografi yang mempengaruhi pola permintaan pangan hewani (ikan, daging, unggas, telur dan susu) dan pengaruh perubahan harga dan pendapatan terhadap proporsi pengeluaran pangan hewani pada rumah tangga di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013 dengan melakukan analisis terhadap 13.018 sampel rumah tangga. Metode analisis adalah analisis deskriptif serta analisis ekonometrika menggunakan model Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) dengan penduga Iterated Linear Least Square (ILLS).Penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan hewani dipengaruhi oleh harga sendiri, harga komoditas lain, jumlah anggota rumah tangga, golongan pendapatan, wilayah tempat tinggal (perdesaan/ perkotaan), dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Nilai elastisitas harga sendiri menunjukkan permintaan komoditas bersifat inelastis untuk ikan dan susu, sementara daging, unggas dan telur bersifat elastis. Berdasarkan nilai elastisitas harga silang, semua komoditi pangan hewani merupakan barang substitusi kecuali komoditi daging merupakan barang komplementer bagi unggas. Komoditi ikan dan telur termasuk barang normal sedangkan komoditi daging, unggas dan susu termasuk barang mewah.

---

The study was conducted to determine the socio-demographic factors affecting animal-based food demand (fish, meat, poultry, eggs and dairy) and the effect of price fluctuation and household income to expenditure share of animal-based food in South Sulawesi Province. The primary data for the study was National Socioeconomic Survey (Susenas) data in 2013. The study performed descriptive analysis and econometric analysis on 13.018 household samples. Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) models with Iterated Linear Least Square (ILLS) estimator was applied for the econometric analysis.The study showed demand pattern of animal-based household food was affected the price of animal-based food, the price of other commodities, number of household member, income class, residential area (urban/rural), and education level of the household head. The price elasticity of animal-based food showed inelastic for fish and dairy; whereas meat, poultry and egg were tended to be elastic. Based on the cross-price elasticity, all animal-based food commodities substituted each other except for meat which was complimentary to poultry. Fish and egg were categorized as necessity goods, as for meat, poultry and dairy are categorized as luxury goods."

"ABSTRAKKebijakan jalan berbayar elektronik atau yang juga dikenal denganElectronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu bentuk kebijakan publikyang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengatasi persoalankemacetan lalu lintas. Pada skema jalan berbayar elektronik, pengendara mobilpribadi diharapkan meninggalkan mobil pribadinya dan beralih menggunakanangkutan umum massal guna memenuhi kebutuhan perjalanan. Penelitian inibertujuan menganalisis respons masyarakat yang berkantor di jalan Sudirman-Thamrin, yang setiap harinya harus melewati jalan yang akan diterapkan kebijakanERP tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 74% pengendara mobilpribadi yang berkantor di kawasan Sudirman sampai dengan MH. Thamrin Jakartabersedia melewati jalan berbayar elektronik pada besaran tarif awal per-sekalijalan sampai dengan Rp. 35.000,-. Sementara itu, sebanyak 26% pengendara mobilpribadi yang berkantor di kawasan ini tidak bersedia melewati jalan berbayar danmemilih alternatif lain guna memenuhi kebutuhan mobilisasinya, antara lain:beralih menggunakan angkutan umum massal sebagai alat transportasi (14%),tetap menggunakan mobil pribadi namun melewati rute jalan alternatif di luarkawasan jalan berbayar untuk perjalanan dari dan menuju lokasi tujuan (5%),memarkirkan mobil pribadinya di lokasi-lokasi parkir diluar kawasan jalanberbayar (2%), tetap menggunakan mobil pribadinya namun mengubah waktuperjalanan (1%), mengubah lokasi tempat tinggal (1%), dan beralih menggunaankendaraan pribadi lain seperti sepeda roda dua dan sepeda motor.Hasil analisis menggunakan metode logit juga menunjukkan adanyabeberapa faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi respons pengendara mobilpribadi yang berkantor di jalan Sudirman-Thamrin Jakarta dalam menyikapikebijakan jalan berbayar, yaitu (1) jenis kelamin, dimana lebih banyak perempuanyang cenderung memilih melewati jalan berbayar (2) jenis pekerjaan, dimana lebihbanyak pekerja swasta yang bersedia melewati jalan berbayar (3) pengetahuantentang jalan berbayar, dimana pengendara mobil pribadi yang mengetahui skemakebijakan ini akan cenderung bersedia melewati jalan berbayar, serta (4) pengaruhfaktor penghasilan kurang dari Rp 9.999.000,- yang membuat pengendara mobilcenderung untuk tidak bersedia melewati jalan berbayar

---

ABSTRACTElectronic Road Pricing (ERP) policy is a public policy initiated by theProvincial Government of Jakarta. It aims to overcome the problem of trafficcongestion. On its scheme, private vehicles are expected to release his personal carfor transportation and switching it to the use of public transportation. The researchaims to analyze the response of people who works at the area of Jenderal Sudirman? MH. Thamrin and will have to drive their car through the road pricing area.This study shows that in order to avoid the element of coercion, themotorists initiate rational choices, which is also reflected as people?s response tothe new social norms or rules. The majority respondents response (74%) stillwilling to crossing the road with the starting tariff at Rp.35.000,- as per one trip ofmobilization. Meanwhile, 26% respondent is refuse to use the road pricing andwould prefer using another options for the trips, such as: using publictransportation (14%), keep using personal car but will passing the alternative roadto avoid the road tariff (5%), parking their car at the parking lot outside the roadpricing area (2%), changing times for making trips (1%), change their residencelocation (1%), and switching the car use to bicycle use or motorcycle.Furthermore, the study found some socio-economic factors that wouldinfluence people?s response to the road pricing policy, which are (1) gender; mostof female motorist would like passing the road pricing area (2) jobs; most ofprivate sector workers would like passing the road pricing area (3) knowledgeabout ERP; most of motorists who are aware to the scheme of electronic roadpricing would prefer passing the road and pay the tariff (4) the income amount ofless than Rp 9.999.000,- influences motorists would not passing the road pricing"

"Tesis ini membahas mengenai evaluasi dari implementasi kebijakan subsidi perumahan, yaitu Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang diberikan pemerintah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mengatasi ketimpangan antara supply dan demand perumahan serta rendahnya keterjangkauan MBR dalam membangun dan membeli rumah. Tesis ini juga melihat pengaruh kebijakan FLPP terhadap tingkat Non-Performing Loans (NPL) PT Bank Tabungan Negara (Persero). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualtitatif dengan menggunakan teori evaluasi kebijakan William N. Dunn dan metode in-depth interview, serta analisis kuantitatif dengan regresi data panel. Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan FLPP telah berjalan dengan baik pada tahun 2015 dan aman untuk dijalankan oleh industri perbankan karena tidak menyebabkan tingkat NPL yang merupakan salah satu indikator kesehatan bank meningkat.

---

The imbalance between supply and demand of housing during the last decade and low affordability of Low-Income People to build and purchase a house becomes an essential economic issue in the perspective of Public Policy. Based on this issue, this thesis discuss about the evaluation of subsidized housing implementation, named Mortgage Liquidity Facilities in Housing Finance that prompted by Ministry of Public Work and Housing. This thesis also digs deep into

the impact of the aforementioned policy towards Non-Performing Loans ratio at PT Bank Tabungan Negara (Persero). This study employed William N. Dunns theory of evaluating public policy and in-depth interview as its qualitative method, also using panel data regression analysis as quantitative method. The research found that the implementation of FLPP policy has been going well in 2015 and this policy tends to reduce the level of Non-Performing Loans Bank BTN. It means that FLPP policy is safe for banking industry since it did not enhanced NPL level which indicates bank healthiness."

"ABSTRAKAngka harapan hidup penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2011-2013 masih rendah, sehingga masih berpotensi untuk ditingkatkan. Dengan metode random effect, hasil regresi data panel 26 kabupaten/kota menunjukkan R-square sebesar 0,7707 yang berarti 77,07 variasi pada variabel terikat dapat diterangkan oleh variabel bebas. Nilai F-statistik 24,97236 lebih besar daripada F-tabel 2,19 , berarti variabel terikat secara bersama-sama dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas. Realisasi transfer dana Jamkesmas per peserta, realisasi APBD program pelayanan kesehatan penduduk miskin per kapita, rata-rata lama sekolah, jumlah rumah sakit/puskesmas, dan jumlah dokter tidak signifikan mempengaruhi peningkatan angka harapan hidup. Sedangkan pendapatan riil per kapita dan angka melek huruf positif signifikan mempengaruhi peningkatan angka harapan hidup.

---

ABSTRACTThe data shows that life expectancy for resident of local government in West Java during 2011 2013 is still low. Hence, the number of life expectancy has potency to be improved. By utilizing the random effect method, the result of data panel regression of 26 regency shows that R square is 0,7707. It means that 77,07 of variation in the dependent variable can be explained by independent variables. F test 24,97236 is greater than F table 2,19 . It can be interpreted that simultaneously dependent variable is significantly affected by independent variables. Jamkesmas fund transfer realization for each participant, and the realization of APBD fund for per capita poor people health, the average of schooling time, the number of hospitals and clinics, and the number of doctors don rsquo t significantly affect the increasing the life expectancy. Whilst real income per capita and literacy number positive significantly affect the increasing of life expectancy number."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor ndash; faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran dan struktur pasar listrik di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data tahunan meliputi konsumsi listrik, produksi listrik, PDB per kapita, tarif listrik, harga BBM dan energi terbarukan periode 1990 ndash; 2015. Estimasi dalam penelitian ini dilakukan dengan Arellano-Bond GMM Estimator, Seemingly Unrelated Regression, dan Persamaan Simultan. Hasil terbaik didapat dari model persamaan simultan dan hasil dari estimasi inilah yang digunakan dalam melakukan analisis dalam penelitian. Hasil regresi simultan menunjukkan permintaan listrik dipengaruhi secara signifikan oleh harga BBM, PDB per kapita, dan tarif listrik. Penawaran listrik dipengaruhi secara signifikan oleh tarif listrik, harga BBM dan energi terbarukan. Struktur pasar listrik di Indonesia adalah monopoli.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the market structure, and that affect demand, and supply of the electricity market in Indonesia, Japan and France. The data used are annual data covering electricity consumption, power production, GDP, electricity tariff, fuel prices, population and renewable energy period of 1990 ndash 2015. Estimates in this study conducted by the Arellano Bond GMM Estimator, Seemingly Unrelated Regression, and Simultaneous Equations. The best results is from the simultaneous equations model and the results of this estimation are used in the analysis in the study. Simultaneous equation showed that electricity demand is significantly affected by fuel prices, GDP per capita, and electricity tariff. Electricity supply is significantly affected by electricity tariff, fuel price and renewable energy. The structure of the electricity market in Indonesia is a monopoly."

"Penelitian ini fokus pada kebijakan diversifikasi energi melalui pemanfaatan biodiesel sebagai campuran minyak solar pada sektor transportasi PSO Public Service Obligation di Indonesia. Tujuan penelitian menganalisis perkembangan kebijakan diversifikasi energi melalui pemanfaatan biodiesel sebagai campuran minyak solar; menganalisis tingkat keberhasilan implementasi kebijakan; serta menganalisis faktor ndash; faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran dan harga biodiesel di Indonesia menggunakan model simultan 2SLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 harga biodiesel masih lebih tinggi dari harga minyak solar; 2 kewajiban memanfaatan biodiesel ini mampu meningkatkan kapasitas produksi, konsumsi dan penawaran biodiesel Indonesia; 3 realisasi pemamfaatan biodiesel lebih rendah dari target yang diharapkan pemerintah 4 faktor ndash; faktor yang mempengaruhi permintaan biodiesel adalah konsumsi biodiesel sebelumnya dan GDP. Sementara penawaran biodiesel dipengaruhi harga biodiesel, kapasitas produksi dan penawaran biodiesel periode sebelumnya. Harga biodiesel berhubungan kuat dengan harga CPO dan harga minyak bumi.

---

This study focuses on energy diversification policy through the biodiesel utilization for transportation sector Public Service Obligation in Indonesia. The aims of the study are to describe the latest information about diversification energy policy through biodiesel utilization as mixed diesel fuel to analyze the achievement of policy implementation of the biodiesel utilization and to describe the affecting factors of biodiesel price, demand and supply in Indonesia using simultant equation and estimation of Two Stage Least Squares method 2SLS.

The results of the study show that 1 the biodiesel price is still higher than fuel price solar 2 The biodiesel utilization policy is able to increase biodiesel production capacity, demand and supply 3 Realization of biodiesel utilization is still lower than government target 4 factors that affect demand for biodiesel in Indonesia are biodiesel consumption period in last year and GDP. While the biodiesel supply is influenced by biodiesel price, production capacity and biodiesel stock. The biodiesel price has relationship with CPO price and oil price."