Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tulisan ini akan membahas tentang keputusan hakim perempuan dalam pengambilan keputusan kasus yang melibatkan wanita. Seperti diketahui, Keyakinan hakim merupakan elemen penting bagi hakim putuskan sebuah kasus. Dalam tulisan ini, penulis membahas tentang keyakinan para hakim perempuan dalam Putusan Nomor 524 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel atas nama Tergugat Joseph Refo dengan Majelis Hakim yang diketuai oleh Dr. Artha Theresia Silalahi, S.H., M.H. dilihat dari perspektif gender dan feminisme. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan penekanan pada penggunaan norma hukum secara tertulis serta melakukan studi wawancara untuk memperdalam pengamatan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pada PT Pada dasarnya, keyakinan hakim bersumber dari setidaknya dua alat bukti memberikan jaminan bahwa Tergugat terbukti melakukan perbuatan yang salah dituduh padanya. Selanjutnya pada kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, pendekatan keadilan gender yang ditinjau tidak hanya dari aspek hukum tetapi juga harus memperhatikan aspek lainnya diterapkan dalam memberikan penilaian. ......This paper will discuss the decisions of women judges in case decisions involving women. As is well known, the judge's conviction is an important element for the judge decide a case. In this paper, the author discusses the beliefs of women judges in Decision Number 524 / Pid.B / 2010 / PN.Jkt.Sel on behalf of the Defendant Joseph Refo with the Panel of Judges chaired by Dr. Artha Theresia Silalahi, S.H., M.H. seen from the perspective of gender and feminism. This study uses a normative juridical method with an emphasis on the use of legal norms in writing and conducts interview studies to deepen observations. From this research it can be concluded that at PT Basically, the judge's conviction originated from at least two pieces of evidence providing assurance that the Defendant was proven to have committed the wrong act and was accused by him. Furthermore, in cases related to women and children, the gender justice approach that is reviewed is not only from the legal aspect but also must pay attention to other aspects that are applied in providing an assessment.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini berfokus pada permohonan praperadilan yang diajukan oleh Anggodo Widjojo atas dikeluarkannya Surat Keputusan Penghentian Perkara bagi Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami siapa yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sehingga dapat mengajukan permohonan praperadilan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk menemukan apakah Anggodo Wijoyo memiliki hak untuk mengkalim dirinya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam kasus tersebut. Data yang dihimpun adalah putusan pengadilan yang berkenaan dengan kasus hukum tersebut. Penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian dengan interpretasi kualitatif deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa Anggodo Widjojo dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, sebagai saksi korban sehingga memiliki hak untuk mengajukan perpohonan praperadilan. Peneliti menyarankan agar pemerintah membuat aturan perundangan dalam hukum acara pidan yang tidak memiliki multi interpretasi pada istilah pihak ketiga yang berkepentingan.

---

ABSTRACT
This thesis focuses on pretrial filed by Anggodo Wijojo on the issuance of Termination Case Decree for Bibit Samad Rianto and Chandra M. Hamzah. The other purpose of this thesis is to find out whether Anggodo Widjojo has the right to claim himself as a the third person who has legal standing in the lawcase. This research is based on qualitative, descriptive dan interpretative research method. The data were collected from verdicts that have concern with that lawcase. The research finds out that Anggodo Widjojo can be categorized the third party, as a victim witness who has the right to propose pre-trial in thas case. The researcher suggests that the Government should produce a better Criminal Procedure Code which is not multi interpretative of the term of the third party who has interest.

Abstrak :
Azas oportunitas merupakan diskresi penuntutan yang dimiliki institusi Kejaksaan Agung yang dalam hal ini pelaksanaanya hanya ada pada Jaksa Agung. Azas oportunitas yang dilaksanakan melalui perundang- undangan, yakni UU No.15 Tahun 1961, UU No.5 Tahun 1991 dan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, dengan jelas memberikan wewenang kepada Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Azas oportunitas sampai sekarang tetap ada keberadaannya di Indonesia. Penggunaan azas ini harus memberikan manfaat pada kepentingan umum sebagai dasar pertimbangan Jaksa Agung dalam menggunakannya. Azas tersebut sesuai dengan tujuan pidana, dalam hal ini azas oportunitas bertujuan untuk mengimbangi ketajaman azas legalitas. Berdasarkan penjelasan pasal 77 KUHAP, buku pedoman pelaksanaan KUHAP, KUHAP mengakui eksistensi pewujudan azas oportunitas. ......The principle of discretionary prosecution the opportunity is owned institutions in the Attorney General that this implementation is only in the General Prosecutor. Opportunity principle is implemented through legislation, namely Law No. 15 of 1961, Act No. 5 of 1991 and Law No.16 of 2004 on RI Attorney, clearly authorizes the Attorney General to waive the case in the public interest. The principle of opportunity until now remained a presence in Indonesia. The use of this principle should provide benefits to the public interest as the basis for the attorney general considerations in using it. The principle is consistent with the purpose of criminal, in this case the principle of opportunity aims to offset the sharpness of the principle of legality. Based on the explanation of Article 77 Criminal Code, the implementation guidebook Criminal Procedure Code, Criminal Procedure Code recognizes the existence of realizing the principle of opportunity.

Abstrak :
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tidak hanya korban yang memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum, anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana pun memiliki hak yang sama, yaitu memiliki hak perlindungan secara khusus sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah perlindungan anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya konsistensi mengenai batas usia anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak dan kesesuaian fungsi Lembaga Pemasyarakatan Anak agar terwujud haknya sesuai dengan UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang menyebutkan bahwa penahanan Anak harus terpisah oleh orang dewasa. Atas dasar latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasikan permasalahan seperti : Bagaimana praktek pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Klas IIB Tangerang dalam pencegahan perlakuan salah dan penelantaran anak yustisiil dalam rangka realisasi UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Dan hal-hal apakah yang perlu ditingkatkan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Klas IIB Tangerang demi mewujudkan pemasyarakatan yang baik. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, untuk pengumpulan datanya dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan memberikan beberapa pertayaan sejenis wawancara kepada beberapa anak pidana yang ada di LAPAS Anak Wanita klas IIB Tangerang. ......Child protection aims to ensure the fulfillment of children's rights to live, grow, develop and participate optimally in accordance with human dignity and values, and get protection from violence and discrimination. Not only the victims who have the right to be protected by law, children who become perpetrators of crime also have the same rights, which has the right to special protection as has been stipulated in the Child Protection Act. Child protection will be discussed in this thesis is criminal child protection in Child Penitentiary. In this regard there is need for consistency regarding the age limit of children who underwent training in Child and suitability Penitentiary function Child to manifest its rights in accordance with Law No.12 Year 1995 on Correctional, Law No. 23 Year 2002 on Child Protection and the Law. 3 Year 1997 on Juvenile Justice Child which states that detention should be separated by an adult. On the basis of the background of the above problems can be identified then issues such as: How does the practice of implementation guidance to children in the criminal Correctional Institution for Women Children Class IIB Tangerang in the prevention of child abuse and neglect within the framework of realization yustisiil Law No.12 Year 1995 on Correctional and Law. 23 Year 2002 on Child Protection; And the things that need to be improved if in furtherance of the protection and guidance to children in the criminal Correctional Institution for Women Children Class IIB Tangerang, to realize that good stewardship. The writing is descriptive analytical law, for the collection of data by the method of library research and field research to make observations and give some kind pertayaan criminal interview to some children who are in prisons Child Tangerang Women's class IIB.

Abstrak :
Penelitian di dalam skripsi ini adalah mengenai Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Ncgara/Penelitian ini adalah peneiitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Menurut Pasal 132 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tctap dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali adaiah suatu bentuk upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Ke hakiman menyatakan terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali. Di dalam penelitian diketemulam putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan perrnohonan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali di dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam perkara tersebut adalah Surat Edaran . Mahkamah. Agung No.I0 tentang Pengajuan Pennohonan Peninjauan Kembali yang menyatakan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali dapat diterima apabila 'terdapat dua putusan Peninjauan Kembali yangbertentangan satu dengan yang lain.

---

Research in this thesis is on the judicial review of judicial review within the State Administrative Court. This research is a normative legal research using library research approach. According to Article 132 of Law No. 5 of 1986 regarding the State Administrative Tribunal that the decision has gained legal force that can still be filed to the Supreme Court judicial review. Judicial review is a form of extraodinary legal remedies against court decisions that have obtained legal binding ,and the parties concerned may submit the review to the Supreme Court, if there are any matters or .circumstances specified in statute. According to Article 24 2Paragraph (2) of Law No.48 of 200Q on Judicial Power states against the decision of judicial review can not be judicial review.In the study found that the decision of the Supreme Courl·grairted judiCial review againSt the.decision of jad.icial review in the State Administrative Court. The legal basis used was the pdge in the case of Supreme Court Circular Letter No.lO of Filing Petition stating pdicial review judicial review judicial review against the decision can be a.x:epted if there are two judidal review decisions that contradict each other.