Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Di dunia Industri pembiayaan konsumen selalu ada perikatan dan perjanjian-perjanjian yang dibentuk untuk melindungi kepentingan antara perusahaan pembiayaan dan konsumen yang mana sepenuhnya merupakan ranah hukum privat atau hukum perdata. Jaminan Fidusia yang didasarkan dan diperuntukan untuk menjamin kepastian hukum atas jaminan benda pada kenyataannya merupakan suatu bentuk pilihan dan bukan wajib sifatnya dalam pembebanan dan pendaftarannya. Karena jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok, Dan jika memang membebankan jaminan fidusia maka sudah pasti timbul kewajiban dari penerima jaminan fidusia untuk membayar biaya pendaftaran jaminan fidusia yang besarnya biaya diatur didalam Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2009 serta merupakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), Namun pada kenyataannya kaidah hukum ini tidak dipahami dengan baik oleh pihak aparatur Kejaksaan Negeri dan Pihak Kepolisian dimana telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dalam dugaan tindak pidana pendaftaran jaminan fidusia sebagai delik korupsi dan delik pidana lainnya bagi perusahaan pembiayaan yang tidak membebankan dan mendaftarkan jaminan fidusia, yang justru pada akhirnya akan membuat ketidakpastian hukum, karenanya pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa-analisa yuridis normatif terhadap tindakan penyidikan yang dilakukan tersebut dengan metoda pendekatan terhadap kasus dan yang terjadi pada perusahaan pembiayaan pada tahun 2011 hingga tahun 2013, sehingga pada akhirnya dapat menyimpulkan apakah penerapan hukum dalam Penyidikan yang dilakukan oleh Pihak Kejaksaan Negeri dan Pihak Kepolisian telah sesuai dan pada akhirnya penulisakan dapat menguraikan saran-saran yang sebaiknya dilakukan bagi Pihak Kejaksaan Negeri dan Pihak Kepolisian.

---

ABSTRACT
In the world there is always the consumer finance industry engagement and agreements are established to protect the interests of the consumer finance company and which is entirely the domain of private law or civil law . Fiduciary based and is intended to ensure the legal certainty of the object is in fact a guarantee of a form of choice and not mandatory in nature and the imposition of a fiduciary pendaftarannya.Karena follow the agreement of the principal agreement , and if it imposes a fiduciary obligation arises then it is definitely a fiduciary of the recipient to pay a registration fee in the amount fiduciary regulated in Government Regulation No. jo .86 2000 Government Regulation No.38 of 2009 and is a non-tax revenues ( non-tax revenues ) , but in fact the rule of law is not well understood by the apparatus of the State Attorney and the Police have conducted a series of actions in which the investigation into alleged criminal acts fiduciary registration as corruption offenses and other criminal offenses for which the finance company does not charge and register the fiduciary , which will eventually make it legal uncertainty , therefore this study aims to conduct analyzes of the normative acts of the investigations conducted by the method approach to the case and that occurred at a finance company in 2011 to 2013 , which in turn can conclude whether the law enforcement investigation conducted by the Party and the State Attorney and the Police have corresponding author will eventually come outlines suggestions that should be done for the prosecution and the State Police .

Abstrak :
Penelitian di dalam skripsi ini adalah mengenai Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali di dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Ncgara/Penelitian ini adalah peneiitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan. Menurut Pasal 132 Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tctap dapat diajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali adaiah suatu bentuk upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Ke hakiman menyatakan terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali. Di dalam penelitian diketemulam putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan perrnohonan Peninjauan Kembali atas putusan Peninjauan Kembali di dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Dasar hukum yang digunakan Hakim dalam perkara tersebut adalah Surat Edaran . Mahkamah. Agung No.I0 tentang Pengajuan Pennohonan Peninjauan Kembali yang menyatakan Peninjauan Kembali terhadap putusan Peninjauan Kembali dapat diterima apabila 'terdapat dua putusan Peninjauan Kembali yangbertentangan satu dengan yang lain.

---

Research in this thesis is on the judicial review of judicial review within the State Administrative Court. This research is a normative legal research using library research approach. According to Article 132 of Law No. 5 of 1986 regarding the State Administrative Tribunal that the decision has gained legal force that can still be filed to the Supreme Court judicial review. Judicial review is a form of extraodinary legal remedies against court decisions that have obtained legal binding ,and the parties concerned may submit the review to the Supreme Court, if there are any matters or .circumstances specified in statute. According to Article 24 2Paragraph (2) of Law No.48 of 200Q on Judicial Power states against the decision of judicial review can not be judicial review.In the study found that the decision of the Supreme Courl·grairted judiCial review againSt the.decision of jad.icial review in the State Administrative Court. The legal basis used was the pdge in the case of Supreme Court Circular Letter No.lO of Filing Petition stating pdicial review judicial review judicial review against the decision can be a.x:epted if there are two judidal review decisions that contradict each other.