Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini ingin mencoba mengungkapkan masalah kerja wajib blandong dalam usaha eksploitasi hutan di Jawa selama paro pertama abad XXX. Kerja wajib (kerja paksa) blandong di sini diartikan sebagai bagian dari kerja wajib negara (heerendiensten) di masa kolonial, yang dilakukan oleh penduduk desa yang tinggal di sekitar hutan. Adapun kerja blandong itu meliputi berbagai macam pekerjaan, seperti penebangan kayu di hutan, pengangkutan ke tempat-tempat penampungan kayu, penanaman kembali hutan, serta pekerjaan lainnya yang masih berhubungan dengan eksploitasi hutan. Berbeda dengan penduduk desa lainnya, penduduk desa yang secara langsung terlibat dalam kegiatan eksplotasi hutan (kerja blandong) dibebaskan dari segala beban kerja wajib lainnya, karena pekerjaan itu merupakan jenis pekerjaan yang sangat berat di antara kerja wajib lainnya.Tidak jelas sejak kapan tepatnya kerja blandong itu mulai dikenal di Jawa, tetapi praktek kerja-wajib blandong sesungguhnya telah berlangsung eukup lama, jauh sebelum datangnya orang-orang Belanda ke Jawa. Baru setelah VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie, Kongsi Dagang Hindia Timur) menguasai sebagian daerah pesisir utara pulau Jawa, kerja blandong mulai diintensifkan. Secara umum daerah kerja blandong waktu itu dibagi menjadi dua, yaitu blandong di daerah pesisir bagian barat Semarang dan blandong di bagian timur Semarang, terutama di daerah-daerah yang memiliki hutan jati. Dengan kata lain, praktek kerja blandong itu semula hanya dikenal di daerah pantai utara Jawa, mulai dari Cirebon di pesisir bagian barat sampai di Banyuwangi di pesisir ujung timur Jawa. Tetapi sejalan dengan meluasnya pengaruh kekuasaan Belanda di Jawa, praktek kerja blandong juga makin meluas sampai ke wilayah pedalaman.Penelitian ini akan dipusatkan di salah satu daerah blandong yang terkenal, yaitu di wilayah Karesidenan Rembang, Jawa Tengah. Daerah Rembang sejak dulu dikenal sebagai daerah sentral hutan jati di Jawa. Maka dalam usaha mengeksploitasi hutan di sana, VOC pada 1777 menetapkan empat distrik blandong di Kabupaten Rembang, yaitu distrik Waru, Mondotoko, Kaserman, dan Trambalang. Selain itu, di Kabupaten Lasem dan Tuban - yang juga merupakan bagian dari wilayah Karesidenan Rembang - kerja blandong juga sudah cukup lama dijalankan. Demikian juga dua Kabupaten lainnya, yakni Blora dan Bojonegoro, menjadi daerah pusat penebangan hutan sejak daerah ini diserahkan oleh Raja Mataram kepada pemerintah kolonial pada awal abad XIX. Jauh sebelum itu, di daerah Blora khususnya, kerja blandong sebenarnya sudah lama dijalankan, ketika daerah ini disewa oleh VOC dari Sunan.Meskipun praktek kerja blandong di daerah Rembang sudah berlangsung cukup lama, namun penelitian ini hanya ingin mengungkapkan masalah itu sejauh ditemukannya sumber-sumber arsip yang mendukung. Khususnya nengenai pelaksanaan kerja blandong .selama awal abad XIX, telah diatur sedemikian rupa oleh Dereksi Kehutanan yang berdiri sejak 1808, sehingga banyak ditemukan informasi mengenai kerja blandong. Tetapi setelah lembaga kehutanan itu dihapus pada 1827, pengawasan hutan dan pengaturan eksploitasi hutan menjadi tidak efektif, karena berada di bawan Departemen Perkebunan, yang berlangsung sampai 1865.Penelitian mengenai kerja blandong khususnya dan kerja wajib lainnya di Jawa abad XIX, belum banyak dilakukan. Ada beberapa studi yang secara umum membicarakan masalah itu, yaitu antara lain yang dilakukan oleh Djuliati Suroyo (1981, 1987), R.E Elson (1988), dan "Eindresume", yaitu laporan mengenai macam-macam kerja wajib di Jawa dan Madura yang disusun oleh pegawai pemerintah Hindia Belanda pada 1901-1903. Dalam tulisannya yang pertama, Djuliati membicarakan secara garis besar mengenai kerja wajib negara selama abad XIX di Karesidenan Kedu. Dia menjelaskan hubungan perkembangan kerja wajib dan pemilikan tanah, pendapatan petani, struktur kekuasaan, pelapisan masyarakat, dan perkembangan penduduk. Sedangkan pada tulisannya yang kedua, dia membicarakan eksploitasi buruh di Hindia Belanda dan di British-India selama abad XIX. Kemudian Elson lebih memusatkan perhatian pada pengerahan tenaga kerja petani selama berlangsungnya tanam Paksa, yang dikaitkan dengan adanya hubungan patronase dalam masyarakat Jawa.Namun dari beberapa studi yang disebutkan itu belum ada yang secara khusus menyinggung masalah kerja wajib blandong. Uraian singkat mengenai masalah itu dalam konteks politik kehutanan di Jawa, dapat ditemukan inisalnya dalam tulisan Cordes (1881), Nancy Peluso (1988), dan Boomgaard (1988). Namun demikian, mereka itu umumnya membicarakan kerja blandong hanya sambil lalu dan lebih memusatkan perhatiannya pada politik kehutanan dalam skala makro. Oleh karenanya, bagaimana dampak?"

"Studi ini mengkaji perkembangan pelabuhan dan kota Cilacap dalam periode kolonial Hindia Belanda (ca1830-1940). Perkembangan yang dimaksud disini ialah suatu proses bagaimana sebuah pelabuhan di suatu daerah yang semula hampir-hampir tak dikenal (terra incognita) secara lambat laun berkembang dan berperan besar khususnya di bidang ekspor, di bagian selatan Jawa Tengah. Disebut sebagai pelabuhan yang semula tak dikenal, karena tradisi pelayaran dan perdagangan baik antar pulau maupun internasional di Jawa terletak di pantai utara. Pelabuhan-pelabuhan seperti Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Tuban, Jepara, Panarukan, telah lama berkembang jauh sebelum kedatangan orang Barat.Sejalan dengan kepentingan pemerintah kolontal yang sejak 1800 telah memperlihatkan ciri lebih ambisius daripada sebelumnya untuk menggali dan memanfaatkan sebanyak mungkin hasil-hasil pertanian, khususnya di Jawa, untuk diekspor ke pasar Eropa, fungsi pelabuhan Cilacap mulai terangkat dari skala perdagangan tukar-menukar (ruilhandel) ke pelabuhan yang berorientasi ekspor ke luar negeri. Perdagangan kecil yang dimaksud adalah kegiatan mempertukarkan barang-barang seperti ikan asin, garam, terasi dari penduduk dl sekitar pantai Cilacap dengan beras dan hasil bumi lainnya dengan orang dari pedalaman.Eksistensi dan peran pelabuhan Cilacap sudah tentu tidak dapat dilepaskan dari daerah belakang (hinterland), tempat produk ekspor (cash-crops) dihasilkan, dan pasar dunia tempat komoditi itu dijual. Lalu lintas ekspor itu juga diimbangi oieh kegiatan impor, yakni barang-barang yang didatangkan dari luar negeri dan didistribusikan ke daerah-daerah pedalaman. Dilihat dari arus keglatan tersebut maka prasarana dan sarana komunikasi dan transportasi memegang peran penting. Ketika alat-alat transportasi modern belum diperkenalkan maka arus barang dari dan ke pelabuhan Cilacap sangat tergantung pada keramahan alam. Jalan sungai mempunyai fungsi utama.Perkembangan prasarana dan sarana modern di suatu daerah biasanya tidak dapat dipisahkan dari potensi daerah itu sendiri, artinya seberapa jauh daerah itu dianggap menguntungkan. Perkembangan pelabuhan Cilacap sebenarnya juga tidak berbeda dari kecenderungan umum itu. Kehadiran unsur-unsur seperti produk ekspor dari pedalaman, pelabuhan dan pasar, yang didukung oleh prasarana dan sarana, telah memungkinkan terjadinya anus barang, yang pada gilirannya melahirkan pula mobilitas sosial geografis. Adalah dapat dikatakan jika proses-proses itu kemudian mewujudkan suatu perkembangan lokalitas kota. Dengan demikian dapatlah diajukan suatu hipotesa bahwa perkembangan aktivitas pelabuhan telah mendorong pertumbuhan dan perkembangan kota Cilacap."

"PendahuluanSuatu penulisan tentang politik-ekonomi suatu masyarakat sudah selayaknya merumuskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan politik dan apa yang dimaksud dengan ekonomi. Di antaranya terdapat rumusan yang melukiskan politik dan ekonomi secara terpisah, namun tulisan ini melihat politik dan ekonomi sebagai dua gejala yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan antar manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok.Perumusan masalah yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah faktor-faktor apakah yang mempengaruhi menurunnya kekuasaan dan kewibawaan kerajaan Kutai sejak kerajaan ini mulai berkenalan dengan pemerintahan Hindia Belanda. Penulisan ini menggunaka pendekatan metode deskriptif analistis kualitatif yaitu dengan menganalisa data-data yang ada dan menuliskan secara deskriptif. Penggunaan metode kualitatif melalui tahapan hermaneutika yaitu memahami dan menginterpretasi dokumen-dokumen yang ada."

"Studi ini bermaksud membahas suatu pemberontakan yang dilancarkan oleh sekelompok elite kerajaan Sintang. Pemberontakan itu berlangsung antara tahun 1856 hingga tahun 1861. Dalam cerita rakyat setempat, sebagaimana yang ditemukan oleh 3.U. Lontaan (1975), pemberontakan itu disebut dengan Perang Tebidah. Sintang adalah suatu daerah di aliran sungai Kapuas pedalaman di Kalimantan Barat. Dewasa ini, secara administratif Sintang adalah suatu kabupaten daerah tingkat II.Perkembangan di kerajaan Sintang memiliki suatu hal yang menarik dan berbeda berkenaan dengan keadaan alamnya. Sintang terlotak di pedalaman Kalimantan Barat yang secara pages memiliki banyak sungai yang saling berhubuugan. Dan Sintang terletak di main daerah pertemuan antara aliran sungai Kapuas ciao Malawi, dua sungai induk yang saling berhubungan dan penting di Kalimantan Barat. Keadaan yang seperti itu menjadikan sungai sebagai sumber dan sarana kehidupan yang penting. Pada gilirannya ciri geografi seperti itu mewarnai kehidupan dan kegiatan penduduknya. Malahan keadaan itu memberi corak tertenlu terhadap hubungan sosial dan budaya penduduknya baik secara internal maupun eksternal. Bennet Bronson (1977) memperkenalkan suatu kerangka pemikiran yang sesuai untuk daerah yang geografuiya memiliki banyak sungai. la mengajukan suatu kerangka hipotesa sebagai model fungsional dari nageri-negeri pesisir.Kemudian dari keadaan geografis Sintang dapat ditandai beberapa tipologi kelompok masyarakatnya. Tipologi itu antara lain adalah penguasa, perompak dan penduduk sungai. Ketiga kelompok itu memiliki peranan mereka masing-masing sesuai dengan kekuasaan yang dipunyai. Kelompak perompak dapat berkembang menjadi penguasa sungai apabila kekuasaannya diakui oleh penduduk sungai yang menjadi kaulanya dan mendapat legitimasi dari kekuatan-kekuatan sekitarnya. Perbedaan kepentingan dau pengejaran kekuasaan merupakan sumber-suumber konflik Apalagi dalam tradisi kelompok Dayak hidup tindakan Menganyu yang penuh dengan kekerasan dan menjadi sumber permusuhan.Kesemua proses-proses itu, ekonomi, politik dan sosial, difahami dalam suatu kontruksi yang disebut sebagai Dinamika Lokal. Perkembangan setempat kemudian menjadi kondusif untuk sebuah perubahan dan pada gilirannya berupa pergolakan ketika berlangsung intervensi dari luar. Kekuatan yang membawa dampak mendalam terhadap perkembangan setempat itu adalah kolonialisme. Pihak kolonial Belanda memiliki kepentingan yang berkembang terhadap Sintang dalam kerangka ekspansi kekuasaannya Pokok bahasan ekapansi kolonial merupakan suatu bagian dari kajian Imperialisme. Selanjutnya dalam perkembangan kajian Imperialisme muncul sudut pandung yang mengetengahkan kancah lokal seperti dan dikenal sebagai Pendekatan Piaggiran (Peripheral Approach). Namun dalam pendekatan itu penekanan diletakan pada tingkah laku dan tindakan pihak kolonial di seberang lautan.Suatu faktor dari luar lainnya yang tidak kecil pengaruhnya terhadap Dinamika Lokal dan terutama Ekapansi Kolonial adalah unsur persaingan kekuatan kaionial lainnya (asing). Pada waktu yang hampir bersamaan, ekspansi kalonial yang tiba di ambang pintu kerajaan Sintang adalah gerakan kolonialisme Inggris dan Belanda. Di atas kertas Sintang sempat menjadi koloni Inggris ketika masa peralihan Inggris di awal abad ke-19. Kemudian terjadi penyerahan kembali ke tangan Belanda. Namun kehadiran Inggris, yang beralih ke Kalimantan UA tetap menjadi pertimbangan dalam perkemhaugan kspanui kolonial Belanda. Dengan demikian, pembahasan mengenai pemberontakan Sintang tahun 1856 hingga 1851 meugguuakan beberapa konstruksi seperti Dinamika Lokal, Ekspansi Kolonial dan Persaingan Internasional. Dalam konstruksi-konstruksi itu, latar belakang, sebab, jalannya dan akibat pemberontakan dianalisis dan diungkapkan dalam sualu penyajian yang kronologis.Kesemua proses yang menjadi sebab-sebab tidak langsung menemukan pemantiknya (pemicu) untuk meletuskan sebuah pemberontakan pada swain upaya penaugkapan seorang penruka penduduk di Ingar, cabang dari sungai Kaysu, yang berlanjut pada penyerangan benteng Belanda di Sintang. Peristiwa itu merupakan lantaran (precipated factor) alami sebab langsung. Kemudian setelah pemberontakan berakhir, melalui sebuah penindasan dan tindakan represif kalonialisme Belanda berupa pengawasan yang makin ketat terhadap kerajaan Sintang. Walau begitu, hingga akhir abadi ke-19 daerah Sintang, dan kawasan pedalaman aliran sungai Kapuas pada umumnya, tetap diwarnai oleh gejolak perlawanan terhadap kekuaaaan kolonial Belanda."

"LATAR BELAKANG. Sejak kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1527, Blambangan berdiri sendiri, tetapi dalam kurun waktu dua abad lebih (antara tahun 1546-1764) sering menjadi rebutan kerajaan di sekitarnya. Kerajaan Demak dan Mataram di Jawa Tengah, kerajaan di Bali (Gelgel , Buleleng dan kemudian Kerajaan Mengwi) secara bergantian menyerang Blambangan dalam kurun waktu itu. Akibatnya terjadi antara lain perpindahan penduduk, perpindahan ibukota dan timbulnya pemukiman Baru. Antara tahun 1767-1777 VOC mengirimkan juga ekspedisi dan ini merupakan benih kekuasaan Belanda di Blambangan pada masa kemudian. Kekuatan luar dengan demikian menjadi sebab mengapa timbul ge j olak politik di Blambangan selama masa waktu ini.Kekacauan timbul juga karena faktor dalam. Perselisihan di kalangan keturunan Tawangalun yang memerintah di Blambangan sering berkembang menjadi pemberantakan merebut tahta. Dalam kurun waktu 42 tahun, sejak tahun 1655 sampai dengan tahun 1697 terjadi 4 kali pemberontakan, dan 4 kali perpindahan ibukota. Kedudukan istana di Kedawung dipindahkan ke Bayu pada tahun 1655, kemudian ke Macanputih dan akhirnya ke Kutalateng. Dalam perkembangan selanjutnya perang yang berkepanjangan mengakibatkan istana pindah lagi ke Ulupampang, dan akhirnya ke Banyuwangi pada tahun 1774. Gejolak politik dengan demikian sangat menonjol dalam sejarah Blambangan, sehingga mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh. Blambangan sejak lama mendapat perhatian terutama penulis asing. Brandes ialah orang pertama. Hasil karyanya dalam bidang filologi terbit pada tahun 1894, kemudian karya Pigeaud pada tahun 1932. Selain itu Ann Kumar menerbitkan tulisannya pada tahun 1979, Winarsih Arifin pada tahun 1980, dan akhirnya Darusuprapta menulis karyanya dalam bidang yang sama pada tahun 1984.Hasil kajian mengenai Blambangan juga mencakup bidang ilmu yang lain. Pada tahun 1927 J.W. de Stoppelaar berhasil menyelesaikan tulisannya dalam bidang hukum adat, kemudian Atmosoedirdjo menulis kajiannya dalam bidang yang sama pada tahun 1932. Hasil kajian mengenai Blambangan dengan demikian terbatas pada dua bidang ilmu, yaitu Filologi dan Hukum Adat. Keduanya di luar bidang Ilmu Sej arah. Sepanjang pengetahuan penulis hanya Lekkerkerker yang menulis sejarah Blambangan, dan ini hanya sebuah artikel di dalam sebuah majalah yang terbit pada tahun 1923. Tulisannya bersifat umum tetapi sangat penting, karena memberikan gambaran dan arah terhadap kemungkinan kajian yang bersifat lebih khusus."

"Latar BelakangAlasan Pemilihan Topik dan Ruang Lingkup Permasalahan. Sampai saat ini masih belum banyak dilakukan penelitian dan penulisan sejarah daerah luar Jawa dengan berbagai aspek yang cukup menarik untuk dikaji. Berangkat dari kenyataan itu maka penulis menentukan topik dari tesis yang berjudul Perubahan Pola Agraris di Ambon-Lease dari Pola Monokultur menjadi Multikultur, 1855 - 1890 ini. Kecuali alasan tersebut, pemilihan topik juga didasarkan atas dua alasan lainnya, yaitu, pertama, sejauh yang penulis ketahui topik semacam itu belum pemah ditulis sebagai suatu karya ilrniah. Kedua, penulis berpendapat bahwa topik tersebut sangat menarik untuk diteliti dan dijadikan suatu bahan studi.Wilayah yang menjadi pusat perhatian dalam penulisan tesis ini adalah Ambon-Lease, yaitu suatu wilayah yang terdiri dari pulau-pulau Ambon, Haruki, Saparua, dan Nusalaut. Wilayah Ambon-Lease dipilih sebagai daerah penelitian karena di wilayah tersebut diberlakukan sistem tanam paksa dan monopoli cengkeh oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Meskipun demikian tidak berarti bahwa perhatian semata-mata dipusatkan hanya pada Ambon-Lease saja. Daerah-daerah di sekitar Ambon-Lease juga akan diberi perhatian sepanjang daerah-daerah tersebut mempunyai kaitan yang relevan dengan wilayah penelitian, khususnya sehubungan dengan topik yang diangkat untuk penulisan tesis ini.Adapun periode yang dipilih adalah pertengahan kedua abad ke-19, tepatnya dari tahun 1855 sampai dengan tahun 1890. Alasan pemilihan periode tersebut berdasarkan pada dua hal, yaitu, pertama, di antara periode tersebut telah terjadi penghapusan sistem tanam paksa dan monopoli cengkeh. Penghapusan kedua sistem tersebut telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan dalam kehidupan penduduk, antara lain perubahan dalam sistem pertanian yang harus mereka lakukan. Apabila semula penduduk memusatkan perhatian hanya pada satu jenis tanaman saja, yaitu tanaman cengkeh, maka setelah tanam paksa dan monopoli cengkeh dihapuskan mau tidak mau penduduk harus mengubah pola pertanian mereka menjadi pola multikultur dengan menanam berbagai tanaman ekspor lain yang diperkenalkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan dernikian diharapkan penduduk tetap dapat memperoleh hasil sebagai pengganti hilangnya pendapatan mereka (dalam bentuk uang) dari produksi cengkeh. Alasan kedua adalah karena sumber penulisan untuk periode tersebut cukup memadai untuk mengungkapkan dan menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini."

"PENDAHULUANSinar Djawa-Sinar Hindia tumbuh dan berkembang sebagai salah satu bentuk ekspresi kesadaran kebangsaan Indonesia. Keberadaannya juga tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan pers Belanda dan Cina, yang keduanya adalah perintis dunia persuratkabaran di negeri ini. Kota Semarang, dengan ciri perkotaannya perdagangan, sarana komunikasi, sekolah, penduduk yang padat, dan pergerakan politik, juga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dalam melihat pertumbuhan surat kabar ini.Pergerakan nasional dan pers bumi.putera dapat dika¬takan sebagai dua bidang kegiatan bangsa Indonesia yang hidup berdampingan secara simbiotik, ada saling ketergan¬tungan, yang satu sukar mempertahankan eksistensinya tanpa yang lain. Segera setelah SI Semarang berdiri, diperlukan adanya medium untuk menyalurkan ide-ide serta aktifitas pergerakkannya, agar dapat mensosialisasikan kesadaran social, ekonomi dan politik di kalangan rakyat. Meskipun telah ada kesempatan untuk mengadakan rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, tetapi kesempatan itu masih terbatas, sedang forum yang tersedia oleh pers adalah kontinyu dan intensif, sehingga penanaman kesadaran dapat terlaksana secara lebih efektif. Itu dapat diketahui dari banyaknya artikel kiriman pembaca yang dimuat dalam surat kabar ini yang pada umumnya triemhahas hambatan-hambatan yang dialami."

"PENDAHULUANPada abad 18 sejarah Kesultanan Banjarmasin sangat dipengaruhi oleh masalah perdagangan lada. Pada waktu itu lada merupakan bahan ekspor yang terpenting sehingga perdagangan lada sangat berperan di dalam kehidupan ekonomi dan politik di Banjarmasin. Sebelumnya, di abad 16 lada hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan dtanam tidak lebih dari 4-5 rumpun setiap keluarga. Selain itu penduduk masih mengumpulkan hasil hutan, bijih emas dan intan diantaranya sebagai barang tribut tahunan ke Mataram karena pada waktu kesultanan Banjarmasin masih menjadi daerah kekuasaan Mataram di Jawa Tengah. Untuk mencukupi kebutuhan pokok beras selain masih harus mengimpor dari Jawa, penduduk bertanam padi dipedalaman seperti di Amuntasi dan Margasari.Oleh karena letaknya yang strategis di tepi laut Jawa dan Selat Makasar yang menjadi jalur perdagangan di?Kepulauan Indonesia", maka Tatas, Ibukota Kesultanan Banjarmasin yang terletak di muara sungai Barito, tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai disinggahi oleh kapal dagang yang melewati jalur itu. Migrasi pedagang-pedagang dan Pantai Utara Jawa yang menghindarkan diri dari tekanan Sultan Agung dari Matararn pada pertengahan abad 17 mendorong perkembangan perdagangan di Banjarmasin.Setelah Kesultanan Banjarmasin lepas dari kekuasaan Mataram pada belahan kedua abad ke 17, Tatas berkembang menjadi pelabuhan pembongkaran dan pemuatan barang dari dan ke Banjarmasin. Terutama pedagang dari Cina, Jawa dan Makasar memegang peranan penting dalam perdagangan. Mereka membawa porselen, beras, garam, teh dan budak, sebaliknya Banjarmasin menyediakan hasil hutan, bijih emas, intan dan lada. Permintaan lada yang semakin bertambah dari Cina dan perhatian VOC yang semakin besar terhadap Banjarmasin sejak kepentingannya untuk mendapatkan lada dipersulit oleh penguasa Banten pada sekitar tahun 1661, mendorong penduduk Banjarmasin untuk meningkatkan hasil ladanya. Tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 1664 EIC berusaha mengadakan hubungan dagang dengan Sultan Mustain bilah (1650-1678) dan diijinkan berdagang di Tabanio.Pada masa awal perkembangan lada di belahan kedua abad 17 Sultan Mustainbilah dan penggantinya Sultan Inayatulah (1678-1685) mengadakan hubungan perdagangan bebas dengan pedagang Cina, Bugis, VOC dan EIC. Budak yang di'tangkap dan diperdagangkan di sepanjang pantai Jawa, Madura dan Bali oleh orang-orang Buqis menjadi tenaga yang penting untuk mengerjakan tanaman lada milik sultan dan para mantrinya. Penanaman lada diperluas dengan cara membuka kebun lada baru dipedalaman seperti di Negara. Selain itu daerah-daerah yang semua merupakan tanah pertanian padi juga dijadikan kebun lada.Hubungan perdagangan yang semakin erat antara Banjarmasin dengan EIC terjadi pada masa pemerintahan Sultan Saidilah (1685-1700) karena sultan mengijinkan orang-orang-orang Inggris mendirikan kantor dagangnya di Pasir dengan syarat membayar sejumlah uang sewa kepada sultan. Pada waktu itu monopoli perdagangan berada di tangan sultan. Sebaliknya di bawah pemerintahan Sultan Tahililah (Panembahan Kusumadilaga 1700-1745) orang-orang Inggris diusir dari Tabanio setelah terjadi konflik bersenjata untuk memperebutkan jalur perdagangan yang strategis yang menghubungkan pelabuhan Tatas dengan Pasir. Ini membuktikan kuatnya kedudukan sultan pada waktu itu. Monopoli perdagangan yang dikuasai oleh sultan dapat dilihat antara lain dari proses pembongkaran dan pengapalan barang yang tidak dapat dilakukan tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu dari pegawai kepercayaan sultan."