Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup, manusia terkadang melupakan pentingnya kelestarian fungsi lingkungan. Kegiatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup ini banyak yang mengabaikan arti penting lingkungan dalam menunjang kehidupan mereka. Kegiatan masyarakat yang sangat merugikan lingkungan yang sedang marak berkembang di Kalimantan Barat adaiah pertambangan emas. Pertambangan emas yang dilakukan ini secara ilegal karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Aktivitas pertambangan ini dikenal dengan sebulan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) bahan galian emas. PETI berkembang dari pertambangan rakyat yang dilakukan secara tradisional yang semakin lama semakin berkembang menjadi pertambangan emas yang menggunakan peralatan semi mekanis dan pelakuknya juga tidak hanya masyarakat setempat tetapi juga para pendatang terutama berperan sebagai pemodal. Kegiatan PETI ini sangat merugikan baik bagi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan dampak lingkungan yang diakibatkannya sangat mengkhawatirkan kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Dampak lingkungan akibat aktivitas PETI ini antara lain: kegiatan PETI dilakukan dengan membongkar lahan puluhan hektar sehingga mengubah keseimbangan ekosistem yang berpengaruh secara signiiikan terhadap terjadinya kerusakan jenis, spesies dan habitat flora dan fauna Proses pemisahan bijih emas dari batuannya menggunakan logam berat merkuri atau air rakya yang limbahnya langsung di buang ke tanah dan aliran sungai di sekitar lokasi PETI , selain itu juga berdampak pada lingkungan sosial bempa konflik sosial yang pelik seperti berkembangnya prostitusi, perjudian dan perkelahian antar kelompok serta kriminalitas lainnya. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh PETI, maka PETI harus diatasi minimal menguranginya dan bahkan menghilangkannya. Untuk melaksanakan penertiban terhadap PETI peranan Pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga lingkungan, sangat diperlukan sehingga perkembangan PETI dapat dicegah dan kelestarian fungsi lingkungan tetap terpelihara. Namun demikian dalam pelaksanaan tugasnya lembaga-lembaga lingkungan yang berada di Kalimantan Barat belum maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka peranan lembaga yang berkaitan dengan pengendalian dampak Iingkungan sebagai akibat dari aktivitas PETI yang ada di Kalimantan Barat perlu dikaji dan ditelaah lebih lanjut peran dan efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:1. Fungsi, tugas dan wewenang kelembagaan lingkungan dalam menangani dampak lingkungan akibat aktivitas PETI emas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelembagaan yang dilihat dari hasil kerja Tim Penertiban PETI emas dan kendala atau hambatan dalam penertibannya. 3. Keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat terutama dilihat dan keadaan tingkat pendapatan dan pola perilaku masyarakat di sekitar lokasi PETI. Penelitian bersifat diskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Kalimantan Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, observasi serta dan wawancara kepada informan yang berkompeten yang ditetapkan berdasarkan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi, wewenang dan bertanggungjawab terhadap PETI. Penanganan PETI dilakukan oleh Tim Penertiban PETI yang keanggotaannya terdiri atas unsur pejabat pemerintah yang terkait. Tim Penertiban PETI kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan penertiban PETI yang dilakukan selama tahun 1996 - 2000, tidak kontinyu dan tidak merata di semua lokasi PETI. Selain itu tidak dapat menghilangkan PETI dan mencegah kerusakan Iingkungan akibat PETI, justru perkembangan PETI dan kerusakan lingkungan cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah PETI selama tahun 1996-2000 rata-rata setiap tahun yaitu 1.781 kelompok, dengan tingkat perkembangannya meningkat 3,1 % per tahun. Jumlah tenaga kerja yang terserap rata-rata setiap tahun 16.391 orang setiap tahun dengan tingkat penyerapan tenaga kerja PETI meningkat 27,6 % per tahun. Volume kerusakan tanah dan pasir yang tergali setiap tahun rata-rata 3.359.687 m3 dengan tingkat kerusakannya meningkat 10,8 % per tahun. Luas areal lokasi penambangan yang rusak setiap tahun rata-rata 1.378,4 Ha dengan tingkat kerusakannya meningkat 8,3 % per tahun, dan penggunaan Air Raksa (Hg) dalam kegiatan PETI yang tersebar dan mencemari lingkungan berjumlah 4,1 ton per tahun dengan tingkat penggunaannya meningkat 6,2 % per tahun. Keadan sosial ekonomi masyarakat, terutama mengenai pendapatan masyarakat di sekitar lokasi PETI, yaitu rata-rata pendapatan pekerja atau buruh PETI Rp. 25.000,- sampai Rp.35.000,- per hari kerja. Pendapatan masyarakat bukan pekerja PETI di sekitar lokasi PETI rata-rata Rp. 25.000,- sampai Rp. 50.000,- per hari kerja. Pcndapatan bersih mandor PETI rata-rata Rp. 35.000, sampai Rp 50.000,- per hari kerja. Kurang efektifnya Tim Penetiban PETI dalam menangani PETI dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain 2 Iokasi PETI, operasi penertiban, perijinan, penegakan hukum, pendanaan, dan kegiatan Kontak Karya atau Kuasa Pertambangan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Efektivitas kelembagaan lingkungan dalam penanganan PETI di Kalimaman Barat masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya perkembangan PETI dan semakin meningkatnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PETI. Belum efektifnya lembaga-lembaga tersebut dalam melaksanakan penerliban PETI disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: lokasi, operasi penertiban, perijinan, penegakan hukum, pendanaan dan faktor kegiatan KK dan KP. Meningkatnya perkembangan PETI berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi PETI. Selain itu, dampak sosial budaya yang ditimbulkan PETI adalah meningkatnya kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti perjudian, minuman keras dan prostitusi di sekitar lokasi PETI.

---

Accompanying industrial development and rising demands for the peoples needs have evenrually caused neglect in environmental protection. In pursuing their daily needs, the community easily forget the importance of theliving environment in supporting their living existence. Illegal gold mining activities undertaken by the local people in the traditional and primitive way (PETI) are at present spreading in large areas of West Kalimantan, due to lack of effective control by local authorities. It has been noted that such activities that are now using semi mechanical tools are not merely undertaken by the local populations, but also undertaken by people coming &om outside the region, especially by those who are also attracted to provide financial backups to these activities.

The illegal gold mining uncontrolled activities are evidently very harmful both to the national and regional interests as well, and might leave for the next generation living in the region a completely ruined areas. Extensive areas of land which once were rich in various kinds of plants and wild life. A devastated in search of some gold and natural habitat of various flora and fatma are wasted, left unfit for any use. What is particularly distratrous is the use of mercury to extract the gold, which alter having been used is disposed into the surrounding lands or in to the nearby rivers, resulting in pollution, affecting the flora and fauna. These gold mining activities are also the root of several social disturbances like prostitutions, gambling, fights between community groups, and any other kinds of criminality.

lt is obvious, that the undersirable effects of the gold mining must be minimized as much as possible. The responsible authorities should by all means undertake possible actions to overcome the problems. Government environmental protection agencies should be particularly called upon to take direct control to preserve the environment. However, it was noted that in the execution of their tasks, local environment agencies were perceived as not being effective enough. Within this framework of thinking the roles of existing local agencies related to the environmental impact control of illegal gold mining should be reviewed and evaluated in terms of their roles and effectiveness. A more effective method of control must be deviced for West Kalimantan to obtain actual results, particularly in connection with the continuing and still increasing activities ofthe people in their search for gold.

The objective of the study is:

1. To review the function, task and power of existing local environmental protection authorities to elliminate the adverse results of illegal gold.

2. To review and identify factors that inhibit effective perfomance of the gold environmental agencies to reduce adverse effect of illegal gold mining upon the environment under the existing regulations.

3. To study social and economic condition of the population in the affected areas in terms in term of their income.

The study is of descriptive nature and adopts a qualitative approach while being undertaken in West Kalimantan. Reliable sources of information include observation, partipatory observation and interview with competent respondents by way of purposive sampling.

The results reveals that so far competent and accountable agencies for the control of illegal gold mining activities were not effectively in function. Control is being carried out by PETI special task force officials in the affected areas.The rather poor control results are revealed by less sufficient extension services, guidelines, supervisions and mining control during 1996 until 2000, due to the absence of regular and on-the-spot control in all PETI areas. Illegal gold mining activities continued to grow in number every year.

During 1996-2000, there were 1,781 groups of people actively involved in illegal gold mining operations, showing an increase of 3,1 % each year.A total of 16,391 men were absorbed each year at average, with an annual ancrease of 27,6%.Annual average volume of earth exvacated amounted to 3,359,683 m3,thus damaged areas increased 10,8 % each year. About 1,378.4 hectares of mining location were damaged each year, increasing by 8,3% annually. Extensive pollution by mercury used in mining opertaions amounted to 4.1 tons per year, increasing by 6,2% annually.

The socio-economical conditions of the population, particularly those near the mining locations working as field labourers, earn daily wages of Rp.25,000- Rp.35,000, whereas those involved in other activities earn average daily wages of Rp.25,000-Rp.50,000. A mining foreman may earn Rp.35,000-Rp.50,000 per day. Less effective mining control results are mainly due to the spreaded and distant locations, lack of control and of good lincesing systems, weak law enforcement, insufficient financing and the statuss of Contract of Work and Mining Authorization activities.

The following conclusion may be drawn from the result of the study; The control of mining acttivities in West Kalimantan by the authorized agencies remains less effective, as indicated by continuing increase of illegal gold mining activities by the local communities in several areas, and the expanding environmental damage caused by the activities. Failure of the local authorities of enforce effective control is due to the absence of well-planned rules and regulations, licensing systems, insufficient fluids, and widespreads mining locations, which generated criminal activities, gambling, use of alcoholics drinks, prostitutions and disorder, reprensting social pathology as negative social impact of illegal gold mining activities."

"Tailing yang dihasilkan industri pertambangan menjadi perdebatan hangat karena volume yang dihasilkan sangat besar dan masih mengandung beberapa logam. Hal ini mengharuskan penempatan dan pemanfaatan tailing juga harus cermat. Volume tailing ini berpotensi menurunkan fungsi lingkungan. Selain itu tailing membutuhkan area khusus yang besar dan steril untuk lokasi penampungan yang dikenal sebagai tailing dam. PT. Antam UBPE Pongkor adalah salah satu penamambangan emas dengan sistem penambangan tambang bawah. Metode penambangan yang dilakukan di UBPE Pongkor ini adalah metode cut and fill yaitu pengambilan bijih, dan pengisian kembali rongga dengan tailing yang telah didetoksifikasi sebelumnya.Tambang emas Pongkor menghasilkan 350 ribu ton tailing per tahunnya yang berasal dari proses pengolahan dan dari pekerjaan pengembangan tambang. Pemisahan dari penggunaan kembali tailings dibagi menjadi 2 kategori, dimana 60% material tailing dimanfaatkan dan sisanya dibuang ke tailing dam. Perlunya pemanfaatan kembali tailing ini adalah untuk mengurangi volume yang terbuang.Untuk mengetahui konsentrasi logam yang tersisa, telah diambil sampel pada beberapa titik yaitu tailing dam, batako dan material filling. Sampel slurry kemudian dipisahkan menjadi sampel padatan dan sampel larutan. Sampel padatan dilarutkan dengan Aquaregia, kemudian kedua sampel dianalisis dengan AAS. Hasil pengukuran pada sampel larutan menunjukkan konsentrasi unsur Mn 0,86 mg/L, Fe 0,366 mg/L, Pb 0,035 mg/L, Cd 0,027mg/L, Zn 0,033 mg/L dan Cu 0,22 mg/L.Hasil pengukuran sampel padat menunjukkan nilai Mn 6,68 mg/kg, Fe 61,96 mg/kg, Pb 0,28 mg/kg, Cd 0,01mg/kg, Zn 0,42 mg/kg dan Cu 0,31 mg/kg. Semua hasil pengukuran ini menunjukkan konsentrasi beada di bawah Baku Mutu. Selain itu dari uji LD50 dan TCLP yang dilakukan berkala oleh UBPE Pongkor menunjukkan nilai berada di bawah Baku Mutu. Kesimpulannya, tailing aman untuk dimanfaatkan.Pemanfaatan tailing di Pongkor sebagai material filling mampu mengurangi volume tailing sebanyak 42,20% dari total produksi tahun 2007. Tingkat keefektifan backfilling ini hanya 70,20% dari target sebanyak 193.356 dmt. Sementara itu, pemanfaatan untuk batako hanya mencapai 1,8% dari seluruh total taling. Batako ini sampai saat ni hanya digunakan untuk keperluan internal tetapi memiliki potensi economic benefit untuk dimanfaatkan secara masal.Selain pemanfaatan diatas, tailing juga dapat digunakan untuk pembuatan genteng bakar karena kesamaan struktur dengan lempung. Selain it juga dapat dimanfaatkan untuk penelitian lanjutan untuk mengetahui besarnya economic benefit dan penyerapan tenaga kerja.

---

Tailing produced by mining industries being an issue and debate because it has a huge volume and still remaining metals. Thats why the tailing placement and its reuse must be detail and persnickety. This huge volume of tailing is potentially caused an environmental descent function otherwise tailing need a steril spesific area for retain talling sludge that called as tailing dam. PT. Antam UBPE Pongkor is a gold mining company that use an undreground mining method. This method applyng a cut and fill system. Cut and fill is digging and supporting method that getting the gold ore, processing and filling the blank stope with tailing that detoxificate before.The Pongkor gold mining field produce more than 350,000 tons tailing each year that derived from processing plant and mining development activity. This tailing is splitted into 2 categories in which 60% of tailing material going to reuse and the rest, placed into tailing dam. The important need to reuse tailing is to alleviating the tailing volume in tailing dam.The goals of this research are as follow ; (1) To figure out the safety level of tailing reuse by analyzing metals concentration that remain in tailing, (2) To analyzing the combine of tailing reuse in UBPE Pongkor, (3) To find out effectivness of tailing reuse in UBPE Pongkor as brick, backfilling material and reclamation soil media in order to reduce tailing volume that dumped into tailing dam, (4) To analyzing impacts of tailing reuse in the field to environment and ecosystem sorrounding UBPE Pongkor.This research is an expost facto method that conducted with descriptif analysis approach. Primary and secondary data were collected by taking samples in spesific place, measuring the metal concentration in samples with AAS, interview and documenting some of apropriate figure. To figure out the metal concentration in tailing, sample have been taken from tailing dam, tailing brick and also from filling material. Then all of these samples were analyzed with AAS. Another way finding out the volume that has been treated as reuse and the remains tailing, secondary data derived from Environmental Unit at UBPE Pongkor.The measurement results are presented as follow, for example, the concentration of solutions sample are 0,86 mg/L, 0,366 mg/L, 0,035 mg/L, 0,027mg/L, 0,033mg/L and 0,22 mg/L for Mn, Fe, Pb, Cd, Zn and Cu respectively. Meanwhile the concentration of soids sample are 6,68 mg/kg, 61,96 mg/kg, 0,28 mg/kg, 0,01mg/kg, 0,42 mg/Kg and 0,31 mg/kg for Mn, Fe, Pb, Cd, Zn and Cu respectively. All of this metal concentration stated below the treshold limit. Meanwhile LD50 and TCLP test that have been done frequently by UBPE Pongkor show result all concentration below treshlod limit.Conclusion is, tailing safe for reuse. The tailing reuse at the UBPE Pongkor for filling material has achieved only 42,20% from total tailing that produced in 2007 (193,356 dmt) or 70,22% from the target. Tailing reuse as tailing brick during 2007 only 1,8% from total tailing produced in 2007 and on for internal use only. The tailing brick hav a potentially economic benefit if only commonly in mass by people sourronded UBPE Pongkor area.Except for reclamation media, backfilling material and tailing bricks, tailing also potentially as roof tile because having a similiarity texture and clays contents. In order to strengthened and durability longer, commonly brick klin added. Another potentially use for ceramics additive. The tailing bricks is better with deeply research especially involved with economic benefit and labour supply absorption."

"Kabupaten Belitung merupakan wilayah yang secara administratiftergabung dalam wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.,Kabupaten ini telah lama dikenal sebagai daerah penghasil timah.Sejarah pengembangan pulau ini tidak lepas dari penambangan timahyang menurut beberapa catatan telah dilakukan sejak lebih dari seratuslima puluh tahun yang lalu (Sujitno, 1996). Penambangan timah di daerahini telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat, memberikankontribusi bagi pengembangan infrastruktur dan pengembangan kota danberbagai keuntungan lainnya yang dapat dirasakan secara langsung olehmasyarakat.Krisis ekonomi yang melanda perekonomian nasional (1998) danperubahan dalam sistem ketatanegaraan dengan terbitnya UndangUndangNomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memicuterjadinya aktivitas pertambangan timah oleh masyarakat yang dilakukansecara illegal (tanpa izin). Berdasarkan pemberitaan media massa,kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) timah mencapai ribuanjumlahnya di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Post Belitung,2001).Kegiatan Pertambangan tanpa izin (PETI) timah memberikan dampakpositif dan negatif terhadap lingkungan. Dampak positifnya antara lain:penyediaan alternatif lapangan kerja dan sumber pendapatan bagimasyarakat. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah: terjadinyaperubahan bentang alam, hilangnya vegetasi dan fauna yang terdapatpada areal PETI, lahan menjadi porak poranda akibat penambanganyang tidak terkendali bahkan pencemaran berupa peningkatan kekeruhandan sedimentasi terhadap perairan di sekitar areal penambangan.Akibatnya pemerintah harus mengeluarkan dana yang besar untukkegiatan pemulihan lingkungan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup maupun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang besar bagi daerahuntuk mengelola sumberdaya alam dan sekaligus memelihara kelestarianfungsi lingkungan. Namun berdasarkan pengamatan peneliti danpemberitaan media massa, perkembangan PETI dan dampaklingkungannya dari tahun ke tahun semakin meningkat pula. Karenanyapeneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap organisasi PemerintahKabupaten Belitung yang sesuai tugas pokok fungsinya terkait dalampengelolaan pertambangan dan lingkungan hidup.Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkinipengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Belitung, organisasi yangterkait dalam pengendalian PETI di Kabupaten Belitung, bagaimana hasilyang telah dicapai dalam pengendalian tersebut, dan faktor-faktor yangmenghambat pengendalian kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI)timah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:1. Mengetahui kondisi terkini pertambangan bahan galian timah diKabupaten Belitung.2. Mengkaji efektivitas organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung dalampengendalian pertambangan tanpa ijin timah (peti) timah di KabupatenBelitung.2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat bagiorganisasi pengelola lingkungan tersebut dalam pengendalian PETItim a h.Penelitian tergolong penelitian deskriptif, yaitu berusaha untukmendeskripsikan hal-hal yang saat ini berlaku, untuk selanjutnyadidalamnya terdapat upaya untuk mencatat, menganalisis, danmenginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Sedangkanmetode yang digunakan adalah gabungan metode kualitatif - kuantitatif .Hasil penelitian ini adalah:1. Pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Belitung diaturmelalui Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 tahun 2003tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Perda ini telahmengakomodir kepentingan masyarakat dalam usaha pertambangan,yaitu dengan adanya ketentuan mengenai izin usaha pertambanganyang dilakukan oleh masyarakat (SIUPR). Namun persoalannya,hingga saat ini Organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung yangmemiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan belumsepenuhnya dapat mengiplementasikan hal tersebut. Ketiadaanpembinaan dan pengawasan merupakan salah satu contoh ketidakmampuan instansi pemerintah tersebut dalam menerapkan kebijakanpengelolaan pertambangan. Aktivitas pertambangan oleh masyarakatdi Kabupaten Belitung pada saat ini, erat kaitannya dengan ketiadaanlapangan kerja, rendahnya skill (kemampuan/keahlian) masyarakat"

"Konflik antara PT. SMM, masyarakat Kecamatan Naga Juang dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, berakar pada hubungan ekonomi yang menyangkut dengan pengelolaan dan pemanfaatan komoditi emas. Penelitian ini berupaya melihat relasi diantara ketiga stakeholder tersebut, melihat hal-hal yang menjadi sebab konflik, mengurai struktur dan dinamika konfik serta merumuskan strategi resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan, dimensi sebab konflik disebabkan oleh dimensi ekonomi atas pengelolaan dan pemanfaatan komuditi emas, dimensi struktur dan dinamika sangat dipengaruhi oleh peran aktor yang mendorong peningkatan ketegangan dan eskalasi konfik. Resolusi konflik yang dirumuskan, yaitu strategi akomodatif. Strategi akomodatif adalah strategi yang mengakomodir kepentingan dan espektasi dari dua stakeholder kunci yaitu, Pemkab Madina dan masyarakat Kec. Naga Juang.

---

Conflict between PT. SMM, society of district Naga Juang and the government of Mandailing Natal regency, rooted in economic relations that concern to the management and utilization of gold?s commodity. This research attempt to see the relationship between the three stakeholders, see the things that are the cause of conflict, analyze the structure and dynamics of conflict and also formulate strategies of conflict resolution. The results showed, because the dimensions of the economic dimension of the conflict caused by the management and utilization of gold komoditi, the dimensions of the structure and dynamics is strongly influenced by the role of actors encourage the escalation of tensions and conflicts led. The formulation of conflict resolution was an accommodative strategic which is a strategy that accommodates the interests and expectations of two key stakeholders, namely, local government Madina and community district Naga Juang."

"Riset ini dilaksanakan dikarenakan adanya permasalahan tidak sesuainya antara prediksi laju erosi dengan kondisi aktual laju erosi pada salah satu area reklamasi PT. X. Tujuan riset ini adalah untuk mengurangi dampak erosi pada kegiatan reklamasi pertambangan PT. X. Metode riset ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan laju erosi dengan USLE, perhitungan Indeks Bahaya Erosi (IBE) penilaian keberhasilan reklamasi, wawancara dengan masyarakat desa disekitar PT. X, perhitungan nilai ekonomi akibat erosi dengan valuasi ekonomi dengan menggunakan Nilai Ekonomi Total (NET) dan wawancara kepada ahli dibidang K3 dan reklamasi tambang untuk menentukan tingkat risiko dan prioritas pengendalian erosi. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab erosi yang paling dominan faktor penyebab erosi yang berpengaruh pada laju erosi adalah faktor P dengan perhitungan laju erosi dengan pendekatan USLE sebesar 35.351,69 ton/ha/tahun dan nilai Indeks Bahaya Erosi (IBE) dengan kategori Sangat Tinggi mendominasi area reklamasi dengan persentase 61,11%. Hasil penilaian keberhasilan reklamasi menunjukkan bahwa baru 2 dari 8 area reklamasi yang memiliki nilai diatas nilai minimum 80 dan tidak ada hubungan yang signifikan antara IBE terhadap nilai keberhasilan reklamasi namun ada hubungan signifikan dan berbanding terbalik antara IBE dengan parameter pengendalian erosi dan sedimentasi. Hasil perhitungan NET adalah Rp13,7 milyar/tahun dan prioritas utama dalam pengendalian erosi dari hasil judgement para ahli dari tingkat risiko rendah-sangat tinggi adalah kriteria efektivitas dengan jenis pengendalian erosi yaitu pengaturan kemiringan lereng sesuai standar geoteknik.

---

This research was carried out due to the mismatch between the predicted erosion rate and the actual condition of the erosion rate in one of the reclamation areas of PT. X. The purpose of this research is to reduce the impact of erosion on the mining reclamation activities of PT. X. This research method is carried out by using the calculation of the rate of erosion with USLE, the calculation of the Erosion Hazard Index (IBE) for the success of reclamation assessment, interviews with village communities around PT. X, calculation of economic value due to erosion using Total Economic Value (NET) and interviews with experts in the field of K3 and mine reclamation to determine the level of risk and priority for erosion control. The results of this study indicate that the most dominant factor causing erosion that affects the rate of erosion is the P factor with the calculation of the erosion rate using the USLE approach of 35,351.69 ton/ha/ year and the Erosion Hazard Index (IBE) value in the Very High category dominates. Reclamation area with a percentage of 61.11%. The results of the reclamation success assessment show that only 2 out of 8 reclamation areas have a value above the minimum value of 80. There is no significant relationship between IBE and the reclamation success value. However, there is a significant and inversely proportional relationship between IBE with erosion and sedimentation control parameters. The result of the calculation of NET is Rp13.7 billion/year and the main priority in erosion control from the results of the judgment of experts from the low-very high-risk level is the effectiveness criteria with the type of erosion control, namely setting the slope according to geotechnical standards."

"Penelitian ini dilaksanakan dikarenakan adanya permasalahan tidak dipatuhinya baku mutu pH air asam tambang oleh PT. X. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluasi kinerja pengelolaan air asam tambang PT. X di Kalimantan Tengah, pengukuran kualitas air keluaran tambang dengan uji Storet, dan wawancara mendalam kepada masyarakat pemanfaat perairan. Hasil penelitian ini menunjukkan komponen pembentuk air asam tambang berupa batuan Potentially Acid Forming PAF diketahui sebesar 50 terdapat pada tambang PT. X dan sudah dikelola dengan baik melalui meminimasi sumber air asam tambang dengan penanganan bahan PAF atau Non Acid Forming NAF secara selektif, pengendalian migrasi air asam tambang, dan pengolahan air asam tambang. Kualitas air keluaran tambang pada titik pantau SP-HJ-03 termasuk dalam status kualitas air A atau dalam kondisi baik sekali, sedangkan kualitas air keluaran tambang pada titik pantau SP-HJ-04 termasuk dalam status kualitas air B atau dalam kondisi baik. Gatal-gatal yang diderita pada 44 responden hanya 3 keluhan yang tercatat secara resmi di Puskesmas Desa Tumbang Bauh , diduga bukan diakibatkan oleh air keluaran tambang PT. X.

---

This research conducted due to the problem of non compliance of water quality standard pH of acid mine drainage by PT. X. This research conducted by using performance evaluation approach of acid mine drainage management of PT. X in Central Kalimantan, measuring the quality of mine water effluent by Storet test, and in depth interviews to the water users around the mine site. The results showed that the acid mine drainage components is Potentially Acid Forming PAF rocks was found 50 in the PT. X and is well managed by minimizing acid mine water sources by selectively handling of PAF or Non Acid Forming NAF materials, controlling acid mine drainage migration, and acid mine drainage treatment. The water quality effluent of SP HJ 03 monitoring point is A status meaning that the water quality is in excellent condition and compliaded with the water quality standards, while the water quality effluent of SP HJ 04 monitoring point is B status which means the water quality is in good condition and in the category of mild contamination. Skin health issues of 44 respondents only 3 of complaints are officially recorded at Tumbang Bauh Village Health Center possibly not caused by acid mine water of PT. X."

"Produk pertambangan bersifat tidak terbarukan dan industri pertambangan memiliki risiko dan dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan kegiatan industri lainnya. Industri pertambangan akan tetap ada selama masih ada perkembangan peradaban kehidupan manusia. Kesenjangan dalam penerapan Good Mining Practice (GMP) pada kegiatan pertambangan menjadi akar permasalahan penyebab dan kompleksitas dampak terhadap lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis SWOT, dan analisis AHP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan sudah sudah memiliki dokumen kebijakan lingkungan. Upaya untuk mencapai target kebijakan tersebut dengan melakukan program pengelolaan risiko lingkungan berdasarkan dokumen Amdal yang dipadukan dengan RKAB, yang merupakan program kerja tahunan yang disetujui KESDM. Perusahaan melakukan evaluasi program pengelolaan lingkungan dengan berpartisipasi dalam program Proper yang dilaksanakan oleh KLHK. Meskipun hasil Proper memperlihatkan hasil yang baik dengan kategori Biru, namun masih ada yang harus ditingkatkan dalam hal kebijakan lingkungan dan strategi perusahaan untuk mencapai target yang ditetapkan. Kesimpulan penelitian ini bahwa perusahaan mempunyai kekuatan dan peluang untuk meningkatkan pengelolaan risiko lingkungan, dengan membuat kebijakan lingkungan yang melibatkan manajemen puncak, melakukan rekrutment tenaga ahli lingkungan hidup yang memiliki latar belakang pendidikan dan kompetensi yang sesuai, dan membuat rencana kerja pengelolaan lingkungan tahunan.

---

Mining products are non-renewable and a mining industry has relatively higher risk and a greater environmental impact than carrying out other industry. However, mining will continue to exist as long as there is the development of human civilization. The gap in the application of Good Mining Practice (GMP) to mining activities is the main root cause of the magnitude and complexity of the impact on the environment. The method used in this research is descriptive analysis, SWOT analysis and AHP analysis. The results of the study indicate that the company already has an environmental policy. Efforts to achieve this policy target are carried out by carrying out an environmental management program based on the EIA document combined with the RKAB, which is an annual work program approved by the MEMR. The company evaluates environmental management programs by participating in the Proper program implemented by the Ministry of Environment and Forestry. Even though the Proper results show good results in the Blue category, there is still something that needs to be improved regarding environmental policies and company strategies to achieve the set targets. The conclusion of this study is that companies have strengths and opportunities to improve environmental risk management by developing environmental policies that involve top management, recruiting environmental experts with appropriate educational backgrounds and competencies, and making annual environmental management work plans."

"Penggunaan lahan untuk tambang batubara dengan sistem tambang terbuka menimbulkan perubahan bentang alam yang berdampak pada lingkungan alam dan manusia (masyarakat di sekitar tambang). Tambang batubara mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya terutama pada komponen pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Melalui metode penambangan yang ramah lingkungan dampak negatif yang timbul dapat diminimalkan dan dampak positif dapat dikembangkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan tambang batubara memberikan dampak positif bagi pendapatan dan pendidikan masyarakat, sedangkan untuk kesehatan masyarakat keberadaan tambang batubara membawa dampak negatif kepada kesehatan mereka. Oleh karena itu peran aktif perusahaan untuk menanggulangi permasalahan yang timbul harus menjadi prioritas demi keberlanjutan industri tambang batubara.

---

Coal mining by open pit system poses landscape changes impacting on the natural environment and human (people around the mine). Coal mining affects the wellbeing of the surrounding community, especially on the components of income, health, and education. Through environmental friendly methods of mining negative impacts can be minimized and positive impacts can be developed.

The results of this study indicate that coal mining activities have a positive impact to revenue and public education, and for public health the presence of coal mines have negative impacts on their health. Therefore the company's active role to address the problems that arise should be a priority for the sustainability of the coal mining industry."

"ABSTRAKPencemaran lingkungan oleh Polychlorinated Biphenyls(PCBs) telah menjadi keprihatinan publik karena sifat racunnya terhadap makhluk hidup, dan karakteristik PCBs di lingkungan yang persisten, bio-akumulatif, dan bergerak secara spasial. Di Indonesia kekhawatiran pencemaran PCBs yang terbesar berasal dari banyaknya transformator yang menggunakan minyak ber-PCBs yang sampai saat ini masih masif dan tersebar di seluruh penjuru negeri. Sesuai dengan rencana phase out PCBs di Indonesia, bahwa semua PCBs dan peralatan yang mengandung PCBs harus sudah dimusnahkan pada tahun 2028 (Rencana Penerapan Nasional untuk Konvensi Stockholm, 2014), maka diperlukan penentuan batas konsentrasi PCBs untuk status minyak transformator bebas PCBs di Indonesia. Kajian penelitian dilakukan terhadap aspek ketersediaan teknologi ramah lingkungan untuk destruksi PCBs melalui analisis deskriptif, aspek ekonomi yaitu kesanggupan biaya destruksi PCBs melalui analisis Willingness to Pay dari pemilik PCBs, dan aspek sosial yaitu hubungan persepsi pemilik PCBs terhadap penentuan batas konsentrasi PCBs melalui analisis korelasi Spearman. Metode Analytical Hierarchy Process(AHP) digunakan untuk penentuan hasil batas konsentrasi PCBs dari aspek teknologi, ekonomi dan sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa konsentrasi 2 ppm dapat diterapkan sehubungan ketersedian fasilitas destruksi PCBs di Indonesia, berdasarkan harga destruksi PCBs maka dipilih konsentrasi 2 ppm dengan biaya sebesar Rp. 35.000,00/kg yang masih dalam kesanggupan pembiayaan pemilik minyak PCBs, berdasarkan hasil analisis uji korelasi, terdapat hubungan yang signifikan antara persepsi pemilik minyak PCBs terhadap penentuan batas konsentrasi PCBs yang ketat. Berdasarkan hasil AHP, disimpulkan bahwa batas 2 ppm adalah pilihan terbaik untuk diterapkan di Indonesia.

---

ABSTRACTEnvironmental pollution by Polychlorinated Biphenyls (PCBs) has become a public concern because of the nature of its toxicity to living things (Ahlborg et al., 1992), and the characteristics of PCBs in environments that are persistent, bio-accumulative, and move spatially (Borja et al., 2004; Miller, 2000). In Indonesia the biggest concern of PCBs pollution comes from the large number of transformers that use PCBs oil which is still massive and spread all over the country. In accordance with the PCBs phase out plan in Indonesia, that all PCBs and equipment containing PCBs must have been destroyed by 2028 (National Implementation Plan for the Stockholm Convention, 2014), it is necessary to determine the concentration limit for PCBs free status on transformer oil in Indonesia. The study was conducted on aspects of the availability of environmentally friendly technologies for PCBs destruction through descriptive analysis, the economic aspects is the ability of PCBs destruction costs through the Willingness to Pay analysis from PCBs owners, and the social aspects is the relationship between the perceptions of PCBs owners with the determination of PCBs concentration limits through Spearman correlation analysis. Analytical Hierarchy Process (AHP) method is used to determine the results of PCBs concentration limits from technological, economic and social aspects. The results showed that a concentration of 2 ppm can be applied in connection with the availability of PCBs destruction facilities in Indonesia, based on the price of PCBs destruction, a concentration of 2 ppm was chosen at a cost of Rp. 35,000.00/kg which is still in the capability of financing from the PCBs oil owner, based on the results of the correlation test analysis, there is a significant relationship between the perceptions of PCBs oil owners to determine the strict limits for PCBs concentration. Based on AHP results, it was concluded that the 2 ppm limit was the best choice the best choice to apply in Indonesia."

"Kepedulian terhadap lingkungan sangat diperlukan bagi kegiatan pengusahaan energi geothermal, walaupun energi geothermal sering disebut dengan energi yang ramah lingkungan. Kerusakan lingkungan tetap saja dapat terjadi bilamana perusahaan tidak memperhatikan masalah lingkungan. Untuk memastikan kegiatan di lapangan tidak merusak lingkungan maka PT X mengangkat pengawas operasional yang berkompeten yang salah satu tugasnya adalah memastikan bahwa kegiatan perusahaan dapat dilakukan dengan aman, selamat dan ramah lingkungan. Kompetensi seseorang terbentuk karena pengetahuan, sikap dan keterampilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan kompetensi pengawas operasional dengan kepedulian lingkungan di PT X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cara menyebarkantan kuesioner kepada 50 orang responden. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah univariat, bivariat dan multivariat. Hasil dari analisis terdapat hubr-rngan antara pengetahuan dengan kepedulian lingkungan (0,887), antara sikap dengan kepedulian lingkungan (0,723), dan antara keterampilan dengan kepedulian lingkungan (0,820), Hubungan ketiga sub variabel kompetensi (secara bersama-sama) dengan kepedulian lingkrngan sebesar (0,954). Jadi terdapat hubungan yang positif dan kuat antara kompetensi pengawas operasional dengan kepedulian lingkungan.

---

Environmental awareness is indispensable for the geothermal energy business. Although geothermal energy is often referred to as an environmentally friendly energy, environmental degradation can still occur when companies do not put any attention to environmental issues. To ensure that field activities do not cause the environment degradation, PT X appointed competent operating supervisors whose job is to make sure that the company's activities can be carried out safely and environmental friendly. Competence is formed through knowledge, skill and attitude. This research was conducted to determine the relationship between operational supervisory competence with environmental awareness in PT X. This study uses a quantitative approach. On this research, the researcher distributed questionnaires to 50 respondents. Analysis of the data used in this research is univariate, bivariate and multivariate. The results of the analysis of the relationship between knowledge with environmental awareness (0.887), attitude with environmental awareness (0.723), and skills with environmental awareness (0.820), The relationship among third competency sub-variable (together) with the environmental awareness is (0.954). Therefore, there is a positive and strong relationship between competence operational supervisor and environmental awareness."