Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup, manusia terkadang melupakan pentingnya kelestarian fungsi lingkungan. Kegiatan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup ini banyak yang mengabaikan arti penting lingkungan dalam menunjang kehidupan mereka. Kegiatan masyarakat yang sangat merugikan lingkungan yang sedang marak berkembang di Kalimantan Barat adaiah pertambangan emas. Pertambangan emas yang dilakukan ini secara ilegal karena tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Aktivitas pertambangan ini dikenal dengan sebulan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI) bahan galian emas. PETI berkembang dari pertambangan rakyat yang dilakukan secara tradisional yang semakin lama semakin berkembang menjadi pertambangan emas yang menggunakan peralatan semi mekanis dan pelakuknya juga tidak hanya masyarakat setempat tetapi juga para pendatang terutama berperan sebagai pemodal. Kegiatan PETI ini sangat merugikan baik bagi Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan dampak lingkungan yang diakibatkannya sangat mengkhawatirkan kelangsungan hidup generasi yang akan datang. Dampak lingkungan akibat aktivitas PETI ini antara lain: kegiatan PETI dilakukan dengan membongkar lahan puluhan hektar sehingga mengubah keseimbangan ekosistem yang berpengaruh secara signiiikan terhadap terjadinya kerusakan jenis, spesies dan habitat flora dan fauna Proses pemisahan bijih emas dari batuannya menggunakan logam berat merkuri atau air rakya yang limbahnya langsung di buang ke tanah dan aliran sungai di sekitar lokasi PETI , selain itu juga berdampak pada lingkungan sosial bempa konflik sosial yang pelik seperti berkembangnya prostitusi, perjudian dan perkelahian antar kelompok serta kriminalitas lainnya. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh PETI, maka PETI harus diatasi minimal menguranginya dan bahkan menghilangkannya. Untuk melaksanakan penertiban terhadap PETI peranan Pemerintah, dalam hal ini lembaga-lembaga lingkungan, sangat diperlukan sehingga perkembangan PETI dapat dicegah dan kelestarian fungsi lingkungan tetap terpelihara. Namun demikian dalam pelaksanaan tugasnya lembaga-lembaga lingkungan yang berada di Kalimantan Barat belum maksimal. Berkaitan dengan hal tersebut maka peranan lembaga yang berkaitan dengan pengendalian dampak Iingkungan sebagai akibat dari aktivitas PETI yang ada di Kalimantan Barat perlu dikaji dan ditelaah lebih lanjut peran dan efektivitasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1. Fungsi, tugas dan wewenang kelembagaan lingkungan dalam menangani dampak lingkungan akibat aktivitas PETI emas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Mengidentifikasi dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kelembagaan yang dilihat dari hasil kerja Tim Penertiban PETI emas dan kendala atau hambatan dalam penertibannya. 3. Keadaan sosial ekonomi dan budaya masyarakat terutama dilihat dan keadaan tingkat pendapatan dan pola perilaku masyarakat di sekitar lokasi PETI. Penelitian bersifat diskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang dilaksanakan di Kalimantan Barat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, observasi serta dan wawancara kepada informan yang berkompeten yang ditetapkan berdasarkan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum adanya lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi, wewenang dan bertanggungjawab terhadap PETI. Penanganan PETI dilakukan oleh Tim Penertiban PETI yang keanggotaannya terdiri atas unsur pejabat pemerintah yang terkait. Tim Penertiban PETI kurang efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan penyuluhan, pembinaan, pengawasan dan penertiban PETI yang dilakukan selama tahun 1996 - 2000, tidak kontinyu dan tidak merata di semua lokasi PETI. Selain itu tidak dapat menghilangkan PETI dan mencegah kerusakan Iingkungan akibat PETI, justru perkembangan PETI dan kerusakan lingkungan cenderung terus meningkat setiap tahunnya. Jumlah PETI selama tahun 1996-2000 rata-rata setiap tahun yaitu 1.781 kelompok, dengan tingkat perkembangannya meningkat 3,1 % per tahun. Jumlah tenaga kerja yang terserap rata-rata setiap tahun 16.391 orang setiap tahun dengan tingkat penyerapan tenaga kerja PETI meningkat 27,6 % per tahun. Volume kerusakan tanah dan pasir yang tergali setiap tahun rata-rata 3.359.687 m3 dengan tingkat kerusakannya meningkat 10,8 % per tahun. Luas areal lokasi penambangan yang rusak setiap tahun rata-rata 1.378,4 Ha dengan tingkat kerusakannya meningkat 8,3 % per tahun, dan penggunaan Air Raksa (Hg) dalam kegiatan PETI yang tersebar dan mencemari lingkungan berjumlah 4,1 ton per tahun dengan tingkat penggunaannya meningkat 6,2 % per tahun. Keadan sosial ekonomi masyarakat, terutama mengenai pendapatan masyarakat di sekitar lokasi PETI, yaitu rata-rata pendapatan pekerja atau buruh PETI Rp. 25.000,- sampai Rp.35.000,- per hari kerja. Pendapatan masyarakat bukan pekerja PETI di sekitar lokasi PETI rata-rata Rp. 25.000,- sampai Rp. 50.000,- per hari kerja. Pcndapatan bersih mandor PETI rata-rata Rp. 35.000, sampai Rp 50.000,- per hari kerja. Kurang efektifnya Tim Penetiban PETI dalam menangani PETI dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain 2 Iokasi PETI, operasi penertiban, perijinan, penegakan hukum, pendanaan, dan kegiatan Kontak Karya atau Kuasa Pertambangan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: Efektivitas kelembagaan lingkungan dalam penanganan PETI di Kalimaman Barat masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya perkembangan PETI dan semakin meningkatnya kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh PETI. Belum efektifnya lembaga-lembaga tersebut dalam melaksanakan penerliban PETI disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: lokasi, operasi penertiban, perijinan, penegakan hukum, pendanaan dan faktor kegiatan KK dan KP. Meningkatnya perkembangan PETI berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi PETI. Selain itu, dampak sosial budaya yang ditimbulkan PETI adalah meningkatnya kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat seperti perjudian, minuman keras dan prostitusi di sekitar lokasi PETI.

---

Accompanying industrial development and rising demands for the peoples needs have evenrually caused neglect in environmental protection. In pursuing their daily needs, the community easily forget the importance of theliving environment in supporting their living existence. Illegal gold mining activities undertaken by the local people in the traditional and primitive way (PETI) are at present spreading in large areas of West Kalimantan, due to lack of effective control by local authorities. It has been noted that such activities that are now using semi mechanical tools are not merely undertaken by the local populations, but also undertaken by people coming &om outside the region, especially by those who are also attracted to provide financial backups to these activities. The illegal gold mining uncontrolled activities are evidently very harmful both to the national and regional interests as well, and might leave for the next generation living in the region a completely ruined areas. Extensive areas of land which once were rich in various kinds of plants and wild life. A devastated in search of some gold and natural habitat of various flora and fatma are wasted, left unfit for any use. What is particularly distratrous is the use of mercury to extract the gold, which alter having been used is disposed into the surrounding lands or in to the nearby rivers, resulting in pollution, affecting the flora and fauna. These gold mining activities are also the root of several social disturbances like prostitutions, gambling, fights between community groups, and any other kinds of criminality. lt is obvious, that the undersirable effects of the gold mining must be minimized as much as possible. The responsible authorities should by all means undertake possible actions to overcome the problems. Government environmental protection agencies should be particularly called upon to take direct control to preserve the environment. However, it was noted that in the execution of their tasks, local environment agencies were perceived as not being effective enough. Within this framework of thinking the roles of existing local agencies related to the environmental impact control of illegal gold mining should be reviewed and evaluated in terms of their roles and effectiveness. A more effective method of control must be deviced for West Kalimantan to obtain actual results, particularly in connection with the continuing and still increasing activities ofthe people in their search for gold. The objective of the study is: 1. To review the function, task and power of existing local environmental protection authorities to elliminate the adverse results of illegal gold. 2. To review and identify factors that inhibit effective perfomance of the gold environmental agencies to reduce adverse effect of illegal gold mining upon the environment under the existing regulations. 3. To study social and economic condition of the population in the affected areas in terms in term of their income. The study is of descriptive nature and adopts a qualitative approach while being undertaken in West Kalimantan. Reliable sources of information include observation, partipatory observation and interview with competent respondents by way of purposive sampling. The results reveals that so far competent and accountable agencies for the control of illegal gold mining activities were not effectively in function. Control is being carried out by PETI special task force officials in the affected areas.The rather poor control results are revealed by less sufficient extension services, guidelines, supervisions and mining control during 1996 until 2000, due to the absence of regular and on-the-spot control in all PETI areas. Illegal gold mining activities continued to grow in number every year. During 1996-2000, there were 1,781 groups of people actively involved in illegal gold mining operations, showing an increase of 3,1 % each year.A total of 16,391 men were absorbed each year at average, with an annual ancrease of 27,6%.Annual average volume of earth exvacated amounted to 3,359,683 m3,thus damaged areas increased 10,8 % each year. About 1,378.4 hectares of mining location were damaged each year, increasing by 8,3% annually. Extensive pollution by mercury used in mining opertaions amounted to 4.1 tons per year, increasing by 6,2% annually. The socio-economical conditions of the population, particularly those near the mining locations working as field labourers, earn daily wages of Rp.25,000- Rp.35,000, whereas those involved in other activities earn average daily wages of Rp.25,000-Rp.50,000. A mining foreman may earn Rp.35,000-Rp.50,000 per day. Less effective mining control results are mainly due to the spreaded and distant locations, lack of control and of good lincesing systems, weak law enforcement, insufficient financing and the statuss of Contract of Work and Mining Authorization activities. The following conclusion may be drawn from the result of the study; The control of mining acttivities in West Kalimantan by the authorized agencies remains less effective, as indicated by continuing increase of illegal gold mining activities by the local communities in several areas, and the expanding environmental damage caused by the activities. Failure of the local authorities of enforce effective control is due to the absence of well-planned rules and regulations, licensing systems, insufficient fluids, and widespreads mining locations, which generated criminal activities, gambling, use of alcoholics drinks, prostitutions and disorder, reprensting social pathology as negative social impact of illegal gold mining activities.

Abstrak :
Kabupaten Belitung merupakan wilayah yang secara administratif tergabung dalam wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung., Kabupaten ini telah lama dikenal sebagai daerah penghasil timah. Sejarah pengembangan pulau ini tidak lepas dari penambangan timah yang menurut beberapa catatan telah dilakukan sejak lebih dari seratus lima puluh tahun yang lalu (Sujitno, 1996). Penambangan timah di daerah ini telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat, memberikan kontribusi bagi pengembangan infrastruktur dan pengembangan kota dan berbagai keuntungan lainnya yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Krisis ekonomi yang melanda perekonomian nasional (1998) dan perubahan dalam sistem ketatanegaraan dengan terbitnya UndangUndang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah memicu terjadinya aktivitas pertambangan timah oleh masyarakat yang dilakukan secara illegal (tanpa izin). Berdasarkan pemberitaan media massa, kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) timah mencapai ribuan jumlahnya di wilayah propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Post Belitung, 2001). Kegiatan Pertambangan tanpa izin (PETI) timah memberikan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan. Dampak positifnya antara lain: penyediaan alternatif lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Sedangkan dampak negatif yang timbul adalah: terjadinya perubahan bentang alam, hilangnya vegetasi dan fauna yang terdapat pada areal PETI, lahan menjadi porak poranda akibat penambangan yang tidak terkendali bahkan pencemaran berupa peningkatan kekeruhan dan sedimentasi terhadap perairan di sekitar areal penambangan. Akibatnya pemerintah harus mengeluarkan dana yang besar untuk kegiatan pemulihan lingkungan Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan yang besar bagi daerah untuk mengelola sumberdaya alam dan sekaligus memelihara kelestarian fungsi lingkungan. Namun berdasarkan pengamatan peneliti dan pemberitaan media massa, perkembangan PETI dan dampak lingkungannya dari tahun ke tahun semakin meningkat pula. Karenanya peneliti tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung yang sesuai tugas pokok fungsinya terkait dalam pengelolaan pertambangan dan lingkungan hidup. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terkini pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Belitung, organisasi yang terkait dalam pengendalian PETI di Kabupaten Belitung, bagaimana hasil yang telah dicapai dalam pengendalian tersebut, dan faktor-faktor yang menghambat pengendalian kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) timah. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: 1. Mengetahui kondisi terkini pertambangan bahan galian timah di Kabupaten Belitung. 2. Mengkaji efektivitas organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung dalam pengendalian pertambangan tanpa ijin timah (peti) timah di Kabupaten Belitung. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi organisasi pengelola lingkungan tersebut dalam pengendalian PETI tim a h. Penelitian tergolong penelitian deskriptif, yaitu berusaha untuk mendeskripsikan hal-hal yang saat ini berlaku, untuk selanjutnya didalamnya terdapat upaya untuk mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi. Sedangkan metode yang digunakan adalah gabungan metode kualitatif - kuantitatif . Hasil penelitian ini adalah: 1. Pengelolaan pertambangan timah di Kabupaten Belitung diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 tahun 2003 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum. Perda ini telah mengakomodir kepentingan masyarakat dalam usaha pertambangan, yaitu dengan adanya ketentuan mengenai izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat (SIUPR). Namun persoalannya, hingga saat ini Organisasi Pemerintah Kabupaten Belitung yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan belum sepenuhnya dapat mengiplementasikan hal tersebut. Ketiadaan pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu contoh ketidak mampuan instansi pemerintah tersebut dalam menerapkan kebijakan pengelolaan pertambangan. Aktivitas pertambangan oleh masyarakat di Kabupaten Belitung pada saat ini, erat kaitannya dengan ketiadaan lapangan kerja, rendahnya skill (kemampuan/keahlian) masyarakat

Abstrak :
Konflik antara PT. SMM, masyarakat Kecamatan Naga Juang dan Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, berakar pada hubungan ekonomi yang menyangkut dengan pengelolaan dan pemanfaatan komoditi emas. Penelitian ini berupaya melihat relasi diantara ketiga stakeholder tersebut, melihat hal-hal yang menjadi sebab konflik, mengurai struktur dan dinamika konfik serta merumuskan strategi resolusi konflik. Hasil penelitian menunjukkan, dimensi sebab konflik disebabkan oleh dimensi ekonomi atas pengelolaan dan pemanfaatan komuditi emas, dimensi struktur dan dinamika sangat dipengaruhi oleh peran aktor yang mendorong peningkatan ketegangan dan eskalasi konfik. Resolusi konflik yang dirumuskan, yaitu strategi akomodatif. Strategi akomodatif adalah strategi yang mengakomodir kepentingan dan espektasi dari dua stakeholder kunci yaitu, Pemkab Madina dan masyarakat Kec. Naga Juang. ...... Conflict between PT. SMM, society of district Naga Juang and the government of Mandailing Natal regency, rooted in economic relations that concern to the management and utilization of gold?s commodity. This research attempt to see the relationship between the three stakeholders, see the things that are the cause of conflict, analyze the structure and dynamics of conflict and also formulate strategies of conflict resolution. The results showed, because the dimensions of the economic dimension of the conflict caused by the management and utilization of gold komoditi, the dimensions of the structure and dynamics is strongly influenced by the role of actors encourage the escalation of tensions and conflicts led. The formulation of conflict resolution was an accommodative strategic which is a strategy that accommodates the interests and expectations of two key stakeholders, namely, local government Madina and community district Naga Juang.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri dan menopang pembangunan nasional, pemerintah Indonesia melakukan eksploitasi sumberdaya alam batubara yang ada di Kalimantan Selatan, bekerjasama dengan PT Adaro Indonesia (PTAI). Selain berdampak positif penambangan batubara PTAI yang dilakukan dengan sistem tambang terbuka (open pit), juga dapat menimbulkan dampak negatif - berupa pengurasan sumberdaya alam, kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah cair dengan volume 40,6 juta m3 dengan kadar suspended solid (SS) mencapai 30.000 mg/L (di outlet sump pit sebelum diolah). Pembuangan limbah cair tersebut dapat mengakibatkan pencemaran sungai dan biota akuatiknya. Jika kualitas sungai tercemar, dapat mengakibatkan terganggunya kehidupan, kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitamya, pada akhimya dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap PTAI. Oleh karena PTAI itu telah mempersiapkan suatu sistem pengelolaan air limbah, salah satu diantaranya adalah SISPAL SP-20. Temyata, operasional SISPAL tidak efektif untuk mencegah degradasi kualitas lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menemukan sistem pengelolaan air limbah tambang batubara terbuka yang efektif untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, (2) mengetahui efektivitas SISPAL SP-20, (3) meningkatkan efektivitas SISPAL SP-20, (4) menemukan jenis dan dosis koagulan-flokulan yang tepat untuk meningkatkan efektivitas SISPAL SP-20, (5) mengetahui upaya minimisasi limbah cair dan menemukan peluang peningkatannya, (6) mengetahui pengaruh operasional PTAI terhadap kualitas sungai dan biota akuatiknya, (7) mengetahui persepsi masyarakat di sekitar tambang terhadap PTAI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Pengumpulan data primer dilakukan dengan survei, pengujian sampel air limbah di laboratorium dengan melakukan serangkaian eksperimen terhadap 5 pasang koagulan dan flokulan dan uji lapangan. Pengumpulan data sekunder didapatkan dari literatur, laporan internal PTAI, buku-buku, brosur, bahan kursus, dan intemet. Studi efektivitas SISPAL SP-20 dilakukan dengan pendekatan teknik, sosio-ekonomi, sumberdaya manusia dan Iingkungan. Penentukan jenis dan dosis koagulan-flokulan yang sesuai dengan karakteristik air limbah tambang PTAI adalah faktor yang besar pengaruhnya untuk meningkatkan efektivitas SISPAL SP-20. Oleh karena itu penentuan jenis dan dosis koagulan-flokulan menjadi prioritas dalam penelitian ini. Dengan penelitian yang komprehensif diharapkan dapat ditemukan suatu sistem pengelolaan air limbah tambang batubara terbuka yang efektif mencegah terjadinya degradasi kualitas Iingkungan. Hasil penelitian yang didapat adalah sebagai berikut: 1. Sistem pengelolaan air limbah tambang batubara terbuka PTAI (SISPAL SP-20) tidak efektif mencegah degradasi kualitas Iingkungan. Pada penelitian ini telah ditemukan sistem pengelolaan air limbah tambang batubara terbuka yang efektif dengan menemukan jenis dan dosis koagulan-flokulan, mempersiapkan SOP dan strategi operasi yang tepat dan SDM yang kompeten. 2. Pasangan Koagulan Praestol 187-K dan flokulan Praestol 2640 adalah yang terbaik dari 5 (lima) pasang koagulan-flokulan yang diuji. 3. Penggunaan koagulan Praestol 187-K dan flokulan Praestol 2640 dengan dosis yang tepat dapat meningkatkan efektivitasnya untuk rnenurunkan kadar SS, Kekeruhan, Fe, Mn sampai 99 %, Sulfat, COD sampai 80%. 3.1. Dosis efektif koagulan Praestol 187-K adalah 10 ppm dan flokulan Praestol 2640 adalah 1 ppm dengan kadar S5 air limbah 7.550 mg/I. Biaya penggunaannya sebesar Rp 64 per m3, jika kadar SS air limbah 1.500 mg/l. 3.2. Biaya penggunaannya sebesar Rp 64 per m3, jika kadar SS air limbah 1.500 mg/l. Efisiensi yang dapat diperoleh pada SISPAL SP-20 adalah Rp 1,106 milyar per tahun dengan volume air limbah 3,293 juts m3 sedangkan untuk seluruh Tambang Tutupan dapat mencapai Rp 13, 653 milyar per tahun dengan volume air limbah 40, 664 juta m3. 4. PTAI telah melakukan berbagai upaya minimisasi limbah cair, tetapi hasilnya belum optimal. Minimisasi limbah cair didapatkan dengan memisahkan air yang keluar dari seepage dan drainhole dengan air limbah di Sump pit yang mengandung S5 tinggi dan memanfaatkan air tersebut untuk kebutuhan rumah tangga. Volume air yang dapat dimanfaatkan adalah 7, 776 juta liter per hari. 5. Operasional tambang PTAI mengakibatkan pencemaran sungai di sekitar tambang yang ditunjukkan dengan indeks Shannon-Wiener biota akuatik. 6. Operasional PTAI menimbulkan persepsi positif sebesar 64% dan persepsi negatif sebesar 36% oleh masyarakat di sekitar tambang.

---

ABSTRACT
To cope with the domestic energy demand to support our national development, the government of Indonesia continues to exploit its coal resources in South Kalimantan, under the cooperation between the Government of Republic Indonesia and PT Adaro Indonesia (PTAI). The Coal Exploitation by PTAI with open pit methods does not only have positive impact but can also cause negative impact in the forms of depletion of natural resources, environmental damages and water pollution caused by wastewater which discharges 40,6 million m3 and 30.000 mg/I of SS (at the outlet sump pit before treatment). The discharge of wastewater consequently will pollute the rivers around the mining and endanger the aquatic life. If the water quality of these rivers decreases or is polluted, this will endanger the life of many people, their social and economic as well as their health life and in the end they will forward negative perception to the mining operations. Therefore, this wastewater should be managed by operating of the Open Pit Coal Mining Wastewater Management Systems (SISPAL). One of them is SISPAL SP-20. Unfortunately, the operation of this SISPAL is not effective to protect the degradation of environmental quality. Therefore, it should be improved by comprehensive research. The objectives of the research are; (1) To formulate an effective open pit coal mining wastewater management systems to protect the degradation of environmental quality, (2) To identify the effectiveness of SISPAL-SP-20, (3) To increase the effectiveness of SISPAL-SP-20 (4) To find the appropriate type and dosage of coagulant-flocculant components to increase the effectiveness of SISPAL¬SP-20, (5) To identify the efforts done by PTAI in minimizing the liquid waste and identify improvement opportunity, (6) To identify the impacts of PTAI operations to the quality of the rivers and their aquatic life, (7) To identify the community perception to PTAI mining operations. The method being used is experiment. Primary data collection is done through survey, sample testing of waste water conducted in laboratory by executing a number of experimentation of five pairs of coagulant-flocculant and field trial on the SISPAL SP-20. Secondary data collection is done through literature study of PTAI internal reports, books, brochures, magazines, course material and material found in the internet. This research is conducted by technical, socio-economical, human resources and environmental approaches. The important factors to improve the effectiveness of the SISPAL SP-20 is finding the appropriate types and dosages of the coagulant¬ flocculant components. Therefore, this is the focus of the research. The open pit coal mining wastewater management systems will be found by this comprehensive research. The research results are; 1. The open pit coal mining wastewater management systems of PTAI (SISPAL SP-20) is not effective to prevent the environment quality degradation. The effective SISPAL can be developed by effective dosage and correct types of coagulant-flocculant, improved SOP and operational strategy, and improved manpower competency. 2. The use of combination of Praestol P-187 coagulant and of Praestol P-2640 flocculant is the best of all 5 (five) combinations of coagulant and flocculant used in this research. 3. The use of combination of Praestol P-187 coagulant and of Praestol P-2640 flocculant with appropriate dosage can increase the effectiveness of the SISPAL SP-20 to decrease the concentration of suspended solid (SS), Turbidity, Iron, Manganese up to 99%, Sulphate and COD up to 80%. 3.1. The effective dosage of coagulant Praestol P-187 is 10 ppm and flocculant Praestol P-2640 is 1 ppm to wastewater which contains 7.550 mg/L of SS. The cost of chemical consumption is about Rp 64 per m3 of wastewater containing of 1.500 mg/L of SS. 3.2. The cost of chemical consumption is about Rp 64 per m3 of wastewater containing of 1.500 mg/L of S5. Total efficiency of SISPAL SP-20 is Rp 1,106 billions per year from 3,293 millions m3 volume of wastewater being processed per year, and the whole efficiency of overall Tutupan mining area with the 40,664 m3 volume of wastewater being processed per year, could reach Rp 13,663 billions. 4. PTAI carries out some efforts to minimize liquid waste, but the result is not optimal yet. There are some opportunities to improve the efforts of liquid waste minimization by segregation of the liquid wastes from drain hole and seepage with wastewater in the Sump pit which contains higher suspended solid. Total volume of water can be conserve and or use for community consumption is 7,776 millions liter/day. 5. The operation of PTAI is pollute the river quality around the mining area shown by Shannon-Wiener index of biota aquatic. 6. The operational of PTAI creates 64% positive perception and 36% negative perception of the community surrounding the mining area.

Abstrak :
Riset ini dilaksanakan dikarenakan adanya permasalahan tidak sesuainya antara prediksi laju erosi dengan kondisi aktual laju erosi pada salah satu area reklamasi PT. X. Tujuan riset ini adalah untuk mengurangi dampak erosi pada kegiatan reklamasi pertambangan PT. X. Metode riset ini dilakukan dengan menggunakan perhitungan laju erosi dengan USLE, perhitungan Indeks Bahaya Erosi (IBE) penilaian keberhasilan reklamasi, wawancara dengan masyarakat desa disekitar PT. X, perhitungan nilai ekonomi akibat erosi dengan valuasi ekonomi dengan menggunakan Nilai Ekonomi Total (NET) dan wawancara kepada ahli dibidang K3 dan reklamasi tambang untuk menentukan tingkat risiko dan prioritas pengendalian erosi. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor penyebab erosi yang paling dominan faktor penyebab erosi yang berpengaruh pada laju erosi adalah faktor P dengan perhitungan laju erosi dengan pendekatan USLE sebesar 35.351,69 ton/ha/tahun dan nilai Indeks Bahaya Erosi (IBE) dengan kategori Sangat Tinggi mendominasi area reklamasi dengan persentase 61,11%. Hasil penilaian keberhasilan reklamasi menunjukkan bahwa baru 2 dari 8 area reklamasi yang memiliki nilai diatas nilai minimum 80 dan tidak ada hubungan yang signifikan antara IBE terhadap nilai keberhasilan reklamasi namun ada hubungan signifikan dan berbanding terbalik antara IBE dengan parameter pengendalian erosi dan sedimentasi. Hasil perhitungan NET adalah Rp13,7 milyar/tahun dan prioritas utama dalam pengendalian erosi dari hasil judgement para ahli dari tingkat risiko rendah-sangat tinggi adalah kriteria efektivitas dengan jenis pengendalian erosi yaitu pengaturan kemiringan lereng sesuai standar geoteknik. ......This research was carried out due to the mismatch between the predicted erosion rate and the actual condition of the erosion rate in one of the reclamation areas of PT. X. The purpose of this research is to reduce the impact of erosion on the mining reclamation activities of PT. X. This research method is carried out by using the calculation of the rate of erosion with USLE, the calculation of the Erosion Hazard Index (IBE) for the success of reclamation assessment, interviews with village communities around PT. X, calculation of economic value due to erosion using Total Economic Value (NET) and interviews with experts in the field of K3 and mine reclamation to determine the level of risk and priority for erosion control. The results of this study indicate that the most dominant factor causing erosion that affects the rate of erosion is the P factor with the calculation of the erosion rate using the USLE approach of 35,351.69 ton/ha/ year and the Erosion Hazard Index (IBE) value in the Very High category dominates. Reclamation area with a percentage of 61.11%. The results of the reclamation success assessment show that only 2 out of 8 reclamation areas have a value above the minimum value of 80. There is no significant relationship between IBE and the reclamation success value. However, there is a significant and inversely proportional relationship between IBE with erosion and sedimentation control parameters. The result of the calculation of NET is Rp13.7 billion/year and the main priority in erosion control from the results of the judgment of experts from the low-very high-risk level is the effectiveness criteria with the type of erosion control, namely setting the slope according to geotechnical standards.

Abstrak :
ABSTRAK
Industri pertambangan batubara di Indonesia semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan energi. Industri pertambangan menghasilkan limbah oli bekas yang jumlahnya cukup besar yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai subsitusi solar dalam pembuatan ANFO namun banyak pelaku industri pertambangan yang belum memanfaatkan limbah oli bekasnya karena belum mengetahui proses, manfaat lingkungan, ekonomi dan sosialnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses pemanfaatan limbah oli bekas dalam pembuatan ANFO serta menganalisis manfaat lingkungan, ekonomi dan sosialnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif yaitu survei, wawancara mendalam dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pemanfaatan oli bekas sejak tahun 2012-2015 dapat mengurangi limbah oli bekas sebesar 3.585.233,33 liter, menghemat bahan bakar fosil sebesar 3.887.602,41 liter dan memberikan keuntungan ekonomi bagi industri dalam hal efisiensi biaya sebesar Rp. 38.876.024.096 dengan nilai NPV>0 dan B/C Ratio 33,51 serta meningkatkan pengetahuan dan perilaku pekerja dalam hal pengelolaan limbah. Kegiatan ini mendukung pembangunan berkelanjutan sektor pertambangan

---

ABSTRACT
Coal mining industry in Indonesia is increasing in line with the growing human need for energy. The mining industry generates large amount of used oil that has potential to be used as a fuel mixture auxiliary blasting (ANFO) but there are still many perpetrators of the mining industry that have not been utilizing their used oil because not knowing the process, environmental, economic and social benefits of used oil utilization. This research aims to analyze process, environmental, economic and social benefits of used oil utilization. This research was carried out by applying quantitative and qualitative methods by undertaking survey, in-depth interviews and questionnaires. The results present that used oil utilization from 2012 until 2015 has environmental benefits that can reduce 3,585,233.33 liters of used oil, saving on fossil fuels 3,887,602.41 liters and provides economic benefits in terms of operational cost efficiency Rp. 38,876,024,096 with NPV>0 and B/C ratio 33.51 and improved the knowledge and behavior of workers in terms of waste management. Used oil utilization activities supporting sustainable development of the mining sector

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilaksanakan dikarenakan adanya permasalahan tidak dipatuhinya baku mutu pH air asam tambang oleh PT. X. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan evaluasi kinerja pengelolaan air asam tambang PT. X di Kalimantan Tengah, pengukuran kualitas air keluaran tambang dengan uji Storet, dan wawancara mendalam kepada masyarakat pemanfaat perairan. Hasil penelitian ini menunjukkan komponen pembentuk air asam tambang berupa batuan Potentially Acid Forming PAF diketahui sebesar 50 terdapat pada tambang PT. X dan sudah dikelola dengan baik melalui meminimasi sumber air asam tambang dengan penanganan bahan PAF atau Non Acid Forming NAF secara selektif, pengendalian migrasi air asam tambang, dan pengolahan air asam tambang. Kualitas air keluaran tambang pada titik pantau SP-HJ-03 termasuk dalam status kualitas air A atau dalam kondisi baik sekali, sedangkan kualitas air keluaran tambang pada titik pantau SP-HJ-04 termasuk dalam status kualitas air B atau dalam kondisi baik. Gatal-gatal yang diderita pada 44 responden hanya 3 keluhan yang tercatat secara resmi di Puskesmas Desa Tumbang Bauh , diduga bukan diakibatkan oleh air keluaran tambang PT. X. Kata Kunci Key Words : kesehatan kulit; pengelolaan air asam tambang; pertambangan batubara; Potentially Acid Forming PAF ; Storet.

---

ABSTRACT
Abstract This research conducted due to the problem of non compliance of water quality standard pH of acid mine drainage by PT. X. This research conducted by using performance evaluation approach of acid mine drainage management of PT. X in Central Kalimantan, measuring the quality of mine water effluent by Storet test, and in depth interviews to the water users around the mine site. The results showed that the acid mine drainage components is Potentially Acid Forming PAF rocks was found 50 in the PT. X and is well managed by minimizing acid mine water sources by selectively handling of PAF or Non Acid Forming NAF materials, controlling acid mine drainage migration, and acid mine drainage treatment. The water quality effluent of SP HJ 03 monitoring point is A status meaning that the water quality is in excellent condition and compliaded with the water quality standards, while the water quality effluent of SP HJ 04 monitoring point is B status which means the water quality is in good condition and in the category of mild contamination. Skin health issues of 44 respondents only 3 of complaints are officially recorded at Tumbang Bauh Village Health Center possibly not caused by acid mine water of PT. X. Keywords acid mine drainage management, coal mining, Potentially Acid Forming PAF , skin health issues, Storet test.

Abstrak :
ABSTRAK
Tumpahan minyak adalah bencana ekologis yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan dapat dikategorikan sebagai bencana lingkungan yang serius. Fokus makalah ini adalah untuk membahas risiko dan kesiapan tanggapan tumpahan minyak yang terjadi di Selat Madura. Tulisan ini menawarkan garis besar teori holistik, tidak hanya membahas aspek lingkungan, tetapi aspek sosial masyarakat (nelayan). Tujuannya adalah untuk menganalisis potensi risiko tumpahan minyak pada industri minyak dan gas, menganalisis kesiapan dan kesadaran masyarakat sekitar dalam menangani pencemaran tumpahan minyak. Metode penelitian dalam makalah ini adalah kuantitatif dan kualitatif yang mengacu pada analisis statistik. Makalah ini meneliti persepsi masyarakat dalam menangani pencemaran tumpahan minyak berdasarkan wawancara dengan 100 informan nelayan. Studi ini akan menentukan peringkat risiko terburuk tumpahan minyak yang terjadi berdasarkan indeks sensitivitas lingkungan berdasarkan aspek holistik, lingkungan, sosial dan ekonomi. Kognisi masyarakat akan mempengaruhi dalam kesiapan masyarakat untuk menangani tumpahan minyak, dan kesiapan dapat mengurangi risiko tumpahan minyak. Temuan ini adalah pemahaman memiliki pengaruh namun tidak signifikan, aspek yang paling berpengaruh adalah kesiapsiagaan. Temuan ini berkontribusi terhadap sasaran SDG nomor 11 dan 14 yang merupakan kota dan masyarakat yang berkelanjutan serta kehidupan di bawah air. Studi ini penting karena tumpahan minyak menimbulkan risiko signifikan terhadap keanekaragaman hayati baik di laut maupun di masyarakat.

---

ABSTRACT
Oil spills are ecological disasters that have a major impact on the environment and can be categorized as serious environmental disasters. The focus of this paper is to discuss the risks and readiness of the oil spill response occurring in the Madura Strait. This paper offers an outline of holistic theory, not only about environmental aspects, but social aspects of society (fishermen). The objective is to analyze the potential risks of oil spills in the oil and gas industry, analyze the preparedness and awareness of nearby communities in handling oil spill contamination. The research method in this paper is quantitative and qualitative which refers to statistical analysis. This paper examines the public perception in handling oil spill contamination based on interviews with 100 fishermen informants. This study will determine the worst rating of oil spills that occur based on environmental sensitivity index based on holistic, environmental, social and economic aspects. Community cognition will affect people's readiness to deal with oil spills, and readiness can reduce the risk of oil spills. This finding is a notion of influence but insignificant, the most influential aspect is preparedness. These findings contribute to SDG targets number 11 and 14 which are cities and communities that are sustainable and life under water. This study is important because the oil spill poses significant risks to biodiversity both at sea and in the community.