Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan teknologi, informasi dan komunikasi yang semakin modern, muncul fenomena baru yaitu cyberbullying sebagai dampak negatif atas perkembangan tersebut. Sifat tanpa-batas dan anonimitas dalam dunia maya seakan menjadi faktor yang tidak bisa terhindarkan dalam mendukung cyberbullying. Dalam skripsi ini, penulis melihat faktor lain dengan asumsi bahwa semakin positif interaksi dalam peer group dan semakin rendah pengalaman bullying serta pengetahuan siswa tentang peraturan sekolah terkait kekerasan maka semakin rendah perilaku cyberbullyingnya. Unit analisis penelitian ini adalah individu yaitu siswa Sekolah Menengah Atas di Jakarta. Data penelitian diperoleh dari hasil survei kuisioner terhadap 336 responden. Hasilnya menunjukkan bahwa diantara ketiga variabel yang digunakan, interaksi dalam peer group menjadi variabel yang paling berpengaruh terhadap perilaku cyberbullying siswa. Hal ini menunjukkan bahwa teman sebaya melalui interaksinya memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mendukung perilaku cyberbullying siswa.

---

Along with the information and communication technology which are increasingly modern, emerging new phenomenon called cyberbullying as a negative impact on those development. Limitlessness and anonymity in cyberspace become factors that can’t be avoided in favor of cyberbullying. In this thesis, the authors examines other factors related to cyberbullying under the assumption that positive interaction within peer group, also lower level of bullying experiences and student’s knowledge about school’s regulations related to violence contributed to lower lever of student’s cyberbullying behavior. The unit of analysis of this study is high school students in Jakarta. Datas were obtained from the results of questionnaire survey towards 336 respondents. The results show that among three variables used, the interaction within peer group becomes the most influential variables on student’s cyberbullying behavior. This statement shows that peer group through their interaction fairly strongly affected student’s cyberbullying behavior."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi siswi tentang budaya dan peraturan sekolah dengan tingkat religiositas para siswi di Sekolah Menengah Atas Negeri studi SMAN 1 Padang Panjang dan SMAN 2 Padang Panjang Budaya sekolah yang digunakan dalam penelitian ini dari konsep Deal dan Peterson 1999 yaitu visi misi dan nilai sekolah ritual dan perayaan sekolah dan terakhir arsitektur dan artifak sekolah Selanjutnya dari aspek peraturan sekolah peneliti melihat dari bagaimana pandangan para siswi terhadap aturan tata tertib sekolah yang memasukkan unsur keagamaan didalamnya serta bagaiaman para siswi mengimplementasikan peraturan sekolah yang ada Sedangkan untuk aspek religiositas akan mengacu pada konsep religiositas yang diutarakan oleh Glock dan Stark 1974 yaitu terdiri dari 1 religious belief 2 religious experience 3 relgious knowledge 4 religious consequence dan 5 religious practice Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif eksplanatif Di mana subjek penelitiannya adalah siswi kelas XI SMAN Kota Padang Panjang Sampel yang diambil menggunakan metode simple random sampling Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara budaya sekolah dan peraturan sekolah dalam mempengaruhi tingkat religiositas para pelajarnya Namun di antara kedua variabel tersebut variabel peraturan sekolah memiliki kecenderungan kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan variabel budaya sekolah.

---

ABSTRACTThis study aims to understand the relation between culture and regulations of school with the level of religiosity in public high school student study of SMAN 1 dan SMAN 2 Padang Panjang School culture used in this study from the concept of Deal and Peterson 1999 are visi misi and the value of school rituals and the celebration of school and the artefacts and architecture of school The aspect of the school rules in this study to see how the views of students about including religious elements inside the rules of school andd how the regulation implements While for religiosity aspect will be referring to the concept of religiosity that mentioned by Glock and Stark 1974 is composed of 1 the religious belief 2 the religious experience 3 the relgious knowledge 4 religious consequence and 5 religious practice The approach of this study is quantitative eksplanative In which the subject of his research is XI grades os students in SMA N Padang Panjang The sample of study taken by using simple random sampling method The result indicate that there is a positive relationship between culture and regulations of school with the level of geligiosity students But in between those two variables variable school regulation having a tendency a higher power compared with a variable culture school "

"Perubahan ketiga pasal 16D Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah mengalami memperluas objek yang dapat dikenakan pajak dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan baru di masyarakat, khususnya rasa ketidakadilan dan ketidakpastian hukum terhadap ketentuan tersebut, dalam hal ini dikaitkan dengan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada transaksi jual beli tanah. Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan secara kualitatif. Data sekunder diperoleh melalui Surat Penegasan Direktorat Peraturan Perpajakan I Nomor S-1300/PJ.02/2014. Bahan hukum primer yaitu pasal 4 ayat (1); dan pasal 16D Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli tanah dikenakan Pajak Pertambahan Nilai apabila penyerahan dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Ketidakpastian hukum dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak karena memori penjelasan pasal 16D yang tidak menjelaskan tanah harus dikenakan pajak pertambahan nilai. Sebenarnya, pengenaan pasal 16D untuk memungut pajak pertambahan nilai atas barang bekas (aktiva) milik pengusaha kena pajak, termasuk salah satunya adalah tanah.

---

The third amendment of article 16d the law number 42 the year 2009 on tax increase in value of goods and services and sales tax on luxury goods experience the meaning of the expansion of special provisions in practice give rise to some new problems in the community, especially a sense of injustice and legal uncertainty of these stipulations, in this associated with the imposition of tax increase in value on the transaction of purchase land .Legal research method used for writing this is the thesis research juridical normative with a method of qualitative approach .Secondary data obtained through a letter of affirmation of the directorate of the regulation of taxation i number s-1300 / pj.02 / 2014. The primary law is article 4 paragraph 1 ); and article 16d the law number 42 the year 2009 .The results of research shows that the transaction of purchase land worn tax increase in value if the business done by taxable. Legal uncertainty felt by entrepreneurs taxable memory explanation because article 16d who did not explain the ground should be taxed increase in value .Actually , the imposition of article 16d to levy a tax increase in value of second-hand goods belonging to entrepreneurs taxable , including one of them is the land."

"Suatu pelaksanaan lelang sudah seharusnya berpedoman pada asas-asas lelang dan memenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang. Begitu pula halnyadengan Pelaksanaan Lelang Melalui Tromol Pos Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang juga seharusnya berpedoman pada asas - asas lelang dan memenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang sehingga didapat hasil yang optimal. Namun ternyata hasil pelaksanaan lelang tidak mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan bagaimana penerapan asas - asas pada pelaksanaan lelang menggunakan Tromol Pos dan kesesuaian lelang dengan prosedur lelang. Dari penelitian penulis menemukan bahwa dalam lelang menggunakan tromolpos di Kantor PelayananKekayaan Negara danLelang (KPKNL) Tangerang tidak memenuhi asas - asas lelang, khususnya asas kompetisi dan asas efisiensi. Beberapa tahap dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak terpenuhi secara optimal khususnya dalamhal, kewajiban kehadiran peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang sehingga membuka peluang terjadinya interasi antara peserta lelang.

---

An auction is supposed to be guided by the principles of auction and meet the general procedures which applicable in the auction regulations.Likewise, for the implementation of Auction through Post Tromol in Tangerang State Assets and Auction Service Office (KPKNL) also should be guided by the auction principles and meet the auction's general procedures which applicable in the auction rules in order to get optimal results.But apparently the results of the auction was not optimal. Therefore, the author tries to analyze the problems of how the application of the principlesin auction using Post Tromoland the suitability of the auction by the auction procedures. Through the study and research, authors found that in auctions through Post Tromol in Tangerang State Assets and Auction Service Office (KPKNL) does not meet the principles of auctionit self, in particular, the principle of competition and the principle of efficiency.Several stages in the auction were not fulfilled optimally, especially in terms ofpresence of bidders at the time of the auctionthus opening thepossibilities for interaction between the participants of the auction."

"Tesis ini ini menyoroti proses berlangsungnya program PPMK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tiga bina; bina sosial, bina ekonomi, dan bina lingkungan fisik. Untuk itu pertanyaan penelitian yang diajukan adalah : (1) Bagaimana proses pengelolaan PPMK pada ketiga programnya dalam mewujudkan tujuannya?; dan (2) Sejauh mana peran program PPMK dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?. Penelitian ini dilakukan pada Program Pemberdayaan Masyarakat kelurahan (PPMK) Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan kelembagaan yang diiringi dengan pembagian program PPMK tidak serta merta membuat bisa memberdayakan masyarakat secara maksimal. Perubahan tersebut pada satu sisi meningkatkan akuntabilitas PPMK terhadap pemerintah, namun disisi lain perubahan ini justru memperburuk sinergi program yang kemudian mempengaruhi efektifitas dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan. Pembangunan masyarakat dalam PPMK dapat dimasukkan dalam pendekatan pembangunan dengan masyarakat (development with community). Aktor utamanya adalah aktor luar dengan masyarakat, bentuk hubungan berupa kolaborasi, pengambil keputusan oleh masyarakat lokal dengan aktor luar, pelaksana. Masyarakat lokal dan bentuk kegiatan berupa proyek dan program. Selain itu, Satuan komunitas PPMK yang berada di tingkat Kelurahan belum bisa menampung kepentingan seluruh lapisan masyarakat perkotaan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat pun baru berada pada tingkatan individual, belum mencapai kesejahteraan komunitas secara luas. PPMK dijalankan dengan pengetahuan lokal dan klaim profesionalisme tidak nampak dalam kepengurusan LMK. Untuk menjadi anggota LMK tidak diperlukan keahlian khusus, melainkan lebih bersifat politis. Dalam studi ini juga disampaikan implikasi-implikasi praktis dan teoritik dari hasil penelitian ini beserta kesimpulan-kesimpulan pokok dan rekomendasi.

---

This thesis highlights on the ongoing process PPMK program in an effort to improve the welfare of the community through “tiga bina”; bina sosial, bisna ekonomi, bina lingkungan fisik. For that the research questions posed were: (1) How does the management of the third PPMK program in achieving its purpose?, And (2) The extent to which the role PPMK program in an effort to improve the welfare of society? The research was conducted at the Community Empowerment village (PPMK) Malaka Jaya Village, Duren Sawit, East Jakarta (PPMK) Malaka Jaya, Duren Sawit, East Jakarta. The approach used is a qualitative case study method.

The results of this study indicate that the institutional changes that accompanied the division of program PPMK not necessarily making can empower the community to the fullest. Such changes on the one hand PPMK increase accountability of the government, but on the other hand these changes actually make synergy which then affects the effectiveness of the program in order to accelerate the increase in welfare villages. Community Development in PPMK can be included in the development with community approach. The main actors are actors outside the community, form relationships in the form of collaboration, decision-making by local communities and external actors, implementers: Local communities and forms of activity in the form of projects and programs.

In addition, the Unit of community in PPMK located at the Village can not accommodate the interests of all segments of urban society. Increased welfare was only at the individual level, not the community at large to achieve prosperity. PPMK run with local knowledge and professionalism claim does not appear in the management of LMK. To become a member of LMK does not require special skills, but more political. In this study also presented and the practical implications of the theoretical results of this study and its principal conclusions and recommendations."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai partisipasi relawan didalam PNPM Mandiri Perkotaan. Partisipasi merupakan konsep sentral didalam pemberdayaan masyarakat yang dipandang sebagai proses dan tujuan (as means to ends). Tinggi rendahnya partisipasi masyarakat didalam pemberdayaan berimplikasi terhadap demokrasi dan implementasi HAM didalam program. Berdasarkan kajian literatur dan pemetaan teoretis diduga terdapat empat variabel independen yang berhubungan dengan variabel dependen tingkat partisipasi relawan didalam PNPM Mandiri Perkotaan. Keempat variabel independen tersebut antara lain : Gaya Kepemimpinan Partisipatif KSM (X1), Peningkatan Kapasitas KSM (X2), Pendampingan KSM oleh Fasilitator (X3) dan Alokasi Pendanaan KSM (X4).Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hipotesis serta derajat keeratan hubungan dari keempat variabel independen (X1-X4) terhadap variabel dependen (Y). Tesis ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik penelitian survey serta didukung oleh wawancara. Sampel penelitian dipilih secara total dari populasi (total sampling) dari seluruh KSM Fisik yang ada di Kecamatan Pesanggrahan. Uji statistik menggunakan pearson correlation dengan terlebih dahulu dilakukan uji validitas, reliabilitas, normalitas, outlier dan linearitas.Hasil pengujian menunjukan, hubungan variabel gaya kepemimpinan partisipatif KSM signifikan (sig = 0.035) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.210). Variabel peningkatan kapasitas KSM signifikan (sig = 0.01) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.314). Variabel pendampingan KSM oleh fasilitator signifikan (sig = 0.000) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Tinggi (0.772). Sedangkan variabel alokasi pendanaan BLM tidak signifikan (sig = 0.157) terhadap tingkat partisipasi dengan derajat keeratan Rendah (0.338). Penelitian juga menunjukan pentingnya struktur LKM sebagai bentuk pengorganisasian masyarakat, terbangunnya kapital sosial melalui proses rembug warga, adanya pemaknaan bersama (shared meaning) mengenai program diantara para relawan, tindakan komunikatif fasilitator didalam menterjemahkan pengetahuan teknis yang dibawa program serta peningkatan kapasitas relawan dan perencanaan anggaran deliberatif.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the participation in the PNPM Mandiri Perkotaan. Participation is a central concept in the community development is seen as a process and a goal (as means to ends). The level of citizen participation in the development has implications for democracy and human rights in the program implementation. Based on a literature review and a theoretical mapping there were four independent variables associated with the dependent variable levels of voluntary participation in the PNPM Mandiri Perkotaan. The four independent variables are: Participative Leadership Style of KSM (X1), KSM Capacity Building (X2), KSM Assistance by Facilitator (X3) and KSM Funding Allocation (X4).

The purpose of this study was to test the hypothesis and the degree of relationship between the four independent variables (X1-X4) to the dependent variable (Y). This thesis uses quantitative methods, survey research techniques and supported by interviews. Samples were selected from the total population (total sampling) of all KSM Fisik in the Pesanggrahan District. Statistical test using pearson correlation with first tested the validity, reliability, normality, outliers, and linearity.

The test results showed the relationship between KSM participative leadership style variable is significant (sig = 0.035) to the level of KSM participation with degree of closeness low (0.210). Variable KSM Capacity Building significant (sig = 0.01) to the level of participation with degree of closeness low (0.314). Variable KSM Assistance by Facilitator significant (sig = 0.000) to the level of participation with a high degree of cohesion (0.772). While the BLM funding allocation variables were not significant (sig = 0.157) to the level of participation with a low degree of closeness (0.338). The study also shows the importance of the structure of KSM as a form of community organizing, social capital through the establishment of citizen deliberation (rembug), shared meaning of the program among volunteers, facilitators communicative action in translating technical knowledge and capacity building had brought by program to volunteers and deliberative budget planning."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai internalisasi multikulturalisme di Sekolahdengan latar keagamaan yang berbeda. Lokasi penelitian adalah SMAI Al Izhardengan latar keagamaan Islam dan SMA Kolese Gonzaga dengan latar keagamaanKatolik. Kedua Sekolah berlokasi di Jakarta Selatan. Penelitian ini dengamenggunakan metode kualitatif dengan strategi studi kasus. pertama, untukmenjelaskan perbandingan internalisasi multikulturalisme di SMAI Al Izhar danSMA Kolese Gonzaga yang memiliki latar keagamaan berbeda. Kedua, untukmenjelaskan mengenai praktik multikultural dilihat melalui pola-pola relasi yangterjalin antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses internalisasimultikulturalisme di sekolah. Analisis mengenai internalisasi multikulturalismedan praktik multikulturalisme di sekolah diketahui dari peran masing-masingaktor yang terlibat di sekolah yaitu, Kepala Sekolah (Pimpinan Sekolah), Guru,Karyawan, Peserta Didik dan Orang Tua Peserta Didik.Beberapa temuan yang didapat pada penelitian ini dapat digambarkandalam beberapa aspek. Pertama, internalisasi multikulturalisme dipengaruhi olehnilai keagamaan masing-masing sekolah yang mewujud pada visi, misi, dan corevalues. Kedua, internalisasi multikulturalisme kepada peserta didik dilakukanmelalui kegiatan pembelajaran dan program-program yang dirancang sekolah.Ketiga, praktik multikulturalisme dilihat melalui pola-pola relasi yang terjalinantara aktor-aktor yang terlibat dalam proses internalisasi multikulturalisme disekolah.

---

ABSTRACTThis study discusses the internalization of multiculturalism in school withdifferent religious background. SMAI Al Izhar with Islamic religious backgroundand SMA Kolese Gonzaga with Catholic religious background. Both of Schoolsare located in South Jakarta. This study using qualitative methods with case studystrategy. The aims of this study are,first, to explain the internalization ofmulticulturalism in SMAI Al Izhar and SMA Kolese Gonzaga which has adifferent religious background. Second, to explain the practice of multiculturalthrough the patterns of relationships that exist between the actors involved in theprocess of internalization of multiculturalism in schools. Analysis of theinternalization of multiculturalism and the practice of multiculturalism in schoolknown from the relationship pattern of each actor involved in the school. Theactors are Vice Pronciples, Teachers, Students. Employees, and the parents ofstudents.This study can describe in several aspects. First, internalization ofmulticulturalism influenced by religious values of each school as embodied in thevision, mission, and core values. Second, internalization of multiculturalismthrough learning activities and programs are designed by school. Third, thepractice of multiculturalism through the patterns of relationshipsthat exist betweenthe actors who involved in the process of internalization of multiculturalism inschools."

"Selama ini para importir hanya melaporkan kewajiban pajak seharga cetak kopi film sebagai Nilai Pabean. Pada saat DBC melakukan audit terhadap beberapa perusahaan importir film, ditemukan bahwa importir tersebut memiliki utang pajak terhadap royalti atas pembayaran ke luar negeri kepada produsen film di luar negeri. Utang pajak tersebut timbul karena terdapat perbedaan persepsi mengenai pengenaan pajak terhadap royalti yang dibayarkan oleh importir film kepada produsen film di luar negeri. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah apa yang menjadi latar belakang dibuatnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 mengenai pajak film cerita impor dan bagaimana pengenaan pajak pertambahan nilai film cerita impor sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data sekunder terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tertier. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara, analisis data secara kualitatif. Latar belakang dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 disebabkan adanya perbedaan persepsi mengenai pengenaan pajak terhadap royalti yang dibayarkan oleh para importir film kepada produsen film di luar negeri. Pengenaan pajak pertambahan nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010, yaitu penggunaan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak untuk penyerahan film cerita adalah dari perkiraan hasil rata-rata per judul film. Pengenaan pajak pertambahan nilai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 adalah berdasarkan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu sebesar Rp12.000.000 per copy Film Cerita Impor baik atas impor Film Cerita maupun Atas penyerahan Film Cerita Impor oleh Importir kepada Pengusaha Bioskop.

---

During this time the importer only report tax obligations for print copies of the film as the value of the customs. At the time of DBC audit against some movie importer company, found that the importers have tax debts against royalties over payments abroad to foreign film producers. The tax debt arises because there is a difference of perception about the imposition of taxes against the royalties paid by the importer of the film to the producers of the film abroad. The problems discussed in this thesis is what becomes the background of establishing the regulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011 tax story film import and how the imposition of value added tax of imported films before and after the enactment of the regulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011.

This research uses research methods with normative descriptive research analytical properties, the data used are secondary data composed of primary materials, secondary materials and materials tertier. Data collection is done with the study of librarianship and interviews, qualitative data analysis. Background the issue of regulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011 due to a difference of perception about the imposition of taxes against the royalties paid by the importer of the film to the producers of the film abroad.

The imposition of value added tax based on the regulation of the Minister of finance Number 75/FMD. 03/2010, namely the use of other values as the basis for the imposition of the tax for the delivery of the film's story is the estimated average yield per movie title. The imposition of value added tax based on the regulation of the Minister of finance Number 102/FMD. 011/2011 was based on other values as the basis for the imposition of taxes that is amounting to Rp 12,000,000 per copy Import feature Film good Movie imports Top Stories as well as Over the submission of Films Imported by the importer to entrepreneurs of cinema."

"[Gadai lahir karena penyerahan kekuasaan atas barang gadai dari pemberi gadai kepada pegadaian. Pegadaian BUMN adalah lembaga yang sah dalam melakukan usaha berdasarkan hukum gadai. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan hidup masyarakat akan dana tunai, banyak pihak swasta yang juga mendirikan Pegadaian Swasta di Jakarta. Sehubungan dengan itu maka timbul permasalahan bagaimanapelaksanaan atau proses pegadaian pada pegadaian swasta di Jakarta, dan bagaimana perlindungan hukum pemberi gadai pada pegadaian swasta di Jakarta. Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Bentuk hasil penelitian ini adalah preskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder selanjutnyadilakukan evaluasi dan analisis secara kualitatif untuk membahas permasalahan yang ada. Proses gadai pada pegadaian swasta yang ada di Jakarta bertentangan dengan KUH Perdata terutama dalam Pasal 1159 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 1425 mengenai Hak Kompensasi. Dalam mengeksekusi barang gadai pegadaian swasta di Jakarta juga tidak sesuai dengan ketentuan KUHPerdata dan Vendu Reglement jo.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013. Dalam hal perlindungan hukum, pemberi gadai tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena Pemerintah belum mengatur suatu ketentuan yang mengatur praktek pegadaian swasta.;Pawn was born since the handover of a pledged good from a pledgor to a Pawnshop. The Indonesian State Owned Enterprises Pawnshop is a legitimate institution that doing business under the law. Along with the needs of cash in life necessities, many individuals setting up their own private pawnshops in Jakarta. The aforementioned situation then raise questions on how these private pawnshops operate and how the legal protection of pledgors of private pawnshops in Jakarta. The type of the research is Normative Legal Research using qualitative analyzing data method. The form ofthe result of this study is Prescriptive Analytical. Data Analyzing was performed by collecting and evaluating primary data and secondary data. The research found that the practices of the private pawnshops in Jakarta violated the Civil Code Article 1159 verse (1) and verse (2) and also Article 1425 with regard to Compensation Rights. The execution of pledged goods of private pawnshops in Jakarta also did not conformwith the auction provisions of the Civil Code and the Auction Act (Vendu Reglement) jo. the Minister of Finance Regulation Number 93/PMK.06/2010 on the Implementations of Auction Guidelines as already amended by the Minister of Finance Regulation Number 106/PMK.06/2013. In terms of legal protection, the pledgors of private pawnshops do not have sufficient legal protection since there is noregulation governing the practice of private pawnshops has been enacted by the Government. , Pawn was born since the handover of a pledged good from a pledgor to a Pawnshop.The Indonesian State Owned Enterprises Pawnshop is a legitimate institution thatdoing business under the law. Along with the needs of cash in life necessities, manyindividuals setting up their own private pawnshops in Jakarta. The aforementionedsituation then raise questions on how these private pawnshops operate and how thelegal protection of pledgors of private pawnshops in Jakarta. The type of the researchis Normative Legal Research using qualitative analyzing data method. The form ofthe result of this study is Prescriptive Analytical. Data Analyzing was performed bycollecting and evaluating primary data and secondary data. The research found thatthe practices of the private pawnshops in Jakarta violated the Civil Code Article 1159verse (1) and verse (2) and also Article 1425 with regard to Compensation Rights.The execution of pledged goods of private pawnshops in Jakarta also did not conformwith the auction provisions of the Civil Code and the Auction Act (Vendu Reglement)jo. the Minister of Finance Regulation Number 93/PMK.06/2010 on theImplementations of Auction Guidelines as already amended by the Minister ofFinance Regulation Number 106/PMK.06/2013. In terms of legal protection, thepledgors of private pawnshops do not have sufficient legal protection since there is noregulation governing the practice of private pawnshops has been enacted by theGovernment.]"

"Tesis ini membahas mengenai hubungan hukum antara Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II baik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2005 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tentang Balai Lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II maupun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2010 yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan metode analisis data kualitatif, serta tipologi penelitian eksplanatoris sehingga bentuk hasil penelitian adalah ekplanatoris-analitis. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2005 maka Balai Lelang dalam menyelenggarakan Jasa Pelaksanaan Lelang wajib mengadakan perikatan perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan honorarium Pejabat Lelang Kelas II. Namun kemudian ketentuan tersebut diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan yang terbit Tahun 2010 di mana didalamnya diatur Balai Lelang selaku pemohon atau kuasa pemilik barang dapat mengadakan perjanjian perdata dengan Pejabat Lelang Kelas II mengenai pelaksanaan lelang dan imbalan jasa Pejabat Lelang Kelas II. Sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2010 banyak keluhan yang muncul terutama dari pihak Balai Lelang dikarenakan Balai Lelang tentunya merasa lahan pekerjaannya jadi mengecil jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan belum adanya harmonisasi yang baik antara Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II. Tesis ini juga membahas hubungan hukum yang tepat yang dapat mengharmonisasikan hubungan Balai Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II.

---

This thesis discusses the legal relationship between the Auction House and the Second Class Auctioneer under the Minister Of Finance Regulations, published in 2005, namely Minister of Finance Regulation No. 118/PMK.07/2005 on Auction House and Minister of Finance Regulation No. 119/PMK.07/2005 on Second Class Auctioneer and based on the Regulation of the Minister of Finance, published in 2010, namely Minister of Finance Regulations No. 176/PMK.06/2010 on Action House and the Minister of Finance Regulation No. 175/PMK.06/2010 on Second Class Auctioneer. This research is a normative juridical research, with qualitative data analysis methods, as well as the typology of explanatory research that the forms results is a analytical ekplanatory research. Issues raised in this study is that based on the Regulation of the Minister of Finance, published in 2005, the Auctioneer in organizing Implementation Services Auctions shall hold a civil engagement with Second Class Auction Officer regarding the auction and honorarium Second Class Auction Officer. But then such provision amended by the enactment of the Finance Minister, published in 2010, where in regulated Auctioneer as the applicant or owner of the goods can hold power civil agreement with Second Class Auction Officer regarding the auction and auction fee of Second Class Auction Officer. Since the enactment of the Finance Minister in 2010 many complaints that arise mainly from the Party of Auction House, it because they certainly find their land of work be smaller when compared to the previous provisions. Results of the research concluded that there is a lack of harmonization between the Auction House and the Second Class Auction Officer. This thesis also discusses the precise legal relationship which can harmonize relations between the Auction House and the Second Class Auction Officer."