Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 105 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Heni Wuryaningsih
Analisis Penerapan Arm`s Length Principles oleh Account Representative = Analysis of Arm`s Length Principles Implementation by Account Representative
"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengubah proses bisnis pengawasannya dengan memberikan mandat kepada Account Representative (AR) untuk melakukan analisis transfer pricing melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022. Sebagai standar internasional, transfer pricing harus mematuhi arm’s length principles. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala yang dihadapi oleh AR di Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dalam menghadapi perubahan proses bisnis pengawasan dengan model ADKAR atas transaksi transfer pricing khususnya terhadap penerapan arm’s length principles pinjaman intragrup. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan metode kombinasi (mixed method) pada tahap pengumpulan data. Kuesioner kepada AR serta wawancara kepada AR, konsultan pajak dan regulator DJP digunakan sebagai teknik triangulasi dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan model ADKAR, AR masih menghadapi berbagai kendala dalam menghadapi perubahan proses bisnis pengawasan terkait penerapan arm’s length principles atas pinjaman intragrup. Penelitian juga mengusulkan beberapa solusi potensial yang dapat digunakan oleh DJP untuk membantu AR dalam mengatasi kendala perubahan proses bisnis pengawasan khususnya terhadap penerapan arm’s length principles atas pinjaman intragrup.
Directorate General of Taxes (DGT) amends its supervision business process, mandating Account Representatives (AR) to conduct transfer pricing analysis through Circular Letter number SE-05/PJ/2022. As an international standard, transfer pricing must adhere to the arm's length principles. This research aims to examine the problems encountered by AR at Jakarta Special Regional Tax Office in dealing with changes in the supervision business process using the ADKAR model for transfer pricing transactions, particularly in the implementation of arm’s length principles for intragroup loans. This research is a case study that utilizes a mixed technique approach throughout the data collection stage. The questionnaire to the AR, as well as interviews with the AR, tax consultants, and regulators, were used as triangulation techniques in this study. The research findings indicate that based on the ADKAR model, AR is still encountering many obstacles in dealing with the changes in the supervision business process related to the implementation of the arm’s length principles on intragroup loans. The research also proposes some potential solutions that can be utilized by the DGT to assist AR in overcoming the problems of changing the supervision business process, particularly in the implementation of the arm’s length principles for intragroup loans."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Haikal Qinthara
Evaluation of Adjustment Process on The Preparation of Transfer Pricing Documentation 2020 in PT ABC: Using Transactional Net Margin Method in PT X and PT Y = Evaluasi atas Proses Penyesuaian dalam Persiapan Dokumen Penetapan Harga Transfer 2020 di PT ABC: Menggunakan Metode Laba Bersih Transaksional di PT X dan PT Y
"Laporan magang ini mengevaluasi proses penyesuaian dalam analisis kesebandingan dalam penyusunan dokumen penetapan harga transfer di PT ABC, terkait kekurangan informasi atas data pembanding yang menyebabkan menurunnya tingkat keandalan dalam analisis kesebandingan dalam penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha pada tahun 2020. Evaluasi dilakukan berdasarkan panduan OECD terkait dengan penyesuaian dalam mengurangi dampak implikasi atas pandemi Covid-19 pada 2020, salah satunya panduan mengenai penyesuaian dalam analisis kesebandingan saat pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Metode laporan magang ini adalah dengan membandingkan regulasi yang berlaku dengan praktik di PT ABC, serta aplikasi atas penyesuaian yang dilakukan oleh PT ABC. Berdasarkan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa proses penyesuaian yang dilakukan oleh PT ABC telah sesuai dengan regulasi pajak yang berlaku, khususnya OECD Covid-19. Laporan ini juga membahas refleksi diri selama menjalani kegiatan magang di PT ABC. Pengalaman tersebut menjadi landasan bagi penulis untuk pengembangan diri ke depannya.
This internship report is to evaluate of the adjustment process in comparability analisis in the preparation of transfer pricing documentation in PT ABC, regarding information deficiencies on comparator data which affects the decrease of the level of reliability in comparability analysis to apply arm's length principles for 2020. The evaluation was carried out based on OECD guidelines related to adjustments in reducing the impact of implications for the Covid-19 pandemic in 2020, one of which was guidance regarding adjustments in comparability analysis during the Covid-19 pandemic in 2020. The method of this internship report is to compare the applicable regulations with practices in the field, as well as applications for adjustments made by PT ABC. Based on the evaluation, it can be concluded that the adjustment process carried out by PT ABC is in accordance with applicable tax regulations, especially the OECD Covid-19. This report also discusses self-reflection during an internship at PT ABC. This experience is the basis for the author to develop himself in the future."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Zivanna Fasya
Evaluasi Kepatuhan Pajak PT XYZ yang Bergerak di Bidang Perhotelan = Evaluation of PT XYZ Tax Compliance in Hospitality Industry
"ABSTRAK
Skripsi ini mengkaji evaluasi kepatuhan pajak PT XYZ terkait dengan pajak dan akuntansi perpajakannya dalam tiga tahun terakhir (tahun 2016-2018). Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi kepatuhan pajak PT XYZ sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan dengan metode studi kasus, yaitu membandingkan dokumen dan informasi perpajakan PT XYZ yang diperoleh penulis dengan peraturan pajak berlaku. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT XYZ sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan memiliki aspek pajak yang melekat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Daerah. Hasil evaluasi kepatuhan pajak pada PT XYZ pada tahun 2016 masih kurang patuh, namun untuk tahun 2017 dan 2018 hasil kepatuhan PT XYZ telah membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai objek Pajak Daerah, PT XYZ tidak melakukan kredit pajak atas PPN nya dikarenakan nilai pajak masukan PT XYZ tidak material terhadap nilai pendapatan PT XYZ.
ABSTRACT
This study examines the evaluation of PT XYZ's tax compliance in relation to taxation and tax accounting in the last three years (2016-2018). The purpose of this study is to evaluate the tax compliance of PT XYZ as a company that engaged in the hospitality sector with a case study method, by comparing the documents and tax information of PT XYZ with applicable tax regulations. The results of this study found that PT XYZ as a hospitality company has tax aspects, such as Value Added Tax (PPN), Income Tax (PPh), and Regional Taxes. The results of the tax compliance evaluation at PT XYZ in 2016 are still not compliant, but for 2017 and 2018 the results of PT XYZ's compliance have improved compared to the previous year. As an object of Regional Tax, PT XYZ does not conduct tax credit on its VAT because PT XYZ's input tax value is not material to PT XYZ's income value.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zhazha Mia Adelina
Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pada Inspektorat Jenderal Kementerian A = Evaluation Of Anti-Bribery Management System Implementation At The Inspectorate General Ministry A
"Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden No.10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Badan Standardisasi Nasional mengadopsi ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) menjadi SNI ISO 37001:2016. Saat ini SMAP telah diterapkan oleh berbagai instansi pemerintah maupun perusahaan di Indonesia. Salah satu instansi yang menerapkan SMAP adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian A. Urgensi Itjen Kementerian A menerapkan SMAP adalah Itjen selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki risiko ketika melakukan audit yang berpotensi terjadinya negosiasi-negosiasi untuk menutupi suatu masalah, sehingga proses audit yang dilakukan menjadi rawan terhadap penyuapan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi penerapan SMAP yang telah dilakukan Itjen. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan skenario evaluasi menggunakan metode analisis gap pada 7 klausul persyaratan berdasarkan SNI ISO 37001:2016 yaitu klausul Konteks Organisasi, Kepemimpinan, Perencanaan, Operasi, Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan. Analisis gap digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi penerapan saat ini dan seberapa penting kondisi tersebut harus dicapai. Data yang digunakan adalah data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara serta data sekunder berupa dokumen pedoman SMAP pada Itjen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada klausul Dukungan, Evaluasi Kinerja, dan Peningkatan dalam hal penerapannya masih perlu dilakukan peningkatan. Implikasi penelitian ini sebagai evaluasi penerapan SMAP pada Itjen sehingga SMAP dapat berjalan efektif untuk meminimalisir adanya risiko penyuapan.
In order to implement Presidential Instruction No. 10 of 2016 concerning Actions to Prevent and Eradicate Corruption, the National Standardization Body adopted ISO 37001:2016 concerning Anti-Bribery Management System to become SNI ISO 37001:2016. Currently SMAP has been implemented by government institutions and companies in Indonesia. One of the agencies implementing SMAP is the Inspectorate General of Ministry A. The urgency implementing SMAP is that the Inspectorate General as the Government Internal Supervisory Apparatus has a risk when conducting an audit that has the potential for negotiations to cover up a problem, so that the audit process made to be vulnerable to bribery. The purpose of this research to evaluate the implementation of the SMAP that has been carried out by the Inspectorate General. This research is a case study research with evaluation scenarios using the gap analysis method on 7 requirements clauses based on SNI ISO 37001: 2016 namely Organizational Context, Leadership, Planning, Operations, Support, Performance Evaluation, and Improvement. Gap analysis is used to find out the weaknesses between the current application conditions and how important the conditions must be achieved. The results of the study show that the implementation of the Support, Performance Evaluation, and Improvement clauses in terms of implementation still needs to be improved. The implication of this research is to evaluate the implementation of the SMAP at the Inspectorate General so that the SMAP can run effectively for minimizing the risk of bribery."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ratna Ika Pratiwi
Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Penyelenggara Peer to Peer Lending = Evaluation of Tax Obligations the Implementation of Peer to Peer Lending Providers
"Berdasarkan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022 (“PMK 69”), Penyelenggara Peer to Peer (“P2P") Lending mempunyai kewajiban baru sebagai “pihak lain” untuk melakukan pemotongan PPh atas pembayaran bunga dari borrower kepada lender, sehingga terdapat  tambahan administrasi pajak yang sebelumnya belum pernah ada. PMK 69 juga memberikan penegasan bahwa jasa pinjam meminjam dalam platform P2P Lending merupakan objek PPN, sehingga penyelenggara P2P Lending mempunyai kewajiban untuk melakukan pemungutan PPN. Atas kewajiban perpajakan diatas perlu dilakukan kajian apakah PMK 69 telah telah memenuhi asas-asas perpajakan, terutama dalam administrasi pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan kewajiban perpajakan P2P Lending sudah memenuhi prinsip ease of administration dan four maxim, sehingga dapat memberikan masukan kepada DJP untuk mengupdate kebijakan perpajakan pada industri P2P Lending di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus dilakukan di Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) yang merupakan organisasi yang mewadahi Penyelenggara P2P Lending yang terdaftar di OJK. Penelitian ini dilakukan dengan 2 tahap, pengumpulan data melalui kuesioner kepada penyelenggara P2P Lending dan melalui wawancara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemotongan Pajak Bunga telah memenuhi prinsip certainty, simplicity, convenience, efficiency dan equality, namun masih terdapat catatan hal-hal yang perlu diperbaiki dari segi regulasi oleh DJP dan dari sisi administratif oleh Penyelenggara P2P Lending.
Based on the HPP Law and Minister of Finance Regulation Number 69/PMK.03/2022 (“PMK 69”), P2P Lending Operators (platform) have a new obligation as “other parties” to perform withholding income tax on interest payments from borrowers to lenders, so that there is an additional tax administrative of withholding income tax which has never been done before. PMK 69 also confirms that lending and borrowing services on the P2P Lending platform are VAT objects, therefore P2P Lending organizers have an obligation to collect VAT. Regarding the tax obligations above, it is necessary to study whether PMK 69 has fulfilled the principles of taxation, especially in the administration of implementing tax obligations.The aim of this research is to evaluate whether the implementation of P2P Lending tax obligations meets the principles of ease of administration and the four maxims, so that it can provide input to the DJP to update tax policies in the P2P Lending industry in Indonesia. This research uses a qualitative method with a case study approach. The case study was conducted at the Indonesian Joint Funding Fintech Association (AFPI), which is an organization that accommodates P2P Lending operators which registered with the OJK. This research was carried out in 2 stages, data collection through questionnaires to P2P Lending organizers and through qualitative interviews. The aim of this research is to provide an overview of whether the implementation of P2P Lending tax obligations has fulfilled the principles of ease of administration and the four maxims, so that it can provide input to the DJP to update tax policies in P2P Lending industry in Indonesia. The results of this research show that the implementation of Withholing tax on interest has fulfilled the principles of certainty, simplicity, convenience, efficiency and equality, however there are still notes of things that need to be improved from a regulatory perspective by the DJP and from an administrative perspective by P2P Lending operator."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aritonang, Madeleine Arlan
Evaluasi proses perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode penggajian yang berbeda yang dilakukan oleh Konsultan Bisnis Utama Indonesia = Evaluation of the article 21 income tax calculation process with different payroll methods performed by Business Consultant Utama Indonesia
"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh Konsultan Bisnis Utama Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku atas pegawai perusahaan klien. Proses evaluasi atas perhitungan PPh Pasal 21 dijelaskan dengan membandingkan empat kasus dari dua macam metode penggajian yang diterapkan oleh dua perusahaan klien. Berdasarkan hasil evaluasi penulis menunjukkan bahwa proses perhitungan PPh Pasal 21 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku. Namun masih terdapat praktik penghitungan PPh Pasal 21 yang belum efektif dan dapat
mempengaruhi keakuratan dalam proses perhitungan.
This report aims to evaluate the process of calculating Article 21 of Income Tax carried out by the Business Consultants of Utama Indonesia based on taxation laws that apply to employees of client companies. The evaluation process for the calculation of Income Tax Article 21 is explained by comparing four cases from two types of payroll methods applied by two client companies. Based on the evaluation results the author shows that the process of calculating Article 21 Income Tax has been in accordance with the prevailing tax legislation. However, there are still practices in calculating Article 21 Income Tax that have not been effective and can affect the accuracy in the calculation process."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Gugus Aryo Swandito
Evaluasi penerapan prinsip syariah pada aplikasi online trading syariah dan struktur organisasi PT HPS = Sharia principle implementation evaluation on sharia online trading application and organization structure of PT HPS
"ABSTRAK
Karya akhir ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi penerapan prinsip syariah pada transaksi efek dalam aplikasi online trading syariah dan struktur organisasi PT HPS. Aplikasi online trading syariah sebagai salah satu wadah transaksi efek bagi nasabah investor harus memiliki keandalan terutama dalam mencegah transaksi yang bertentangan dengan syariah. Sebagai penyelenggara jasa keuangan syariah di pasar modal, PT HPS juga wajib mengikuti arahan yang tertera dalam peraturan OJK dalam menerapkan prinsip syariah pada aplikasi transaksi efeknya dan juga pada struktur organisasi perusahaan. Dalam evaluasi penerapan prinsip syariah ini, PT HPS telah melakukan beberapa penyesuaian dalam menerapkan prinsip syariah di pasar modal. Namun, ada beberapa prinsip syariah yang belum terakomodasikan dengan baik pada aplikasi online trading syariah tersebut. Saran untuk perusahaan adalah berkoordinasi dengan regulator terkait beberapa prinsip syariah yang belum dapat diterapkan. Selain itu, perusahaan sebaiknya memperkaya pengetahuan dan pemahaman bagi petugas yang menangani online trading syariah.
ABSTRACT
This paper has purposes for evaluate the sharia principle implementation of securities transaction in sharia online trading application and organization structure of PT HPS. Sharia online trading application as a tool for investors to do securities transaction must be reliable especially in preventing the transaction that are forbidden by Islamic law. As an entity that providing Islamic financial services in capital market, PT HPS must obey the guidance of OJK in the sharia principle implementation for the securities transactions and its structure. In this evaluation, PT HPS had done some adjustment in order to fulfill the sharia principle. However, there are some sharia principle that had not been well accommodated in its sharia online trading application. Based on this problem, PT HPS had been suggested to coordinate with the regulator regarding of the sharia principle that cannot be implemented. Other than that, PT HPS should make enrichment and capacities improvement for its personnel that tasked with sharia online trading application."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Bella Khafid Nuruddin
Evaluasi Prosedur Audit Substantif KAP KEN atas Akun Kas dan Setara Kas PT ABC = Evaluation of KAP KEN Substantive Audit Procedures on Cash and Cash Equivalent Account of PT ABC
"Laporan magang ini dibuat untuk mengevaluasi pengujian subtantif atas akun kas dan setara kas milik PT. ABC oleh KAP KEN. PT. ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pelayanan pengiriman uang secara elektronik. Evaluasi yang dilaksaakan dengan membandingkan kesesuaian pengujian substantif yang dilakukan oleh KAP KEN dengan standar audit serta regulasi terkait yang berlaku di Indonesia. Pengujian substantif yang dilakukan dan dijelaskan dalam laporan magang ini memerlukan bukti audit seperti konfirmasi dan juga pemeriksaan dokumen terkait. Landasan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengujian substantif yang dilaksanakan oleh KAP KEN adalah teori audit dan standar yang berlaku seperti Standar Audit (SA) 500, SA 200, SA 300, SA 320 dan pernyataan beberapa ahli. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, terdapat kesesuaian penguia substatif yang dijalankan oleh KAP KEN dengan standar audit dan regulasi terkait yag berlaku di Indonesia. Di akhir laporan magang, terdapat refleksi diri serta tindak lanjut berdasarkan pengalaman magang yang telah dijalani.
This internship report was made to evaluate the substative test for cash and cash equivalent by PT. ABC by KAP KEN. PT. ABC itself is a company engaged in field of electronic transferring money service. Evaluation was carried out by comparing the suitability of substantive test described in this internship report needs audit evidences such as confirmation and checking related documents. The basis for evaluating the implementation of the substantive test carried out by KAP KEN was audit theories and standards, such as Standar Audit 500, SA 200, SA 300, SA 320 and statements from several experts. Based the performed evaluation, there was conformity with the substative test carried out by KAP KEN with audit standards and related regulations that apply in Indonesia. In the end of this internship report, there is self reflection and follow- up action based on experiences that have undergone."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Hendy Dwi Mandegani
Analisis Dampak UU Cipta Kerja Omnibus Law terhadap Pengelolaan Dana Haji di Indonesia = Analysis Impact of the Omnibus Law Job Creation Act on Hajj Pilgrimage Fund Management in Indonesia
"Penelitian ini membahas tentang Analisis Dampak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan terhadap Pengelolaan Dana Haji di Indonesia oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji-BPKH. Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur khususnya peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan haji dan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembebasan pajak dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Perpajakan dapat memberikan peningkatan alokasi nilai manfaat kepada jemaah haji tunggu. Selain itu, pembebasan pajak juga berpotensi meningkatkan perekonomian Indonesia melalui peningkatan jumlah Dana Haji yang dapat diinvestasikan dan / atau ditempatkan.
This research is about the analysis impact of the Omnibus Law Job Creation Taxation Cluster on the management of Hajj fund in Indonesia by the Hajj Financial Management Agency (Badan Pengelolaan Keuangan Haji-BPKH). This research was conducted by studying the literature, especially the laws and regulations regarding hajj financial management and taxation. The results show that the tax exemptions in the Omnibus Law of the Taxation Cluster Job Creation Act can provide an increase in the allocation of benefit values to waiting hajj pilgrims. In addition, the tax exemption also has the potential for increasing the economy of Indonesia through increasing the amount of Hajj Fund that can be invested and/or placed."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Huswatun Hasanah
Evaluasi Penerapan Percepatan Restitusi Pajak Penghasilan pada Wajib Pajak Orang Pribadi = Evaluation of the Application of Accelerated Income Tax Refunds for Individual Taxpayers
"Percepatan restitusi Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah dalam pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran PPh bagi WPOP dengan menjamin proses penyelesaian dalam 15 (lima belas) hari kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan percepatan restitusi PPh pada WPOP apakah telah memenuhi asas pemungutan pajak the four maxims, yaitu asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan, dan asas ekonomi. Sampel penelitian ini terdiri dari orang pribadi dengan kriteria WPOP yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2022 yang dipilih dengan pendekatan simple random sampling. Penelitian ini menggunakan data primer berasal dari penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Untuk pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini, skala likert digunakan untuk membantu dalam analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan percepatan restitusi PPh bagi WPOP telah memenuhi asas asas keadilan, asas kepastian, asas kemudahan, dan asas ekonomi. Namun, terdapat beberap hal yang perlu diperbaiki dalam pemahaman WPOP tentang administrasi perpajakan percepatan restitusi PPh bagi WPOP.
Acceleration of tax refund for individual taxpayers is Indonesia government’s facility to a preliminary refund of Income Tax overpayment for Individual Taxpayers by guaranteeing the settlement process within 15 (fifteen) working days. This study aims to analyze how the accelerated income tax refund for individual taxpayers are implemented based on the four maxims principle, namely equality, certainty, convenience, and economy. The survei sample consisted of individuals with the individual taxpayer’s criteria who had submitted the2022 individual income tax return selected with a simple random sampling approach. This study uses primary data derived from the distributing questionnaire and in-depth interviews. Likert scale is used to assist in data analysis for tests conducted in this study. The results of this study indicate that the application of accelerated income tax restitution for WPOP has fulfilled the principles of equality, certainty, convenience, and economy. However, there are several things that need to be improved in terms of individual taxpayer's understanding of tax administration to accelerate income tax refunds for individual taxpayers."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>