Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berfokus pada analisa terhadap usulan pembentukan Provinsi Tapanuli Protap tahun 2002-2009. Pertanyaan utama yang diangkat adalah mengapa usulan pembentukan Protap dari tahun 2002-2009 tidak dapat terwujud. Pertanyaan tersebut dielaborasi melalui metode penelitian kualitatif dan disajikan dalam ekplanasi analitis. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis koalisi vertikal dengan melihat aktor yang hadir dalam relasi institusional, sosial, dan personal. Dalam studi Kimura, koalisi vertikal menjadi penentu keberhasilan usulan pembentukan DOB. Namun, dalam penelitian ini usulan pembentukan Protap tidak terwujud walaupun koalisi vertikal berhasil terbentuk. Hal ini disebabkan oleh munculnya kompetisi elit sebagai intervening variable. Munculnya kompetisi elit tersebut dipicu oleh beberapa faktor, seperti kompetisi lokasi ibukota, kompetisi teritorial antara Pemerintah Provinsi Sumut dan Panitia Pembentukan Provinsi Tapanuli, kompetisi partai politik, kompetisi untuk kursi gubernur, dan kompetisi media massa. Kompetisi elit ini yang kemudian menyebabkan koalisi vertikal tidak dapat bekerja dalam mendukung terwujudnya Protap dan sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan utama dalam penelitian ini.

---

This study focuses on the analysis of the proliferation proposal of Tapanuli Province in 2002 2009. The main question is why the proliferation proposal of the Tapanuli Province in 2002 2009 cannot be realized. The question is elaborated through qualitative research methods and presented in an analytical explanation. This study uses the analytical framework of vertical coalition to see the actors present in the institutional, social, and personal relations. In Kimura rsquo s study, vertical coalitions determines the success of a new autonomous region proliferation proposal. This study shows that the proliferation proposal of Tapanuli Province fails to materialize despite the formation of a vertical coalition. This is due to the emergence of elite competition as an intervening variable. The emergence of the elite competition was triggered by several factors, such as the competition about the location of the capital city, territorial competition between North Sumatera Government and the Tapanuli Province Proliferation Committee, political party competition, the competition for the governorship seat, and the competition between mass media. The existence of elite competition hampers vertical coalition to support the realization Tapanuli Province, and such is also the answer to the main question of this study."

"Kebijakan afirmasi melalui perundang-undangan mewajibkan partai mengalokasikan 30% calon legislatif untuk perempuan. Melalui penerapan kebijakan afirmasi tersebut, Di Provinsi DKI Jakarta, jumlah perolehan kursi perempuan pada pemilihan umum anggota DPRD tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan pemilihan umum sebelum-sebelumnya. Dari calon legislatif perempuan yang terpilih, terdapat beberapa calon legislatif perempuan pemula yang baru pertama kali mengikuti pemilihan umum dan pertama kali terpilih. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor kemenangan tiga calon legislatif perempuan pemula di pemilihan umum anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, dengan menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap ketiganya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori modal sosial Robert Putnam dengan analisis mendalam pada modal sosial yang terdiri dari unsur (jaringan, norma, dan kepercayaan), modal politik, dan modal ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial, modal politik dan modal ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemenangan calon legislatif perempuan pemula di pemilihan umum anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Selain ketiga modal tersebut, penerapan kebijakan afirmatif juga menjadi salah satu faktor kemenangan ketiganya, karena melalui kebijakan afirmatif, ketiganya dapat dicalonkan dalam pemilihan umum.

---

Indonesia has enacted an affirmative policy to increase the number of women in legislative institutions by mandating at least 30% of any party legislative candidates have to be women. In Jakarta, the capital of Indonesia, the number of women elected in the 2019 local parliamentary election has increased compared to those of the previous elections. From those female legislative candidates who are elected, there are first time candidates, who are participating and being elected for the first time in their lives. This research analyzes factors affecting the elections of three female legislative candidates in DPRD DKI Jakarta Province Legislative Election in 2019, using qualitative methods and in-depth interviews with those candidates. The theoretical framework used in this research is built on Putman’s Social Capital Theory, with a deeper analysis of social capital, which is composed of three aspects (network, norms, and trust), political capital, and economic capital. This research shows that social, political, and economic capital has a significant impact on the election of female legislative candidates in Jakarta DPRD DKI Jakarta Province Legislative Election in 2019. In addition, the affirmative policy of Indonesia mandating a minimum of 30% of the party-list allocated for female legislative candidates affects the election of these candidates, enabling them to be put forward by the party to participate in the election. "