Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Idealnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak badan atau perusahaan, dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak tidak memberatkan dan tidak menghambat wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Dalam meningkatkan kepatuhan pajak, biaya kepatuhan pajak harus ditekan serendah mungkin, karena berpotensi menjadikan wajib pajak tidak patuh. Biaya kepatuhan pajak timbul sebagai akibat kompleksitasnya peraturan dan prosedur pajak dan sistem pemungutan pajak. Peran konsultan pajak dalam perusahaan akan mempengaruhi costs of compliance (biaya kepatuhan) khususnya direct money costs (biaya/pengeluaran langsung), di mana diharapkan tidak membebani cost of taxation (biaya/beban pajak), tetapi dapat membantu wajib pajak dalam meringankan kewajiban pajaknya dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (tax compliance). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengevaluasi struktur biaya kepatuhan di PT. X sebelum dan sesudah menggunakan konsultan pajak serta menjelaskan perbedaaan sebelum dan sesudah menggunakan konsultan pajak dalam struktur biaya di PT X. Penelitian ini difokuskan pada pengamatan besarnya struktur dan elemen compliance costs di PT. X yang mempengaruhi dan menjadi beban perusahaan serta perbedaan struktur biaya - biaya pada periode sebelum dan sesudah penggunaan konsultan pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan dari hasil penelitian diperoleh bahwa struktur biaya - biaya kepatuhan PT. X sebelum menggunakan konsultan pajak, terlihat masih belum efisien dan belum efektif, dimana komponen fiscal costs (direct money costs) masih menunjukan beban biaya yang cukup besar, serta potensi kehilangan produktifitas yang cukup besar pada komponen time cost (biaya waktu) dan psychological cost (biaya psikologis). Sementara itu struktur biaya - biaya kepatuhan PT. X setelah penggunaan konsultan pajak terlihat lebih efektif dan efisien. Saran yang dapat diberikan secara umum kepada wajib pajak badan pada umumnya adalah mempertimbangkan penggunaan konsultan pajak dan khususnya kepada PT. X, agar tetap meneruskan pembenahan administrasi perpajakan, seperti yang telah didahului oleh konsultan pajak dalam upaya meminimalkan future costs.

---

Ideally, the costs incurred by the taxpayer or a corporate entity, in order to fulfill tax obligations are not onerous and do not hinder the fulfillment of the taxpayer in making his tax liability. In improving tax compliance, tax compliance costs should be reduced as low as possible, because of the potential to make non-compliant taxpayers. Tax compliance costs incurred as a result of the complexity of regulations and tax procedures and tax collection system. The role of tax consultants in the firm will affect the costs of compliance, especially direct costs money, where is not expected to burden the cost of Taxation, but can help relieve the taxpayers in their tax liability and increase the level of tax compliance. The purpose of this study was to evaluate the compliance cost structure in PT. X before and after the use of tax consultants and explain the difference before and after applying the tax consultants in the cost structure on PT. X. This study focused on observations of the structure and elements of compliance costs at PT. X that affect the company and become a burden as well as different cost structures - the cost in the period before and after the use of tax consultants. The research method used was qualitative and the results were obtained that the structure of the costs of compliance PT. X before using tax consultant, apparently still not efficient and not effective, whereby the components of fiscal costs and still show a significant cost burden, and the potential loss of productivity, substantial cost and time on psychological component cost. Meanwhile, the cost structure - the cost of compliance PT. X after the use of tax consultants looks more effective and efficient. General advice can be given in general to the taxpayer is to consider the use of tax consultants and especially to PT. X, in order to continue to improve tax administration, as had been preceded by a tax consultant in an effort to minimize future costs.

Abstrak :
Tesis ini hendak menganalisa kebijakan pemerintah dalam pembinaan Usaha Kecil dan Menegah untuk menghadapi diberlakukannya ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA terhadap para pengusaha kecil menengah di kawasan PIK Pulogadung. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi harus melibatkan seluruh komponen di Daerah. Peran Pemerintah Daerah sebagai pelaksana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan Daerah Otonom akan sangat menentukan bagi pembinaan UKM. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan pendekatan kuantitatif yang memadukan input data kualitatif dan kuantitatif sekaligus (mix method). Karena pada penelitian ini, penulis beranjak dari studi kasus yang menghasilkan input data kualitatif dengan bantuan kuesioner. Namun dalam analisisnya, data kualitatif tersebut akan diolah menjadi data kuantitatif dengan menggunakan analisis rentang kriteria, dimana hasil analisisnya kemudian disimpulkan kembali melalui penjabaran hasil analisis yang berbentuk kualitatif. Jenis penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang meneliti mengenai status dan obyek tertentu, kondisi tertentu, sistem pemikiran atau suatu kejadian tertentu pada saat sekarang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembinaan usaha kecil dan menengah untuk mengadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung berjalan 'Tidak baik'. Indikator ketepatan, kesamaan, responsivitas, efektivitas, kecukupan dan efisiensi menurut para pengusaha di kawasan PIK Pulogadung memiliki kriteria 'Tidak baik'. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung adalah variabel komunikasi, sumberdaya, dan kepatuhan. Variabel sumber daya tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden belum merasakan adanya pembinaan maupun dukungan dari pemerintah untuk keberhasilan pembinaan UKM guna meningkatkan daya saing. Variabel komunikasi tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden merasakan belum efektifnya mekanisme komunikasi oleh aparat dilapangan. Variabel kepatuhan tidak baik dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pembinaan UKM dalam menghadapi ACFTA di kawasan PIK Pulogadung. Responden mengemukakan masih sering menemui inkonsistensi di kalangan pembuat kebijakan. ......This thesis is about to analyze government policies in the development of Small and Medium Enterprises to face with the ASEAN-China Free Trade Agreement/ ACFTA towards small and medium entrepreneurs in the region PIK Pulogadung. Regional autonomy policy gives authority to the regions to organize and manage the interests of the society then the development of small and medium enterprises and cooperatives which involve all the components in the region. Role of local government as the executive authority of the autonomous region government administration will be decisive for the development of SMEs. The method used in this study is the method of case studies with a quantitative approach that combines qualitative and quantitative data input at once (mixed method). Because in this study, the authors move from case studies using qualitative data with the help of questionnaires. But in this analysis, qualitative data will be processed into quantitative data by using analysis of the criteria range, where the results of the analysis and then summed back through the elaboration of a form of qualitative analysis. This type of research is descriptive, a method that examines the status and certain objects, certain conditions, systems of thought or a particular event at the present time. The results of this study concluded that the implementation of government policy in develop small and medium enterprises to face with ACFTA in the PIK Pulogadung is "not good". Indicators of accuracy, equity, responsiveness, effectiveness, adequacy and efficiency according to the entrepreneurs in the region PIK Pulogadung have the criteria "not good". Factors that influence the implementation of SME development policy to face with ACFTA in the PIK Pulogadung are communication, resource, and compliance. Variable resource is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents have not felt the coaching and support from the government for the successful coaching of SMEs to improve competitiveness. Variable Communication is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents felt mechanism of communication by field officers weren't effective. Variable compliance is not good in supporting the successful implementation of SME development policy to deal with ACFTA in the PIK Pulogadung. Respondents often argued about the inconsistencies among policy-makers.

Abstrak :
Tesis ini membahas kebijakan pemanfaatan daftar harta kekayaan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebagai pembanding terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan WPOP. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Diasumsikan bahwa penghasilan wajib pajak yang besar dapat menambah harta wajib pajak tersebut. Artinya, wajib pajak yang mempunyai harta yang banyak identik dengan penghasilan yang besar. Penghasilan yang besar seharusnya membayar pajak yang besar juga. Harapan bila diketahui jumlah nilai harta terutama WPOP akan dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Permasalahan tentang kebijakan kewajiban dilampirkannya daftar harta sebagai sarana intensifikasi pajak di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis eksplanatif dan eksploratif. Hasil penelitian bahwa alasan diwajibkannya kepada WPOP untuk melampirkan/mengisi daftar harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah pertama sebagai bahan pembanding atas kewajiban pajak terhutang. Kedua, sebagai bahan rujukan untuk perubahan peraturan perpajakan. Hasil penelitian lainnya ternyata pemanfaatan daftar harta sebagai bahan pembanding atas kewajiban perpajakan WPOP di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading belum dilaksanakan secara optimal. Di sisi lain kesadaran WPOP dalam melampirkan/mengisi daftar harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi masih rendah. Perlakuan WPOP yang tidak melampirkan/mengisi daftar harta di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading juga belum optimal jika dilihat dari data jumlah surat himbauan yang diterbitkan. Kompleksitas permasalahan pelaporan daftar harta WPOP berkaitan dengan pemanfaatan daftar harta sebagai sarana intensifikasi pajak. Surat himbauan atau dengan cara lain sebaiknya dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap WPOP yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Penyediaan sarana dan prasarana pada Direktorat Jenderal Pajak yang memadai, termasuk adanya data yang riil dan akurat serta aparat pajak yang memiliki integritas dan wawasan yang tinggi, yang dapat menunjang kinerja secara efektif dan efisien dalam penggalian potensi penerimaan pajak khususnya terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. ......This thesis discuses about the Exploiting of List of Property of Individual Person of Tax Payer Policy as the comparison upon the fulfillment of tax obligation of Individual Person of Tax Payer. This research is conducted in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. It is assumed that the income of tax payer who has lots of property identically with the great deal of income. Great deal of income is supposed to pay great deal of tax too. It is expected that if it is known the total value of the property especially the Individual Person of Tax Payer will be able to maximize the income of the state from the tax sector. The problems in regard to obligation policy by attached list of properties as the tax intensification medium in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading. This research is qualitative one by the type of explanative and explorative. The result of the research is that the reason for the Individual Person of Tax Payer obliged to attach/to fill in list of property in Annual SPT PPh of Individual Person are firstly as the comparison material on the payable tax obligation. Second, as the reference material for the changes of tax regulations. The other result of the research is in fact that the exploiting of list of property as the comparison material on the tax obligation Individual Personal of Tax Payer in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading not yet conducted maximally. In the other side, the awareness of Individual Person of Tax Payer in attaching/filling in list of property in Annual SPT PPh of Individual Person is still low. The attitude of Individual Person of Tax Payer who does not attach/fill in list of property in the KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading also not yet maximally seen from the data of the number of urge letters issued. Complexity of report problems of list of property of Individual Person of Tax Payer relate with the exploiting of list of property as the medium of tax intensification. The urge letter or by other ways are better to used by Directorate General of Tax upon the Individual Person of Tax Payer in other words who do not do their duties in according to the effect tax regulation. The preparation of propriety medium and means in Directorate General of Tax, include the availability of real and accurate data and the tax officers who have high integrity and views, which are able to support the performance effectively and efficiently in digging the potency of tax acceptance especially upon the Individual Person of Tax Payer.

Abstrak :
Merubah perilaku bukan perkara mudah terutama bila perilaku telah menjadi budaya. Untuk merubah perilaku yang telah membudaya dibutuhkan metode yang sesuai dan tepat sehingga tujuan perubahan bisa tercapai dengan efektif. Model-model perubahan perilaku dan model perubahan budaya yang ada dan telah dikembangkan oleh para ilmuwan barat seperti Anderson Consulting, Marty Smye, Burt and Litwin, Burger dan lain-lain (Burger. et al, 1994) ternyata tidak mudah untuk diterapkan karena membutuhkan waktu yang lama dan biaya besar. Model-model perubahan tersebut juga disusun dari masyarakat yang memiliki latar belakang dan nilai-nilai yang berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sementara keberhasilan perubahan budaya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai dan sistem yang akan ditanamkan. Dibutuhkan suatu metode dan sistematika perubahan perilaku dan budaya yang lebih dekat dengan sistem nilai masyarakat Indonesia sehingga bisa dijadikan model perubahan yang memiliki karakteristik Indonesia dan lebih mudah dalam implementasinya serta lebih cepat dalam menilai hasilnya Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami proses perubahan yang terjadi pada PT. Jawamanis Rafinasi dalam program peningkatan produktivitas melalui implementasi sikap 5S dan pembudayaan kaizen. Dari penelitian ini akan dideskripsikan proses perubahan yang lebih dekat dengan karakteristik budaya Indonesia dalam program peningkatan produktivitas. Untuk mencapai tujuanya, penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif agar peneliti bisa memperoleh gambaran yang natural, lengkap dan mendalam tentang proses perubahan yang terjadi. Tehnik yang digunakan adalah Deskriptif Analitik dengan analisa data dilakukan di ranah penelitian selama proses penelitian berlangsung dan menempatkan peneliti sebagai instrumen penelitian. Penelitian ini mengambarkan suatu proses perubahan perilaku yang dimulai dari penanaman sikap 5S dan dilanjutkan dengan pembudayaan kaizen yang dititik beratkan pada peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Sikap 5S mendorong perilaku efisien dari aspek gerak dan waktu dan berdampak kepada produktivitas. Pembudayaan kaizen meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan penguasaan Plan Do Check and Action (PDCA). Setelah keduanya terimplementasi, perilaku produktif membudaya dan kinerja meningkat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Pertama, tema umum yang melandasi program perubahan di JMR adalah peningkatan produktivitas melalui penanaman sikap 5S dan pembudayaan kaizen. Kedua, kemunculan fenomena utama disebabkan karena dorongan dari kondisi produktivitas yang rendah, persaingan yang meningkat, inovasi yang kurang dan rendahnya kemampuan pemecahan masalah. Ketiga, faktor kontekstual atas kemunculan fenomena utama berasal dari keinginan perusahaan untuk memiliki budaya produktif dan budaya pengembangan berkelanjutan. Faktor intervening yang mendorong keberhasilan proses perubahan di JMR disebabkan karena: Nilai-nilai yang ditanamkan sederhana (mudah dipahami, dapat dihubungkan langsung dengan perilaku), Adanya komitmen yang tinggi dari pimpinan, kondisi bisnis dan keuangan yang baik, fasilitas produksi yang mendukung, kemampuan leadership di level menengah, dan metode implementasi yang efektif. Keempat, outcome yang dihasilkan dari program ini adalah peningkatan produktivitas yang tinggi, efisiensi produksi meningkat, tertanamnya sikap 5S yang mendorong budaya produktif, meningkatnya kemampuan pemecahan masalah serta peningkatan kesejahteraan karyawan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dalam model perubahan perilaku pada industri manufaktur Indonesia khususnya di PT. JMR bahwa unsur komitmen pimpinan menjadi faktor yang sangat penting dalam keberhasilan perubahan perilaku, suatu kondisi yang berbeda dengan model-model perubahan budaya yang telah ada yang lebih menonjolkan pada adanya komitmen anggota organisasi sebagai faktor penting. Selain itu metode pembudayaan 5S dan Kaizen dengan 20% bimbingan dalam kelas dan 80% bimbingan lapangan telah mempercepat proses penerapan nilainilai dalam perubahan perilaku kerja karyawan. Saran dan Rekomendasi yang diajukan adalah: Pertama, agar JMR melembagakan 5S dan kaizen serta melanjutkan program terkait agar 5S dan kaizen membudaya. Kedua, agar model perubahan di JMR ini diikuti oleh perusahaan manufaktur lainya karena telah menunjukkan hasil yang signifikan. Ketiga, agar dunia akademis melanjutkan penelitian seperti ini dengan mengembangkan model-model perubahan yang lebih sesuai dengan karakteristik Indonesia dengan menjadikan penelitian ini sebagai benchmarknya. Ke empat, agar pemerintah menjadikan program 5S dan kaizen sebagai kebijakan dalam peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional dan menghilangkan kebijakan-kebijakan yang menghambatnya serta menyarankan agar pemerintah menanamkan sikap 5S dan pembelajaran kemampuan pemecahan masalah ke dalam pendidikan dasar dan menengah agar masyarakat Indonesia memiliki keunggulan dalam produktivitas dan daya saing.

---

Changing behavior is not a simple things especially when behavior has becama culture. Changing Behaviored culture with the purpose of building a productive and continues improvement culture need to be managed with suitable models that fit with its goal..The existing Models of changing in culture and work behaviour that has been developed by Anderson Consulting, Marty Smye, Burt and Litwin, Burger and others (Burger. et al, 1994), are not easy to implement in fact are not easy to be implemented while also needed high cost in implementation. It is not easy to implement because those models are developed in countries with different cultures with Indonesia, while in other side also need to change in many element of the company such as system, work process and skill which is highly cost to change. We need models of change which is having near similar in most values and cultures with Indonesia so can minimize risks of curtural shocks when implemented and can be adopted smoothly and rather quick. The purpose of this Research is to get understanding of changing cultures in JMR in improving productivity through implementation of work attitudes calls ? 5S concept? and culturation of ?kaizen? concepts. We hope this research will produce models of culture and work behaviour which have specific features and charecteristics of Indonesian?s values and cultures. To come to its goals the process of this research is using qualitative approach to data collections and analyses so can get the insight of the process and get the understanding of change in more natural, complete and deeply.The process of analyses is made in descriptive technique and some others like techniques that commonly used in grounded theory research such as open, axial and selective coding. The reseacher treat himself as the instrument of the research. This research concluded that the process of changing behaviour in JMR started by implementing the attitudes so called ?5R? and continue by culturating the concept of ?kaizen? with stressing focus of developing the problem solving capability of the people in JMR. Implementation of ?5R? attitudes can pushing people to the efficiency of spending time and movement so impacted to productivity while culturation of ?kaizen? concept can improve the capablities of problem solving and practises of PDCA (Plan Do Check Action concept). After these two concepts (5R dan Kaizen) implemented the productive cultures arised and Performence improved. The conclusions of this research are: (1) General themes that caused the need of change in JMR are the need of productivity improvement through impelemntation of 5S concept?s of attitudes and a culturation of ?Kaizen? concepts. (2). The emergence of the main fenomena are caused by conditions of low in productivity level, the increase of competition tempere, low quality in innovations and Low level Capablities in Problem Solving. (3). Contecstual factors that caused the emergence of central fenomena come from the willingness of the company to have productive and contimues improvement cultures. Intervening factors that effecting the sucess of changing process in JMR.

Abstrak :
Berfungsinya peran kelompok manajer dalam pengelolaan organisasi dapat meningkatkan produktifitas. Namun, fungsi tersebut juga menghadirkan fenomena hubungan antara prinsipal dan agen, dimana ada perbedaan kepentingan antara pemilik dan pengelola organisasi yang kemudian menciptakan agency problem, karena pada dasarnya agen memiliki kepentingan sendiri. Di sinilah peran kontrol sebagai penekan agency problem dibutuhkan. Berangkat dari sini penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme kontrol dan perilaku rasional agen yaitu dalam praktek pemilihan rektor, praktek pelaporan keuangan, dan praktek kompensasi. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami mekanisme kontrol dan karakteristik perilaku rasional agen di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jakarta. Peneliti merupakan instrumen utama dengan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan datanya. Teknik analisis data dilakukan dengan mengikuti kaidah Miles dan Huberman. Penelitian menyimpulkan: 1) norma dan nilai-nilai budaya nampak lebih menonjol daripada nilai ekonomi dalam mekanisme kontrol. Norma dan nilai-nilai organisasi telah membatasi perilaku dan menjastifikasi sanksi perilaku apapun yang tidak sesuai di dalam sistem. Terjadi adanya komitmen dan sosialisasi yang relatif tinggi pada sistem dari anggota-anggota organisasi yang secara terus menerus mengorbankan beberapa atau semua kepentingan pribadi untuk menjadi anggota Muhammadiyah; 2) Rasionalitas yang terbangun dalam organisasi merupakan bentuk dari konstruksi mental agen yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik. Tradisi nilai-nilai Muhammadiyah yang dikembangkan oleh Ahmad Dahlan telah menjadi sumber rasionalisasi tindakan agen terutama dalam mendapatkan legitimasi dari lingkungan. Sekali lagi, norma dan nilai tidak semata digunakan oleh manajemen untuk secara ekslusif mengurangi masalah agensi; tetapi lebih digunakan sebagai alat simbolis, dalam pengertian yaitu menanggapi keinginan organisasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Jakarta untuk meniru praktek-praktek perguruan tinggi lain Muhammadiyah. Sekalipun peniruan ini tidak menghasilkan efisiensi yang lebih baik, perusahaan menggunakan alat simbolis ini sebagai bagian untuk mendapatkan penerimaan dari lingkungan sesuai konteks sosial. Sebagai saran praktis, pengendalian organisasi tidak cukup mendasarkan pada mekanisme kontrol administratif dan akuntansi, namun perlu memperhatikan juga peran kontrol rules dan rasionalitas mimetik sebagai sarana pengendalian tindakan agen. Isomorphisme mimetik dapat menjadi kapital atau aset besar organisasi yang dimiliki oleh Muhammadiyah.

---

Functioning of the role of group manager in the management of the organization can improve productivity. However, the function is also a phenomena in the relationship between principals and agents, where there is a divergence of interests between owners and managers of organizations who then created the agency problem, because basically the agent has his own interests. This is where the role of control is needed to suppress agency problems. Departure from this idea, the research aim is understanding the mechanisms of control and rational behavior of agents in the practices of elections, financial reporting, and compensation. The qualitative approach is used to understand the control mechanism and the characteristics of rational behavior of agents on Colleges of Muhammadiyah in Jakarta. The researcher is the main instrument with in-depth interviews as data collection techniques. Engineering data analysis follows the rules engineered by Miles and Huberman. The study concludes: 1) the norms and cultural values appear to be more prominent than economic value in the control mechanism. Norms and values restrict the organization's behavior and justify the sanction for any inappropriate behavior in the system. Lack of commitment and socialization occur relatively high on the system of organization members who continually give up some or all personal interests to become a member of Muhammadiyah; 2) The rationality that is developed within the organization is a form of mental construction agent based on social experience, character local and specific. Muhammadiyah values tradition developed by Ahmad Dahlan have become the source of agent, especially in the rationalization measures gain legitimacy from the environment. Once again, the norms and values not only used by management to be exclusively reduce agency problems, but rather used as a symbolic tool, in the sense that the organization wishes to respond to Colleges of Muhammadiyah in Jakarta to imitate the practices of other universities of Muhammadiyah. Although imitation does not produce better efficiencies, organizations are using this as part of a symbolic tool to gain acceptance from the environment to social context. As a practical suggestion, the control of the organization is not enough to rely on administrative controls and accounting mechanisms, but needs to consider also the role of rules and rationality mimetik control as a means of controlling the action of agents. Isomorphisme mimetik can be a great asset to capital owned by the Muhammadiyah organization.