Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sangat menarik untuk dikaji karena pemerintah belum memiliki aturan setingkat undang-undang yang mengikat semua pihak yang terkait dalam pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Peraturan yang ada hanya mengatur mengenai pra penempatan dan purna penempatan dan belum menyentuh pada aspek perlindungan secara komprehensif. Tidak adanya aturan yang mengikat ini mengakibatkan pengiriman tenaga kerja tidak memenuhi standar baik dari segi kualitas maupun persyaratan-persyaratan teknis dan administrasi yang kemudian melahirkan begitu banyak tenaga kerja ilegal.Tesis ini membahas tentang pelaksanaan fungsi legislatif yang merupakan saiah satu fungsi utama DPR RI. Tesis ini berusaha memperoleh gambaran sejauhmana DPR RI telah dapat menjalankan fungsinya yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator suatu proses demokratisasi. Pokok permasalahan tesis ini berusaha mengungkap proses konversi, yaitu bagaimana input kepada DPR berupa RUU usul inisiatif Anggota Dewan diproses menjadi output yaitu menjadi sebuah Rancangan Undang-undang usul inisiatif DPR RI. Teori yang digunakan adalah teori sistem David Easton, dan teori kelompok kepentingan Gabriel Almond.Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan model tertutup dan dokumentasi. Untuk menganalisa masalah menggunakan pendekatan komprehensif integralistik, sedangkan mekanisme pembahasannya dilakukan secara terbuka, serta pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama proses konversi berlangsung, berbagai masukan dari universitas, dan kelompok kepentingan segera diartikulasikan, dikelompokkan dan disatukan, baru kemudian diolah menjadi sebuah draft RUU usul inisiatif DPR RI. Bahkan draft RUU telah mengalami penyempurnaan beberapa kali sebelum akhirnya disampaikan kepada Presiden.

---

Process of Preparation of the Initiative by the DPR RI on Draft of Law concerning Protection toward Indonesian Migrant Workers Abroad (Study on Public Planning and Policy)Protection toward Indonesian migrant workers (Tenaga Kerja Indonesia - TKI) to foreign countries is an interesting subject to study since the government has no regulation parallel to law that binding all parties related to the placement of Indonesian workers abroad. The existing regulations only deal with pre placement and post placement and not touching the aspect of protection comprehensively. No binding regulation means low standard of quality as well as technical and administrative requirement of the placement of Indonesian workers that leads to increasing number of illegal migrant workers.

This thesis analyzes the legislative function execution as one of the main function of the DPR RI. This thesis tries to illustrate to what extent the DPR RI has execute its function and can be one measure of the process of democracy. The main issue of this thesis is to try to describe conversion process, which is in a way that the input to DPR in form of members' initiative Draft of Law goes through a process to become an output that is Draft of Law on behalf of an initiative of the DPR RI. The system theory of David Easton is used and theory of group interest of Gabriel Almond is used.

This research use qualitative research method with data collecting technique in form of closed list questions and documentation. To analyzed problem using comprehensive approach of integrality while its solution mechanism is conducted openly, and also decision-making by using general consensus.

Result of from this research indicate that since conversion process took place from the beginning, all input from university, and group interest soon would articulate, categorized and gathered them to become a Draft of Law concerning Protection toward Indonesian Migrant Workers. The draft of the Law has changes for 3 times before finish to send Executive (Presidens)."

"Gerakan Buruh di Indonesia memasuki era Reformasi (1993-2003), era yang baru secara politik and ekonomi. Hak berserikat diakui oleh pemerintah, jumlah serikat pekerja (SP) menjamur, sementara krisis ekonomi yang parah mempengaruhi keadaan perekonomian.Penelitian in terhadap empat serikat pekerja (SPSI, SBSI, FNPBI dan PPMI) menggunakan pendekatan kualitatif untuk memetakan strategi SP tersebut pada periode 1998-2003. Wawancara mendalam dengan pengurus SP didukung dengan analisis literatur keserikatpekerjaan, dan dicek-silang dengan pejabat pemerintah. Studi ini menggunakan tipologi Kendall (1975) mengenai perspektif unitaris, pluralis dan Marxis, dan dikotomi Poole (1986) antara SP yang politis dan SP yang cenderung ke ekonomisme dalam menganalisa strategi SP di Indonesia selama Reformasi. Penelitian ini juga membahas perdebatan teoretis mengenai sesuai-tidaknya teori ?Barat? terhadap negara berkembang seperti Indonesia. Khususnya, teori Martin (1989) dan Deyo (1987), yang menyatakan bahwa secara inheren gerakan buruh di Asia Tenggara lemah, sebagai akibat dari industrialisasi yang berorientasi ekspor (EOI) dan peran negara di panggung politik yang menekan gerakan buruh yang mandiri.Sebagai akibat dari faktor historis, struktural dan kontemporer, SP dalam penelitian ini memiliki pandangan unitaris (SPSI dan PPMI, yang masing-masing dipengaruhi oleh pemikiran korporatis dan Islam), pluralis (SBSI, sesuai dengan norma serikat buruhisme Barat) dan Marxis (FNPBI, dalam tradisi radikal dari gerakan mahasiswa). Dari sisi strategi, SPSI, yang dahulu didominasi pemerintah, menekankan ekonomisme, serta menghandalkan hubungan dekatnya dengan pihak pemerintah dan pengusaha, walaupun pada beberapa kesempatan SPSI mengambil sikap yang melawannya. SBSI memiliki pendekatan ganda, dengan menggunakan alat politik (melalui partai-partainya) dan instrumental, seperti perundingan dan pendidikan keSPan. Hubungan dekat SBSI dengan SP internasional/LSM perburuhan menghasilkan dana yang cukup besar untuk kegiatannya Penelitian ini menunjukkan FNPBI adalah SP politis, yang cenderung bekerja di luar dan melawan sistem pemerintahan bersama dengan serikat pekerja dan unsur masyarakat radikal lainnya. Pada awal Reformasi, strategi PPMI sangat politis untuk memperjuankan syariat Islam, tetapi PPMI mengalami pergeseran pada tahun 2003 ke arah ekonomisme.Penelitian menemukan bahwa gerakan buruh di Indonesia mengalami fragmentasi, sebagai akibat dari hak berserikat yang baru, dan perspektif dasar and strategi yang berlawanan. Beberapa aliansi longgar (FSU dan KAPB) didirikan pada periode ini, tetapi tidak bersifat permanen atau luas untuk menciptakan persatuan. Gerakan buruh berhasil mengalahkan peraturan pro-pengusaha seperti Menaker 18/2001 tentang uang pesangon, tetapi gerakan buruh tidak memiliki strategi bersama dalam rangka rnenghadapi peraturan-perundangan perburuhan yang penting.Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah untuk mempertanyakan teori-teori convergency mengenai kecenderungan otomatis ke arah ekonomisme, serta untuk mendukung teori Deyo mengeani kelemahan-kelemahan pada gerakan buruh di Indonesia.

---

Trade Unionism in Indonesia faced a new climate in the era of Reformasi (1993-2003), both politically and economically. Union rights were acknowledged and many new trade unions were established, whilst a severe economic crisis affected industry.This study of four trade unions (SPSI, SBSI, FNPBI and PPMI) uses a qualitative approach to map out the (different) strategies of these unions during the period 1998-2003. In-depth interviews with union leaders are supported by analysis of union literature, and cross-referenced with govemment officials. The study adopts the typologies of Kendall (1975) regarding unitary, pluralistic and Marxist perspectives, and the economic unionist (instrumental-rational) and political unionist (value-rational) dichotomy of Poole (1936) in analysing the strategies of trade unions in Indonesia during Reformasi. Furthermore, the study addresses some of the theoretical discussions regarding the applicability of ?Western' theories to newly-industrialised nations such as Indonesia. In particular, the theories of Martin (1939) and Deyo (1987), who argues that the trade union movement in South East Asia is inherently weak as a result of export-oriented industrialisation (EOD and the state?s role in the political arena and in repressing a free union movement.As a result of historical, structural and contemporary factors, the unions variously had a unitary perspective (SPSI and PPMI, influenced by corporatist and Islamic thinking respectively), and pluralist (SBSI, in line with much modern-day Western unionism) and Marxist perspective (FNPBI, in the radical tradition of some elements of the student movement). In terms of strategy, the previously-government-domillated SPSI stressed economic unionism, relying on its good relations with the government and employers, although also on occasion, taking an oppositional stance. SBSI has a dual approach, using both political (through political parties, established by the union) and instrumental tools, such as bargaining and union education. Its good links with international unions/labour NGOs have meant it has received substantial funds for its activities. The study showed FNPBI was largely a political union, which tended to work outside and against the system, with other unions and other radical societal elements. PPMl?s strategy was initially heavily politicised in campaigning for sharia law, but underwent a change of direction in 2003 towards economic unionism.The study discovered that the Indonesian union movement is fragmented, as a result of newly-found rights of association and opposing world-views and strategies. Several loose alliances have been formed (FSU and KAPB), but have lacked the permanence and scope to forge unity. The labour movement has been successfully in overturning some pro-business legislation (notably Menaker 78/2001 od compensation), but the movement lacked a common strategy in opposing key labour legislation.The theoretical implications of the study are to question convergency theories about the tendency to economic unionism, and to largely support Deyo?s thesis regarding the weaknesses of the Indonesian labour movement."

"Tesis ini tentang Manajemen Pengamanan BII Di gedung Plaza BII. Perhatian utama tesis ini adalah manajemen keamanan yang dilaksanakan di Bank Internasional Indonesia khususnya di Gedung Plaza BII, yang dilaksanakan oleh petugas Satuan Pengamanan BII.Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaiui pengamatan, wawancara dengan pedoman dan pengamatan terlibat. Penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan etnografi, dimaksudkan untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang yang diberikan dan dipahami oleh petugas Pos Polisi dan petugas Satuan Pengamanan BIIHasil metode penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh petugas Satuan Pengamanan BII menggunakan pendekatan manajemen yaitu melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian.Dalam kegiatan pengamanan petugas Satuan Pengamanan dan petugas Pos Polisi melakukan koordinasi dengan masyarakat serta melakukan pelayanan keamanan dalam rangka mendukung kebijakan manejemen BII.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk organisasi pengamanan BII yang semula sederhana, maka perlu ditingkatkan kedalam bentuk yang lebih besar guna mengikuti perkembangan perusahaan. Demikian juga satuan kepolisian terdekat agar melaksanakan community policing guna memberdayakan satuan pengamanan secara optimal. Ini disebabkan masih banyak faktor yang perlu di perhatikan oleh Polri dalam memantapkan fungsi pembinaan Satpam."

"Tesis ini membahas mengenai Manajemen Sekuriti Fisik di PT. Gudang Garam Tbk Kediri. Manajemen Sekuriti Fisik merupakan upaya efektif (sangkil) dan efisien (mangkus) melindungi manusia dan aset-aset perusahaan supaya terhindar dari sebab apapun, yang mengakibalkan kerugian atau kehilangan.Perhatian dan fokus penelitian adalah manajemen penyelenggaraan sekuriti, khususnya sekuriti fisik di PT. Gudang Garam Tbk Kediri termasuk perlindungan aset-aset perusahaan supaya terhindar dari kerugian atau kehilangan.Penelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan prinsip manajemen yaitu melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan, pengamatan terlibat, dan wawancara berpedoman unluk melihat proses penyelenggaraan sekuriti fisik yang dilakukan oleh Satuan Pengamanan di PT. Gudang Garam Tbk Kediri termasuk perlindungan aset dan kegiatan proses produksi yang dilaksanakan. Dengan terlindungnya aset-aset dari kerugian atau kehilangan maka akan terwujud rasa aman di Iingkungan perusahaan dan masyarakat sekitar sehingga proses produksi perusahaan dan kegiatan masyarakat dapat berjalan normal, serta beriangsung secara optimal.Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelenggaraan sekuriti fisik di PT. Gudang Garam Tbk Kediri dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan perusahaan secara swakarsa melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, peagawalan dan patroli serta kegiatan lain, dengan menggunakan pendekatan manajemen, mulai dari perencanaan sekuriti, pengorganisasian sekuriti, pelaksanaan sekuriti dan pengawasari serta pengendalian sekuriti.Namun manajemen sekuriti ini belum dilaksanakan secara optimal di PT. Gudang Garam Tbk Kediri, ternyata masih terdapat gangguan keamanan berupa pemogokan kerja dan pencurian. Gangguan keamanan tersebut telah mengakibatkan sebagian proses produksi terhenti untuk beberapa waktu yang mengakibatkan kerugian bukan saja bagi pengusaha dan pekerja, akan tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat sekitar.Untuk menghindari terjadinya gangguan keamanan, maka penyelenggaraan manajemen sekurti fisik di PT. Gudang Garam Tbk Kediri, diperlukan dukungan semua pihak terlibat baik Satuan Pengamanan, pemilik perusahaan, manajer perusahaan, karyawan, pemerintah dan masyarakat sekitar perusahaan. Selain itu perlu dilakukan juga, upaya-upaya taktis yang berupa pengamanan perimeter, proses penerimaan sumber daya manusia, upaya penyelamatan masa depan usaha, asuransi, tangung jawab sosial (Social Responsibility) perusahaan, pemanfaatan teknologi nenek moyang kita (supranatural), dan membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB), serta pembinaan lingkungan masyarakat sekitar (Community Development).

---

The thesis discusses the physical security management of PT. Gudang Garam Ltd. Kediri Physical security management covers all effective and efficient efforts to protect people and assets of the company in order to avoid any kind of damages and losses on the company.The research focuses on the implementation of security management, particularly on the physical security of PT. Gudang Garam Ltd. Kediri, including the protection of the assets of the company in order to prevent damages or losses.The writer employs qualitative method with managerial approach. The research is conducted through the processes of planning, organizing, actuating and controlling. Meanwhile, the data is gathered through observation, involved observation and guided interview in order to see the process of physical security implementation conducted by the security of PT. Gudang Garam Ltd. Kediri, including the protection measures on the assets of the company and the production activity, By protecting the assets of the company from damages or losses, the company can create the feeling of secure around the company and in the community nearby. Such circumstances enable the company to run production and the community nearby to run activities at the optimal level. The result of the research reveals the implementation of physical security in PT. Gudang Garam Ltd. Kediri conducted by its security officers has run sufficiently. The security implements the physical security through some activities such as arrangement, surveillance, guarding, patrolling and others. The Company also employs a managerial approach starting from security planning, security organizing, security implementing to security controlling.However, such managerial approach has not sufficiently created the feeling of secure and orderliness around PT. Gudang Garam Ltd. Kediri in fact, the company ever faced security disturbances such as strikes and thefts still occur. Eventually, such disturbances have jeopardized a part of production activities of the company that brought about losses not only upon the management and workers, but also upon the government and community.Therefore, the implementation of physical security management in PT. Gudang Garam Ltd. Kediri needs support from all parties, among others: security officers, the owner of the company, the company's managers, the employees, the government and the community nearby. It is also necessary to pay attention on some tactical efforts such as security parameter, recruitment process, securing the future of the company, insurance, social responsibility of the company, the usage of the ancestors' technology and creating the agreement of working together, and community development."

"Tesis ini membahas pengamanan PT. Chevron Pacific Indonesia di kawasan Duri. Perhatian utama tesis ini menyangkut manajemen sistem keamanan yang dilaksanakan di kawasan Duri Camp dan Duri Field, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Petugas Jasa Pengamanan dan Management Security PT.CPI dengan bantuan kepolisian setempat.Penelitian menggunakan pendekatan manajemen dengan metode kualitatif, serta teknik pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara dan kajian dokumen. Penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan manajemen, dimaksudkan untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang manajemen yang diberikan dan dipahami oleh. Petugas Jasa Pengamanan, Management Security PT.CPI dan Kepolisian di wilayah penelitian.Hasil metode menunjukkan bahwa kegiatan pengamanan yang dilaksanakan oleh Petugas Jasa Pengamanan, Management Security PT.CPI dan Kepolisian menggunakan pendekatan manajemen yaitu melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Namun pendekatan manajemen yang dilakukan ini belum menciptakan sistem pengamanan yang terpadu dan maksimal, sehingga di kawasan Duri masih terdapat beberapa pengnganan masalah dari potensi ancaman, kejahatan dan bentuk-bentuk gangguan keamanan yang terjadi belum menunjukan hasil yang balk demikian juga upaya taktis dalam implementasi hubungan dan koordinasi yang maksimal dan optimal antara Polri, Petugas Jasa Pengamanan dan Management Security PT.CPI belum terwujud. Yang pada akhirnya menyebabkan warga masyarakat yang melakukan aktifttasnya merasa kurang nyaman dan sangat menghambat produktivitas perusahaan.Penerapan konsep-konsep mengenai Pemolisian Komuniti atau Community Policing terhadap petugas keamanan sangat berpengaruh terhadap penuntasan masalah keamanan. Dengan memberdayakan potensi masyarakat, dalam hal ini petugas keamanan PT.CPI pada wilayah kerjanya, sangat mernbantu Polri dalam tugas mencegah terjadinya bentuk-bentuk gangguan keamanan. Sehingga permasalahan yang selama ini selalu tidak terselesaikan oleh Polri dalam hal pemenuhan jumlah personil Polri apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini. Upaya yang dilakukan oleh PT.CPI untuk memberi pelayanan keamanan kepada warga masyarakat adalah dengan menunjuk Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP) sebagai mitra kerja. Dalam kegiatan pengamanan Petugas Jasa Pengamanan, Management Security PT.CPI dan Petugas Polri setempat melakukan hubungan sosial dengan warga masyarakat, dengan pola melibatkan secara aktif peran serta masyarakat dalam posisi yang setara dalam menjaga siskamtibmas dan juga melakukan tindakan pelayanan keamanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan warga masyarakat akan rasa aman, tertib, dan nyaman dalam melakukan aktifitasnya di kawasan Duri.Implikasi dari tesis ini adalah perlunya perbaikan manajemen sistem keamanan yang dilaksanakan dengan mengutamakan konsep Pemolisian Komuniti oleh Petugas Polri dan Petugas Jasa Pengamanan serta Management Security PT.CPI di dalam turut serta atau keterlibatan masyarakat secara Iangsung. Adanya suatu keterpaduan dalam melaksanakan kegiatan pengamanan di PT.CPI berdasarkan pasal 14 huruf f No. 2 tahun 2002 yaitu Polri bertugas melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Dengan demikian khususnya Direktorat Bina Mitra Polda Riau, sebagai pembina fungsi teknis untuk lebih pro-aktif mengadakan pembinaan dalam bentuk program kerjasama dan evaluasi secara konsisten terhadap Manajemen Sistem Keamanan PT.CPI di kawasan Duri."

"ABSTRAKTesis ini membahas manajemen sekuriti penyelenggaraan konser musik PT. JAVA Musikindo, yang pelaksanaannya dilakukan oleh divisi keamanan bekerjasama dengan perusahaan penyedia tenaga keamanan dan Kepolisian, dan instansi terkait lainnyaPenelitian tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan prinsip manajemen yaitu melalui suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan seta pengendalian. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengawasan, pengamatan terlibat dan wawancara dengan pedoman. Penelitian dengan metode kualitatif dan pendekatan prinsip manajemen, dimaksudkan untuk dapat melihat dan mernahami gejala-gejala yang ada sesuai dengan maknanya dari sudut pandang manajemen yang dimengerti dan dipahami oleh divisi keamanan PT. JAVA Musikindo, petugas pengamanan yang dikontrak, dan Kepolisian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun manajemen sekuriti yang dilaksanakan telah maksimal, tetapi masih saja ada celah yang dapat memungkinkan terjadinya ancaman dan kejahatan dalam bentuk gangguan keamanan seperti kerusuhan, perkelahian, dan tindak kekerasan lainnya. Semua itu disebabkan karena lokasi penyelenggaraan konser musik tidak tetap pada satu tempat, selalu berpindah-pindah sesuai dengan kebutuhan bisnis, siapa artis yang ditampilkan, dan jenis musiknya.Upaya pengamanan yang dilakukan divisi keamanan PT. JAVA Musikindo selama ini, dengan tujuan memberikan kenyamanan dan keamanan kepada penonton konser musiknya, dilakukan dengan meminta bantuan Kepolisian yang melibatkan anggota Samapta, Brimob, Reskrim, lntelkam, Polwan, K-9, Detasemen Gegana Polrl dan Instansi terkait lainnya. Implikasi dari tesis ini adalah perlunya perbaikan dalam penggunaan tenaga pengamanan dan koordinasi masalah bantuan keamanan pada pihak Kepolisian

---

ABSTRACT

This thesis discusses the Security Management in Music Concert organized by PT JAVA Musikindo, conducted by the security division in cooperation with the security personnel provider, Police and other related institution.

The study of this thesis employs qualitative method with managerial approach. The research is conducted through the processes of planning, organizing, actuating and controlling. Meanwhile, the data is gathered though observation, involved observation and guided interview. The writer employs using qualitative method and managerial approach is intended to observe and comprehend the existing indications in accordance to its significance, seen on management point of view, understood by security division of PT. JAVA Musikindo, appointed security officers and the Police.

The study results shows, although the security management had been conducted in the utmost standard, yet a potential threat, security disorder, and crime such as chaos, fighting and other violence, might be possible to arise. All these happen due to the music concert was not located in one place but constantly move to different places in connection with the business necessity the artist being performed, and category of music always varies.

The security effort conducted currently by PT JAVA Musikindo was intended to give comfort and safety to the music concert audiences, and carried out by involving the Police Patrol, Brigade Mobile, Police Detective, Police Intelligent, Policewomen, K-9, Police Bomb Squad Detachment and other related institution. The implication of the thesis is a need for improvement in security service and coordination on safety support with Police Institution."

"Penelitian ini dilatar belakangi bahwa Poiri telah tumbuh bersama TNI bahkan sebagai bagian dari ABRI. Dalam perkembangannya Polri diharuskan menggunakan kemampuan teknis profesional khas kepolisian, yang berbeda dan TNI. Namun demikian kesan dari masyarakat bahwa Polri masih seperti militer, perilakunya masih seperti militer. Oleh sebab itu fokus penelitian adalah deskripsi unsur-unsur militer pada Polri, sebelum sampai setelah pemisahan Polri dari TNI. Beberapa teori yang digunakan untuk kajian analisa adalah: Sistem Ketatanegaraan (Administrasi Negara) yang mengatur kedudukan dan organisasi kepolisian, mengenai fungsi dan tugas pokok kepolisian, keadaan negara serta budaya. Setiap kepolisian negara di dunia ini adalah unik. Model militer timbul sebagai hubungan langsung diantara pemerintah, tentara dan polisi. Penelitian dilaksanakan secara studi literatur. Unsur-unsur dan indikator Polri dan militer dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1).Visi dan misi; (2). Tugas Pokok; (3). Fungsi dan peranan; (4). Wewenang dan tanggungjawab; (5). Dokrin; (6). Bantuan, hubungan, dan kerja sama; (7). Simbol-simbol, tanda-tanda dan atribut-atribut; (8). Sikap dan tindakan; (9). Struktur Organisasi; (10). Peralatan; (11). Kepemimpinan; dan (12). Pendidikan dan pelatihan. Dalam penelitian ini terungkap kepolisian itu diorganisir seperti militer tetapi bukan militer sehingga dapat mendukung paradigma kepolisian sekarang ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia diorganisir seperti militer tetapi bukan militer sebagai berikut Kategonisasi militer liii bersifat situasional, tergantung unsur dan indikator militer yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan organisasi kepolisian bukan militer sangat bervariasi menurut kebutuhan kesatuan dan kepentingan personil Polni sendiri."

"Penelitian dilakukan di PT. PERTAMINA (Persero) Unit Produksi VI Balongan mengenai pelaksanaan manajemen sekuriti fisik di perusahaan tersebut, termasuk perlindungan aset-asetnya. Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pengamanan perusahaan adalah analisis kejahatan. Kejahatan merupakan suatu tindak pidana yang dapat melumpuhkan perusahaan. Setiap perusahaan terutama perusahaan besar seperti Pertamina Unit Produksi VI Balongan selalu memelihara keamanan iingkungan perusahaan. Setiap perusahaan pada umumnya selalu menghadapi risiko bahaya dan kerugian besar. Dengan melakukan analisis fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pada Pertamina UP VI Balongan, dapat disimpulkan beberapa kelemahan penyelenggaraan manajemen keamanan fisik perusahaan dan kesalahan pada Pertamina UP VI Balongan sendiri. Hal ini dapat mengakibatkan timbulnya potensi ancaman dan internal dan eksternal perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa lemahnya manajemen pengamanan dalam jaringan infrastruktur Pertamina UP VI Balongan, mengakibatkan terjadinya tindak pidana pencurian seperti pencurian pipa saluran bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh karyawan atau petugas outsourcing Pertamina UP VI Balongan. Sistem keamanan oleh manajemen sekuriti Pertamina UP VI Balongan dengan menggunakan tenaga Satpam inhouse dan outsourcing. Pertamina UP VI Balongan termasuk obyek vital nasional, dan sebab itu seharusnya menggunakan "inhouse security guards" sesuai dengan SKEP. KAPOLRI Nomor 738/X12005. Pelaksanaan pengamanan sekuriti pada obyek vital nasional seperti Pertamina UP VI Balongan, seharusnya dapat memperkirakan potensi sumber-sumber ancaman yang ada, dan dengan demikian dapat merumuskan strategi pengamanan, mempersiapkan peralatan, dan bila perlu menambah jumlah petugas Satpam. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan melihat kenyataan pada subyek pengamanan (petugas sekuriti outsourcing dan petugas sekuriti inhouse); metode yang digunakan yang dijabarkan menjadi pola pengamanan yang dilaksanakan dari segi manejerial dan yuridisnya, pengamanan menggunakan konstruksi, pengamanan elektronik dan pengamanan yang dilakukan dengan memberdayakan peran serta masyarakat; serta obyek yang dilakukan pengamanan dalam hal ini Pertamina UP VI Balongan. Kenyataan disandingkan dengan kondisi ideal yang seharusnya dilakukan. Kesenjangan antara kondisi ideal dengan kenyataan dijadikan sebagai masukan kepada Pertamina UP VI Balongan untuk diwujudkan dalam tindakan nyata guna mewujudkan situasi keamanan yang kondusif di lingkungan Pertamina UP VI Balongan."

"ABSTRAKTesis ini memuat analisis risiko keamanan di Bandar Udara lnternasiona! Soekamo-Hatta. Meningkatnya jumlah penumpang dan anus lalu-lintas penerbangan serta keterbatasan tenaga dan teknologi pengamanan di Bandara Soekamo-Hatta memiliki tingkat kerentanan (vulnerability) dan risiko keamanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan, seberapa besar tingkat keamanan Bandara Intemasional Soekamo-Hatta dan strategi pengamanan seperti apa yang telah dikembangkan pihak keamanan bandara untuk mengurangi tingkat risiko keamanan pada masa akan datang.Peristiwa peledakan born di Terminal F Bandara Intemasional Soekamo-Hatta pada tanggal 27 April 2003 merupakan bentuk nyata aksi kekerasan dan gangguan keamanan terhadap fasilitas bandara yang menimbulkan kerugian finansial dan korban luka-luka. Selain adanya ancaman teror born, risiko keamanan di bandara juga datang dari kasus-kasus pencurian, gangguan layanglayang, kerusakan mesin pesawat, kebakaran, kosleting fistrik, cairan berbahaya, senjata api, masuk landasan pesawat, merokok di area terlarang, membawa bahan peledak, dan penyusupan ke dalam pesawat. Selain itu juga maraknya aktivitas usaha illegal (pedagang asongan, porter liar, dan calo tiket) dapat menimbulkan risiko gangguan keamanan.Penelitian tesis ini dilakukan untuk mengetahui tingkat risiko keamanan di Bandara Soekarno-Hatta serta berbagai bentuk ancaman dan gangguan keamanan yang terdapat di Bandara Soekamo-Hatta. Selain itu juga untuk mengetahui berbagai factor yang menjadi hambatan dalam penerapan manajemen pengamanan di bandara.Berdasarkan hash penelitian, di Bandara Soekamo-Hatta terdapat 2 (dua) institusi yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan, yakni Administrator Bandara (Adbandara) dan PT. Angkasa Pura II. Hal ini selain melanggar Pasal 26 Ayat 1 UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan, juga menunjukkan terjadinya dualisme dalam pengelolaan bandara yang dapat menimbulkan pemborosan anggaran dan high economic cost serta terjadinya tumpang-tindih kewenangan. Dalam menjalankan fungsi pengamanan bandara, tidak terdapat pola koordinasi yang balk antar instansi yang memiliki tugas mengamankan bandara seperti Divisi Pengamanan Bandara (AVSEC) PT. AP II, Perusahaan Pengamanan Out Sourcing (PT. Adonara Bakti Bangsal ABB), Kepolisian Bandara, Bagian Keamanan Maskapai Penerbangan, Bea dan Cukai, TNI-AU, Brimob dan Unit Usaha yang ada di Bandara. Selain itu, terdapat ketimpangan antara laju pertambahan jumlah penumpang dan anus lalu-lintas penerbangan dengan kebutuhan tenaga dan teknologi pengamanan bandara sehingga menimbulkan kerentanan terhadap ancaman dan gangguan keamanan di Bandara Intemasional Soekamo-Hatta.Sedangkan hasil analisis tingkat risiko keamanan menunjukkan kesimpulan bahwa kasus-kasus pencurian di bandara membutuhkan perhatian khusus dan manajemen puncak (top management) pengelola bandara (Administrator Bandara dan PT. (Persero) Angkasa Pura 11) untuk segera mengatasi risiko pencurian yang dapat mengganggu kenyamanan pemakai jasa penerbangan. Sementara untuk menangani kasus-kasus kebakaran, kosleting listrik, cairan berbahaya, membawa senjata, teror born, Kerusakan Mesin Pesawat, gangguan layang-iayang, masuk landasan pesawat, merokok di area tertarang, membawa bahan peledak, dan penyusupan ke dalam pesawat dibutuhkan adanya rencana kontijensi yang teruji untuk mengatasi berbagai persoalan risiko keamanan yang terjadi.Sedangkan untuk penangan kasus-kasus aktivitas usaha illegal (pedagang asongan, porter liar, dan cab tiket) dibutuhkan pengendalian internal untuk menjaga segala dampak yang ditimbulkan dan orang-orang yang mencari penghasilan dari keberadaan bandara. Selain itu jugs perlu dibangun suatu strategi untuk meminimalkan dampak negatif akibat aktivitas usaha tersebut. Dan untuk penanganan kasus-kasus unjuk rasa dibutuhkan informasi yang teratur untuk menjaga risiko dalam level yang masih dapat ditolenr dart menunjuk penanggungjawab untuk terus memantau informasi tersebut.Untuk mengurangi risiko ancaman dan gangguan keamanan di bandara, beberapa strategi yang dapat ditempuh adalah : (1) Departemen Perhubungan RI sebaiknya memperjelas wilayah tugas dan tanggungjawab antara Administrator Bandara dengan PT. Angkasa Pura 11 agar termanifestasi secara jelas dan tegas siapa yang paling bertanggungjawab dalam mengelola Bandara Soetta. (2) Institusi-institusi yang bertanggungjawab secara langsung atas pengamanan bandara hendaknya duduk bersama dan menyepakati pola koordinasi dan membagi wilayah tanggungjawab pengamanan bandara agar tidak lagi terjadi overlapping tugas dan tanggungjawab pengamanan di bandara. (3) Pihak pengelola Bandara Soetta sebaiknya mengembangkan Community-Based Development Program untuk memberdayakan pedagang asongan, calo tiket pesawat dan calo taksi gelap agar bisa menjadi kekuatan bagi sistem pengamanan bandara yang berbasis masyarakat. (4) Memperkuat sistem pengamanan di area-area yang memiliki risiko tinggi untuk terjadinya ancaman dan gangguan keamanan, seperti area parkir mobil, pagar pembatas dengan landasan pacu pesawat, dll.

---

ABSTRACT

Increasing of passengers amount and air transport traffic current and also limitation of human resource and security technology in Soekamo-Hatta International Airport have high security risk and vulnerability to various threat and security trouble. The bomb attact in Terminal F of Soekamo-Hatta International Airport on April, 27 2003 has indicate that airport have come to terrorism attack target in Indonesia. Besides bomb terror, security risk also in the form of theft cases, kite trouble, damage of plane machine, short circuit of electrics, dangerous dilution, fire arm, enter to taxiway, smoke in forbidden area, bringing explosive into plane, and infiltration into plane. And also the illegal trade activity like asongan (little merchant), porter, and ticket broker can generate security risk in airport. This condition generate question, how big security level of Soekamo-l-latta International Airport and what strategy has been develop to reduce security risk in the future.

The research objective is conducted to know security risk level in Soekarno-Hatta International Airport and security risk forms which there are in airport. And also to know various factor persuing security in Soekamo-Hatta International Airport.

Research result show there are two institution which managing of Soekamo-Hatta International Airport, that is Airport Administrator (Adbandara) and PT. Angkasa Pura II. This matter besides impinging Section 26 Article I Law No. 15/1992, also show there are overlap responsibility (dualism) management in airport and have implication to extravagance of budget or economic high cost. There are no good coordination among Airport Security PT. Angkasa Pura it, PT. Adonara Sakti Bangsa (out sourcing), Police, Airline, Tax Dept., Air Force, and any business unit in security of airport.

Analysis result of security risk level show that theft cases require high attention from top management (Adbandara and PT. Angkasa Pura II) to immediately to risk reducing of theft which can bother services of air transport. To handle kite trouble, damage of plane machine, short circuit of electrics, dangerous dilution, fire arm, enter to taxiway, smoke in forbidden area, bringing explosive, infiltration into plane require contingency plan which tested to overcome various problem of security risk that happened.

And to handle illegal business activity like asongan (little merchant), porter, and ticket broker require internal operation to reduce the impact of people who do earn life in airport. And also can develop a strategy for reducing the negative impact of illegal business activity in airport To handle demonstration require regular information to take the risk in level which still can be tolerated and determining persons in charge to monitor the information.

To reduce security risk in airport, some strategies can be conducted, that is (1) Department of Transportation better clarify the duty and responsibility between Airport Administrator and PT. Angkasa Pura II in managing Soekamo-Hatta International Airport (2) The Parties or institution which responsibility to airport security shall co-ordinate and making agreement to divide security responsibility in airport so that no longger happened overlapping of security responsibility in airport (3) Airport management can develop Community-Based Development Program to empowering little merchant (asongan), porter and ticket broker become part of community-based security system in Soekamo-Hatta International Airport (4) Strengthening security system in areas which is gristle the happening of theft as in car parking, x-ray cabine, etc."

"Masalah penelitian ini menyangkut Pembentukan Polisi RW sebagai Implementasi Polmas di Kecamatan Kebayoran Lama. Permasalahan yang tercakup dalam penelitian ini adalah, pertama, pelaksaaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama saat ini, serta peran Polisi RW dalam menerapkan program Polmas pada komunitas masyarakat di tingkat RW dirasakan belum maksimal. Kedua, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksaaan Polisi RW Polsek Kebayoran Lama dalam rangka mengimplementasikan Polmas, termasuk kekuatan dan kelemahan yang berasal dari internal organisasi, serta peluang dan kendala yang diakibatkan oleh perkembangan lingkungan strategik (eksternal). Ketiga, upaya Polsek Kebayoran Lama dalam meningkatkan kinerja Polisi RW melalui pendekatan Polmas, merupakan strategi Polsek Kebayoran Lama dalam meningkatkan kemampuan individu SDM Polri (enabling) maupun pemberdayaan institusi (empowering) Polisi RW itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data dan informasi sebagai representasi dari keadaan sebenarnya atau fenomonologis. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang obyektif melalui teknik wawancara mendalam (indepth interviewing), studi literatur, dan pengamatan terlibat (participant observer). Konklusi dari hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kegiatan Polisi RW melalui pendekatan Polmas di Kecamatan Kebayoran Lama belum tercapai karena tidak ada parameter baku yang digunakan untuk mengukur. Hal ini dipengaruhi faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Upaya Polsek Kebayoran Lama dalam menyikapi hal tersebut dengan membangun strategi yang berlandaskan Program Kerja. Sasaran, mencakup penyempurnaan struktur organisasi, pengawakan, dan tahapan serta transformasi organisasi.

---

Research concerns with the formation of Neighborhood Policemen regarding the implementation of community policing in Kebayoran Lama District. Issues covered in this study are, first, how far that the implementation of Neighborhood Policemen of Kebayoran Lama Police Sector has not been optimal implementing community policing programs in neighborhood communities. Second, there are several factors that influence the Neighborhood Policemen of Kebayoran Lama Police Sector in realizing the security of public order, namely the strengths and weaknesses from the internal organization, and opportunities and constraints caused by the development of the strategic environment (external). Third, efforts of Kebayoran Lama Police Sector in optimizing the performance of Neighborhood Policemen in realizing the security of public order, is a strategy of Kebayoran Lama Police Sector to increase both of individual capabilities of Neighborhood Policemen and institutional empowerment itself.

The research uses a qualitative approach in which data and information is a representation of actual conditions or in accordance with the phenomena. This approach aims to obtain data and objective information through in-depth interview technique (depth interviewing), literature studies, and involved observations (participant observer).

Conclusion from this research is the implementation of Neighborhood Police by community policing approach in the District of Kebayoran Lama has not been reached because there are no standard parameters used to measure. This is caused by the presence of factors that affect both from internal and external. Kebayoran Lama Police Sector efforts in addressing this by building a strategy based on work program, goals, organizational structure, manning, and the stages and organizational transformation."