Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. Krakatau Engineering Corporation adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang rancang bangun, rekayasa induslri dan manajemen proyek konstruksi. Perusahaan ini dibentuk untuk ikut berperan serta dalam proyek peningkatan kapasitas produksi PT Krakatau Steel pada tahun 1989-1990 dan mengantisipasi perluasan PT. Krakatau Steel yang diperkirakan dimulai tahun 2003 (semula direncanakan tahun 1997) dan dinamakan proyek Second Generation Steel Mill (SGSM). Perusahaan ini mengerjakan produk/jasa yang selalu berlainan untuk masing-masing jasa/proyek yang dikerjakannya (sesuai dengan permintaan konsumen/klien). Biaya overhead dalam struktur biaya perusahaan mencapai ±20% dari total biaya, dari jumlah itu biaya yang dominan adalah biaya tenaga kerja (tenaga tetap/organik maupun kontrak) sebesar ± 60 %. Perusahaan dalam mengalokasikan biaya overhead selama ini dengan sistem biaya tradisional yaitu dengan menggunakan bobot dari perbandingan prosentase biaya langsung yang telah dikonsumsi oleh masing-masing proyek. Untuk proyek-proyek CRM, KWT, PLN dan PIM, adalah sebagai berikut: *untuk tabel lihat file fdf asli. Dengan cara di atas menghasilkan data yang terdistorsi karena sistem biaya tradisional menyamaratakan cost drivernya (hanya satu), maka pembebanan biaya overhead menjadi tidak akurat. Hal ini disebabkan karena semua biaya termasuk yang berhubungan dengan batch related activity, facility sustaining activity, dan product related activity dialokasikan dengan cost driver yang sama. Dengan menggunakan sistem Activity Based Costing kendala di atas dapat diatasi. karena dalam sistem ini lebih memperhatikan hubungan sebab akibat (cause and effect relationship) antara sumber daya yang digunakan dcngan aktivitas yang ada, dan dalam sistem ini menggunakan cost driver yang disesuaikan dengan aktivitasnya (unit level activities, bacth related activities, facility sustaining activities atau product related aetvities). Dengan menggunakan sistem Activity Based Gosling apabila dibandingkan sistem Tradisional akan menghasilkan data sebagai berikut : *untuk tabel lihat file pdf asli. Pcrusahaan selama ini menggunakan sistem biaya Tradisional apabila dibandingkan dengan sistem ABC akan menghasilkan data sebagai berikut : *untuk tabel lihat file pdf asli. Ketidak akuratan pendistribusian biaya tidak langsung (overhead) akan menyebabkan data biaya tidak akurat, sehingga data tersebut akan menyesatkan jika digunakan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Oleh karena itu PT Krakatau Engineering Corporation sebaiknya segera menerapkan sistein Activity Bused Costing, hal ini untuk menghindari death spiral effect yang mungkin akan terjadi pada perusahaan ini. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan akuntansi pengguna laporan keuangan dan tingkat kecukupan informasi laporan keuangan dalam pemanfaatan laporan keuangan pada Sekretariat Jenderal DPR RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dalam penelitian diperoleh dengan kuesioner dan wawancara, bagaimana kuesioner didistribusikan secara langsung kepada 54 responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan tingkat pengetahuan akuntansi pengguna tergolong kurang baik; perdirjen 57/PB/2013 hanya mampu memenuhi 60% kebutuhan pengguna laporan keuangan dan laporan keuangan DPR RI cukup dimanfaatkan oleh pengguna dengan tingkat pemanfaatan sebesar 68,5%. Penelitian ini tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara pengetahuan akuntansi dan tingkat kecukupan informasi dalam pemanfaatan laporan keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Hasil lain menunjukkan bahwa jenis pemanfaatan tertinggi adalah terkait sumber dan penggunaan anggaran dan pemanfaatan terendah terkait rincian hutang kepada pihak ketiga. Tidak termanfaatkannya laporan keuangan DPR RI disebabkan adanya beberapa unsur dalam laporan keuangan yang tidak disertai dengan penjelasan yang rinci sehingga dapat menyebabkan kekeliruan interpretasi, serta beban kerja yang cukup berat di kalangan pengguna laporan keuangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa memang dibutuhkan komponen tambahan dalam laporan keuangan, namun dapat dipenuhi oleh basis akuntansi yang ada saat ini.

---

The aim of this study is to identify degree of accounting knowledge level and adequacy of financial statement information in the use of financial statement. The results show that the level of accounting knowledge of the financial statement users are in the "unfavorable" category; The House of Representative Financial Statement is "less able" to meet the needs of the user; and the degree of utilization of financial statement by financial statement users are pretty good; There is no evidence that accounting knowledge and adequacy of financial statement are related to utilization of financial statement of Secretariat General of The House Of Representative.

Other results show that the most type of financial statements utilization are related to the source and use of funds. Meanwhile the biggest reason for lack of financial statement utilization is not every piece of information in the financial statements accompanied by a detailed description. Further analysis show that additional components are needed in the financial statements of the House of Representative for a better financial statement utilization. The additional component can be fulfill by current accounting bases."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Inspektorat Jenderal supaya menjadi unit internal audit yang efektif sesuai dengan redefinisi internal audit oleh IIA yang dilihat dari peran dalam proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi; serta untuk mempertahankan dan meningkatkan level Internal Audit Capability Model (IACM) dari level 3 ke 4, yang terdiri atas 6 (enam) elemen yaitu service and role; pengelolaan SDM; praktik profesional; akuntabilitas dan manajemen kinerja; hubungan dan budaya oganisasi; dan struktur tata kelola. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang merupakan laporan dan publikasi dari Inspektorat Jenderal dan BPKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai unit internal audit sebagaimana redefinisi IIA dan masih terdapat hambatan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan level IACM. Hasil penelitian menyarankan strategi bagi Inspektorat Jenderal yaitu: meningkatkan risk awareness melalui knowledge sharing; melakukan audit manajemen risiko organisasi; mengawal pembentukan unit kontrol intern yang efektif; melakukan comprehensive fraud risk assessment organisasi; memperluas obyek sistem whistle blower; membangun sistem kepegawaian yang terintegrasi; internalisasi nilai-nilai organisasi; melakukan kajian pembentukan Badan Pengawas Independen berdasarkan best practice; dan memisahkan fungsi konsultasi dan assurance.

---

This study aims to determine how the strategy of the Inspectorate General in order to become an effective internal audit unit in accordance with the internal audit redefinition by the IIA seen from the roles in the process of risk management, control, and governance of the organization, as well as to maintain and increase the level of Internal Audit Capability Model (IACM) from level 3 to 4, which consists of 6 (six) elements of services and role of internal auditing; people management; professional practices; performance management and accountability; organization relationships and cultural, and governance structures. This research is a qualitative research with descriptive design. The data used are primary data obtained from interviews and secondary data from the reports and publications from the Inspectorate General and the BPKP.

The results showed that the Inspectorate General has not fully performed the role of internal audit units as the redefinition of the IIA and there are obstacles in the effort to maintain and improve the level of IACM. The results suggest strategies that the Inspectorate General can adopt: increasing risk awareness through knowledge sharing; audit the organization risk management; oversee the establishment of an effective internal control unit; undertake comprehensive organization’s fraud risk assessment, expand the whistle-blower system object; build an integrated personnel system; internalization of organizational values; reviewing the establishment of the Independent Monitoring Body based on best practices, and separate consulting and assurance functions."

"Kepatuhan Bendaharawan Pemerintah sebagai pemungut/pemotong pajak sangat penting artinya dalam rangka mengamankan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan dan memberikan rekomendasi dalam meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah pada aspek perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada Bendahara UIN Jakarta. Metode yang digunakan adalah studi kasus. Melalui pengolahan data, diperoleh tingkat kepatuhan pajak hanya sebesar 65%. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kapatuhan pajak bendahara UIN Jakarta masih rendah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman bendahara, belum adanya sistem pengelolaan pajak yang baik, dan tidak diterapkannya sanksi perpajakan. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan antara lain memperbaiki sistem pengelolaan perpajakan, meningkatkan fungsi pengawasan, dan meningkatkan pemahaman bendahara pada aspek perpajakan.

---

Tax compliance of state treasurers as tax collector/holder is very important in order to secure the state revenues. This study aims to determine the level of tax compliance of state treasurers and to provide recommendations for improving the tax compliance of state treasurers.

This research was conducted on the treasurers of State Islamic University of Jakarta. The methods used are case study analysis. Through data processing was obtained the tax compliance rate is only 65%. It can be concluded that the tax compliance level of the treasurers of UIN Jakarta is still low. It can be caused by the low level of understanding of the treasurers, the lack of a good tax management system, and the denial of tax penalties.

Recommendations that can be given to improve tax compliance are, among others, by improving the tax management system, improving the monitoring system, and increasing the understanding of the treasurers on tax laws."

"Karya akhir ini membahas peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dengan studi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penelitian dilakukan secara kuantitatif untuk melihat pengaruh variabel-variabel penelitian secara bersama-sama terhadap kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan penjabarannya dalam upaya menjawab permasalahan-permasalahan penelitian dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif. Sebagai Aparat Pengawasan Intern, Itjen Kemenparekraf belum secara maksimal menjalankan perannya, namun upaya-upaya perbaikan menuju perwujudan peran APIP yang efektif telah mulai dibangun. Berkaitan dengan peningkatan kualitas Laporan Keuangan, pencapaian target opini WTP atas Laporan Keuangan Kemenparekraf merupakan target utama yang menjadi fokus perhatian Itjen khususnya. Dalam praktek penerapannya masih ditemui berbagai hambatan dan kendala baik dari internal maupun eksternal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Itjen Kemenparekraf telah menyiapkan Rencana Aksi peningkatan kualitas Laporan Keuangan. Dengan adanya rencana aksi ini diharapkan opini terhadap Laporan Keuangan Kemenparekraf dari semula "Wajar Dengan Pengecualian" menjadi "Wajar Tanpa Pengecualian"dapat tercapai. Pencapaian hasil tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung, yaitu Sumber Daya Manusia dan Sarana/Prasarana yang ada dan juga anggaran yang memadai dalam melakukan reviu Laporan Keuangan. Pada penelitian ini selain disarankan untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi auditor/pereviu juga disarankan melakukan sosialisasi kepada unit penyusun laporan agar lebih peduli kepada penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk menunjukkan akuntabilitas atas pengelolaan keuangan negara.

---

This thesis discusses the role of the Inspectorate General as the Internal Audit Officers to improve the quality of financial statements at the Ministry of Tourism and Creative Economy. The research was performed quantitatively to see the relation of all variables that affected the quality of financial statements, and the explanation of the research is done with qualitative methods with descriptive interpretive.

As an Internal Audit Officer, the role of the Inspectorate General of the Ministry of Tourism and Creative Economy was not optimal yet, but corrective actions towards the creation of goverment internal auditor role's to be effective has begun to be built. Achieving the "Unqualified" opinion of the Ministry of Tourism and Creative Economy's Financial Statement is their target to improve the quality of Financial’s Statement . In fact to realize these targets are still encountered many obstacles and constraint from both internal and external.

To overcome these problems Inspectoate General has prepared the Action Plan for improving the quality of financial statement. This action plan is a important way, the opinion " Fair with Exception" to be "Unqualified" is going to be achieved. The achievement of these results are not separatd from the supporting factors which are the Human Resources and Infrastructure that is used in conducting the review of financial statements.

In this research, it is advised to always maintain and improve the competence of auditors / pereview. And it is also suggested to socialize it to unit of reported constituent to be more concerned about the quality of the financial statements to show the accountability of financial management."

"Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat kapabilitas Itama sebagai internal audit, terkait dengan tugas pengawasan yang dilakukannya dan perumusan strategi yang perlu disusun agar dapat meningkatkan tingkatan yang telah dicapai sehingga dapat mencapai paradigma internal audit yang lebih tinggi untuk memenuhi syarat sebagai Enterprises Consultant sesuai dengan harapan dari para pemangku kepentingan.Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data yang langsung diperoleh dari objek penelitian dan data sekunder diperoleh dengan cara mencari teori- teori terkait dengan internal audit, peraturan perundangan serta data- data olahan lain yang terkait dengan topik penelitian ini, sedangkan untuk melakukan pengukuran terhadap kapabilitas internal audit digunakan alat pengukuran Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang dikembangkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) yang penerapannya telah disesuaikan seperlunya dengan keadaan serta permasalahan yang terjadi di Indonesia.Hasil penelitian menunjukan bahwa Itama sebagai internal audit BPK secara keseluruhan tata kelola pengawasan yang dilakukannya berada pada Level 3 (Integrated) pada tingkatan ini Itama baru memulai tugas dan fungsinya sebagai enterprises consultant yang berarti bahwa secara keseluruhan proses tata kelola Itama telah mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.Hasil penelitian ini menyarankan agar Itama melakukan pengembangan organisasi melalui penguatan fungsinya, menyusun perangkat lunak sendiri yang selaras dengan tugas dan fungsinya, Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Dukungan yang penuh dari Badan untuk penguatan kewenangan yang dimiliki Itama perlu segera diwujudkan dan meningkatkan peran sebagai role model dalam membangun Risk Awareness bagi organisasi.

---

The goals of this study are to determine Inspectorate of Supreme Audit Institution of Indonesia (Itama) capability as an internal audit and formulating the internal audit strategies in order to achieve a higher capability level for changing the new paradigm of internal audit as enterprises consultants in accordance with stakeholder expectation.

This research is a qualitative research with descriptive design and case study. The data used are primary data obtained from the objects directly and secondary data from the theories, regulations and others that were processed related to this research. This research is using IA - CM approach developed by The Institute of Internal Auditors (IIA), in which has been implemented and adapted in Indonesia and the problems that occur.

The results indicate that Itama?s capability overall assurance on governance is in Level 3 (integrated) which mean that start a function as an enterprises consultants. In addition, it has developed a process to assess and report on the overall efficiency, effectiveness and economy of its operation activities or programs, or conduct engagements on governance, risks management and control.

The results suggest Itama develop the organization by strengthening the function, developing standard methodology, procedures and tools to be used by internal auditors, ensuring that internal auditors continously, maintaining and enhancing their proffesional capabilities, Board support for the capacity needed for internal audit activity to discharge its responsibilities and as a role model, increasing risk awareness implemented within organization."

"[Tesis ini mengambil topik penelitian mengenai audit kinerja sektor publik yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak selaku auditan dan Inspektorat Jenderal selaku auditor dipilih sebagai instansi yang akan diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian antara praktik penerapan dan teori universal terkait audit kinerja, serta perbandingannya dengan beberapa negara lain. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu kendala yang dihadapi oleh auditor internal pemerintah dalam menerapkan audit kinerja beserta solusi pemecahannya. Metode penelitian menggunakan kuesioner dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Kuesioner bersifat anonim dan berisi pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert untuk memudahkan responden dalam menjawab. Selanjutnya, proses wawancara dilaksanakan untuk melakukan validasi atas hasil jawaban kuesioner. Setelah melakukan analisis data, didapatkan kesimpulan bahwa penerapan praktik audit kinerja internal oleh Inspektorat Jenderal pada Direktorat Jenderal Pajak telah sesuai dengan teori-teori universal dan praktik-paktik penerapan di beberapa negara lain seperti Australia dan Selandia Baru. Namun demikian, Inspektorat Jenderal masih memerlukan penelitian yang lebih mendalam lagi sebelum menetapkan suatu tema audit pada Direktorat Jenderal Pajak dan membuat peraturan internal terkait pedoman audit kinerja. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor juga masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan kecermatan pelaksanaan dan kualitas pelaporan audit kinerja internal.

---

This thesis takes public sector performance audit performed by government internal auditor as the research topic where Directorate General of Tax as auditee and Inspectorate General as auditor chosen as the observed agencies. The research objective is to srutinize the conformity between the implementation practice and the theories of performance audit, and its comparison with several other countries. Moreover, this research objective is also to find constraints faced by government internal auditor in implementing performance audit and the solutions to solve them. The research methodology uses questionnaire and interview as data collection techniques. The questionnaires are anonymous and consist of close-ended questions using Likert scale to ease the respondents to answer. Furthermore, the interview process is performed in order to validate the questionnaires’ results. After doing data analysis, it is concluded that the implementation practice of internal performance audit held by Inspectorate General for Directorate General of Tax is conformed with the theories and implementation practices in several other countries, such as Australia and New Zealand. However, Inspectorate General still has to make a deeper research before determining an audit theme for Directorate General of Tax and issue internal regulation related to performance audit guidance. Moreover, the quantity and quality of the auditors should be improved to enhance execution thoroughness and reporting quality of internal performance audit., This thesis takes public sector performance audit performed by government

internal auditor as the research topic where Directorate General of Tax as auditee

and Inspectorate General as auditor chosen as the observed agencies. The research

objective is to srutinize the conformity between the implementation practice and

the theories of performance audit, and its comparison with several other countries.

Moreover, this research objective is also to find constraints faced by government

internal auditor in implementing performance audit and the solutions to solve

them. The research methodology uses questionnaire and interview as data

collection techniques. The questionnaires are anonymous and consist of closeended

questions using Likert scale to ease the respondents to answer.

Furthermore, the interview process is performed in order to validate the

questionnaires’ results. After doing data analysis, it is concluded that the

implementation practice of internal performance audit held by Inspectorate

General for Directorate General of Tax is conformed with the theories and

implementation practices in several other countries, such as Australia and New

Zealand. However, Inspectorate General still has to make a deeper research before

determining an audit theme for Directorate General of Tax and issue internal

regulation related to performance audit guidance. Moreover, the quantity and

quality of the auditors should be improved to enhance execution thoroughness and

reporting quality of internal performance audit]"

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan, sistem pengendalian intern, dan remunerasi berpengaruh terhadap terwujudnya sasaran reformasi birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis regresi. Data primer berupa persepsi responden terhadap variabel-variabel penelitian, dengan sampel pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Perindustrian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, kepemimpinan, sistem pengendalian intern, dan remunerasi berpengaruh signifikan terhadap terwujudnya sasaran reformasi birokrasi.

---

ABSTRACT

---

This study aims to determine whether the capacity of human resources, leadership, internal control systems, and remuneration affect the realization of the target of bureaucratic reform. This research uses quantitative methods such as regression analysis. The primary data of respondents' perceptions of the variables the study, with a sample of the Directorate General of Customs and Excise, Financial and Development Supervisory Agency, the Central Bureau of Statistics, the Ministry of Justice and Human Rights, and the Ministry of Industry. Results from the study showed that the capacity of human resources, leadership, internal control systems, and remuneration significant effect on the realization of the target of bureaucratic reform.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa analisis regresi. Data primer berupa persepsi responden terhadap variabel penelitian, dengan sampel satuan kerja di lingkungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dengan tahun penelitian 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. Variabel penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

---

The aim of this study is to prove the effect of Government Accounting Standard implementation, Internal Control implementation, human resources competence, organizational commitments, and information technology utilization on government financial statements quality. This study uses quantitative method that is regression analysis. Data of this study are respondent?s perceptions about research variables. Samples of study are units in Indonesian Institute of Sciences.

The results of this study show that the Government Accounting Standard implementation and organizational commitment positively influence government financial statements quality. On the other hand, internal control implementation, human resources compentence, and information technology utilization are proven to have no positive effect on government financial statements quality."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas standar prosedur dan operasional (SPO) pemeriksaan transaksi keuangan PPATK serta membandingkannya dengan standar audit investigasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi 9 (sembilan) kekuatan dan 6 (enam) kelemahan dari SPO serta pelaksanaan kegiatan pemeriksaan transaksi keuangan di PPATK saat ini. Berdasarkan persepsi responden, diketahui apabila standar audit investigasi dapat diterapkan di PPATK maka diharapkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan transaksi keuangan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

---

ABSTRACTThis research aims to evaluate the standard operating procedures on examination of financial transactions on PPATK and to analyze its comparison to standard of audit investigation. The method used in this research is a qualitative descriptive analysis using questionnaires and interviews. Based on the results, it can be identified 9 strengths and 6 weaknesses of standard operating procedures on examination in PPATK at present time. Based on respondents' perceptions, it is known that if the standards of audit investigation can be applied on PPATK then it is expected that the examination of financial transactions will be more effective and efficient"