Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pokok permasalahan dalam studi ini mengangkat modus terjadinya Politik Uang pada Pemilu 1999 dan penyebabnya. Modusnya terjadi pada masa prakampanye yaitu berupa penyalahgunaan program-program pemerintah seperti JPS, KUT, PDMDKE dan P2KP. Lalu pada masa kampanye berupa pemberian atribut partai, uang, kupon sembako dan janji-janji. Pada masa tenang Politik Uang terjadi dalam bentuk pemberian uang, sembako dan janji janji melalui "serangan fajar" atau "operasi malam", yakni dilakukan secara door to door atau man to man ". Kemudian masa pemungutan suara terjadi dengan bentuk pemberian sembako, uang dan janji janji. Sementara penyebab terjadinya Politik Uang antara lain adalah kondisi kekurangan ekonomi dan wawasan berpolitik warga, sehingga mereka bertindak pragmatis dan tidak loyal kepada partai. Praktek Politik. Uang juga dipengaruhi oleh sikap pragmatisme partai politik dalam memposisikan masyarakat untuk menjadi pendukung mereka.Dengan metode kualitatif studi ini melakukan pendekatan studi kasus pada Pemilu 1999 di Matraman Dalam. Informan yang dipilh adalah warga, tokoh rnasyarakat dan tokoh partai politik. Seluruh informan mendukung terjadinya kasus Politik Uang pada Pernilu. Dalam pencarian data terdapat temuan-temuan yang diantaranya adalah tim distributor, sumber-sumber keuangan partai politik dalam Pemilu, macam-macam modus, keterlibatan tokoh-tokoh masyarakat setempat dan penyimpangan program pemerintah. Warga pada awalnya memang tidak mengetahui bahwa pemberian-pemberian yang dilakukan oleh partai politik pada Pemilu 1999 merupakan Politik Uang-yang dapat disepadankan dengan istilah sagokan-- dan berarti melanggar hukum. Warga juga kurang menyadari bahwa peristiwa tersebut dapat mempengaruhi kebebasan berpolitik mereka.Hasil analisis dalam studi ini bahwa Politik Uang merupakan suatu kasus pelanggaran hukum yang sulit dijamah oleh secara hukum Hal ini dikarenakan prakteknya dalam berbagai kamuflase dari bentuk tindakan sosial lain, seperti sedekah, sumbangan, bhakti sosial dan semacamnya.Selain sebagai kasus hukum Politik Uang juga merupakan pelanggaran etika atau penyimpangan (deviance) dalam proses berpolitik. Melalui sumbangan atau pemberian-pemberian dalam bentuk uang atau barang yang bernilai komersial kepada masyarakat agar pihak penerima mendukungnya. Kasus ini hampir terjadi pada setiap peristiwa politik di masyarakat, khususnya pada masa-masa Pemilu."

"Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika memperlihatkan peningkatan jumlah kasus baik peredaran dan penyalahgunaan yang memprihatinkan setiap tahunnya. Sebagian besar yang terlibat sebagai penyalahguna berusia remaja. Kaum agamawan memandang agama dapat menjadi kendali individu melakukan tindakan menyimpang.Penelitian ini hendak mengkaji apakah ada perbedaan komitmen beragama Islam antara remaja penyalahguna dan bukan pengguna narkotika dan psikotropika remaja muslim?Agama merupakan suatu sistem nilai dan norma yang ada di masyarakat. Komitmen beragama terbentuk melalui internalisasi dan sosialisasi masyarakat terhadap anggotanya. Agama dapat menjadi kendali bagi seseorang untuk tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari norma agama dan norma sosial. Agama juga dapat menjadi pengikat individu dengan kelompok keagamaannya. Dengan demikian komitmen Beragama Islam yang tinggi diperkirakan dapat menjadi kendali internal dan sosial bagi siswa untuk melakukan tindakan menyimpang dalam bentuk penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.Penelitian ini menggunakan metoda kausal komparatif untuk menguji adanya hubungan sebab akibat dengan membandingkan dan menganalisa komitmen Beragama Islam penyalahguna dan bukan pengguna narkotika dan psikotropika pads populasi siswa SMU "X" Tangerang dengan jumlah responden sebanyak 90 siswa. Teknik Pengambilan sampel dilakukan dengan cara stratified random sampling Variabel babas penelitian ini adalah Tingkat Komitmen Beragama Islam yang terdiri atas komponen Kesadaran Beragama Islam, partisipasi Beragama Islam, kendali keluarga dan keyakinan nilai agama. Variabel terikat adalah keterlibatan siswa dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.Uji statistik dilakukan dengan uji koefisien kotingensi dalam taraf signifikansi 95% (0,05) dan dipero]eh 0 (phi) hitung 0,33 > 0 tabel 0,205, yang menunjukkan Ho ditolak, berarti dapat disimpulkan bahwa Tingkat komitmen Beragama Islam penyalahguna Narkotika dan Psikotropika lebih rendah daripada bukan pengguna pada siswa SMU "X" Tangerang."

"Jawara merupakan salah satu dari entitas dari masyarakat Banten yang cukup terkenal. Ia dikenal bukan saja karena pengaruh kharismanya yang melewati batas-batas geografis, tetapi juga budaya kekerasan yang melekat padanya. Sehingga ia dikenal sebagai subculture of violence dalam masyarakat Banten.Sebagai subkultur kekerasan, jawara memiliki motif-motif tertcntu dalam melakukan kekerasan. Mereka pun mengembangkan gaya bahasa atau tutur kata yang khas, yang terkesan sangat kasar (sompral) dan penampilan diri yang berbeda dari mayoritas masyarakat. seperti berpakaian hitam dan memakai senjata golok.Kekerasan yang dilakukan jawara pada umumnya dimaknai oleh yang bersangkutan sebagai upaya pembelaan terhadap orang yang dipandang melakukan pelecehan harga diri yang menyebabkan yang bersangkutan merasa malu. Pelecehan terhadap harga diri diinterpretasikan oleh kalangan jawara sebagai pelecehan terhadap kapasitas dan kapabilitas diri dan ini sangat terkait dengan peran dan status sosial di masyarakat. Karena itu pelecehan terhadap harga diri dipahami sebagai pelecehan terhadap peran dan statusnya di masyarakat.Batasan tentang pelecehkan harga diri itu memang tidak tegas karena itu sering dinterpretasikan secara subyektif oleh pelakunya. Sehingga yang menyebabkan kasus pelecehan harga diri itu berbagai macam seperti tuduhan pencurian, gangguan terhadap istri atau pacar, balas dendam atau kekalahan dalani politik desa atau persaingan bisnis. Dalam konteks ini kekerasan yang dilakukan jawara memang sangat terkait denngan "konstruksi maskulinitas" dalam budaya masyarakat.Kekerasan yang dilakukan jawara selain sebagai sarana untuk mempcrtahankan harga diri, kekerasan juga dipandang sebagai alat untuk meraih posisi atau status sosial lebih tinggi sebagai seorang jawara yang disegani dalam lingkungan komunitas mereka. Sehingga mereka biasa menjadi pimpinan jawara (bapak buah) dengan memiliki sejumlah pengikut (anak buah). Bahkan dengan posisi dan status sosial ini mereka pula dapat meraih kedudukan formal dalam lingkungan institusi formal seperti menjadi jaro, kepala desa, bahkan untuk menjadi bupati atau wali kota.Mendapat gelar sebagai seorang jawara yang disegani merupakan kebanggaan tersendiri bagi yang menyandangnya. Karena dengan gelar tersebut, ia bisa menaikan posisi tawarnya ketika berhubungan dengan pihak lain. Ia bisa mendesakan segala keinginan baik secara halus maupun dengan kekerasan. Oleh karena itu dalam konsep kebudayaan diantaranya mengenai sistem komunikasi, kekerasan yang dilakukan jawara dianggap sebagai sarana untuk mengkomunikasi simbol-simbol tentang sikap dan perilaku pada lingkungan kerabat dan lingkungan sosialnya."

"Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah adanya fenomena yang terjadi dalam proses peradilan anak, dimana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menunjukkan kurang efektif dalam menjalankan tugasnya, seperti PK sering tidak hadir dalam persidangan anak untuk menyampaikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) ataupun mendampingi tersangka anak. Selain itu, banyak pula masyarakat, bahkan para aparat penegak hukum, yang tidak mengetahui dan mengerti peran serta tugas dari PK dalam membantu anak selama proses peradilan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana PK dalam menjalankan tugas dan perannya selama proses peradilan anak, dimana tujuan utama dari PK adalah mengupayakan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.Penelitian dilakukan pada BAPAS Jakarta Timur-Utara, dimana BAPAS tersebut merupakan sute-satunya kantor BAPAS yang memiliki dua wilayah kerja sekaligus. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara dengan informan utama, yaitu petugas PK dari BAPAS Jakarta Timur-Utara itu sendiri. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan informan pendukung, yaitu pihak-pihak yang berkaitan dengan proses peradilan anak, seperti pihak Kepolisian, Kejaksaan (Penuntut Umum), dan Pengadilan Negeri (Hakim). Sedangkan observasi dilakukan di BAPAS Jakarta Timur-Utara untuk mengetahui jalannya pelaksanaan kegiatan PK dalam menjalankan perannya selama proses peradilan anak. Serta studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data berupa dokumen, buku ataupun arsip yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.Dari hasil penelitian ditemukan adanya kendala-kendala yang terjadi atau dialami oleh PK dalam menjalankan tugasnya pada selama proses peradilan anak, sehingga tidak dapat maksimal dalam mengupayakan perlindungan terhadap tersangka anak. Kendala tersebut berupa kendala eksternal, seperti tidak maksimalnya koordinasi atau kerjasama antara PK dengan aparat penegak hukum lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan anak. Selain itu jugs terdapat kendala internal, seperti kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang PK dalam melaksanakan tugasnya selama proses peradilan anak. Maka dengan adanya kedua kendala tersebut, mengakibatkan PK kurang maksimal atau optimal dalam menjalankan tunas dan perannya untuk mengupayakan perlindungan anak yang berhadapan dengan proses peradilan anak.

---

Background of this research is the existence of phenomenon that happened in juvenile court, where probation officer (PK) of the probation office (BAPAS) show less effective in running its duty, like absent PK often in conference of child to submit a social inquiry report (LITMAS) and or consort suspect child. Besides, there are also many societies, even law enforcement officer, what do not know and understand role and also duty of PK in assisting child during process juvenile court. Therefore, this research aim to see how PK in running duty and its role during process juvenile court, where especial target of PK is to strive child protection which deal with law.

As for research conducted at BAPAS East-North Jakarta, where the BAPAS represent the single office of BAPAS owning two regional work at the same time. This research use descriptive method with approach qualitative. Data collecting of research through interview with especial informant, that's officer of PK of BAPAS East-North Jakarta itself. Besides, interview is also done with supporter informant, that's sides related to process juvenile court, like Police, Public Prosecutor, and District Court (Judge). While observation conducted in BAPAS East-North Jakarta to know the way execution of activity of PK in running its role during process juvenile court. And also bibliography study conducted to get data in the form of document, book and or archives related to problems of research.

From result of research found of the existence of constraints that happened or experienced of by PK in running its duty at during process juvenile court, so that cannot be maximal in striving child protection. The constraint in the form of constraint of external, like is not maximal him co-ordinate or cooperation between PK with other law enforcement officer that's related to process juvenile court, Besides also there are internal constraints, like lack of facilities and basic facilities which supporting PK in executing its duty during process juvenile court. Hence with existence of both constraints, resulting PK less maximal or optimal in running duty and its role to strive child protection which deals with process juvenile court."

"Penelitian ini berfokus pada Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas IIb Muara Bulian, Jambi. Selama ini pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan diberlakukan lebih kurang sama dengan narapidana dewasa dan seringkali menemui kendala dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, dalam skripsi ini penulis ingin mengetahui pelaksanaan program pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan saat ini terutama yang terjadi di lembaga pemasyarakatan di daerah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana program pembinaan yang dilakukan terhadap anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Muara Bulian, Jambi. Tujuan penelitian ini untuk Mengetahui program pembinaan yang dilakukan terhadap anak didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak Muara Bulian, Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sumber data primer (wawancara mendalam dan observasi) dan sekunder. Dari analisis terhadap hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan program pembinaan anak didik di lembaga pemasyarakatan anak masih menggunakan orientasi Top-Down Approach, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan, hak dan tahap perkembangan anak. Proses pembinaan anak didik sampai saat ini belum terjadi perubahan signifikan yaitu masih dilaksanakan di dalam bangunan tertutup dengan lebih mengutamakan pengamanan. Selain itu, pelaksanaan assasment yang dilakukan oleh Lapas Anak masih kurang optimal, sehingga akar permasalahan mengapa anak tersebut melakukan kenakalan tidak tergali secara mendalam.

---

This study focuses on the Child Treatment Program for Correctional Child in Child Correctional Institution Class IIB Muara Bulian, Jambi. During this treatment applied more or less the same way with adult prisoners and often meet obstacles in implementation. Therefore, in this paper the author wants to know the implementation of treatment programs for correctional child now primarily occurring in a correctional institution in the region. The principal problem in this research is how treatment programs conducted on correctional child in Muara Bulian Child Correctional Institution, Jambi.

Knowing the purpose of this study for treatment programs conducted on correctional child in Muara Bulian Child Correctional Institution, Jambi. The method used in this research is a qualitative approach to the type of descriptive research. The used data assembly were the primer ressource (in-depth interviews and observation) and secunder ressource.

From the analysis of the interview to note that the implementation of treatment program in a child correctional institution is still using the orientation of Top-Down Approach, so that has not been able to meet the needs, rights and stages of child treatment. The process of treatment for correctional child until now there has been significant change that is still done in a closed building with more priority to security. In addition, the implementation of assessment conducted by Child Correctional Institution is still less than optimal, so that the root causes of why the child is doing delinquency is not deeply excavated. "

"Penelitian ini merupakan studi tentang penerapan pendekatan follow the money dalam investigasi kejahatan money laundering di Indonesia. Kejahatan money laundering sulit untuk dilacak keberadaannya karena para pelaku menyembunyikan atau mengaburkan harta kekayaan ilegal mereka dengan memanfaatkan sistem keuangan. Sehingga pengungkapan kejahatan money laundering membutuhkan pendekatan dengan mentrasir proses penyembunyian asal usul dana hasil kejahatan. Peneliti mencoba mendeskripsikan bagaimana mana proses investigasi kejahatan money laundering secara umum serta bagaimana penerapan pendekatan follow the money dalam proses investigasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara informan dan studi literatur. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pendekatan follow the money merupakan bagian dari proses investigasi, yaitu pada tahap penyelidikan. Pendekatan follow the money ini berguna membantu bagaimana membuktikan adanya aliran dana dalam rekening pelaku yang berasal dari kegiatan kriminal, untuk selanjutnya dijadikan bukti di pengadilan. Namun masih ada kendala yang dihadapi oleh pihak Subdit Money Laundering, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri selama proses investigasi dengan pendekatan follow the money. Salah satunya adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) yang tidak bermutu, serta minimnya jumlah personel penyidik di Subdit Money Laundering, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri.

---

This research is a study about implementation of the approach ?follow the money in Indonesia money laundering investigation. Money laundering is difficult to be tracked because the perpretators hide their illegal wealth by utilizing financial system. Thus, the disclosure of money laundering concealment need an approach that can trace the origins of the crime. The conclusion of this study is that the approach of follow the money was part of investigation. Follow the money approach is useful to help help in proofing the existence of the funds flow in the account which comes from the perpetrators off criminal activity. It can be used as evidence in the court. But there are still obstacles that faced by Subdit Money Laundering, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri during the process of investigation with follow the money approach. A Suspicious Transaction Record (STR) which not qualified, as the inadequate number of personnel in Subdit Money Laundering, Direktorat II Eksus Bareskrim Polri."

"Sistem peradilan pidana diharapkan bisa mewujudkan secara seimbang antara hak pelaku dan korban. Penelitian ini membahas mengenai hak korban kejahatan harta benda (pencurian ringan dan pencurian kendaraan bermotor) dalam mendapatkan ganti rugi dari pelaku menurut KUHAP. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori viktimologi dengan mengkaitkan kepada restorative justice sebagai suatu usulan dalam penyelesaian kasus kejahatan harta benda tersebut. Metode penelitian adalah deskriptif kualitatif dan studi kasus dengan melakukan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa pemberian ganti rugi kepada korban oleh pelaku merupakan hal yang penting meskipun dalam pelaksanaan dilapangan tidak bisa dilaksanakan secara maksimal terutama ketidakjelasan payung hukum yang melandasinya.

---

Criminal justice system is expected to uphold the offender’s right and victim right equally. This study discusses about the rights of property crime’s victims (burglary and motor vehicle theft) in getting restitution from the offender under the criminal procedure code (KUHAP).

In this study, researchers uses the viewpoint of victimology theories to see the implementation and the relate to restorative justice as a proposal in the settlement of the property crime. This research is descriptive qualitative study and uses case study with interview methods.

The conclusion of this study that the providing restitution to the victims by the offender is really important. However, there still a lot of problems with the implementation, especially obscurity of legal framework."

"Penelitian tentang proses penyelesaian hukum terhadap kasus malapraktek medik ini pertama-tama bertujuan mengetahui latar belakang, motivasi serta tujuan dari pasien yang menganggap diri korban malapraktek, ketika melakukan upaya hukum tertentu. Selanjutnya, penelitian ini secara kualitatif juga berusaha mengetahui hambatan-hambatan yang dialami pasien korban malapraktek dokter, tatkala penyelesaian hukum tersebut. Hambatan hambatan hukum maupun non hukum. Studi eksploratif kemudian dilakukan atas beberapa kasus malapraktek yang telah pernah terjadi selama ini. Dalam kaitan itu, dipergunakan kerangka teori yang melihat malapraktek sebagai suatu perilaku menyimpang profesional yang terdapat di kalangan profesi kedokteran. Penelitian kemudian menemukan bahwa responden yang melakukan perilaku menyimpang, diri telah terviktimisasi. Sebagai akibat kemudian menyadari bahwa dokter telah kemudian menganggap dari perasaan menjadi korban itu, responden melakukan proses hukum. Adapun tujuannya, selain untuk mendapatkan keadilan, juga untuk mengganjar dokter yang dianggapnya lalai itu. Ditemukan hasil, proses penyelesaian hukum oleh pasien selalu didahului oleh hubungan yang buruk antara dokter-pasien. memperlihatkan bahwa proses terhambat sebelum sempat disidangkan. hukum. Hasil penelitian juga pennyelesaian hukum itu itu berupa hambatan hukum maupun non kekosongan Adapun hambatan menonjol berupa adanya hukum Hambatan hukum yang dipakai sebagai dasar untuk membuktikan suatu medis sebagai malapraktek. yang dapat tindakan hambatan non hukum yang menonjol selain Sedang wawasan penegak hukum, juga sikap kalangan keterbatasan yang cenderung membela sejawatnya yang dituduh serta situasi politik hukum yang kedok teran masih melihat malapraktek menjadi subyek hukumnya. Pada gilirannya, lihat siapa yang proses hukum tadi kembali merupakan terhambatnya upaya viktimisasi struktural yang dialami responden."

"Pembinaan anak yang melakukan pelanggaran hukum dapat dilakukan dalam lembaga maupun di luar lembaga, pembinaan di dalam lembaga merupakan suatu sistem pembinaan dimana seoarang dipisahkan dari lingkungan maupun keluarganya. Pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga diberikan kepada anak yang sudah terbukti bersalah dan tidak dapat dikenakan tindakan yang lebih ringan karena anak telah diberi hukuman pidana. Penulis tertarik dalam masalah ini, karena ingin mengetahui bagaimana hubungan antara peserta didik di dalam lembaga dengan para pembinanya dalam proses pembinaan anak yang telah melakukan pelanggaran hukum.Penelitian ini membahas hubungan/interaksi antara pembina dengan peserat didik dalam proses pembinaan lebih dalam lagi melihat bagaimana tingkat keberhasilan dari proses pembinaan yang dilakukan dalam lembaga.Dalam menganalisa, kerangka berfikir yang digunakan dengan menghubungkan variabel independen (VI) dan variabel dependen (VD) yaitu Program Lembaga Pemasyarakatan, Sumber Oaya Manusia, sarana Lembaga Pemasyarakatan dan kararteristik anak didik Sebagai variabel yang mempengaruhi (VI). Dan Variabel yang dipengaruhi (VD) adalah proses pembinaan dan hasil pembinaan.Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis. Selain mendeskripsikan data-data, juga menganalisanya. Pendekatan yang dipakai adalah kuantitatif dengan sampelnya berjumlah 60 peserta didik, yang diambil dari 269 peserta didik yang diambil secara acak untuk mempermudah pengambilan data, teknik yang digunakan adalah wawancara berstruktur pada masing-amsing responden. Juga dilakukan wawancara dengan para pembina yang berjumlah 11 orang, ditambah dengan studi pustaka dan dokumen untuk melengkapi informasi dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini adalah ada kekakuan dari program yang diberikan dan hubungan yang formil antara peserta didik dengan pembina. Peserta didik juga tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan terutama mereka yang masa hukumnya kurang dari 3 tahun. Mereka juga mengalarni hambatan dalam berkomunikasi, dengan keluarga maupun pembina yanga ada di lembaga.Hasil analisa data, pencurian merupakan jenis kejahatan yang terbesar dilakukan oleh anak. Dan proses pembinaan di lembaga belum dapat dikatakan berahsil atau tidak berhasil dikarenakan tidak ada ukuran tentang keberhasilan suatu proses pembinaan di LP Anak Pria Tangerang."