Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Radikalisme menjadi ancaman nasional bagi bangsa dan negara Indonesia, khususnya Radikalisme Agama pada mayoritas rakyat Indonesia yang beragama Islam. Ketahanan Nasional menjadi ukuran yang proporsional bagi kekuatan bangsa dan negara dalam menghadapi radikalisme dan terorisme. Pemuda sebagai aset masa depan bangsa dan negara memiliki peran penting dalam mencegah radikalisme, dalam kaitannya dengan Radikalisme Agama peran pemuda diwakili oleh Mahasiswa Islam sebagai kaum intelektual yang lahir dari perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dengan melakukan observasi juga wawancara dan data sekunder menghasilkan data analisis deskriptif, yaitu dinyatakan secara tertulis atau lisan sesuai kenyataan dengan penjelasan yang mendetail. Gambaran mendalam terkait fenomena radikalisme agama di komunitas mahasiswa, diperoleh dengan metode triangulasi untuk memvalidasi temuan penelitian, triangulasi pada penelitian ini adalah pengecekan data dari seluruh Organisasi Mahasiswa Islam (PMII, HMI, IMM, dan KAMMI). Teori Hubungan Internasional, Teori Ketahanan Nasional dan Teori Kepemimpinan Situasional masing-masing digunakan untuk : mengidentifikasi masuknya radikalisme agama di kalangan mahasiswa, menjelaskan aspek-aspek penting dari sebab dan pencegahan radikalisme, juga kondisi kekinian organisasi dan lingkungannya dalam menentukan cara pencegahan radikalisme. Ditemukan dalam penelitian ini bahwa Fundamentalisme Agama yang tumbuh dari Gerakan Transnasional menjadi pintu masuk bagi Radikalisme Agama, juga berdampak lebih lanjut menjadi Ekstrimisme Agama dan Terorisme Agama. Aspek Ideologi dalam Organisasi Mahasiswa Islam yang terwujud pada setiap nilai luhur organisasi disepakati sebagai yang terpenting pada pembangunan karakter pemuda dalam mencegah radikalisme agama. Kolaborasi antara Ketahanan Nasional dan Model Pentahelix juga menjadi tawaran untuk 4 Aspek selanjutnya, yaitu Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan

---

Radicalism is a national threat to the Indonesian nation and state, especially Religious Radicalism to the majority of the Indonesian people who are Muslim. National Resilience becomes a proportional measure for the state in facing radicalism and national terrorism. Youth as the future asset of the nation and state have an important role in preventing radicalism, in relation to Religious Radicalism the role of youth is shown by Islamic students as intellectuals born from college. The research method used is descriptive qualitative method, by conducting observations as well as interviews and secondary data resulting in descriptive data analysis, which is stated in writing or orally according to reality with detailed explanations. An in-depth description of the phenomenon of religious radicalism in the student community was obtained by using the triangulation method to validate the findings, triangulation in this study was checking data from all Islamic Student Organizations (PMII, HMI, IMM, and KAMMI). International Relations Theory, National Resilience Theory and Situational Leadership Theory are respectively used to: Identify the entry of religious radicalism among students, explain important aspects of the causes and prevention of radicalism, as well as the current conditions of the organization and its environment in determining how to prevent radicalism. It was found in this study that Religious Fundamentalism which grew from the Transnational Movement became the entrance for Religious Radicalism, also had a further impact on Religious Extremism and Religious Terrorism. Ideological aspects in Islamic Student Organizations that are manifested in each organization's noble values ​​are agreed to be the most important in building youth character in preventing religious radicalism. The collaboration between National Resilience and the Pentahelix Model is also an offer for the next 4 Aspects, namely Political, Economic, Socio-Cultural, and Defense and Security."

"Serangan terorisme di Indonesia berevolusi dari penggunaan bahan peledak konvensional seperti ANFO (ammonium nitrate fuel oil) bergeser ke penggunaan bahan kimia, biologi, radioaktif dan nuklir (KBRN) yang dalam skala besar dapat diubah menjadi senjata pemusnah massal (weapon mass destruction). Data menunjukkan selama periode 2011-2019 tercatat 6 (enam) percobaan serangan teror menggunakan bahan KBRN yaitu arsenik dan racun ricin di Polsek Kemayoran (2011); Bom Nitroglyserin di Solo (2012); Bom Gas Chlorin di ITC Depok (2015); penggunaan Thorium Oksida di Bandung (2017); Bom Nitroglyserin, Bogor (2019) dan penemuan racun abrin di Cirebon (2019). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus penggunaan WMD dalam serangan terorisme di Indonesia periode 2011-2019. Konsep teori kontra terorisme, pencegahan kejahatan dan kebijakan publik digunakan untuk menjelaskan strategi pencegahan serangan teroris menggunakan WMD di Indonesia. Makalah ini mengkaji peran Kementerian/Lembaga seperti POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI, Kemenperin dalam memitigasi dan menanggulangi serangan terorisme yang menggunakan WMD. Dari hasil wawancara dan studi pustaka, diketahui hanya institusi POLRI, BNPT dan BAPETEN yang telah memiliki protokol penanganan serangan terorisme menggunakan WMD namun masih bersifat sektoral. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pengintegrasian protokol penanganan serangan terorisme menggunakan WMD yang ada saat ini berdasarkan kewenangan BNPT untuk mengkoordinasikan pelaksanaan strategi penanggulangan terorisme serta dilegalkan dalam bentuk produk hukum berupa Keputusan atau Peraturan Kepala BNPT.

---

Terrorist attacks in Indonesia have evolved from the use of conventional explosives such as ANFO (ammonium nitrate fuel oil) to shift to the use of chemicals, biology, radioactivity and nuclear (KBRN) which on a large scale can be converted into weapons of mass destruction. Data shows that during the 2011-2019 period there were 6 (six) attempted terror attacks using KBRN material, namely arsenic and ricin poison in Kemayoran Sector Police (2011); Nitroglyserin Bombing in Solo (2012); Chlorin Gas Bomb at ITC Depok (2015); the use of Thorium Oxide in Bandung (2017); Nitroglyserin Bomb, Bogor (2019) and the discovery of abrin poison in Cirebon (2019). The method used in this research is a qualitative approach with a case study of the use of WMD in terrorism attacks in Indonesia in the period 2011-2019. The concept of counter terrorism theory, crime prevention and public policy is used to explain strategies to prevent terrorist attacks using WMD in Indonesia. This paper examines the role of Ministries/Institutions such as POLRI, BNPT, BAPETEN, BNPB, TNI, Ministry of Industry in mitigating and combating terrorism attacks using WMD. From the results of interviews and literature studies, it is known that only the POLRI, BNPT and BAPETEN institutions have protocols for handling terrorist attacks using WMD but are still sectoral in nature. The conclusion of this research is the necessity of integrating the handling protocol of terrorism attacks using WMD that exist today based on the authority of the BNPT to coordinate the implementation of the counterterrorism strategy and be legalized in the form of legal products namely Decree or Regulation of the Head of BNPT."

"Pemilu adalah fenomena demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia setiap lima tahun sekali, setiap pelaksanaan pemilu selalu diawali dengan beberapa proses. Pemilu adalah suatu fenomena legalized polarization. Political Polarization mulai terlihat mencolok pada Pilpres 2014 dan memuncak pada Pilpres 2019. Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 adalah dua kontestasi politik yang mempertemukan dua calon yang memiliki pendukung politik yang fanatik. Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah dua Pasangan Calon Presiden yang berkedudukan penting di dua partai besar di Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Gerakan Indonesia Raya. Polarisasi politik di Indonesia adalah keniscayaan karena berbagai aliran dan kekuatan politik telah tumbuh dan berkembang sejak lama terutama pada masa awal kemerdekaan.. Penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan polarisasi yang terjadi di DKI Jakarta dan Peran Intelijen Keamanan Polri dalam menanggulangi polarisasi masyarakat setelah pemilihan umum tahun 2019, serta melihat implikasi dari peran intelijen Polri dalam menanggulangi polarisasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Polarisasi masyarakat yang terjadi di DKI Jakarta mulai muncul pada tahun 2016 sejak peristiwa penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahya Purnama, setelah itu sentimen agama dan suku mencuat ke permukaan sehingga menyisakan pembelahan di masyarakat. Untuk menanggulangi hal tersebut intelijen polri mengedepankan upaya deteksi dini, penggalangan khusus, dan cipta opini di masyarakat agar polarisasi tidak meruncing dan berakibat terjadinya konflik unsur SARA. Intelijen Polri hanya baru bisa mencegah terjadinya konflik tidak mampu mengurangi polarisasi. Dengan arti kata lain Intelijen Polri masih seperti pemadam kebakaran yang mampu memadamkan api, tapi belum mampu mencegah api tersebut menyala lebih besar.

---

Election is a democratic phenomenon that is held in Indonesia every five years, every election is always preceded by several processes. Election is legalized polarization phenomenon. Political polarization of election emerged in the 2014 Indonesian Presidential Election and culminated in the 2019. The 2014 and 2019 Indonesian Presidential Election were two political contestations that brought two candidates who had fanatical political supporters. Joko Widodo and Prabowo Subianto were two presidential candidate pairs who had important positions in the two major political parties in Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) and the Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Political polarization in Indonesia is an inevitability because some political streams and strength have grown and developed for a long time, especially in the early era of Indonesian independence. This research aims to know about the development of polarization that had occurred in DKI Jakarta and the role of the Police Security Intelligence to overcome the society polarization after the Indonesian general election in 2019 was occurred, and see the implications of POLRI’s intelligence to overcome society polarization. The research method that used is a qualitative approach. The polarization of society that occurred in DKI Jakarta emerged in 2016 since the blasphemy incident that carried out by Basuki Tjahya Purnama, since then religious and ethnic sentiments surfaced that generated society being divided. In order to counter this case the police intelligence prioritizes detection efforts, special mobilization, and creates opinion in the community to prevent SARA conflict. Currently Police intelligence only capable to prevent the conflict that happens not to reduce its polarization. Other meaning analogical Police Intelligence yet as fire fighter who fixed the fire without capability to avoid once the fire blaze burns bigger."