Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia memiliki daya saing pariwisata yang unggul namun masih belum optimal untuk berkompetisi dengan pariwisata dari negara lain. Untuk itu diperlukan wisata cerdas yang mampu menjadikan pariwisata di Indonesia memiliki keunggulan yang kompetitif dengan dukungan kemajuan TIK. Keberhasilan wisata cerdas tidak terlepas dari konstruksi model yang dijadikan landasan pengembangan sistem dan aplikasinya. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk membuat model wisata cerdas yang tepat sehingga pariwisata Indonesia menjadi pariwisata yang unggul dan berdaya saing. Penelitian ini menggunakan metoda bauran (mixed method) dengan dominasi penelitian pada metode kualitatif. Pada awal penelitian, dilakukan pengumpulan komponen-komponen wisata cerdas menggunakan Systematic Literature Review (SLR) dan wawancara mendalam kepada para pakar wisata dan informatika dari unsur akademisi, pemerintah, dan swasta. Kemudian, komponen hasil SLR dan wawancara dilakukan Focus Group Discussion (FGD). Hasil FGD diolah dengan Principal Component Analysis (PCA) yang merupakan metode kuantitatif pada responden pengguna aplikasi wisata digital. Hasil PCA untuk mendapatkan kelompok komponen dan komponen wisata cerdas pembentuk model konseptual dan struktural yang terintegrasi. Model konseptual menggunakan pendekatan konsep system thinking sementara model struktural menggunakan Interpretative Structural Modeling (ISM). Selanjutnya dilakukan validasi model menggunakan face validity. Terakhir, dikembangkan strategi SI/TI dan arsitektur aplikasi wisata cerdas. Hasil yang diperoleh dalam riset ini adalah komponen pembentuk model wisata cerdas yang terdiri dari dari 46 komponen wisata cerdas, 9 (sembilan) kelompok komponen wisata cerdas, dan 12 komponen kunci. Selain itu, dihasilkan model yang terintegrasi antara model konseptual dan struktural dengan mengakomodir dua belas komponen kunci. Strategi SI/TI dalam wujud aplikasi cerdas, pengelolaan SI/TI yang tepat, dan perluasan jaringan internet. Arsitektur aplikasi wisata cerdas dibuat dengan konsep stakeholders centric.

---

Indonesia has superior tourism competitiveness but is not optimum to compete with tourism from other countries. For this reason, smart tourism is needed that be able to make tourism in Indonesia have a competitive advantage with the support of ICT advances. The success of smart tourism cannot be separated from the construction of the model that is used as the basis for developing the system and its application. Based on this, the purpose of this research is to create an appropriate smart tourism model so that Indonesian tourism becomes a superior and competitive tourism. This study uses a mixed-method with the dominance of research on qualitative methods. At the beginning of the study, the components of smart tourism were collected using a Systematic Literature Review (SLR) and in-depth interviews with tourism and informatics experts from academia, government, and private sectors. Then, the components of the results of the SLR and interviews were conducted in a Focus Group Discussion (FGD). The results of the FGD were processed using Principal Component Analysis (PCA), which is a quantitative method for respondents using digital tourism applications. PCA results to obtain component groups and components of intelligent tourism forming an integrated conceptual and structural model. The conceptual model uses systems thinking concept approach while the structural model uses Interpretative Structural Modeling (ISM). Furthermore, model validation is carried out using face validity. Finally, the IS/IT strategy and smart tourism architecture were developed. The results obtained in this research are components that form a smart tourism model consisting of 46 smart tourism components, 9 (nine) groups of smart tourism components, and 12 key components. In addition, a model that is integrated between conceptual and structural models is produced by accommodating twelve key components. IS/IT strategy in the form of smart applications, proper IS/IT management, and internet network expansion. Smart tourism application architecture is made with the concept of stakeholder centric."

"Smart government adalah sebuah konsep pemerintahan yang berkarakter cerdas dimana kematangan proses organisasi telah mencapai tingkat kecerdasan pada struktur organisasi dan optimal dalam menyelenggarakan layanan publik. Indonesia untuk menjadi negara maju, kuat dan memiliki keunggulan kompetitif secara global, peran smart government merupakan kunci utama sukses penerapan smart city. Namun, untuk sukses kearah tersebut, ada beberapa masalah yang muncul yaitu tidak terukurnya secara proses kematangan dan atau kesiapan organisasi pemerintah untuk mewujudkan smart government, kurangnya inovasi pelayanan publik, tata kelola yang tidak terintegrasi dan berkolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), juga minimnya pelibatan masyarakat. Hal tersebut membuat lembaga pemerintahan relatif gagal dalam menerapkan visi smart city. Masalah tersebut akan dapat diselesaikan salah satu solusinya dengan pendekatan model konseptual yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor sukses dan mengevaluasi proses yang dapat mengintegrasikan dan mengolaborasikan layanan publik dan menghadirkan inovasi dan solusi cerdas pada level strategis. Pendekatan metodologi campuran (mixed methods), yakni kombinasi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan tujuan penelitian pada tahapan terkait. Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat model menggunakan pendekatan CSF (Critical Success Factor), Factor Analysis, Thematic Analysis, TOGAF dan Multidimensional View. Teknik analisis dan validasi data dengan Triangulasi Data, Expert Judgment dan Fuzzy Delphi yang divalidasi menggunakan Forum Group Discussion (FGD) dan hasil analisis statistik. Hasil penelitian ini merupakan jawaban dari pertanyaan Penelitian (RQ1-RQ3) yakni didapat temuan 6 dimensi dan 17 komponen model, 5 layer arsitektur cerdas dan 20 set-strategi implementasi untuk model smart government di Indonesia yang diharapkan dapat mengukur sejauh mana proses kematangan dan atau kesiapan pada lembaga pemerintah daerah di Indonesia. Hasil penelitian ini juga mengusulkan prototipe sistem smart government sebagai dashboard yang dapat mengevaluasi dan merekomendasikan perbaikan proses yang tepat sesuai dengan kondisi eksisting lembaga pemerintah. Hasil penelitian adalah komponen-komponen dari model, arsitektur dan strategi smart government yang diidentifikasi dapat menjadi faktor penentu dalam menghadirkan pemerintah cerdas yang sukses mengimplementasikan smart city di Indonesia. Kedepannya, hasil penelitian ini mungkin dapat digunakan sebagai alat penilaian kesuksesan pemerintah cerdas di Indonesia.

---

Smart government is an intelligent government concept where the maturity of the organizational process has reached the smartness level in the organizational structure and optimal in providing public services. Indonesia needs to implement this concept to become a strong and highly competitive developed country globally. However, there are obstacles associated with this concept, such as the unmeasured process of maturity and readiness of government organizations, inadequate public service innovation, the inability of the government to integrate and collaborate with various stakeholders, and lack of community involvement. These obstacles tend to make it difficult for government institutions to achieve success to implement the smart city vision. One of the solutions to this problem is the implementation of a conceptual model approach capable of evaluating the processes needed to integrate, collaborate, and deliver public services innovation. This is mixed-methodological research, with a combination of qualitative and quantitative approaches used to obtain research objectives at each related stage. The CSF (Critical Success Factor) technique, Factor Analysis, Thematic Analysis, TOGAF, and Multidimensional View approaches were used to create the conceptual model. Data analysis and validation techniques were carried out using Triangulation approaches namely Expert Judgment, deep interview and visited the field of local government. The obtained data were validated using Forum Group Discussion (FGD) and statistical analysis. The results based on the answers of research question (RQ1-RQ3) showed that 6 dimensions, 17 model components, 5 layers of smart architecture, and 20 implementation strategies are needed to evaluate the extent to which the process of maturity and readiness of local government institutions in Indonesia. It also proposed a prototype of a smart government platform with the ability to evaluate and suggest appropriate processes in accordance with the local government conditions. Furthermore, the smart government model components, architecture, and strategies act as determining factors used to present a smart city. The results of this study are also expected to be used as a reference for assessing the success of smart government in Indonesia."

"Manajemen pengetahuan merupakan salah satu strategi organisasi untuk meningkatkan nilai kompetitif organisasi. Bahkan di beberapa negara model manajemen pengetahuan telah dikembangkan untuk mendorong terwujudnya tujuan organisasi. Sejalan dengan amanat Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan PERMENPAN&RB No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi menyatakan bahwa salah satu tujuan program percepatan reformasi birokrasi adalah peningkatan sumber daya manuasia yang kompeten dan kompetitif sehingga mendorong peningkatan pelayanan publik. Manajemen pengetahuan menjadi salah satu langkah strategis untuk menciptakan hal tersebut didukung oleh PERMENPAN&RB No. 14 Tahun 2011 tentang Implementasi manajemen pengetahuan di Kementerian dan Lembaga pemerintahan. Pada awal tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.5 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa pengelolaan (ASN) berubah menjadi berbasiskan kompetensi dan kinerja. Tiga Kementrian/Lembaga ditunjuk menjadi pengelola ASN (Kemenpan&RB, LAN, BKN) serta sebuah Komisi Aparatur Sipil Negara bertindak sebagai pengawas. Manajemen pengetahuan berperan dalam peningkatan koordinasi, komunikasi, kerjasama dan kolaborasi pelaksanaan pengelolaan ASN. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model manajemen pengetahuan yang kemudian disebut NUSANTARA (Government Human Capital Knowledge Management of Republic Indonesia)). NUSANTARA berperan untuk mengintegrasikan pengetahuan pengelolaan Aparatur Sipil Negara yang berada di Kementerian dan Lembaga pengelola ASN ke dalam suatu sistem. Model NUSANTARA dibangun dengan mengidentifikasi isu strategis penerapan manajemen pengetahuan dan permasalahan yang terjadi, mengidentifikasi komponen model manajemen pengetahuan, merumuskan strategi penerapan model manajemne pengetahuan dan melakukan validasi model tersebut oleh pakar di bidang pengelolaan ASN. Interview dan survey digunakan dalam pengambilan data yang digunakan untuk penyusunan model dan strategi penerapan manajemen pengetahuan bagi pengelola ASN. Cause effect analysis, correspondence analysis, mixed methods, Pearson correlation analysis, content analysis dan analytical hierarchy process merupakan metode yang digunakan dalam penyusunan model NUSANTARA. Strategi penerapan NUSANTARA di susun dengan menggunakan metode competing value framework, gap analysis dan risk analysis, sedangkan untuk proses validasi hasil penelitian menggunakan metode triangulasi, expert judgment, proof of concept dan PRL realiability. Model manajemen pengetahuan yang dibangun terdiri dari delapan komponen berupa layer , yaitu 1) visi dan misi; 2) faktor penentu keberhasilan; 3) mekanisme dan teknologi manajemen pengetahuan; 4) sistem manajemen pengetahuan; 5) siklus manajemen pengetahuan; 6) proses dan sub proses manajemen pengetahuan; 7) output dan 8) outcome. Strategi serta roadmap viii Universitas Indonesia penerapan manajemen pengetahuan yang terbagi atas: 1) people (6 strategi); 2) proses (7 strategi) dan 3) teknologi (2 strategi). Serta roadmap strategi yang terdiri dari : 1) people (31 action plan); 2) process (28 action plan); 3) technology (4 action plan). Rekomendasi untuk penelitian berikutnya adalah pengembangan ontologi pengetahuan tentang pengelolaan ASN yang diintegrasikan ke dalam portal agar data tersebut memiliki makna berdasarkan kesepakatan bersama (semantic), penyusunan level adopsi model serta rekomendasi peningkatan level adopsi dan penyusunan metode pengukuran pencapaian action plan dalam roadmap strategi.

---

Knowledge management well known as one of organizational strategy to improve organizational competitive value. Moreover in some countries, knowledge management has been developed to encourage the realization of organizational objectives. Align with Precident Decree No. 81 Year 2010 about Grand Design of Bureaucratic Reform and PERMENPAN&RB No. 20 Year 2010 about Bureaucratic Reform Road Map states that one purpose of program acceleration of bureaucratic reforms is the improvement of human resources competency and competitive to encourage the improvement of public services. Knowledge management become one of strategic action plan to achieve that with supported by PERMENPAN&RB No. 14 Year 2011 about Knowledge management implemementation in government institution. In early 2014, Indonesian government declared Undang-Undang No.5 about Aparatur Sipil Negara (ASN) which explain that management of ASN turn out to competency and performance based. Three government ministries designated as managers and one komitte in charge as the supervisor. Knowledge management have a role in improving the coordination, communication, cooperation and collaboration in managing the ASN. This research aims to develop knoweldge management model which was then called the NUSANTARA (Government Human Capital Knowledge Management of Republic Indonesia)). NUSANTARA has a role to integrate government human capital management knowledge which was in the Kemenpan&RB, LAN, and BKN into a system. This model developed by identifying strategical issues of knwoeldge management implementation and existing problem, identifying the component of knowledge management model, formulate the strategic implementation plan and do the validation and verification model by the experts. Interview and survey conducted to collect the data for developing model and strategic implementation of knwoeldge management model for government human capital management. While, cause effect analysis, correspondence analysis, mixed methods, Pearson correlation analysis, content analysis and analytical hierarchy process are the methods that used to develop the NUSANTARA model. Hence, strategic implementation of NUSANTARA was determine by using competing value framework, gap analysis and risk analysis, then the validation process of research result was done using triangulation, expert judgment, proof of concept dan PRL realiability method. The knowledge management model consist of eight layer components, there are; 1) vision and mission; 2) critical success factor; 3) knowledge management mechanisms and technologies; 4) knowledge management systems; 5) knwoeldge management cycle; 6) knowledge management process and subprocess; 7) output and 8) outcome. Strategic implementation of KM divided into: 1) people (6 strategies); 2) proses (7 strategies) dan 3) teknologi (2 strategies). The strategy roadmap consist of : 1) people (31 action plan); 2) process (28 action plan); 3) technology (4 action plan)The recommendation for x Universitas Indonesia further research are knowledge ontology development in government human capital management that will be integrate into the portal so that data has a meaning based on mutual agreement (semantic). Otherwise future research can develop adoption level of NUSANTARA model and recommendation to enhance the adoption level and also develop the measurement methods for strategic roadmap achievement.

"

"Pembelajaran daring menjadi alternatif pembelajaran karena untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang terkendala oleh jarak maupun alasan efisiensi waktu. Selain itu pembelajaran kolaboratif semakin banyak dikembangkan sejak munculnya paradigma pembelajaran konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa pengalaman belajar dan interpretasi pengetahuan yang didapat sebelumnya menjadi konstruksi pengetahuan mendalam. Teori konstruksivisme sosial menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial yang kemudian diinternalisasi. Berdasarkan teori dan bentuk pembelajaran tersebut, pembelajaran kolaboratif daring menjadi alternatif model pembelajaran yang terus dikembangkan dengan menumbuhkan kesadaran metakognitif. Secara empirik pembelajaran dengan memanfaatkan aspek metakognitif telah banyak dilakukan di Indonesia, bahkan kurikulum nasional pun menjadikan metakognisi menjadi salah satu tujuan pembelajaran. Kemampuan metakognitif peserta didik biasanya dinilai pada saat proses pembelajaran menggunakan think aloud atau setelah pembelajaran dengan menggunakan wawancara maupun kuesioner. Penelitian ini bertujuan mengestimasi kemampuan metakognitif dengan menilai aktivitasnya menggunakan persepsi help-seeking sebelum proses pembelajaran. Kegiatan yang bersifat estimasi membutuhkan model. Model metakognitif ini berfungsi untuk mengestimasi kemampuan metakognitif.Kebutuhan help-seeking tidak hanya kebutuhan kognitif tetapi juga kebutuhan sosial untuk berkomunikasi dan berbagi dalam problem solving. Aktivitas help-seeking biasanya tergantung dari persepsi awalnya. Pertanyaannya adalah bagaimana persepsi help-seeking berkorelasi dengan aktivitas metakognitif. Kemudian jika peserta didik mendapatkan perlakuan tertentu dalam pembelajaran, apakah memungkinkan adanya peningkatan aktivitas help-seeking dan metakognitif serta hasil belajar. Sejauh mana perlakuan tambahan atau intervensi metakognitif terhadap proses pembelajaran akan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Penelitian disertasi ini bertujuan untuk menjawab dan memberikan gambaran mengenai hubungan kedua faktor tersebut dengan membandingkan antara pra dan pasca intervensi sehingga gambaran tersebut dapat memprediksi aktivitas metakognitif dan frekuensi help-seeking berdasarkan persepsi help-seeking. Oleh sebab itu, model metakognitif dan help-seeking diperlukan untuk memenuhi tujuan tersebut.Data tentang persepsi help-seeking diperoleh melalui kuesioner. Data tentang aktivitas metakognitif dan frekuensi help-seeking juga diperoleh melalui kuesioner setelah responden diberikan tugas problem solving. Adapun data hasil pembelajaran didapat dari nilai hasil pekerjaan problem solving. Kedua data yang diperoleh melalui kuesioner memberikan hasil yang sangat beragam, oleh karena itu dilakukan proses klasterisasi untuk mengetahui tipe kecenderungannya. Korelasi data persepsi help-seeking dengan aktivitas metakognitif dan frekuensi help-seeking dapat diketahui dengan cara menghubungkan kedua data tersebut pada setiap responden. Hal ini juga dilakukan pada pasca intervensi, sehingga perubahan signifikan setelah diberikan intervensi dapat diketahui.Korelasi antara persepsi help-seeking dengan aktivitas metakognitif dan frekuensi help-seeking didapatkan dengan mengetahui hubungan masing-masing tipenya. Tipe persepsi help-seeking instrumental dan perceived benefit berkorelasi positif dengan aktivitas metakognitif individu maupun kelompok dan sebaliknya tipe persepsi help-seeking avoidance dan executive berkorelasi negatif. Dari semua tipe persepsi help-seeking hanya memberikan sedikit perubahan pada frekuensi non-human help-seeking dan tidak memberikan perubahan pada frekuensi human help-seeking. Namun setelah diberikan perlakuan intervensi, terjadi perubahan signifikan pada metakognitif individu dan kelompok maupun frekuensi non-human help-seeking tetapi tidak terjadi pada human help-seeking. Model matematis mengenai input berupa persepsi dan output berupa aktivitas metakognitif dan frekuensi help-seeking, dapat memberikan gambaran tentang korelasi persepsi help-seeking terhadap aktivitas metakognitif dan frekuensi help-seeking pada pra intervensi maupun pasca intervensi sehingga pemodelan tersebut dapat menjadi perangkat estimasi aktivitas metakognitif berdasarkan persepsi help-seeking.

---

Online learning is an alternative learning because it is to meet educational needs which are constrained by distance and time efficiency reasons. In addition, collaborative learning has been increasingly developed since the emergence of the constructivism learning paradigm. Constructivism theory states that learning experiences and interpretations of previously acquired knowledge become in-depth knowledge constructs. Social constructivism theory states that learning occurs through social interaction which is then internalized. Based on these theories and forms of learning, online collaborative learning is an alternative learning model that continues to be developed by cultivating metacognitive awareness. Empirically learning by utilizing metacognitive aspects has been widely carried out in Indonesia, even the national curriculum has made metacognition one of the learning objectives. Students' metacognitive abilities are usually assessed during the learning process using think aloud or after learning using interviews or questionnaires. This study aims to estimate metacognitive abilities by assessing their activities using help-seeking perceptions prior to the learning process. Estimating activities require a model. This metacognitive model serves to estimate metacognitive abilities.

Help-seeking needs are not only cognitive needs but also social needs to communicate and share in problem solving. Help-seeking activities usually depend on initial perception. The question is how the perception of help-seeking correlates with metacognitive activity. Then if students get certain treatment in learning, is it possible to increase help-seeking and metacognitive activities and learning outcomes. The extent to which additional treatment or metacognitive intervention in the learning process will increase the effectiveness of learning. This dissertation research aims to answer and provide an overview of the relationship between the two factors by comparing pre- and post-intervention so that this description can predict metacognitive activity and help-seeking frequency based on help-seeking perceptions. Therefore, metacognitive and help-seeking models are needed to fulfill these goals.

Data on help-seeking perceptions were obtained through a questionnaire. Data on metacognitive activity and frequency of help-seeking were also obtained through questionnaires after the respondents were given problem solving assignments. The learning outcome data is obtained from the value of problem solving work results. The two data obtained through questionnaires gave very diverse results, therefore a clustering process was carried out to find out the type of trend. The correlation between help-seeking perception data and metacognitive activity and help-seeking frequency can be identified by correlating the two data for each respondent. This was also done post-intervention, so that significant changes after the intervention were given can be identified.

The correlation between perceptions of help-seeking and metacognitive activity and frequency of help-seeking is obtained by knowing the relationship between each type. Types of perceptions of instrumental help-seeking and perceived benefits are positively correlated with individual and group metacognitive activities and conversely types of perceptions of help-seeking avoidance and executive are negatively correlated. Of all the types of help-seeking perception, it only gives a slight change in the non-human help-seeking frequency and does not give a change in the human help-seeking frequency. However, after being given the intervention treatment, significant changes in individual and group metacognitive as well as the frequency of non-human help-seeking did not occur in human help-seeking. The mathematical model regarding input in the form of perception and output in the form of metacognitive activity and help-seeking frequency, can provide an overview of the correlation of help-seeking perceptions of metacognitive activity and help-seeking frequency in pre-intervention and post-intervention so that the modeling can be an estimation tool for metacognitive activity based on help-seeking perception."

"Permintaan daging sapi di Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi sayangnya persediaan di dalam negeri tidak mencukupi, sehingga impor daging dalam jumlah besar terus dilakukan. Pemerintah telah melakukan berabagai usaha untuk mengurangi impor dan mencapai swa sembada. Saat ini, permerintah sedang menyelenggarakan program Swasembada Daging Sapi (PSDS) 2014. Tetapi, beberapa ketidakakuratan data masih tetap muncul, misalnya antara data yang digunakan di dalam blueprint PSDS 2014 dan data yang dirilis dalam Basis Data Statistik Pertanian (BDSP). Ketidakakuratan data dapat menyebabkan ketidakakuratan kebijakan di sektor peternakan. Oleh karena itu, di dalam disertasi ini, diusulkan suatu konsep e-Livestock untuk mengatasi ketidakakuratan data tersebut.Disertasi ini dilakukan berdasarkan Definition, Framework, Methodology, and Area of concern (DFMA) model of reserach. Ada lima langkah penelitian yang dilakukan di dalam disertasi ini. Pertama, definisi (D) dari e-Livestock diformulasikan.Kedua, definisi tersebut divalidasi dan diperbaiki dengan cara mewawancarai beberapa pakar dan stakeholder, dan hasil wawancara tersebut diinterpretasi menggunakan hermeneutika. Definisi yang sudah divalidasi kemudian digunakan pada langkahlangkah berikutnya.Ketiga, 36 faktor sukses untuk inisiatif e-Government di sintesis menggunakan Meta-Ethnography. Semua faktor sukses tersebut kemudian digunakan di dalam langkah keempat untuk memformulasikan 62 faktor sukses yang spesifik untuk e-Livestock di Indonesia. Semua 62 faktor sukses, multivew framework, dan soft system thinking kemudian digunakan sebagai framework (F) di dalam langkah berikutnya. Di dalam langkah kelima, metodologi (M) bernama Soft Systems Metodology (SSM) digunakan di dalam area (A) yang menjadi perhatian untuk menghasilkan model-model yang terkait untuk e-Livestock di Indonesia.Hasil dari semua langkah penelitian telah menjawab semua research questions dari disertasi ini. Berbagai kontribusi teoritis dan praktis juga telah dihasilkan dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan di dalam penelitian e-Government dan dapat membantu pemerintah Indonesia.

---

The demand for beef resources in Indonesia is always increasing from year to year. Unfortunately, the national beef supply usually did not able to meet those needs. The import of beef in large numbers likely to remain performed. The government has made various efforts to reduce imports and achieve self-sufficiency in beef. Currently, the government has launched the new Beef Self-Sufficiency Program (PSDS), i.e. PSDS 2014. However, some concerns about the data inaccuracies was actually reflected in the difference about beef production data released by Agricultural Statistics Data Base (BDSP) and the data stated in the blueprint of PSDS 2014. Inaccuracy of data can lead to the inappropriate policy making in the livestock sector. Therefore, it is proposed in this dissertation that e-Livestock can help to solve the problem This dissertation are based on Definition, Framework, Methodology, and Area of concern (DFMA) model of reserach.

Five main research steps have been conducted in this dissertation.

First, the definition (D) of e-Livestock in Indonesia is formulated.

Second, the definition then be validated and adjusted by interviewing some stakeholders and experts, and the results of interviews are interpreted using hermeneutic. The resulted definition than used in all other subsequent steps.

Third, 36 success factors for e-Government initiative are synthesized using Meta-Ethnography. Those success factors then used in the fourth research steps to formulates the 62 success factors that specific for e-Livestock in Indonesia. These 62 success factors, multivew framework and soft systems thinking then used as the framework (F) of idea in the next research step. In the fifth research step, the Soft Systems Metodology (SSM) is used and combined with some other methods to model the e-Livestock in Indonesia.

The results from all research steps have answered all the research questions of this dissertation. Several theoretical and practical contributions have emerged and can enrich the body of knowledge in e-Government research and can take into consideration in practice."

"Negara telah menjamin tiap warganya berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun data menunjukkan masih rendahnya kualitas SDM, mengakibatkan munculnya kesenjangan (gap) antara penawaran (supply) dengan permintaan (demand) tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM dalam mengejar persyaratan kualifikasi regional dan global dengan membentuk Sistem Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja.Saat ini, banyak tenaga kerja kurang memahami konsep dan prosedur portofolio sebagai sarana penilaian kompetensi untuk mendapatkan pengakuan kualifikasi diri, hal itu timbul karena minimnya kemampuan tenaga kerja mendokumentasikan bukti yang relevan dari hasil capaian belajar/kerja untuk membangun portofolio diri, maka diusulkanlah suatu model e-Portofolio yang dapat membantu kandidat dalam pengelolaan bukti capaian hasil kerja untuk mendapatkan pengakuan dalam bentuk sertifikasi kompetensi.Penelitian ini bertujuan untuk menyusun konsep model e-Portofolio dan menggali faktor-faktor dalam mengembangkan model e-Portofolio untuk sertifikasi kompetensi profesi di Indonesia. Institusional theory, CSF dan Actor Network Theory diadopsi untuk menyusun instrumen penelitian, analisis menggunakan mixed method dengan triangulasi untuk validasi model dan proof of concept untuk verifikasi model dalam bentuk recommender system.Dalam penelitian ini, diketahui bahwa definisi e-portofolio untuk kompetensi tenaga kerja memiliki fokus kepada pengakuan kompetensi dari pihak ketiga dan penelusuran bukti digital. Faktor budaya sebagai merupakan komponen yang baik untuk mendorong niat tenaga kerja dalam penerapan e-portofolio. Dalam konteks internal, penggunaan sistem memberikan manfaat yang lebih besar pada tenaga kerja, namun dominasi pada proses presentasi hasil capaian belajar berdampak terhadap kurangnya kemampuan pengguna dalam mengidentifikasi bukti capaian hasil kerja yang sesuai dengan kompetensi.Implikasi dari penelitian ini pemerintah dapat mensosialisasikan kegunaan sertifikasi dan sistem e-portofolio dengan tujuan mempercepat penerimaan sertifikasi kompetensi oleh pihak pemberi kerja, sehingga akan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdampak pada meningkatnya peluang employability tenaga kerja Indonesia.

---

The Government has guaranteed that every citizen has the right to obtain a proper occupation, however the data present that the quality of human resources is insignificant, causing in a gap between supply and labor demand. Therefore the government pursues to improve the quality of human resources in the regional and global qualification requirements by establishing a Labor Competency Certification System.At present, many workers lack understanding of portfolio concepts and procedures as a means of competency assessment to obtain recognition of self qualifications, this arises because of the lack of the ability of the workforce to document relevant evidence from the results of learning/work to build a self portfolio, a model e-Portfolios that can assist candidates in managing evidence of achievement of work results to get recognition in the form of competency certification.This study aims to conduct the concept of the e-Portfolio model and explore the critical factors in the e-Portfolio model for professional competency certification in Indonesia. Institutional theory, CSF and Actor-Network Theory were adopted to compose research instruments, analysis using a mixed method where triangulation for model validation and proof of concept for model verification in the form of a recommender system.In this study, it is known that the definition of e-portfolio for workforce competencies focuses on recognizing competencies from third parties and tracking digital evidence. Cultural factors as a good component to encourage labor intention in implementing e-portfolio. In the internal context, the use of the system provides greater benefits to the workforce, but the dominance in the process of presenting the results of learning impacts on the lack of the user's ability to identify evidence of work outcomes that are in accordance with their competencies.The implication of this research is that the government can promote the usefulness of certification and e-portfolio systems with the aim of accelerating the acceptance of competency certification by employers so that it will improve the quality of manpower which has an impact on increasing opportunities for Indonesian employability."

"Letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki hambatan dalam pemerataan pembangunan salah satunya karena jarak antar pulau yang sulit dijangkau. Alternatif solusi dalam mengatasi salah satunya yaitu teknologi keantariksaan seperti adanya teknologi pesawat kecil yang dapat menjangkau pulau-pulau terluar dan teknologi satelit yang dapat mempermudah penyampaian informasi dan komunikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor sukses MP keantariksaan, mengembangkan model manajemen pengetahuan yang sesuai untuk karakterikstik penyelenggara keantariksaan di Indonesia serta menyusun perencansan strategis MP Keantariksaan yang diharapkan dapat menjadi panduan dalam implementasi MP yang efektif untuk organisasi keantariksaan. Penyusunan model menggunakan pendekatan Grounded Theory dan studi kasus..Hasil dari penelitian mendapatkan faktor kesuksesan dalam implementasi MP ada 18 faktor, meliputi : KM Vision and Mission, KM Stratregy, KM Capturing, KM Sharing, KM Discovering, KM Application, Human Resources, Management Support, Expert network, Process Business, Learning, Collaboration and Teamwork, Culture, Strategy Organizatio, Leadership, Information Technology, Policy, Structure organization. Model yang terbentuk terdiri dari 6 layer, meliputi : (1)KM goals; (2)KM strategy; (3) KM system; (4) KM process; (5)KM Resources ; (6)KM enabler.

---

The geographical location of Indonesia, which is an archipelagic country, has obstacles in equitable development, one of which is because the distance between islands is difficult to reach. Alternative solutions to overcome one of them are space technology such as small aircraft technology that can reach the outer islands and satellite technology that can facilitate the delivery of information and communication.The purpose of this study is to identify the success factors of space management, develop a knowledge management model that is suitable for the characteristics of space operators in Indonesia and develop strategic planning for space management which is expected to be a guide in implementing an effective KM for space organizations. The modeling uses the Grounded Theory approach and case studies. The results of the study found that there were 18 success factors in MP implementation, including: KM Vision and Mission, KM Strategy, KM Capturing, KM Sharing, KM Discovering, KM Application, Human Resources, Management Support, Expert network, Business Process, Learning, Collaboration and Teamwork, Culture, Strategy Organization, Leadership, Information Technology, Policy, Structure organization. The formed model consists of 6 layers, including: (1) KM goals; (2) KM strategy; (3) KM system; (4) KM process; (5) KM Resources ; (6)KM enablers."