Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia adalah Perseroan Terbatas ("PT"). Dalam menjalankan tugasnya PT diwakili oleh Direksi dan Dewan Komisaris, tetapi pemegang kekuasaan tertinggi ada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya UU baru tentang PT yaitu No. 40 tahun 2007 memungkinkan RUPS diselenggarakan secara telekonferensi. Berita Acara RUPS yang dilakukan secara telekonferensi tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti karena akta RUPS dibuat oleh Notaris dan berbentuk Relaas Akta yang tidak perlu ditandatangani para peserta rapat dan RUPS harus memenuhi persyaratan sah seperti yang termuat dalam UUP.

---

One type of legal entity existing in Indonesia is Limited Liability Company (the "Company"). The Company, in running its business and performing legal action, is represented by the Board of Directors but the highest power in the Company is in the General Meeting of Shareholders of the Company. Now, with the new regulation in Limited Liability Company allow the General Meeting of Shareholders with teleconference. The official report of the General Meeting of Shareholders still have a legal power because of the authority of Notary as public official even there is no signature of the shareholder its called Relaas Akta and the General Meeting of Shareholders must appropriate with the applicable Laws of Limited Liability Company."

"Penyelenggaraan undian gratis berhadiah merupakan ajang promosi yang dilakukan oleh para pelaku usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan produk-produk tertentu. Untuk mencegah dampak negatif yang akan timbul di masyarakat dari penyclenggaraan undian gratis, maka setiap penyelcnggaraan undian tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Guna menghindari munculnya tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan, maka penyelenggaraan undian gratis harus dilakukan dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat Keberadaan Notaris adalah selaku pejabat umum dan berwenang membuat akta otentik mengenai pelaksanaan undian gratis berhadiah, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang terkuat dan sempurna. Bagaiman peran notaris serta kedudukan akta yang dibuatnya berkaitan dengan penyelenggaraan undian gratis berhadiah menjadi suatu pokok permasalahan yang menjadi dasar penulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan yaitu dengan cara menganalisa bahan-baban hukum primer berupa peraturan perundang yang mengatur tentang Undian serta UU Jabatan Notaris, bahan hukum sekunder, tertier serta dilengkapi dengan wawancara kepada Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS), Departemen Sosial R.I, dan Notaris yang sering membuat akta undian gratis yaitu Bapak Imran llyas,S.H., Notaris Jakarta Pusat dan Bapak Risbert, S.H, Notaris Jakarta Selatan. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan dari analisa adalah Notaris selaku pejabat umum berwewenang membuat akta otentik mengenai pelaksanaan undian gratis berhadiah dalam bentuk Berita Acara Penyegelan dan/atau Berita Acara Penarikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang izin Undian jo. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk pelaksanaan Pcmberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis. Berita acara Notaris tersebut mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai pelegalisasian pelaksanaan undian gratis berhadiah dalam tahap penyegelan dan/atau pengundian hadiah. Dimana tanpa dibuatnya berita acara secara notariil, maka penyegelan dan/atau pengundian hadiah dinyatakan tidak sah. Akan tetapi, dalam hal tidak ada Notaris atau Nolaris berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka berita acara penyegelan danlatau berita pengundian dibuat oleh pejabat Departemen Sosial dan kemudian Notaris membuat pernyataan Keputusan Rapat undian berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pejabat Dcpartemen Sosial tersebut"

"Notaris sebagai lembaga kepercayaan, dalam menjalankan jabatan dan dalam kesehariannya wajib menjaga keluhuran moral dan etikanya. Tujuan penelitian dalam tesis ini ditujukan agar dapat mengetahui penerapan peraturan perundang- undangan serta kode etik notaris dalam prakteknya. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan penulisan yuridis normatif karena dalam penulisan ini dilakukan studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penulisan terhadap asas-asas hukum. Tesis ini membahas mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang Notaris I.K,S.H,SP.1 secara berulang kali, sebagaimana ternyata dalam putusan pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Maret 2014 nomor 251/Pid.B/2013/PN.Cib dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 April 2015 Nomor : 766/Pid.B/2014/PN Cib. Notaris tersebut menyalahgunakan jabatannya serta kepercayaan kliennya. Namun, dalam hal ini notaris I.K SH SP.1 tersebut tidak dijatuhkan sanksi sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundangan dan kode etik notaris yang berlaku. Menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Notaris, notaris Indra Kadarsah SH SP1 telah memenuhi kategori sebagai Residivis, sehingga seharusnya dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian secara tidak hormat, hal ini berdasarkan kualitas kejahatannya, yakni penggelapan, dan jika dilihat dari kuantitas kejahatannya, yakni dihukum pidana penjara dalam waktu berdekatan, sehingga perbuatannya merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris dan Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Seharusnya Majelis Pengawas Notaris harus lebih aktif dalam menjalankan tugasnya. Majelis Pengawas Notaris dan Lembaga Pengadilan harus bersinergi satu sama lain agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal.

---

Notary as an institution of trust, in doing daily basis must maintain moral and ethical grandeur. The research objective of this thesis is intended to determine the application of legislation and codes of conduct notary in practice. However, the notary is not infallible, and in practice, many notaries who committed the crime, not just once, but repeatedly. This thesis uses normative-yuridis methods writing, because in this paper conducted a study and review of the documents written legal norms that include writing to the principles of law.

This thesis discusses the criminal acts of embezzlement committed by a Notary IK, SH, sp.1 by repeatedly, as evident in Cibinong District Court decision dated March 24, 2014 number 251 / Pid.B / 2013 / PN.Cib and the District Court's Decision Cibinong dated 29 April 2015 Number: 766 / Pid.B / 2014 / PN Cib. The notary abusing the trust of his clients in the care of his estate related interests. Notary as a respectable profession must have good moral character and must not misconduct, but, in this case the notary IK sp.1 SH is not imposed sanctions as it should be according to the laws and codes of conduct applicable notary.

According to the provisions of the Regulations and Code of Notaries, notary Indra Kadarsah SH SP1 has fulfilled categories as Residivis, so it should have been sentenced to administrative form of dismissal in disgrace, it is based on the quality of his crime, the embezzlement, and when seen from the quantity of crimes, namely sentenced to imprisonment in the adjacent, so that his actions degrading the honor and dignity of the office of notary and Conducting a grave violation of obligations and prohibitions position. Notary Supervisory Council ought to be more active in carrying out its duties. Notary and Institutions Supervisory Council of the Court should be in synergy with one another in order to carry out supervision and oversight function optimal."

"Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 119 mengatur mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Dalam pasal tersebut diatur bahwa perseroan dapat melakukan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dengan memenuhi syarat yaitu Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan perseroan yang bersangkutan juga menyampaikan alasan pemberhentian tersebut.Pada kasus yang terjadi dalam PT. X, anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh perseroan dan menjadi syarat penentu dari diberikannya kredit oleh bank sindikasi, Dewan Komisaris tersebut tidak boleh diberhentikan tanpa persetujuan dari bank sindikasi, ternyata diberhentikan oleh perseroan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Atas tindakan pemberhentian tersebut, telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru di Perseroan tersebut.Dari kasus ini ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, mengenai status Dewan Komisaris yang diberhentikan dan status Dewan Komisaris yang baru, mengenai peranan Notaris dalam pembuatan berita acara rapat atau pernyataan keputusan rapat berkaitan dengan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut serta mengenai peranan Notaris dalam pembuatan akta-akta yang merupakan anggota Dewan Komisaris perseroan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut tetap dianggap sah karena prosedur dalam penyelanggaraan RUPS telah terpenuhi dan kuorum dalam kehadiran dan pengambilan keputusan juga telah terpenuhi. Sedangkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru juga dianggap sah apabila dalam proses pengangkatan telah memenuhi prosedur yang di tentukan oleh Undang-undang. Peranan Notaris dalam pembuatan akta selalu berkaitan dengan dipenuhinya prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang dan apabila ada hal yang menyimpang terhadap hal tersebut, Notaris wajib memberikan penyuluhan kepada pihak-pihak yang terkait.

---

Limited Liability Company Number 40 of the Year 2009, Article 119 stipulates regarding the dismissal of members of the Board of Commissioners. In the articles is stipulated that a company may dismiss the members of the Board of Commissioners by fulfilling the requirement that the relevant member of Board of Commissioners is given the opportunity to defend himself/herself and the relevant company also presents the ground for the dismissal.In the case taking place in PT. X, a member of the Board of Commissioners is appointed by the company and becomes the deciding requirement for the granting of loan from a syndicated bank, the relevant member of the Board of Commissioners who cannot be dismissed without the approval of the syndicated bank, is apparently dismissed by the company without fulfilling the requirement which has been stipulated by the Limited Liability Company Law. Upon such act of dismissal, has been appointed a new member of the Board of Commissioners in the Company.From this case, there are several subject matters which can be discussed, regarding the status of the dismissed member of the Board of Commissioners and the status of the new member of the Board of Commissioners, regarding the role of Notary in the drawing up of minutes of meeting or statement of resolution of the meeting related to the dismissal of the member of the Board of Commissioners, as well as, regarding the role of Notary in the drawing up of deeds which constitute incorporate the members of the Board of Commissioners. The writing of this thesis uses the juridical normative method.From the result of research which has been carried out by the researcher, the dismissal of the member of the Board of Commissioners will remain to be deemed of being valid because the procedure in the convening of the General Meeting of Shareholders has been complied with and the quorums for attendance and adoption of resolution have also been complied with. Whereas the appointment of new member of the Board of Commissioners is also deemed valid if the appointment process has complied with the procedure stipulated by the Law. The role of Notary in the drawing up of deed is always related to the fulfillment of procedure stipulated by the Law and if there is any deviation from such matter, the Notary will be obliged to provide counseling to the related parties."

"Sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, seorang Notaris telah diberikan rambu-rambu melalui perangkat peraturan perundangundangan serta kode etik profesi. Dunia kenotariatan di Indonesia memasuki era baru sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karenanya Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya akan mengalami banyak cobaan dan rintangan yang semakin berat. Tesis ini membahas tentang kewajiban jabatan Notaris khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf a yaitu tentang kewajibannya untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak serta menjaga kepentingan pihak yang terkait. Tesis ini akan menjelaskan mengenai arti kejujuran, kesaksamaan, kemandirian dan ketidak berpihakan yang harus dilakukan oleh seorang Notaris. Notaris juga manusia yang mempunyai keterbatasan, kelemahan, seperti berbuat khilaf, keliru, maka tidak mustahil suatu ketika terjadi penyimpangan atau pelanggaran kewajiban tersebut yang menimbulkan keadaan tidak tertib, tidak stabil yang perlu dipulihkan kembali. Apabila terjadi penyimpangan maka yang dirugikan bukan hanya lembaga Notariat itu sendiri melainkan juga masyarakat yang sebagai pihak yang membutuhkan jasa Notaris. Oleh karena itu akan dibahas pula bagaimana sanksi yang akan diterima oleh Notaris yang terbukti tidak jujur, tidak saksama, tidak mandiri, berpihak serta tidak menjaga pihak yang terkait.

---

As a public official who has the authority to make the authentic deeds, a Notary has given signs through the legislation and professional codes of ethics. Notary ini Indonesia entered a new era since the publication of Act Number 30 Year 2004 concerning Notary. Therefore Notary in performing their duties and his position wil have many trials and obstacles that increasingly severe. This thesis discusses the duties and positions of Notary in particular Article 16 paragraph (1) letter a which is about the obligation to act in an honest, thorough, independent, impartial, and safeguard the interest of related parties. This thesis will explain the meaning of honesty, thoroughness, independence and impartiality that must be done by a Notary. Notaries are also people who have limitations, weaknesses, such as mistakes or errorneous, it is not impossible when there is a deviation or breach of duty which caused a disorderly situation, unstable that need to be restored. In the event of irregularities, so that harmed not only the Notary institution itself but also public as the party that requires a notary services. Therefore it would also discussed how the sanctions to be received by the Notary who proved to be dishonest, not thorough, dependent and not keeping related parties."

"Pelaku usaha mengadakan undian berhadiah untuk menarik minat konsumen dalam rangka penjualan barang atau jasa. Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 1954 jo. Permensos RI Nomor 14A/HUK/2006, pelaku usaha wajib mengajukan permohonan kepada Menteri Sosial dan melibatkan beberapa pejabat instansi terkait antara lain Notaris. Peran Notaris penting mengingat wewenangnya untuk menyatakan sah atau tidaknya suatu pelaksanaan undian berhadiah serta membuat berita acara pengundian yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Selain itu, pihak yang memenangkan undian diwajibkan membayar pajak undian sebesar 25%. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam PP No 132 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Undian Berhadiah.

---

For the purpose of increasing their sales or services, businesses organize prize lottery draws to attract more customer interests. In accordance to State Statute number 22 year 1954 jo. Permensos RI number 14A/HUK/2006, to carry out draws, businesses are required to submit requests to the Minister of Social Affairs and to involve several related officers, including a Notary. The involvement of Notaries in draws is important, considering their authorities to officially monitor and decide the validity of the draw as well as to publish official report, which will be the strongest and the most perfect authentic act. Moreover, the party that wins the draw is obliged to pay the Lottery Tax of 25%. This is in accordance with regulations set on State Regulation number 132 year 2000 regarding Income Tax on Prize Lottery."

"Tesis ini membahas mengenai larangan membuka Kantor Cabang bagi Notaris yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris, akan tetapi apabila pelanggaran tersebut terjadi, tidak ada pengaturan secara tegas mengenai sanksinya dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Permasalahan yang diteliti dalam tesis ini adalah mengenai pengaturan dan pengawasan terhadap Notaris dalam UUJN, pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan serta analisis kasus mengenai Notaris yang membuka Kantor Cabang. Kesimpulan dari tesis ini yaitu Notaris hanya diperbolehkan membuka satu kantor ditempat kedudukannya dan dilarang membuka Kantor Cabang; Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan melakukan pengawasan secara preventif dan kuratif dalam menangani kasus Notaris membuka Kantor Cabang; dan pengenaan sanksi terhadap Notaris yang membuka Kantor Cabang berupa teguran lisan merupakan sanksi yang ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi Notaris yang bersangkutan. Saran dari tesis ini yaitu hendaknya didalam Undang-Undang ditentukan sanksi yang tegas bagi Notaris yang membuka Kantor Cabang; Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan sebaiknya berkoordinasi agar pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris dapat berjalan lebih baik dan para Notaris hendaknya memiliki kesadaran dari dalam diri untuk melaksanakan UUJN dan Kode Etik dengan sebaik-baiknya.

---

The focus of this study is about the prohibition to open branch office for Notary contained in Notary Occupation Law Number 30, Year 2004 and Notary Code of Ethics, but then if the violation occurs, there is no distinct rule about the sanction.

The issue to be researched in this study is about the regulation and supervision of Notary, implementation supervision of Notary by the Notary Control Committee and Honor Council, and case analyze about Notary branch office.

The conclusion of this study are : Notary should have only one office in their occupation area and to open a branch office for Notary is forbidden; Notary Control Committee and Honor Council carry out the supervision in preventive and curative ways in up againts Notary whose open branch office; and about the sanction for Notary whose open a branch office that is warning by word is a light arrest so that no deterrent effect for Notary.

The researcher suggest that the regulation should determine district sanction for the Notary whose open a branch office, Notary Control Committee and Honor Council have to coordinate in order to get better supervision of Notary, and the Notary ought to have an awareness of the self to made a success the implementation of Notary Occupation Law Number 30, Year 2004 and Notary Code of Ethics."

"Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan Notaris, serta mengatur tata cara pembuatan akta Notaris. Notaris adalah pejabat umum dan dasar utama profesi Notaris adalah kepercayaan, oleh karena itu Notaris wajib bertindak jujur dan tidak berpihak. Dalam penulisan tesis ini penulis membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, menganalisis putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris, dalam upaya untuk mengetahui dampak yang ditimbulkannya serta sanksi yang dapat diberikan kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi maupun pidana.

---

Constitution number 30 of 2004 of Notary`s profession regulates an authority, obligations and prohibitions of Notary`s, and regulate the procedure of making Notary's deed. Notary`s is a public official and the main basis of the Notary`s profession is trust, therefore a Notary obliged to act honestly and not taking side. In this thesis author discusses about the violations commited by Notary`s, analize the council decision investigator Notary`s center`s, during its effort to learning the impact and the sanctions that can be given to the Notary who commit violations. In Notary profession constitution were ruled that if Notary found commits a violation the sanction will be imposed for Notary such as civil code sanction, administration or even criminal law."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris berkaitan dengan tanggung jawab Notaris sebagai saksi di Pengadilan. Tanggung jawab yang harus dipikul oleh Notaris sehubungan dengan tindakan Notaris dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya mempergunakan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) yaitu prinsip tanggung jawab atas prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Menjadi saksi dalam perkara perdata ataupun dalam perkara pidana adalah merupakan suatu kewajiban karena dengan jelas diatur dalam Undang- Undang. Notaris sebagai saksi dalam perkara perdata dan pidana ternyata menurut penelitian terdapat perbedaan dalam pengaturannya yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007. Pemberlakuan Peraturan Menteri ini dapat dipandang memperlemah pelaksanaan Pasal 66 karena jangka waktu pemberian persetujuan sejak diterimanya permohonan untuk Majelis Pengawas Daerah itu menjadi kendala bagi Majelis Pengawas Daerah dalam menjalankan tugasnya.

---

This thesis aimed to review all implementation aspects of Article 66 of Act No. 30/2004 about Notary Function regarding to their responsibilities as witness in a court where concerned on duty and authorities of all their law action uses liability based on fault principle. This principle means there is any notary responsibilities on common principle of criminal and civil laws where become witness is a mandatory and also ruled by Minister of Law and Human Rights Ordinance No. M.03.HT.03.10/2007. Conclusion of this thesis explains that above stated Minister of Law and Human Rights Ordinance could be diluting effectiveness of Article 66 implementation regarding in any time delays to approval for LocalSupervision Board (MPD) starting their jobs."