Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menemu-kenali nilai peramalan variabel-variabel individual motivasi berprestasi, tingkat pendidikan, pelatihan di transito, sikap terhadap transmigrasi, sikap terhadap pendidikan, sikap terhadap pelatihan, terhadap keberhasilan transmigran. Keberhasilan transmigran ditinjau dari keberhasilan secara ekonomis dan keberhasilan dalam hubungan sosial. Ditinjaunya dua keberhasilan tersebut berpangkal pada keadaan taraf hidup transmigran dan tinggal menetap membentuk masyarakat baru di daerah transmigrasi. Salah satu kendala dalam pembangunan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar dan persebaran yang tak merata. Enam puluh persen penduduk Indonesia ada di pulau Jawa, padahal luas pulau Jawa 1/7 dari luas wilayah Indonesia. Transmigrasi merupakan salah satu program utama dalam upaya menanggulangi masalah persebaran penduduk yang tak merata dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi dari jajaran Dep.Transmigrasi dan PPH menyatakan masih ada transmigran yang tak berhasil dalam jumlah yang cukup berarti. Pada hal keberhasilan transmigrasi berkaitan erat dengan keberhasilan transmigran. Karenanya hal tersebut harus ditanggulangi. Untuk itu perlu diadakan penelitian. Pertanyaannya adalah variabel-variabel individual apa yang mempunyai kaitan dengan unjuk perilaku berhasil transmigran. Berdasarkan teori, variabel tersebut terdahulu mempunyai kaitan yang bersifat intensional dengan perilaku keberhasilan. Perilaku keberhasilan dilihat dari dua segi, yaitu secara ekonomis dan dalam hubungan sosial. Untuk mendapatkan Jawaban dilakukan studi lapangan, non experimental, irisan potongan, dan merupakan type pengujian relational. Alat pengumpul data dengan kuesioner. Pengumpulan data dilakukan dengan cara tatap muka dibantu wawancara. Metode pengolahan dan analisis data : untuk alat penelitian dengan uji keterandalan skala dan uji validitas item dengan korelasi item skor total ; untuk pengujian hipotesis digunakan uji T, uji x, metode analisis diskriminan dan metode regresi ganda. Sampel penelitian 150 orang transmigran (Kepala Keluarga) Swakarsa PIA-BUN kelapa sawit, di UPT VII & IX Sei Buatan Riau. Daerah pemberangkatan dari Pulau Jawa, waktu kedatangan di daerah transmigrasi Oktvber 89 s/d Maret 90, (berada pada masa pembinaan periode II atau pengembangan). Hipotesis-hipotesis yang di tegakkan: nilai rata-rata variabel bebas pada kelompok berhasil lebih tinggi dari kelompok tidak berhasil; semua variabel bebas membedakan secara maksimal kelompok transmigran berhasil dari yang tidak berhasil secara ekonomis ; semua variabel bebas memberikan sumbangan yang unik terhadap keberhasilan dalam hubungan sosial. Hasil penelitian secara umum 6 variabel individual tersebut mempunyai nilai peramalan terhadap keberhasilan transmigran. Yang membedakan secara maksimal kelompok transmigran yang berhasil dari yang tidak berhasil secara ekonomis, adalah variabel sikap terhadap transmigrasi, motivasi berprestasi, dan tingkat pendidikan ; yang memberikan sumbangan unik terhadap keberhasilan dalam hubungan sosial adalah variabel sikap terhadap pendidikan, tingkat pendidikan dan motivasi berprestasi. Pelatihan di transito dan sikap terhadap pelatihan tidak terpilih untuk dua keadaan yang disebutkan terakhir. Saran yang disampaikan : menggunakan skor hasil variabel-variabel sebagai acuan transmigran; mempertimbangkan faktor pelatihan di transito; mengadakan penelitian untuk menetapkan kebijakan yang lebih dalam program transmigrasi; mengkaji ulang berbagai dalam lanjut mengenai pembinaan transmigran dari individual. Pengukuran untuk pembinaan pendidikan formal aspek lebih mantap aspek variabel."

"LKMD pada zaman Orde Baru merupakan organisasi kemasyarakatan tingkat desa dimaksudkan menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan dan pertumbuhan masyarakat desa. Suatu organisasi lokal akan tumbuh dan berkembang karena diperlukan sebagai sarana untuk melayani kepentingan bersama dalam proses pembangunan masyarakat desa yang dinamis. Sejalan dengan dinamika peruhahan bentuk dan fungsi organisasi LKMD akan terus berubah sampai peruhahan itu selesai. Pertanyaan yang muncul adalah seberapa jauh LKMD mampu melaksanakan fungsinya.Penelitian ini bersifat deskriptif analisis menekankan eksistensi LKMD, serta keterkaitannya dengan lingkungan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan tehnik wawancara terstruktur (kuesioner). maupun tidak terstruktur (pedoman wawancara) kajian pustaka serta pcngamatan tidak langsung.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LKMD belum berhasil melaksanakan fungsi utamanya sebagai sarana pelayanan untuk kepentingan masyarakat tetapi sebaliknya lehih menjadi pelayan kepentingan pemerintah. LKMD mengalami disfungsionalisasi yang terstruktur karena campur tangan pemerintah yang terlalu besar. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada hubungan (korelasi) antara elemen organisasi (kepemimpinan, doktrin, program, sumber daya dan struktur organisasi) dengan elemen masyarakat (baik masyarakat yang berada di dalam desa maupun yang berada di luar desa). Dengan demikian LKMD belum mencapai taraf "institutionalized" atau belum berhasil melaksanakan fungsinya secara penuh.Disamping itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kecil antara persepsi responden Pengurus LKMD dengan responden Tokoh Masyarakat tentang variabel organisasi terutama sub variabel doktrin.Berdasarkan hasil penelitian tersebut peneliti mengajukan rekomendasi bahwa memberdayakan organisasi lokal tingkat desa seperti LKMD perlu diperhatikan beberapa prinsip berikut ini:1. Ukuran organisasi lokal harus cukup kecil, sederhana. dan tidak terlalu ketat.2. Pengembangan organisasi lokal harus mencakup semua aspek kehidupan masyarakat setempat.3. Pemanfaatan sumberdaya diutamakan dari potensi yang dimi1iki masingmasing desa,4. Pemerintah atau lembaga lain hanya bcrfungsi sebagai fasilitator atau inisiator saja.5. Organisasi lokal akan terus mengalami perubahan, sesuai dengan perubahan pada lingkungannya.6. Partisipasi, pemberdayaan dan kerjasama merupakan landasan kehidupan organisasi lokal."

"Akhir-akhir ini kecenderungan sistem nilai-budaya keacehan yang merujuk pada komunalisme-relijius semakin kurang efekivitasnya dalam masyarakat. Kekurangan ini antara lain terlihat pada keberadaan aktori individual (pemilik tanah) dalam kaitan dengan determinasi sistem struktural hukum adat dan hukum positif nasional. Gejala strutural hukum adat dan non-adat menentukan eksistensi aktor individual (agency) dalam pergaulan kemasyarakatan disebabkan moralitas kolektif yang tumbuh dan berkembang dalam komunitas bersangkutan tidak selaras dan seimbang dengan perkembangan dan peluang yang diberikan kepada aktor individual, utamanya dalam kasus kepemilikan pribadi atas tanah yang cenderung tidak menguntungkan salah satu pihak. Penelitian ini secara umum untuk mengantar peneliti pada pemahaman yang menjelaskan hubungan mutualitas antara aktor individual sebagai agency dan hukum tanah sebagai strucur, yakni bagaimanakah ontologi aktor individual dalam konteks diskrepansi antara hukum tanah dengan skemata struktural adat (loka1) dan hukum tanah dengan skemata struktural non-adat (nasional). Secara khusus studi ini untuk memahami (1) keberadaan aktor individual sebagai dependent variable yang ingin diterangkan dengan ketegangan dari dua skemata struktural adat dan non-adat tadi; dan (2) untuk memperoleh pemahaman determinasi dari aktor individual dalam diskrepansi skemata-skemata hukum adat dan non-adat sebagai independent variable yang memungkinkan perubahan skemata struktural itu."

"Pemberdayaan petani selama ini terbatas hanya menggunakan organisasi formal sebagai satu satunya strategi namun dianggap telah menggunakan pendekatan kelembagaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan etnografi dan menerapkan beberapa metode pengumpulan data secara sekaligus baik wawancara observasi visual maupun studi dokumen dan artefak yang dilakukan di Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Penelitian menggunakan konsep dan teori dari pemahaman Kelembagaan Baru New Institutionalism dimana dilakukan pengkonsepan baru berkenaan dengan konsep ldquo lembaga rdquo dan ldquo organisasi rdquo. Dari pengumpulan informasi di lapang secara umum petani lebih mengandalkan relasi relasi individual dalam pengorganisasian dirinya dengan lebih mengandalkan pada basis komunitas dan mekanisme pasar. Berdasarkan analisis kelembagaan petani menjalankan usaha pertaniannya melalui pedoman norma dan regulasi dengan melakukan pemaknaan aktif terhadapnya. Petani menjalin relasi relasi sosial dengan berbagai pihak dengan berpedoman kepada panduan normatif komunitas norma ekonomi dalam pasar dan relasi dengan petugas pemerintah. Organisasi formal hanyalah salah satu sumber daya bagi petani yang bersama sama unsur unsur dalam lembaga dijadikan sebagai peluang pedoman serta batasan untuk berperilaku sehari hari dalam menjalankan usaha pertaniannya.

---

Formal organization is the main strategy for farmer empowerment but is considered as institutional approach. This is the ethnographic research and apply multiple methods of data collection in the Subdistrict Ciawi District of Bogor.

The research uses the concepts and theories of New Institutionalism where made the new concept of institution and organization. From the collection of information in the field farmers generally rely more on individual relationships itself with a greater reliance on community basis and the market mechanism.

Based on the institutional analysis farmer use regulatory and norms as guidelines and meaning active to their agribussiness activities Individual relationships is the main social relation with other farmers where the norms as guedilines in community market and with government officials Formal organization is just a resource for farmers who together elements within the institution as opportunities guidelines and restrictions for the day to day behavior in agribussiness."

"Studi ini menjelaskan upaya penataan sumber-sumber agraria yang lebih adil, atau dikenal dengan istilah reforma agraria, di wilayah perkebunan Jember, Jawa Timur tahun 1942-74. Perkebunan adalah produk dari sistem kolonialisme yang tidak saja bentuk struktur agrarianya tidak adil tapi juga cenderung eksploitatif. Inilah yang menjadi alasan dilakukan proses perubahan struktur agraria di wilayah perkebunan dari corak kolonial ke nasional. Partisipasi masyarakat perkebunan sangat penting untuk dijadikan patokan dalam penataan tersebut. Sepanjang periode disertasi ini, masyarakat perkebunan bukanlah sebagai suatu objek yang statis dan mekanis. Studi ini memanfaatkan sumber lisan, tulisan serta foto untuk melihat struktur agraria di wilayah perkebunan. Perubahan struktur agraria, dinamika sosial, politik, dan ekonomi serta sejarah perkebunan Jember dari perspektif masyarakat perkebunan menjadi fokus studi ini.

---

known as agrarian reform in Jember plantation area, East Java, 1942-1974. Plantation was a product of colonialism system which did not only engender unfair agrarian structures, but also tended to be exploitative. This condition became a reason for conducting process of changing of agrarian structure in plantation area, from colonial to national pattern. During the period of this dissertation, plantation societies were not a static and mechanistic object. This study uses oral, written, and photographs sources for viewing agrarian structure in plantation area. The changes of agrarian structure, the dynamics of social, politic, and economic, and the history of Jember plantation from the perspectives of plantation societies become the focus of this study."

"Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan pengurusan-sendiri (self-governance) di desa Pulau Tengah, Jambi, dan kontribusinya bagi administrasi publik. Fokus kajian adalah pengaturan dan pengurusan-sendiri dalam penyediaan barang/jasa publik dan CPR (common-pool resources). Menurut V.Ostrom, penyediaan barang/jasa publik dan CPR secara terorganisasi adalah bidang kajian administrasi publik. Sejauh ini, kajian tentang pengaturan dan pengurusan-sendiri masih sangat terbatas, tidak hanya di Indonesia namun juga di bagian dunia lainnya, sehingga wacana dimaksud relatif terabaikan dalam pemikiran dan praktik administrasi publik. Pertanyaan pokok penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan dan pengurusan-sendiri di desa Pulau Tengah dan apakah kontribusi pemahaman tersebut terhadap administrasi publik? Terhadap pertanyaan pokok di atas, diajukan sejumlah pertanyaan turunan, meliputi: bagaimana sifat-sifat normatif berbagai unsur pengaturan dan pengurusan-sendiri? Bagaimanakah dinamikanya? Apa pula keunggulan institusionalnya dibandingkan sistem pengaturan dan pengurusan yang pernah atau sedang ditransplantasikan ke desa tersebut? Melalui tiga pokok bahasan di atas, didiskusikan pula prospek pengaturan dan pengurusan-sendiri di Pulau Tengah, dan di komuniti-komuniti lain di Indonesia, serta kontribusi pemahaman di atas terhadap teori dan praktik administrasi publik di Indonesia. Menjawab berbagai pertanyaan di atas, dilakukan kajian etnografis terhadap komuniti di desa Pulau Tengah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan pengurusan-sendiri yang berjalan di desa tersebut menyediakan barang/jasa publik dan CPR, selain sampai tingkat tertentu barang/jasa privat dan toil goods. Bidang-kelola yang luas ini dimungkinkan karena kontinuumnya wilayah privat - publik, dan individu - keluarga - komuniti, pada lingkungan yang menempatkan keselamatan dan kelangsungan hidup bersama sebagai tujuan kolektif tersebut. Aturan main yang berlaku mengatur apa yang boleh, harus atau terlarang dilakukan oleh setiap warga dan pendatang di dalam yurisdiksi desa. Kontinuumnya wilayah individu - keluarga - komuniti juga berimplikasi pada organisasi pengaturan dan pengurusan-sendiri. Selain memiliki aparat adat, yaitu Depati Gento Rajo (DGR) dan perangkatnya, pengaturan dan pengurusansendiri di desa Pulau Tengah juga berjalan karena keterlibatan warga adat, baik di tingkat individu maupun keluarga, baik dalam proses perumusan dan penyepakatan aturan-main maupun pelaksanaannya. Dasar hukum pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut adalah hukum DGR. Kajian dinamika pengaturan dan pengurusan-sendiri menunjukkan bahwa reproduksi institusi anak ladang - induk semang (AL-IS) terjadi terutama karena desakan dari dalam, yaitu keinginan untuk meraih manfaat dari proses komersialisasi pertanian yang berlangsung. Salah satu pembenarnya adalah kesesuaian institusi tersebut dengan institusi besasih yang telah dikenal sebelumnya. Selain desakan dari dalam, juga terindentifikasi rangsangan dari luar, berupa terbukanya pasar, ketersediaan tenaga kerja (anak ladang), dan adanya komoditi yang relatif menguntungkan. Perubahan institusional mengarah ke perubahan organisasi produksi dan perubahan aturan-main, dengan tingkat pengaruh menjangkau rumah tangga induk semang dan anak ladang, selain di tingkat desa berupa perubahan aturan-main berkenaan dengan pendatang. Keunggulan institusional pengaturan dan pengurusan-sendiri dibandingkan sistem pengaturan dan pengurusan lain terletak pada kesesuaiannya dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi, dan otonomi. Asumsinya bahwa setiap orang dapat berpartisipasi dalam pengaturan dan pengurusan, dan pendekatan pengambilan keputusan yang melibatkan wali warga, menunjukkan kuatnya karakter demokratis pengaturan dan pengurusan-sendiri tersebut. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi membuka wawasan tentang penyediaan barang/jasa publik dan CPR oleh institusi bukan-negara. Temuan dimaksud memberikan koreksi terhadap dominansi praktik penyediaan barangljasa publik dan CPR secara terorganisasi yang berlaku selama ini, yang dilakukan oleh institusi negara, dan konstitusi yang mendasarinya. Konsekuensinya, mendesak pula keperluan mengkaji administrasi publik bukannegara, melengkapi kajian administrasi publik negara yang telah lebih berkembang. Secara praktis, kajian ini menunjukkan bahwa sistem administrasi negara tidak dapat disatukan dalam wilayah-kelola dengan (sisters) pengaturan dan pengurusan-sendiri, karena mengakibatkan kontestasi dan bukan kooperasi."