Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kedelai merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia, sehingga mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah dalam kebijakan pangan nasional. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah permintaan kedelai terus meningkat sebesar 7,22% per tahun, namun tidak dapat diimbangi oleh produksi dalam negeri yang meningkat sebesar 2,08% per tahun. Upaya pemerintah untuk memenuhi permintaan kedelai merupakan awal munculnya kebijakan impor kedelai di Indonesia.Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kedelai, dan menganalisis dampak kebijakan bea masuk impor terhadap impor kedelai di Indonesia. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model log linier persamaan simultan, yaitu Ln(QD) = α1 + β1 Ln(HD) + β2 Ln(Y) + β3 Ln(POP) + e, Ln(HD) = α2 + β4 Ln(HI) + e, dan Ln(QS) = Ln(QD). Pendugaan terhadap ketiga model persamaan tersebut akan dilakukan dengan metode Two Stage Least Square (TSLS) dengan menggunakan data sekunder periode 1978-2008. Program komputer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eviews 4.1.Diperoleh hasil sebagai berikut: Ln (QD) = -107,7512 ? 1,894428 Ln(HD) + 0,463444 Ln(Y) + 10,57280 Ln(POP). Variabel-variabel independen yang berpengaruh nyata terhadap permintaan kedelai adalah: variabel harga kedelai dalam negeri dan jumlah penduduk. Ln(HD) = 10,34644 + 0,191313 Ln(HI) + AR(1) + e ,harga kedelai internasional mempunyai hubungan positif. Ln(IM) = -9,934196 + 2,778652 Ln(QD) - 1,263902 Ln(PD) + 0,349327 Ln(BM) + e, pada persamaan impor kedelai diperoleh bahwa variabel-variabel independen yang berpengaruh nyata terhadap impor kedelai adalah permintaan kedelai dan produksi kedelai.Elastisitas harga kedelai dalam negeri dan jumlah penduduk terhadap permintaan kedelai masing-masing adalah sebesar -1,894428 dan 10,57280. Artinya, kebijakan perubahan harga kedelai dalam negeri dan jumlah penduduk akan memberikan dampak yang besar terhadap permintaan kedelai di Indonesia. Elastisitas harga kedelai internasional terhadap harga kedelai dalam negeri sebesar 0,191313 bersifat inelastis. Elastisitas permintaan dan produksi kedelai terhadap impor kedelai adalah 2,778652 dan -1,263902. Nilai R2 pada persamaan permintaan kedelai sebesar 71,06%. Oleh karena itu, perlu penelitian selanjutnya untuk menganalisis permintaan kedelai dengan menggunakan variabel-variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.

---

Soybean is one of the most strategic commodity of Indonesia, which need more attention from the government in national food policy. Present problem is that soybean demand is continue to increase at 7.22% every year, but it can not be matched by domestic local production which increase is only at 2.08% every year. Government's effort to fulfill the soybean demand is the beginning of soybean import policy in Indonesia.The objective of this research is to analyze which factors affecting the soybean demand and the impact of import duty towards soybean import in Indonesia. The model which is used in this research is log linear simultaneous equations model, that are Ln(QD) = α1 + β1 Ln(HD) + β2 Ln(Y) + β3 Ln(POP) + e, Ln(HD) = α2 + β4 Ln(HI) + e and Log QS = Log QD. Fathoming of those equation models will be using Two Stage Least Square (TSLS) method with secondary data in 1978-2008 period. Evies 4.1 is used as the computer program in this research.The result obtained from this research is as follow : Ln (QD) = -107.7512 ? 1.894428 Ln(HD) + 0.463444 Ln(Y) + 10.57280 Ln(POP), Independent variables which affecting the soybean demand significantly are domestic soybean price and the population. Ln(HD) = 10.34644 + 0.191313 Ln(HI) + AR(1) + e, international soybean price has possitive relation. Ln(IM) = -9.934196 + 2.778652 Ln(QD) ? 1.263902 Ln(PD) + 0.349327 Ln(BM) + e. From the soybean import equation, the independent variables which affecting the soybean import significantly are soybean demand and soybean production.The elasticity of domestic soybean price and population towards soybean demand are at -1.894428 and 10.57280, which means any policy modifications in domestic soybean price and population will give a significant impact on soybean demand in Indonesia. The elasticity of international soybean price towards domestic soybean price at 0.191313 is inelastic, which means any policy modifications in international soybean price will not give a significant impact on domestic soybean price. The elasticity of soybean demand and production towards soybean import is at 2.778652 dan -1.263902. The R2 in soybean demand equation is at 71.06% value. Therefore further research is needed to analyze soybean demand using other variables which are not used in this research."

"Kemiskinan merupakan isu yang selalu menarik untuk dibahas, karena hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini yang terbebas dari masalah kemiskinan.Tesis ini dilatarbelakangi adanya perbedaan angka kemiskinan yang cukup mencolok antar Kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten. Fokus penelitian adalah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang diduga menjadi penyebab terhadap perbedaan angka kemiskinan tersebut dengan menggunakan data Susenas tahun 2010. Dengan menggunakan variabel lokasi geografis, jumlah anggota rumah tangga, karakteristik kepala rumah tangga (jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan), serta variable bantuan kredit usaha untuk penanggulangan kemiskinan, didapati bahwa penyebab tingginya resiko kemiskinan rumah tangga adalah lokasi geografis dan penambahan jumlah anggota rumah tangga. Hasil penelitian merekomendasikan untuk membuat kebijakan dengan memprioritaskan pembangunan wilayah pedesaan dan pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk.

---

Poverty is an issue that is always interesting to discuss, because almost no other country in the world which is free from this problem kemiskinan.Tesis poverty against the backdrop of differences are quite striking between the district / city in the province of Banten. The focus of research is to conduct an analysis of the factors thought to be the cause of the difference in poverty rates by using data Susenas in 2010. By using the variable geographic location, number of household members, household head characteristics (sex, education and employment), and variable business loans for poverty reduction, it was found that the cause of the high risk of household poverty are geographic location and the addition of the number of household members. The study recommends to create a policy to prioritize the development of rural areas and the control of population growth."

"Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks di Indonesia. Perbedaan angka antara kemiskinan desa dan kemiskinan kota juga semakin jauh. Maka itu seluruh pihak mempunyai tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sebagai representasi negara dapat menggandeng pihak swasta ataupun BUMN dalam mengentaskan angka kemiskinan. Dalam hal ini, akan dibahas peran BUMN minyak dan gas bumi yaitu PT Pertamina, sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia. PT Pertamina beroperasi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Salah Satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan. Perbedaan angka kemiskinan desa dan kota di Provinsi Sumatera Selatan juga tinggi. Sehingga, PT Pertamina sebagai BUMN mendapat rekomendasi dari Kementerian BUMN, yaitu ?Gerakan Membangun 1000 Desa? sebagai wujud aksi untuk menanggulangi kemiskinan. Sehingga PT Pertamina membuat Program bernama Mitra Pertamina Penggerak Pembangunan Desa (MP3D). Program ini berangkat dari pemulihan aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi rakyat. Atas rekomendasi Pemerinta Daerah, lokasi fokus kegiatan dilaksanakan di Desa Cinta Manis Lama. Di Desa ini, terdapat permasalahan air bersih, permasalahan pendidikan PAUD, dan masalah perekonomian terhadap kelompok pengrajin. Maka dari itu, penelitian akan difokuskan kepada evaluasi tingkat keberhasilan program pada setiap kegiatan di dalam program MP3D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam Program MP3D menunjukkan peningkatan terhadap masing-masing indikator yang diteliti. Walaupun peningkatan tersebut masih memerlukan usaha yang lebih maksimal untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan.

---

Poverty is a complex issue in Indonesia. Rate difference between rural poverty and urban poverty is also increasingly distant. So that all parties have a responsibility to alleviate poverty, including Local Government. Local Government as a representation of the state can hold private parties or state enterprises in alleviating poverty. In this case, we discuss the role of state-owned enterprises, namely oil and gas company PT Pertamina, as one of the largest state-owned companies in Indonesia. PT Pertamina operates in almost all provinces in Indonesia. One is the only province of South Sumatra. Differences poverty villages and towns in the province of South Sumatra is also high. Thus, PT Pertamina as SOE got a recommendation from the Ministry of Enterprise, namely "Building Movement 1000 Village" as a form of action to reduce poverty. So that PT Pertamina Pertamina making program called Partners Pertamina Driving Rural Development Program (MP3D). The program departs from the recovery aspects of health, educational aspects, and aspects of the economy. Upon the recommendation of Regional Goverment, the location of the focus of the activities carried out in the village of Cinta Manis Lama. In this village, there is a water problem, the problem of early childhood education, and economic problems of the artisans group. The results showed that each of the activities carried out in the MP3D program showed improvement on each of the indicators studied. Although the increase was still require more effort to reduce poverty for maximum result."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan di 26 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat selama periode 2008-2012. Data yang digunakan adalah data panel kabupaten/kota. Pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Poverty Index yaitu Head Count Index sebagai variabel terikat dan enam variabel bebas yang mewakili tiga karakteristik determinan kemiskinan. Dengan menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel persentase jalan aspal terhadap panjang jalan, rasio Sekolah Dasar, rasio Puskesmas, rasio ketergantungan, serta persentase kepala rumah tangga berumur 15 tahun keatas yang memiliki ijasah/STTB setingkat SD dan SMP, terbukti mengurangi tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel persentase penduduk miskin berumur 15 tahun keatas dengan status bekerja terbukti meningkatkan tingkat kemiskinan.

---

This research aims to analyze determinant factor of poverty in 26 regency/city of West Java Provinces from year 2008 until 2012. It used panel data of regency/city. In this research, poverty measurement used Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Index of Poverty Head Count Index as the dependen variable and six independen variables representing three chracteristic determinant of poverty. By using a fixed effect model, the results showed that variables percentage of asphalt street, elementary school to population ratio, public health care to population ratio, dependency ratio, and percentage of head household aged 15 years or older who graduate form elementary and secondary school, are proven to reduce the poverty rate. While the percentage of population aged 15 years or older with status employment are proven to increase poverty rate."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kemiskinan absolut di 25 kabupaten/kota Propinsi Sumatera Utara selama periode 2005-2007. Data yang digunakan adalah data panel kabupaten/kota. Pengukuran kemiskinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Poverty Index yang terdiri dari Head Count Index (P0), Poverty Gap Index (P1) dan Distributionally Sensitive Index (P2) sebagai variabel terikat dan lima variabel bebas yang mewakili varabel kesejahteraan masyarakat. Dengan menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel angka melek huruf, usia harapan hidup dan pengeluaran per kapita penduduk untuk makanan terbukti mengurangi P0, P1 dan P2. Sedangkan variabel tingkat pengangguran terbuka penduduk umur 15 tahun keatas hanya terbukti mengurangi P0. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan serta pengeluaran dan konsumsi rumah tangga oleh pemerintah untuk mengurangi kemiskinan absolut.

---

This research aims to analyze determinant factor of absolute poverty in 25 regency/city North Sumatera Provinces from 2005 untuil 2007. It used panel data of regency/city. In this research, poverty measurement used Foster-Greer-Thorbecke (FGT) Index of Poverty Head Count Index (P0), Poverty Gap Index (P1) and Distributionally Sensitive Index (P2) as the dependent variable and five independent variables representing welfare indicators. By using a fixed effect model, the results showed that the variable rates of literacy, life expectancy and per capita expenditure for food are proven to reduce the P0, P1 and P2. While the open unemployment rate population aged 15 years or older only been shown to reduce P0. Therefore important to improve the quality of education, health and household consumption expenditure by government to eliminate absolut poverty."

"Sebagai pusat akomodasi pariwisata, Kabupaten Badung merupakan lahan yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya usaha di bidang jasa/pelayanan kepada masyarakat sekitar maupun bagi wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara, khususnya jasa perhotelan. Sektor pariwisata menjadi penyumbang terbesar bagi pajak daerah di Kabupaten Badung. Melihat semakin pentingnya peningkatan pendapatan daerah yang salah satu sumber penerimaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Badung adalah Pajak Hotel.Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis potensi, efektivitas, dan efisiensi dari penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung tahun 2008, serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung. Metode-metode yang digunakan yaitu : pertama, perhitungan terhadap potensi pajak hotel, yang harus diketahui disini adalah omzet serta tarif pajak hotel yang dikenakan; kedua, perhitungan terhadap efektivitas pajak hotel, yang harus diketahui adalah realisasi penerimaan pajak hotel dan potensi pajak hotel; ketiga, perhitungan efisiensi pajak hotel, yang harus diketahui adalah realisasi pajak hotel dan biaya pemungutan pajak hotel; keempat, dalam menjawab pertanyaan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung menggunakan analisis multiple regression double log dimana koefisien regresinya sekaligus menunjukkan nilai elastisitas.Hasil analisis menunjukkan bahwa potensi pajak hotel pada tahun 2008 adalah sebesar Rp11.265.423.267.058,60, tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel tahun 2008 adalah tidak efektif dengan tingkat efektivitas sebesar 5,15%, tingkat efisiensi pemungutan pajak hotel adalah tinggi dengan tingkat efisiensi mencapai 17,74. Variabel Jumlah Wisatawan Mancanegara tercatat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung, dan tingkat penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung "elastis" terhadap jumlah wisatawan mancanegara, dimana jika jumlah wisatawan mancanegara meningkat 1%, maka tingkat penerimaan pajak hotel meningkat 2,41%. Variabel Dummy Krisis Moneter tercatat berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Kabupaten Badung.

---

As a center of tourism accommodation, Badung Regency is a good place for growth and expand in running business service for people who live around it and for the tourists, especially hotel management service. Tourism sector has become the largest contributor in regional tax Badung Regency. More important, the rise of regional income which is one of income source from Original Regional Income, needs efforts to rise Original Regional Income. One of regional tax which is collected by Badung Regency is Hotel Tax.The aims of this research are to count and analyses potential, effectiveness, and efficiency from hotel tax collection in Badung Regency year of 2008, and to know what factors that gives some influence to hotel tax collection in Badung Regency. The methods that used in this research are : first, counting the hotel tax potential, the information that should to know here are business turnover and hotel tax rate; second, counting the hotel tax effectiveness, the information that should to know here are realization of hotel tax collection and hotel tax potential; third, counting the hotel tax efficiency, the information that should to know here are realization of hotel tax collection and the cost to collect hotel tax; fourth, to answer question what factors that gives some influence to hotel tax collection in Badung Regency, uses multiple regression double log analysis which is regression coefficient shows the elasticity value.The analysis result showed that hotel tax potential in the year of 2008 is Rp11.265.423.267.058,60, effectiveness level of hotel tax collection in the year of 2008 isn`t effective with effectiveness level is 5,15%, the level of efficiency hotel tax collection is high with level of efficiency reach 17,74. Variable of Tourists from foreign countries recorded give positive and significant influence to hotel tax collection in Badung Regency, and the level of hotel tax collection in Badung Regency is "elastic" to the amount of tourists from foreign countries, if the amount of tourists from foreign countries has arise 1%, the level of hotel tax collection will arise 2,41%. Monetary Crisis Dummy variable recorded give positive and significant influence to hotel tax collection in Badung Regency."

"Pertumbuhan ekonomi provinsi pasca desentralisasi masih berada di bawah periode sebelum krisis. Selain itu, tidak adanya teori formal yang menunjukkan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan masih minimnya penelitian yang menggunakan unit analisis provinsi menjadikan latar belakang dilakukannya penelitian ini. Dengan menggunakan data panel dari 26 propinsi tahun 1999 sampai dengan 2008 yang diolah dengan metode efek random maka hasil studi ini menunjukkan bahwa porsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan, Investasi Swasta dan Tenaga Kerja seluruhnya berdampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat masih dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi provinsi.

---

Province economic growth during fiscal decentralization still below before crisis happened. The lack of formal theory that shows decentralization fiscal impacts on economic growth and research using provincial as unit analysis become the background of this research. Using pool data from 26 province from 1999 until 2008 estimated with random effect method, this research confirms that ratio intergovernmental funds (Dana Perimbangan) to total revenue, private investment and labor have positif and significant impact on province economic growth. It also indicate that central government is still needed to increase province economic growth."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, populasi, pendidikan dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Timur Tahun 2005-2008. Analisis deskriptif dan ekonometrika dilakukan untuk menelaah keterkaitan pertumbuhan ekonomi, populasi, pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan dengan menggunakan data dari berbagai instansi seperti BPS dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Kurangnya kualitas pertumbuhan ekonomi dicerminkan oleh tingginya rata-rata angka kemiskinan sebesar 19,80 persen diatas rata-rata angka kemiskinan nasional sebesar 16,43 persen. Penyebaran penduduk miskin terpusat di Kabupaten dengan 94,17 persen dengan 54,12 persen bekerja di sektor pertanian, sebagai sumber utama pendapatan. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dalam menurunkan jumlah penduduk miskin, populasi berpengaruh signifikan dalam menambah jumlah penduduk miskin, angka melek huruf berpengaruh signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin, berdasarkan temuan tersebut, kebijakan yang disarankan untuk ditempuh guna mengurangi jumlah penduduk miskin adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati penduduk miskin, pengendalian pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan angka melek huruf.

---

The objective of this research is to understand and analyze the impact of economic growth, population, education and health on the number of poor people on Regency/City in the East Java Province 2005-2008. The descriptive and econometric analyses were used to find out the linkage between economic growth, population, education and health on poverty by applying data provided by BPS and the East Java Province Government. The less impressive quality of economic development has shown by the figure of poverty average 19,80 percent. The spread of poor was concentrated in Regency 94,17 percent which 54,12 percent agriculture is the main source of income. The economic growth was significantly affecting to decrease the number of poor people, number of population was significantly affecting to increase the number of poor people and adult literacy rate was significantly affecting to decrease the number of poor people. Based on these findings, policy recomendation to reduce the number of poor people is pro poor growth, the effective control of population growth rate and increasing the adult literacy rate."

"Tesis ini membahas pengelolaan kas daerah sebagai bagian dari sistem manajemen keuangan daerah yang merupakan salah satu aspek penting yang harus dibangun pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan daerahnya. Oleh karena itu penting bagi pemerintah daerah untuk mengetahui pola penerimaan dan pengeluaran daerahnya agar dapat disusun anggaran kas yang optimal. Kabupaten Pekalongan selama ini belum menggunakan metode yang baik dalam menyusun anggaran kasnya. Untuk itu melalui penelitian ini diharapkan adanya perbaikan dalam pengelolaan kas.Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui pola penerimaan dan pengeluaran daerah dan prediksi di tahuntahun berikutnya. Metode yang digunakan adalah metode time series,dengan menggunakan data realisasi APBD Kabupaten Pekalongan dari tahun 2001 hingga 2009. Untuk data histori bulanan menggunakan realisasi bulanan APBD dari tahun 2006 hingga 2009.Hasil penelitian menemukan bahwa masing-masing komponen anggaran kas memiliki indeks musiman yang berbeda-beda, dan prediksi penerimaan dan pengeluaran ditahun-tahun berikutnya yaitu tahun 2010 dan 2011 akan meningkat. Dari hasil proyeksi anggaran kas diketahui bahwa likuiditas kas daerah Kabupaten Pekalongan secara bulanan selalu mencukupi untuk membiayai seluruh pengeluaran daerah, bahkan di tiga bulan awal. Yaitu januari, februari dan maret, Kabupaten Pekalongan memiliki likuditas keuangan yang sangat tinggi yang mengakibatkan kas menganggur (idle cash) yang berlebih. untuk itu pada bulan bulan tersebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan dapat menempatkan dananya dalam bentuk portofolio investasi jangka pendek yang memberikan return atau bunga yang lebih tinggi, seperti deposito satu bulan atau tiga bulan. Dengan aktivitas ini akan menambah pendapatan bunga deposito yang diterima pemerintah Kabupaten Pekalongan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pekalongan, dikarenakan pendapatan bunga deposito adalah bagian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang merupakan pula bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa dengan pengelolaan kas daerah yang lebih optimal akan memberi dukungan pada peningkatan pendapatan asli daerah.

---

This thesis discusses the local goverments cash management as part of local financial management system which is one important aspect that must be built of local governments to optimize the regional government revenues. It is therefore important for local governments to determine the pattern of revenues and expenditures of the region can be arranged for optimal cash budget. Pekalongan District has not used a good method in compiling its cash budget. For that through this research are expected improvement in cash management. The study was a quantitative study conducted to determine the pattern of revenues and expenditures of local government and predictions in the following years.The method used is the method of time series, by using actual data from the Pekalongan District Budgets 2001 to 2009. For historical data monthly using monthly actual budget from 2006 to 2009.The results found that each component has an seasonal index cash budget is different, and forecast revenues and expenditures in the following years of 2010 and 2011 will increase. From the results of the prediction cash budget in mind that cash liquidity on a monthly basis Pekalongan regency always sufficient to finance all spending, even in the three months early. January, February and March, Regency Pekalongan have a very high financial liquidity that resulted in idle cash is excessive. for that month in Pekalongan regency government to put funds in short-term investment portfolio returns or a higher interest, such as deposits of one month or three months. With this activity will increase deposit interest income received by the Government of Regency Pekalongan and improve the own source revenues Pekalongan district, due to interest income on deposits is part of the Other legitimate source revenue, which is also part of the own source revenues. So it can be said that the cash management area that is more optimal will provide support to increase own source revenues."

"Angka kemiskinan dalam kurun lima tahun terakhir semakin menunju ke arah yang positif, di mana tercatat hanya menyisakan 27,77 juta jiwa pada tahun 2017, atau kurang dari 11% dari total penduduk secara keseluruhan. Namun demikian, penurunan terjadi cenderung lambat, yakni kurang dari 1%  rata-rata per tahunnya, dibandingkan dengan periode 2006 hingga 2012 yang hampir mencapai angka 18%. Hal ini tentunya sangat disayangkan mengingat anggaran yang telah terealisasi untuk berbagai program penanggulangan kemiskinan cukup tinggi, yakni mencapai angka 228,2 triliun per tahun 2017. Dari angka tersebut, terdapat 68% dan 21% yang dialokasikan untuk bantuan nontunai dan tunai, sedangkan bantuan lainnya sebesar 11%. Perdebatan seputar proporsi realisasi anggaran pun bukannya tanpa masalah, beberapa studi mengklaim bahwa tidak terpenuhinya target penanggulangan kemiskinan disebabkan oleh kurang baiknya dalam proses mekanisme penyaluran. Hal demikian diperkuat dengan kecenderungan penurunan konsumsi penduduk miskin dalam kurun tahun 2010 hingga 2017, yang menurun dari 18,05% hingga ke angka 17,02% dari total pengeluaran penduduk. Merujuk pada berbagai fakta yang tersaji, tidak mengherankan apabila diskusi seputar efektivitas bantuan sosial terhadap penanggulangan kemiskinan semakin mengemuka di ranah publik. Menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan Probit, studi ini menemukan adanya hubungan negatif signifikan antara bantuan tunai dengan angka kemiskinan, di mana di saat yang bersamaan bantuan nontunai memiliki hubungan yang positif. Temuan tersebut tentunya bertolak belakangan dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah saat ini dengan mengedepankan bantuan nontunai sebagai instrumen utamanya. Oleh karenanya, studi ini memberikan berbagai rekomendasi guna lebih memperkuat mekanisme penyaluran bantuan tunai guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

---

Indonesia has made encouraging poverty rate progress in the past five-year, which was leaving only 27.77 million in 2017, or less than 11% of the total population. However, it runs relatively slow, less than 1% per year on average, compared to the period of 2006 to 2012 that almost reached 18%. In fact, it comes very unfortunate looking into high public spending on various poverty reduction programs, up to 228,2 trillion. In kind and cash transfer were 68% and 21% respectively, while other assistance programs was 11%. Debating about budget spending in poverty programs is not without problems. Some studies reveals the programs did not succeed yet to reach theirs targets due to mechanisms matter. Undoubtedly, it can be proved by poor-household consumption rate within last seven-year, which came down from 18,05% to 17,02% of total consumption. In looking at the facts, it comes as no surprise that effectiveness of social assistance program towards poverty reduction issues upcoming hot topic in such discussions. Using the Ordinary Least Square (OLS) and Probit methods, this study found a significant negative impact between cash transfer program and poverty rates, while in kind transfer had a positive. The finding certainly refuse current policy, which more prioritize in kind transfer as its main instrument. Therefore, this study provides several recommendations strengthen cash transfer in many ways in order to get optimum impact in poverty reduction in Indonesia."