Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kecelakaan lalu lintas merupakan satu-satunya penyebab kematian tertinggi di dunia selain dari penyakit dan bisa menimpa siapa saja tanpa mengenal waktu kejadian baik di perkotaan maupun di pedesaan. Penelitian ini berfokus di Kabupaten Tuban yang merupakan daerah dengan kerugian materiil, jumlah kejadian dan korban kecelakaan tertinggi di Indonesia pada tahun 2016. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keparahan luka korban kecelakaan lalu lintas. Probit Binary digunakan untuk mengestimasi model ini dimana variabel bebas yang diestimasi terdiri dari variabel tipe kecelakaan, infrastruktur, jenis kendaraan dan manusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kendaraan sepeda motor paling memengaruhi terjadinya keparahan fatal bagi korban kecelakaan. Pengemudi berusia senja memiliki peluang lebih besar mengalami keparahan yang fatal. Pada faktor infrastruktur, kondisi pencahayaan yang baik dapat mengurangi terjadinya keparahan fatal kecelakaan. Kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah dari penelitian ini berfokus pada infrastruktur pencahayaan jalan dan sosialisasi kedisiplinan terhadap pengguna jalan.

---

Road injuries are the one and only the most causes of death beside from the diseases in the world on 2016. Traffic accidents can happen to anyone and anytime in both of urban and rural areas. This study focuses on Tuban Regency which is the region with the highest material damage costs, the highest number of incidents and casualties in Indonesia on 2016.

The purpose of this research is analyzing the factors that influence the injury severity of traffic accident. Probit Binary are used to estimate the independent variables that consist of accident type, infrastructure, vehicle type and human variables.

The results show that motorcycles are the most affect the occurrence of fatal severity for casualties. Older drivers have a greater chance of experiencing a fatal severity. On infrastructure factors, good lighting conditions can reduce the occurrence of fatal injury severity. The government 39 s policy on this research focuses on road lighting infrastructure and the socialization of disciplinar on road users."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Indonesia, Thailand, dan Vietnam dalam dekarbonisasi di sektor tenagalistrikan. Pendekatan analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang didukung oleh data deskriptif dan membagikan kuesioner kepada tokoh yang ahli di sektor ketenagalistrikan. Hasil penelitian ini menujukkan Vietnam merupakan negara yang paling siap dalam dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan dibandingkan dengan Thailand dan Indonesia. Penelitian ini hanya menganalisis terbatas pada tiga negara dan fokus pada lima kriteria saja karena keterbatasan data yang tersedia dan waktu. Kesempatan Indonesia menjadi Presidensi ASEAN pada tahun 2023 diharapkan dapat menjadi potensi bagi Indonesia dalam memimpin untuk memonitoring negara anggota ASEAN megenai bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan untuk dekarbonisasi di sektor ketenagalistrikan.

---

This study aims to determine the readiness of Indonesia, Thailand, and Vietnam in decarbonization in the electricity sector. The analytical approach used is a qualitative analysis supported by descriptive data and a survey of experts in the electricity sector. The results of this study show that Vietnam is the country that is most prepared for decarbonization in the electricity sector compared to Thailand and Indonesia. This study only analyzes limited to three countries and focuses on five criteria only because of the limited data available and time. Indonesia's opportunity to become the ASEAN Presidency in 2023 is expected to be a potential for Indonesia to take the lead in monitoring ASEAN member countries on how to overcome obstacles to decarbonization in the electricity sector."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika peran mediasi institusi pemerintah dalam konteks transfer teknologi yang diakibatkan oleh Foreign Direct Investment (FDI) di kawasan ASEAN Plus Three. Menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk menganalisis data historis antara tahun 2002 dan 2021, studi ini memeriksa bagaimana FDI mempengaruhi transfer teknologi, tidak hanya secara langsung tetapi juga melalui interaksi dengan institusi keuangan dan pemerintahan. Penelitian ini mengungkap bahwa FDI berkontribusi signifikan terhadap dinamika inovasi teknologi, dengan institusi memainkan peran penting sebagai mediator yang memfasilitasi dan mengatur aliran pengetahuan dan teknologi baru. Temuan ini menyoroti pentingnya kualitas dan kapasitas institusi dalam memaksimalkan potensi efek spillover FDI dalam hal mendorong transfer teknologi.

---

This study aims to explore the dynamics of the mediating role of government institutions in the context of technology transfer induced by Foreign Direct Investment (FDI) in the ASEAN Plus Three region. Using Structural Equation Model (SEM) to analyze historical data between 2002 and 2021, this study examines how FDI affects technological change, not only directly but also through interactions with financial institutions and government. This research reveals that FDI significantly contributes to the dynamics of technological innovation, with government playing a crucial role as mediators that facilitate and regulate the flow of new knowledge and technology. These findings highlight the importance of the quality and capacity of institutions in maximizing the potential spillover effects of FDI in terms of promoting technological change."

"Paradigma pembangunan telah menghasilkan kondisi yang tidak seimbang antara kota dan desa, dimana kota menjadi pusat pertumbuhan, sedangkan desa hanya menjadi wilayah marginal dan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap wilayah perkotaan. Dengan tidak berkembangnya wilayah perdesaan maka persoalan kemiskinan lebih banyak ditemukan di wilayah perdesaan. Kondisi kemiskinan diperdesaan diperparah dengan meningkatnya petani kecil. Rendahnya kepemilikan lahan telah menyebabkan rendahnya pendapatan dari sektor pertanian, sehingga tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya petani miskin umumnya melakukan berbagai cara, dengan memanfaatkan seluruh sumber daya dan jaringan sosial yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui usaha yang selama ini dilakukan oleh rumah tangga petani miskin di desa dalam meningkatkan pendapatan rumah tangganya, sehingga dapat dirumuskan strategi pengentasan kemiskinan yang tepat untuk dapat membantu rumah tangga petani miskin dalam meningkatkan pendapatan rumah tangganya. Sebagai penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan metode Participatory Rural Appraisal (PRA) dan analisa SWOT untuk mencapai tujuan penelitiannya.Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah gambaran mengenai beberapa upaya yang selama ini telah dilakukan rumah tangga petani miskin di perdesaan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Upaya yang selama ini dijalankan adalah melakukan pengaturan pengeluaran dengan memanfaatkan ekonomi subsisten dan meminta bantuan pada jaringan sosial yang dimilikinya. Oleh karena itu strategi yang perlu dilakukan untuk membantu rumah tangga petani miskin meningkatkan pendapatannya adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia rumah tangga petani miskin dan meningkatkan peran kelembagaan dalam mendukung aktivitas ekonomi rumah tangga petani miskin. Strategi tersebut dilakukan baik pada jangka pendek maupun jangka panjang, yang meliputi peningkatan keterampilan dibidang pertanian dan non pertanian, dan peningkatan pendidikan formal maupun informal.

---

The development paradigm of Indonesia is currently emerges any imbalancing growth between city as epicentrum and village as marginalized area with highdependency rate where that underdevelopment caused any poverty problems in most of villages as further consequency of land for farms inavailabilities or other subsequents. This qualitative research is aimed to explore any kind of farmer?s income enhancement efforts in those destitute villages using SWOT analysis and Participatory Rural Appraisal (PRA) methods where enable all policy makers in all level of government to formulate an poverty alleviation strategy in next step.Conclusion of this research explains that most of poor farmers in destitute villages exploit their economical subsistence and social network to gain any financial aids. There is need to improve human resources quality and financing institution involvement to supports any poor?s economic activity as short-term or longterm poverty alleviation strategy where includes any kind of formal and informal life-skill training program, either in farming or non farming sector."

"Tesis ini membahas tentang evaluasi pajak berdasarkan kriteria dalam pemungutan pajak yang baik. Obyek dalam penelitian ini adalah pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui apakah dalam melakukan pemungutan pajak restoran, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara telah mengikuti kriteria dalam pemungutan pajak yang baik. Di mana kriteria yang digunakan adalah kecukupan, elastisitas, efisiensi pemungutan dari sisi biaya maupun dari sisi ekonomi, keadilan, kemudahan administrasi, dukungan politik, dan kecocokan sebagai pajak daerah. Selain itu, pada penelitian ini juga dilakukan perhitungan potensi penerimaan pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara dan tarif efektif pajak.Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menerapkan pelaksanaan pajak restoran belum berdasarkan kriteria dalam pemungutan pajak. Bila melihat dari potensi penerimaan pajak, realisasi dan penetapan target pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Penajam Paser Utara jauh di bawah potensi yang ada. Hasil penelitian menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara segera membuat Peraturan Daerah Pajak Restoran dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menentukan tarif pajak tidak lagi berdasarkan self assestment namun menggunakan official assestment.

---

This thesis is discuss about the tax evaluation based on criteria of good taxation. Object of this research is restaurant tax in Penajam Paser Utara District. The purpose of this thesis is to determine wheter the conduct of collecting restaurant tax by Department Revenue of Penajam Paser Utara District has followed the criteria of good taxation. The criterias used are adequacy, elasticity, efficiency in terms of costs as wel as from an economic side, equity, ability to implement administratively, political support, and suitability as a local tax. This study also calculated the potential of restaurant tax revenue and effective tax rate.According the result if this study, it appears that Department Revenue of Penajam Paser Utara District in implementing the execution of a restaurant tax is not base on criteria in tax collection. Based on the tax revenue potential, we can see that the actual revenue and the target setting of restaurant tax by Department Revenue of Penajam Paser Utara District are far below the existing potential. The result suggested that the District Government of Penajam Paser Utara Region immediately make local regulation of restaurant tax dan Department Revenue in determining tax rates no longer based on self assestment but using official assestment."

"Peningkatan PAD pada masa desentralisasi merupakan kewajiban bagi setiap daerah dengan harapan PAD yang diterima ini dapat memberikan kontribusi yang cukup dalam pembiayaan pengeluaran daerah. Peningkatan PAD dapat dilakukan melalui pengefektifan pemungutan sumber penerimaan dari pajak daerah.Pemerintah Daerah Kota Bengkulu telah melakukan pemungutan atas pajak sarang burung walet jauh sebelum keluarnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat bahwa daerah dalam hal ini Kabupaten/Kota dapat melakukan punggutan atas pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet yang mulai dilakukan pemungutannya sejak tahun 2003 oleh pemerintah Kota Bengkulu, memperlihatkan trend peningkatan penerimaan yang cukup baik. Sebagai jenis pajak baru, pajak sarang burung walet ini diharapkan dapat meningkatkan PAD daerah, oleh karena itulah evaluasi terhadap penerimaan pajak sarang burung walet ini dilakukan.Evaluasi pajak sarang burung walet ini dilakukan melalui penilaian berdasarkan kriteria pemungutan pajak daerah yaitu kecukupan, elastisitas, efisiensi pemungutan dari sisi biaya dan dari sisi ekonomi, keadilan, kemudahan administrasi dan dukungan politik dan kecocokan sebagai pajak daerah. Selain itu dilakukan pula perhitungan potensi penerimaan pajak sarang burung walet di Kota Bengkulu. Berdasarkan hasil perhitungan potensi yang didapatkan, penerimaan pajak sarang burung walet ini masih mempunyai peluang yang sangat besar untuk ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih tinggi pada PAD.Dari hasil penelitian, direkomendasikan beberapa kebijakan yang mungkin dapat diterapkan oleh DPPKA Kota Bengkulu dalam usaha peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet.

---

In decentralization, local government need to increase their revenue to finance the government expenditure.To increased local revenue, Kota Bengkulu has tried to collect from many taxes that allow by the center government . One of that taxes is swiftlet bird?s nest tax.This tax has been collect since 2003 based on region regulation number 01 in 2002, long time before the government release regulation about swiftlet bird?s nest tax at number 28 in 2009 about local revenue The swiftlet bird?s nest tax that collected by Kota Bengkulu show a fairly good trend in revenue. As a kind of new taxes, swiftlet bird?s nest tax is expected to increase local revenue, without follow by negative effect that why the evaluation is need to evaluated swiftlet bird?s nest tax based on good criteria in collecting tax.Tax evaluation of swiftlet bird?s nest is done throught an assessment based on criteria of adequancy of local tax collection, collection efficiency in terms of costs and from economic standpoint, fairness, easy of administration, political support and suitability as local tax. Biside that, this research also counting the potential tax revenue and effective tariff swiftlet bird?s nest. Nevertheless, tax revenue swiftlet bird?s nest still can increase and it can provide a higher contribution to the government local revenue."

"Pemasaran hasil menjadi kendala utama bagi petani kita. Posisi petani dalam rantai pemasaran sangat lemah, yang disebabkan oleh : 1) pangsa pasar petani relatif terbatas, 2) komoditas yang dihasilkan umumnya cepat rusak, 3) lokasi produksi yang relatif terpencil, 4) kurangnya informasi harga, kualitas dan kuantitas yang diinginkan oleh konsumen dan 5) kebijakan pemerintah masih jauh dari menguntungkan petani.Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pemasaran dan meningkatkan nilai tambah petani dan produk agribisnis, serta meningkatkan kesejahteraan petani adalah mengembangkan lembaga-lembaga pemasaran seperti Sub Terminal Agribisnis (STA). Salah satunya adalah STA di Kota Payakumbuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pendapatan petani yang menggunakan STA dengan yang tidak menggunakan STA dan menganalisis pelaksanaan STA dalam memecahkan permasalahan pemasaran produk pertanian di Kota Payakumbuh dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi linier berganda dan deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa STA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan petani di Kota Payakumbuh, tetapi setelah dilakukan analisis regresi masing-masing untuk petani pengguna STA dan petani yang tidak menggunakan STA diperoleh hasil bahwa terdapat peningkatan pendapatan yang lebih tinggi untuk petani yang menggunakan STA dibandingkan dengan petani yang tidak menggunakan STA. Dengan adanya pembangunan STA Baliak Mayang dan Koto Saiyo di Kota Payakumbuh telah mampu memecahkan permasalah pemasaran terutama komoditi hortikultura khususnya mentimun di Kota Payakumbuh sehingga pendapatan petani di Kota Payakumbuh dapat lebih meningkat.

---

Marketing of a major obstacle for our farmers. The position of farmers in the marketing chain is very weak, which is caused by: 1) farmer's market share is relatively limited, 2) the commodities produced are generally easily damaged, 3) production of a relatively remote location, 4) lack of information on price, quality and quantity desired by consumers and 5) government policies are still far from profitable farmers.Efforts that can be done to improve marketing efficiency and increase the added value of farmers and agribusiness products, and improving the welfare of farmers is to develop marketing institutions such as Agribusiness Sub Terminal (STA). One of them is in Payakumbuh. This study purposes to analyze the differences in the incomes of farmers who use that do not use STA by STA and analyze the implementation of the STA in solving problems of marketing agricultural products in Payakumbuh using a quantitative approach with multiple regression and descriptive qualitative.From the research we concluded that the STA does not significantly influence the farmer's income in Payakumbuh, but after each regression analysis for users of STA and peasant farmers who do not use STA result that there is a higher income for farmers who use the STA compared with farmers who do not use STA. With the development of STA Baliak Mayang and Koto Saiyo in Payakumbuh has been able to solve marketing problems, especially in horticulture, especially cucumber in Payakumbuh so that income of farmers in Payakumbuh can be increased."

"Penelitian ini dilatarbelakangi semakin berkembangnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Indonesia baik dalam hal indikator-indikator TIK maupun dalam hal pengeluarannya. Namun dalam perkembangannya muncul permasalahan adanya kesenjangan infrastruktur sarana komunikasi antara desa dan kota. Berangkat dari itu penulis mencoba menganalisis pengaruh pengeluaran TIK pemerintah pusat untuk melihat dampak penggandanya dan keterkaitannya dengan sektor ekonomi lain. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Melalui analisis angka pengganda SNSE akan diketahui dampak pada sektor-sektor lainnya apabila dilakukan injeksi pengeluaran TIK. Data yang digunakan menggunakan tabel SNSE tahun 2005 yang disusun BPS.Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya injeksi pengeluran TIK pada sektor komunikasi akan berdampak terbesar pada faktor produksi modal, institusi perusahaan dan tenaga kerja di kota. Hal ini sesuai dengan kondisi TIK di Indonesia yang masih dalam tahap pembangunan infrastrukturnya yang tentunya membutuhkan lebih banyak modal, dan sesuai dengan deregulasi telekomunikasi, maka dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi sektor swasta atau perusahaan mendapatkan peranan yang sangat besar. Walaupun dampak pengeluaran TIK lebih berpengaruh pada faktor produksi namun tidak dipungkiri pengaruhnya terhadap tenaga kerja.Tenaga kerja yang paling mendapatkan pengaruh adalah tenaga kerja di kota. Sedangkan dampaknya terhadap institusi selain berdampak besar pada institusi perusahaan, dampak pengeluran TIK juga berpengaruh pada institusi rumah tangga tangga pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer militer, profesional, teknisi, guru, pekerja tata usaha dan penjualan golongan atas perkotaan. Dari kegiatan produksi, dampak yang paling besar dirasakan oleh sektor komunikasi itu sendiri, diikuti oleh industri kertas, percetakan alat angkutan dan barang dari logam.

---

This research based development of Information and Communication Technology (ICT) in Indonesia, both in terms of ICT indicators and in terms of spending. However, problems arise in the development of communications infrastructure gap between rural and urban areas. Departing from the author tries to analyze the influence of central government ICT spending to see penggandanya impact and its relationship to other economic sectors. The approach taken in this research is to use a Social Accounting Matrix (SAM). Through the SAM multiplier analysis will look at the impact on other sectors if the injection of ICT spending. Data used for the SAM using the table in 2005 prepared by BPS.The results showed that injection of ICT spending in the communication sector will have the biggest impact on production factors capital, institutions, companies and workers in the city. This is in accordance with the conditions of ICT in Indonesia is still in the stage of infrastructure development which will need more capital, and in accordance with the deregulation of telecommunications, telecommunications infrastructure development in the private sector or the company gets a very big role. Although the impact of ICT spending more influence on the factors of production but does not deny the impact on employment.Employment is the most get the influence of labor in the city. While the impact on other institutions have a major impact on corporate institutions, the impact of ICT spending also affects the domestic institutions of the free class entrepreneur ladder, entrepreneurs rather than agriculture, military managers, professionals, technicians, teachers, clerical workers and sales of urban elites. From production activities, the biggest impact felt by the communication sector itself, followed by the paper industry, printing equipment and goods transportation."

"Kebijakan desentralisasi di Indonesia secara tegas mulai dilaksanakan pada tahun 2001 dan telah membawa perubahan besar terhadap kondisi perekonomian daerah. Salah satu bentuk dari kebijakan tersebut adalah pemekaran daerah. Pemekaran daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, percepatan pembangunan perekonomian daerah. Dalam perkembangannya, menurut beberapa ahli pemekaran daerah tidak membawa perubahan yang positif pada kesejahteraan masyarakat. Melihat hal tersebut, penelitian ini bermaksud meneliti lebih lanjut apakah pembentukan daerah otonomi baru karena pemekaran daerah setelah berusia 8 (delapan) tahun terjadi peningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pembangunan ekonomi.Penelitian ini meneliti kabupaten baru yang dimekarkan tahun awal desentralisasi yaitu tahun 1999 untuk melihat perubahan yang berarti pada fokus perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Penelitian ini juga metode treatment-control. Disamping dibandingkan dengan daerah induknya, daerah otonomi baru juga dibandingkan dengan daerah kontrol yaitu daerah yang tidak dimekarkan pada propinsi yang sama.Fokus perekonomian daerah menggunakan indikator pertumbuhan PDRB, pertumbuhan kontribusi PDRB kabupaten terhadap PDRB propinsi, pertumbuhan PDRB per kapita dan pertumbuhan prosentase penduduk tidak miskin. Sedang fokus pelayanan kepada masyarakat menggunakan indikator pendidikan, ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta kualitas infrastruktur.

---

Indonesia's decentralization policy expressly commenced in 2001 and has brought great changes to the conditions of the regional economy. One of them is pemekaran daerah. This policy is expected to improve the welfare of society through improving public services and accelerating regional economic development. In its development, according to some expert, pemekaran daerah does not bring positive change to the welfare of society. Seeing this, this research intends to investigate further whether the formation of new regions because of pemekaran daerah after the age of 8 (eight) occurred for increasing the welfare of society through improved public services and acceleration of economic development.This study examines a new district that divided the early years of decentralization in 1999 to see meaningful change in the focus of the regional economy and public services. The study also used treatment-control method. Besides, compared with daerah induk, the new regions also compared with daerah kontrol that is not dimekarkan in the same province.The focus of regional economic indicators are GDRP growth, GDRP growth in the district's contribution to provincial's GDRP, the growth of GDRP per capita and percentage growth in population is not poor. The focus of public services using education, the availability of facilities and personnel healths and infrastructure quality indicators."

"Beroperasinya MRT Fase I dengan rute dari stasiun Lebak Bulus menuju stasiun Bundaran HI di Jakarta yang dimulai pada Bulan Mei 2019 memberikan harapan agar bisa mengurangi kemacetan di Jakarta. MRT awalnya menerapkan tarif gratis, kemudian dikenakan tarif diskon pada bulan April 2019 dan pada tanggal 13 Mei 2019 tarif dinaikkan 100%. MRT akan dikembangkan ke fase II dan III pada tahun 2020 hingga tahun 2024. Perencanaan ini membutuhkan evaluasi MRT fase I yang saat ini sedang beroperasi, untuk melihat elastisitas permintaan penumpang terhadap perubahan tarif MRT. Penelitian ini menggunakan data asal-tujuan pada jumlah penumpang yang berasal dari semua stasiun MRT Jakarta untuk melihat dampak perubahan tarif ganda pada 13 Mei 2019. Perbandingan jumlah penumpang dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah tanggal ketika tarif berubah melalui pendekatan Regression Discontinuity Design (RDD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada penurunan jumlah penumpang sebesar 11,3% yang menyiratkan elastisitas permintaan penumpang dalam jangka pendek yaitu -0,0086. Perkiraan ini menunjukkan permintaan MRT bersifat inelastis seperti yang ditemukan dalam literatur terbaru dari elastisitas permintaan angkutan rel (harga sendiri) di Australia (Litman, 2017).

---

Phase I MRT operations with a route from Lebak Bulus station to the Bundaran HI station in Jakarta starting in May 2019 give hope to reduce congestion in Jakarta. MRT applies free fare at the start of operations, then is subject to discounted rates in April and on May 13, 2019 fares are raised 100%. The development of the MRT will continue to phases II and III in 2020 to 2024. This planning requires an evaluation of the phase I MRT which is currently operating, to see the elasticity of passenger demand for changes in MRT fare. This study uses origin destination (O-D) data on the number of passengers originating from all Jakarta`s MRT (Mass Rapid Transit) stations to see the effect double fare change on May 13, 2019. It compares the passengers at time before and after the date when the fare changes with  Regression Discontinuity Design (RDD) approach. The estimates show that there was a decrease in passenger numbers by 11,3% which implies the short-response demand elasticity of 0,0086. This estimate shows MRT demand is inelastic as found in the latest literature on the elasticity of rail transport demand (own price) in Australia (Litman, 2017)."