Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sepsis neonatal merupakan salah satu penyebab morbiditas dan mortalitas tersering pada neonatus. Ketepatan pemberian antibiotik empirik memegang peranan penting dalam keberhasilan terapi. Kegagalan terapi antibiotik yang biasanya dikaitkan dengan terapi empirik, terjadi jika tujuan pemberian antibiotik untuk mengatasi infeksi tidak tercapai, yang ditandai dengan menetapnya atau bahkan memburuknya manifestasi klinis infeksi pada pasien, namun definisi pasti belum ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengembangkan model prediksi dari faktorfaktor yang berhubungan dengan kegagalan terapi antibiotik empirik lini I pada pasien sepsis neonatal di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. Penelitian dilakukan dengan desain kohort retrospektif pada 237 pasien dengan sepsis neonatal. Analisis multivariat dengan regressi poisson dilakukan untuk mendapatkan model akhir dari faktor-faktor yang berhubungan. Selanjutnya dilakukan konversi nilai koefisien β menjadi nilai skor untuk membentuk model prediksi. Model akhir yang didapat dilakukan analisis diskriminasi dengan menilai area under curve (AUC) pada kurva receiver operating characteristics (ROC) dan titik potong yang optimal akan ditentukan berdasarkan total skor. Hasil penelitian diperoleh proporsi kegagalan terapi antibiotik empirik lini I sebesar 46,41%. Faktor yang berhubungan dengan kegagalan terapi antibiotik empirik lini I adalah berat lahir < 2500 gram (aRR 1,46, p-value 0,028, IK95% 1,04-2,05), tidak mendapat ASI (aRR 1,66, p-value <0,005, IK95% 1,28-2,14), rujukan (aRR 1,25, p-value 0,090, IK95% 0,96-1,63), leukosit yang tidak normal (aRR 1,31, p-value 0,080, IK95% 0,96-1,79), trombosit yang tidak normal (aRR 1,66, p-value <0,005, IK95% 1,30-2,12) dan netrofil yang tidak normal (aRR 1,47, p-value 0,003, IK95% 1,14-1,89). Model prediksi ini mempunyai nilai AUC 0,7661 (IK95% 0,70890 – 0,82013). Ditetapkan titik potong sebesar ≥ 29 dengan nilai sensitifitas 80,00% dan spesifisitas 62,20%. Kesimpulan penelitian ini adalah model prediksi yang diperoleh cukup baik untuk memprediksi kegagalan terapi antibiotik empirik lini I. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan desain yang lebih baik menggunakan prediktor yang lebih spesifik.

---

Neonatal sepsis is one of the most common causes of morbidity and mortality in neonates. Accuracy in administering antibiotics empirically plays an important role in the success of therapy. Failure of antibiotic therapy, which is usually associated with empiric therapy, occurs if the goal of administering antibiotics to treat infection is not achieved, which is characterized by persistence or even worsening of the clinical infection manifested in the patient, but a definite definition has not been established. This study aims to identify and develop a predictive model of factors associated with failure of first line empiric antibiotic therapy in neonatal sepsis patients at RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. The study was conducted with a retrospective cohort design on 237 patients with neonatal sepsis. Multivariate analysis with Poisson regression was carried out to obtain a final model of related factors. Next, the β coefficient value is converted into a score value to form a predictive model. The final model obtained by discrimination analysis is carried out by assessing the area under curve (AUC) on the receiver operating characteristic (ROC) curve and the optimal cut point will be determined based on the total score. The results of the study showed that the proportion of failure of first line empirical antibiotic therapy was 46.41%. Factors associated with failure of first line empiric antibiotic therapy were birth weight < 2500 grams (aRR 1.46, p-value 0.028, 95%CI 1.04-2.05), not receiving breast milk (aRR 1.66, p -value <0.005, 95%CI 1.28-2.14), outborn (aRR 1.25, p-value 0.090, 95%CI 0.96-1.63), abnormal leucocite (aRR 1.31, p-value 0.080, CI95% 0.96-1.79), abnormal platelet values (aRR 1.66, p-value <0.005, 95%CI 1.30-2.12) and abnormal neutrophils (aRR 1.47, p-value 0.003, 95%CI 1.14-1.89). The predictive model has an AUC value of 0.7661 (95%CI 0,70890 – 0,82013). The cut point was set at ≥ 29 with a sensitivity value of 80.00% and specificity of 62.20%. The conclusion of this study is that the predictive model obtained is good enough to predict failure of first line empirical antibiotic therapy. Further research needs to be carried out with a better research design using more specific predictors."

"Kebijakan asuransi TKI berpotensi bersinggungan dengan implementasi jaminan kesehatan. Fungsi kebijakan juga belum bisa memberikan perlindungan secara maksimal. Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan bagi TKI. Kerangka pikir dasar penelitian terdiri dari aspek kelayakan kebijakan, faktor implementasi, gambaran skema permasalahan dengan analisis SWOT, serta persepsi para ahli untuk mendapatkan poin-poin rekomendasi kebijakan jaminan kesehatan bagi TKI yang lebih baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan kesehatan yang dimiliki oleh TKI berasal dari asuransi TKI, kepesertaan JKN, dan jaminan di negara penempatan. Secara retrospektif, adanya kebijakan asuransi TKI merupakan amanat UU No.39 Tahun 2004 yang menyebutkan kewajiban kepemilikan jaminan sosial dan atau polis asuransi bagi TKI. Namun, asuransi TKI belum menyentuh aspek sosial seiring badan penyelenggara yang bersifat komersial dan bukan termasuk jaminan sosial. Dalam perubahan konsorsium, rasio klaim asuransi TKI tetap lebih kecil dibandingkan dengan premi yang masuk, tetapi ditunjang dengan penurunan keluhan dari para TKI. Dalam implementasinya, terdapat banyak lembaga yang membantu pengaduan asuransi TKI ini. Namun bentuk kerja sama bilateral yang berkaitan dengan koordinasi jaminan kesehatan antar negara belum dimaksimalkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jaminan kesehatan bagi TKI masih bersifat hilir (kuratif) dan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan asuransi TKI dengan jaminan sosial merupakan hal yang penting. Peneliti menyarankan agar menerapkan jaminan kesehatan bagi TKI secara komprehensif dengan memasukkan prinsip preventif dan promotif. Upaya integrasi awal dapat dilakukan dengan mewajibkan kepesertaan JKN sebelum keberangkatan, koordinasi dengan jaminan dengan negara tujuan, membantu pembayaran premi asransi TKI bagi pekerja informal dan tidak mampu, serta pemberian jaminan kesehatan segera ketika sampai di Indonesia tanpa adanya limitasi manfaat.

---

The policy of insurance for TKI is potentially related to the implementation of health coverage. The function of this policy has not provided maximal coverage. The purpose of this research is to analyze the policy implementation of health coverage for TKI 2015. This research uses a qualitative method by interviewing some informants who are significantly related to the health coverage for TKI. The framework of this research consists of the aspect of the advisable policy, the implementation factors, the schematic representation of the problem by using SWOT, and the experts? perception to get some recommendation for better TKI insurance.

The result of this research is the health insurance owned by TKI comes from TKI insurance, the membership of JKN, and insurance during their employment abroad. In a retrospective aspect, TKI insurance policy is the instruction of Law No. 39 of 2004 which regulates the obligation of the ownership of the social security and or insurance policy for TKI. However, TKI insurance has not been involved with the social aspect because the agency commercializes the coverage of Indonesian migrant workers and it is not included a social security. In the change of consortium, the claim ratio of TKI has been paid less than the premium received, but it is supported by the decrease of the complaint from TKI. In the implementation, TKI insurance has been assisted by a lot of agencies. However, the bilateral cooperation related to the coordination of health coverage among countries has not been maximized.

This research concludes that the health insurance for TKI is still lower (curative) and the government's attempt to integrate the social security for TKI is important. The researcher suggests the government should comprehensively implement the health coverage for TKI by incorporating the principle of prevention and promotion. The earlier integration attempts which can be done are the government requires TKI to be registered in JKN before their departure, coordinates related to the social security with the placement countries, assists to pay the insurance premium for TKI classified as an informal migrant worker and an incapable worker, and immediately grants a health coverage when they arrive back in Indonesia without any limitation of benefits."

"Penyakit DBD masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Pada tahun 2014 kasus DBD di Indonesia berjangkit di 433 Kota atau Kabupaten dengan angka kesakitan sebesar 39,83 per 100.000, sementara itu jumlah kasus DBD sendiri di Jawa Barat, hingga 28 Januari 2019 tercatat ada 2.204 orang yang terjangkit DBD. Sebanyak 14 orang di antaranya meninggal dunia. Kota Cimahi dan Kabupaten Cianjur merupakan wilayah dengan jumlah kasus DBD tinggi yakni sebanyak 292 kasus dan jumlah kematian sebanyak 2 kasus di Kota Cimahi sementara di Kabupaten Cianjur jumlah kasus 532 kasus dan 2 kasus kematian upaya pengendalian DBD monitoring serta upaya pencegahaan yang dilakukan dengan surveilan DBD belum optimal menekan jumlah kasus DBB di Kota Cimahi dan Kabupaten Cianjur. Maka kemudian perlu dilakukan upaya evaluasi untuk mengetahui dan memberikan solusi perbaikan sistem informasi demam berdarah dengue di Kabupaten Cianjur dan Kota Cimahi pada komponen masukan, proses dan luaran, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen sebagai instrumen penelitiannya dengan jumlah informan sebanyak 12 orang dimana 6 orang berada di wilayah kota Cimahi dan 6 orang informan berada diwilayah kabupaten Cianjur. Hasil penelitian menunjukan bahwa komponen masukan komponen proses dan komponen luaran berbeda antara kota Cimahi dan kabupaten Cianjur serta perbedaan sistem informasi DBD di Kota Cimahi Menggunakan aplikasi sistem informasi Demam berdarah dengue (SI DBD) dan pengiriman laporan melalui surat elektronik sementara di Kabupaten Cianjur Pengumpulan data dan pengolahaan data dilakukan secara manual, dan laporkan dikirimkan melalui pos atau petugas pelaksana program ke dinas kesehatan. Kesimpulan dari penelitian ini 1) Komponen masukan sistem informasi DBD berkaitan dengan masalah kelengkapan dan ketepatan laporan pada luaran ketenagaan memerlukan tenaga terlatih sehingga upaya pelatihan dan kursus singkat diperlukan 2) Permasalah pada komponen proses adalah pengolahaan data selama ini belum dilakukan secara terstruktur dan masih manual walaupun menggunakan komputer sehingga memerlukan waktu relatif lama serta frekuensi pengolahaan yang tidak menentu pada akhirnya data jarang diolah dan di analisa untuk menghasilkan informasi DBD 3) Kondisi pada komponen proses dapat menyebabkan permasalahan pada komponen Luaran yaitu informasi tidak dapat mendukung para pengambil kebijakan dalam pengambilan keputusan 4) Adanya peluang dalam pengembangan Sistem Informasi DBD yaitu, otomatisasi pelaporan sehingga dapat menghasilkan informasi yang cepat, akurat dan relevan sesuai dengan kebutuhan manajemen.

---

Dengue hemorrhagic fever is still a public health problem in Indonesia. In 2014 dengue fever cases in Indonesia were spread in 433 districts or cities with a morbidity rate of 39.83 per 100,000, while the number of dengue fever cases only in West Java, as of January 28, 2019 there were 2,204 cases of dengue as many as 14 people died. Cimahi City and Cianjur Regency are areas with a high number of dengue cases, namely 292 cases and 2 deaths in Cimahi City while in Cianjur Regency there are 532 cases and 2 deaths in monitoring dengue hemorrhagic fever monitoring and prevention efforts carried out by monitoring dengue hemorrhagic fever optimally reduce the number of dengue hemorrhagic fever cases in Cimahi City and Cianjur Regency. Then it needs to be evaluated to find and provide a solution to improve the dengue hemorrhagic fever information system in Cianjur and Cimahi Districts on the components, processes and results. This study uses qualitative methods with interviews, observation and document studies as research instruments with 12 informants. people where 6 people are in the Cimahi city area and 6 informants are in the Cianjur Regency area. The results showed that the input components of the process components and external components differed between the cities of Cimahi and Cianjur district as well as differences in the dengue fever information system in Cimahi City. Using the application of dengue hemorrhagic fever information system and sending reports via email while in Cianjur Regency Data collection and data processing is done manually, and reports are sent by post or program implementing officers to the health office. Conclusions from this study 1) The input component of the dengue hemorrhagic fever information system is related to the problem of completeness and accuracy of reports on the results of workforce that require trained personnel so training and short courses are needed 2) Problems with process components are data processing that has not been structured and is manual despite using computer so that it requires a relatively long time and erratic processing frequency in the end the data is rarely processed and analyzed to produce dengue hemorrhagic fever information 3) Conditions on process components can cause problems in the Output component, namely information cannot support policy makers in decision making 4) There opportunities in developing a dengue hemorrhagic fever Information System, namely reporting automation so that it can produce information that is fast, accurate and relevant in accordance with management's needs."