Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tokoh K.H. Sjam'un dari Banten yang dikaji di sini, melanjutkan perjuangan masyarakat dengan damai yang berorientasi pada keseimbangan hidup melalui pendidikan kader pejuang yang patriotis. Perjuangan dalam bidang pendidikan yang dipilih oleh tokoh K.H. Sjam'un. Memfokuskan sejarah pada seorang tokoh pemimpin perjuangan lokal di Banten tentang gagasan dan perjuangannya dalam sejarah perjuangan Indonesia untuk membina kesadaran masyarakatnya tentang arti kemerdekaan maupun dalam mempertahankan kemerdekaan.Bertitik tolak mengenai persoalan di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana latar belakang kehidupan K.H. Sjam'un?, Bagaimana gagasan pembaharuan keagamaan di pesantren yang ia dirikan pada tahun 1916? Dan bagaimana aktifitas perjuangan politiknya pada periode 1916-1949?Dalam peneltian ini, penulis mempunyai lingkup permasalahan yang hendak di capai, yaitu: Untuk mengetahui latar belakang kehidupan K.H. Sjam'un. Untuk mengetahui gagasan pembaharuan keagamaan di pesantren yang dirintisnya sejak tahun 1916. Untuk mengetahui aktifitas kiprah politik K.H. Sjam'un pada tahun 1916-1949.Kerangka teori yang digunakan dalam peneltian ini, adalah metodologi teori strukturis dan teori colective action yang dijelaskan oleh Charles Tilly. Untuk mencapai penulisan K.H. Sjam'un dengan melalui metode sejarah. Langkah-langkah itu adalah tahapan pengumpulan data atau sumber. Sebagai langkah awal untuk mengumpulkan sumber-sumber di sekitar objek maupun informasi langsung mengenai K.H. Sjam'un, kemudian sumber-sumber dikritik melalui kritik sumber. Tahapan berikutnya adalah penulisan sebagai tahap akhir dari prosedur penelitian ini.Dari peneltian ini dapat penulis simpulkan bahwa K.H. Sjam'un merupakan cucu K.H. Wasjid yang berhasil diselamatkan dari kejaran pemerintahan Hindia Belanda sehingga masih dapat meneruskan ide perjuangannya. Gagasan pembaharuan yang dinginkannya adalah untuk mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai landasan berpikir yang melatar belakangi perlawanannya terhadap pemerintah Hindia Belanda. Jejak politiknya dapat ditandai pada jabatan-jabatan penting yang pernah didudukinya sejak pendudukan Jepang adalah sebagai tentara Peta, masa revolusi sebagai Ketua BKR Karesidenan Banten, sebagai Panglima Divisi 100011 pada Tentara Keamanan Rakyat (TKR), sebagai komandan Brigade I Tirtayasa pada Tentara Republik Indonesia dan posisi terakhirnya adalah menjadi Bupati Serang."

"Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi peristiwa yang dialami oleh para tahanan politik wanita di Kamp Pelantungan dan menjelaskan kehidupan para tahananan politik selama di dalam kamp serta hubungannya dengan masyarakat sekitarnya. Setelah peristiwa 30 September 1965. Orang-orang yang beraliran komunis ditangkap dan penjarakan. Beberapa wanita yang ikut dalam organisasi yang berideologi komunis ditahan. Mereka kemudian digolongkan menurut tingkat keterlibatannya. Para tahanan politik wanita dianggap terlibat, akan tetapi tidak mempunyai bukti yang kuat digolongkan sebagai tahanan politik golongan B. Sejak itu kehidupan mereka mulai berubah. Mereka harus menjalani pemeriksaan, serta dipisahkan dari keluarganya. Di tahan dari satu kamp ke kamp yang lainnya. Mereka disiksa baik secara fisik maupun psikologis.Pada tahun 1971, pemerintah mereedukasi para tapol wanita golongan B di Pelantungan, sebelum mereka dikembalikan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan para tapol wanita di Pelantungan tampaknya tidak jauh berbeda dengan perlakuan yang sarat dengan tindak kekerasan yang berupa penyiksaan mental maupun fisik. Penyiksaan dan pelecehan seksual dialami oleh para tapol wanita. Beberapa orang tapol bahkan mengalami kehamilan. Selama di dalam kamp para tapol direedukasi agar menjadi manusia yang berideologi Pancasila dan meninggalkan ideologi komunis, melalui berbagai kegiatan.Berkaitan dengan masalah itu beberapa pertanyaan yang muncul kemudian adalah; Mengapa Pelantungan dipilih sebagai tempat rehabilitasi para tapol wanita? Siapa sajakah yang dijadikan tapol wanita? Bagaimanakan aktifitas para tapol wanita selama di kamp? Bagaimana para mantan tapol wanita menjalani kehidupan setelah bebas dari kamp tahanan politik di Pelantungan? Seberapa jauh upaya reedukasi ideology mampu mengubah ideologi tapol?Untuk menjawab penelitian ini digunakan metode sejarah lisan. Hal ini berkaitan dengan kesulitan dalam mencari sumber-sumber tertulis yang mengungkapkan tentang kehidupan para tapol selama di Kamp. Pelantungan.Dari metode ini dapat diperoleh jawaban, bahwa pemilihan Pelantungan sebagai kamp reedukasi para tapol wanita berkaitan dengan status pemilikan tanah, yaitu tanah milik militer sejak masa Hindia Belanda. Disamping tempat yang terisolir jauh dari jangkauan masyarakat luas. Beberapa dari penghuni kamp adalah para tokoh politik wanita dan aktifis organisasi wanita onderbouw PKI, meskipun terdapat kesalahan penangkapan terhadap beberapa gadis muda yang tidak terlibat dalam organisasi yang berideologi komunis. Selama di kamp para tapol menjalani rehabilitasi mental, pendidikan/penerangan agama, kesehatan, hiburan, olah raga, latihan kerja dan kerajinan. Setelah menjalani reedukasi selama di kamp program itu telah berhasil mematikan identitas mematikan identitas diri para tapol wanna. Setelah keluar dari kamp para tapol cenderung menyembunyikan identitas dirinya Mereka kemudian membuat suatu kelompok berupa paguyupan "Pakorba Pelantungan" yang diisi dengan kegiatan arisan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan intrik-intrik politik yang terjadi selama pemerintahan Sunan Paku Buwono IV di Kesunanan Surakarta periode 1808-1820. Tahun 1808 dijadikan sebagai batas awal dengan pertimbangan bahwa pada tahun itu intervensi kolonial untuk pertama kalinya terjadi pada kehidupan politik di kraton, yaitu dengan adanya peraturan tata tertib baru yang dibuat oleh Gubemur Jenderal H.W. Daendels untuk penyambutan pejabat kolonial oleh raja. Tahun 1820 menjadi batas akhir dengan pertimbangan sebagai tahun wafatnya Sunan PBIV.Selama periode pembahasan, tujuh kali intrik-intrik politik dilakukan oleh Sunan PB IV yang dimaksudkan sebagai usaha untuk mempertahankan kekuasaan dan wibawanya. Tujuan utama Sunan PB IV adalah untuk mengembalikan kebesaran dan keutuhan Kerajaan Mataram Islam seperti sebelum peristiwa Palihan Nagari tahun 1755, dan berkuasa sebagai seorang raja Jawa babas dari intervensi asing. Dalam mencapai tujuan tersebut, Sunan PB IV hares menghadapi penguasa kolonial Belanda, Prancis dan Inggris, di samping juga Kesunanan Yogyakarta dan para kerabatnya sendiri di kraton Solo.Semua peristiwa tersebut berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah kolonial sendiri terhadap Kesunanan Surakarta yang diwarnai keraguan. Kepentingan kolonial menuntut adanya perluasan wilayah dan pengakuan kekuasaan oleh raja-raja Jawa. Tetapi pemerintah kolonial juga khawatir terjadinya konflik besar dengan raja-raja Jawa akibat tekanannya. Penguasa kolonial mengetahui semua rencana Sunan itu, tetapi untuk menghindari peperangan besar pemerintah kolonial tidak menurunkan atau membuang Sunan. Sementara itu Sunan PB IV berhasil lolos dari tuntutan penguasa kolonial dengan mengorbankan orang lain yang sebelurnnya dilibatkan dalam intrik politiknya. Tuduhan penguasa kolonial yang didasarkan pada bukti yuridis memungkinkan Sunan untuk mengelak dan menunjuk orang lain sebagai pelaku utamanya.

---

This research is aimed to explain and to expose some political conspiracies in Solo under the rule of Sunan Paku Buwono fourth. 1808-1820. The year 1808 is a starting point because of fact that in that year colonial intervention into Javanese royal political life was begun. It was shiown by Gouverneur General H.W. Daendels' decision for a formal ceremony in Javanese kraton, especially for respecting a new Minister. The year 1820 is the last point because in the year Sunan Paku Buwono fourth was dead.

In his ruling period, there were seven political conspiracies that done by him for defending his royal power and prestige. His main targets were to return a greatness and power of Mataram Kingdom, as before the palihan nagari in 1755, and ruled as a great Javanese emperor without foreigner's intervention. For achieving them, the Sunan had to do with Dutch, French and British colonial powers, and also Yogyakarta Kingdom and his own family in Solo.

It had any relation with a doubtfull colonial policy toward Sunan. Colonial interest needed the geographical control on Javanese kings. But she was worry about the great conflict againts Javanese kings, because of her policy. Colonial govenment knew seriously about Sunan's conspiracies, but for preventing a great conflict againts Solo, colonial govenment did not replace the Sunan with another. The Sunan fourth could escape from colonial punishment successfully, because he took another person as his victim of his political conspiracy. The colonial judicial accusement againts the Sultan could not be proven and it made the Sultan was safe from the punishment, until his death in 1820."

"Penulisan sejarah Sri Mangunsarkoro dalam Pergerakan perempuan di Indonesia, khususnya pada tahun 1924 hingga I959. Permasalahan yang akan dibahas ialah aktifitas Sri Mangunsarkoro dalam memperjuangkan perbaikan kedudukan perempuan di Indonesia pada periode tersebut dan pemikirannya yang melandasi setiap langkahnya dalam gerakan perempuan. Dalam Skripsi ini, pembahasan dimulai dari munculnya gerakan perempuan di Indonesia pada awal ke-20 yang diawali oleh Kartini. Sepeninggal Kartini, banyak tokoh perempuan di Indonesia yang muncul seperti Rohana Kudus, Dewi Sartika, Nyi Hajar Dewantara dan perempuan Indonesia lainnya. Awal gerakan emansipasi perempuan pada awal abad 20 adalah pendidikan bagi kaum perempuan. Sri Mangunsarkoro adalah satu dari sedikit perempuan Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan tersebut. Pada tahun 1924, Sri Mangunsarkoro bergabung ke dalam Taman Siswa di Tegal sebagai guru. Di Taman Siswa, awal peranan Sri Mangunsarkoro di dalam gerakan perempuan Indonesia. Ia menjadi salah satu kader terbaik dari Taman Siswa, hal itu dapat dilihat dari keterlibatan dalam kancah pergerakan perempuan di tingkat nasional yaitu pada tahun 1929, ia telah menjadi pengurus pusat PPII kemudian bahkan menjadi ketua Kongres Perempuan Indonesia tahun 1935. Periode awal abad 20 adalah periode dimana gerakan perempuan ikut aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Hal tersebut menyebabkan gerakan perempuan berkaitan dengan perjuangan politik yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. Perjuangan politik itulah yang membuat Sri Mangunsarkoro melihat bahwa gerakan perempuan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari gerakan politik untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Pandangan politik tersebut yang membuat ia membuat partai perempuan pertama di Indonesia yaituPartai Wanita Rakyat pada tahun 1946. Partai tersebut adalah partai kecil dan bahkan tidak berhasil mendapatkan kursi di parlemen tapi PWR merupakan representasi gerakan perempuan di Indonesia yang secara legal memproklamirkan dirinya dalam gerakan politik di Indonesia. Sri Mangunsarkoro adalah satu dari tokoh gerakan perempuan di Indonesia, di dalam perjuangannya dia selalu menegaskan behwa perempuan harus bersatu. Perbedaan yang ada dalam metode perjuangan yang digunakan oleh berbagai organisasi perempuan di Indonesia tidak harus membuat perpeahan sehingga sampai akhir hidupnya Sri Mangunsarkoro tetap berjuang baik di partainya dan juga berbagai organisasi perempuan lainnya seperi Kongres Wanita Indonesia sebagai payung dari organisasi-organisasi perempuan yang ada di Indonesia."

"Penulisan tentang militer dan pergolakan daerah sebagai suatu kasus dari kerangka kebijakan merupakan tema sentral penulisan skripsi ini, dimana penulis, ingin meng_gambarkan secara detail periode-periode apa yang penting yang mewarnai kurun waktu pergolakan ancara 1955-1958. Kurun waktu ke belakang sebagai setting penulisan berhasil mengungkapkan bahwa kuatnya pengaruh pada periode revolusi yang tertanam dari masing-masing individu dan kelompok di suatu daerah merupakan cikal Bakal. dimana mereka bisa mengartikan mengisi pembangunan pasca kedaulatan tidak dengan pertentangan terus menerus dipusat saja, hal ini pada akhirnya digugat lewat apa yang di sebut dengan PRRI. Metode yang dipergunakan dalam penulisan ini berSifat deskriptif-analitik, dimana penulis berusaha menyajikan dalam bentuk penggambaran seCara kronologis peristiwa-_peristiwa yang terjadi. Hal ini memberikan suatu benang merah yang jelas kenapa pergolakan itu bisa terjadi, apa yang menjadi latar belakangnya, secara singkat bisa disim_pulkan lewat kerangka kebijakan yang masih mencari format pemerintahan yang sesuai bagi negara pada kurun waktunya."

"Skripsi ini menguraikan tentang pengertian Ideologi militer secara umum untuk memahami ideologi militer Indonesia secara khusus. Dan untuk memahami pergumulan ideologis yang terjadi di tahun 1945 pada awal terbentuknya institusi militer Indonesia, hingga diakuinya peran politik militer Indonesia dalam parlemen dan pemerintahan dengan diberlakukannya Dekrit Presiden 1959. Didalamnya juga diuraikan factor-faktor kemunculan ideologi militer Indonesia dan pemikiran-pemikiran yang mempengaruhinya. Sehingga secara ringkas dapat dipahami apa yang menjadi ideologi militer Indonesia pada waktu itu dan masa sesudahnya."

"Salah satu ketentuan yang berlaku pada Fakultas Sas_tra Universitas Indonesia menyatakan, bahwa dalam rangka penyelesaian program pendidikan yang terakhir ialah penu_lisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai ge_lar Sarjana Sastra. Berdasarkan atas ketentuan itulah skripsi ini ditulis. Adapun tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan un_tuk turut mengembangkan studi sejarah pada umumnya dan se_jarah perang kemerdekaan khususnya di Yogyakarta, yang di_rasakan bahwa penulisan mengenai hal itu masih langka. Yang mendorong penulis merniiih judul Kota Yogyakarta Pada Masa Pendudukan Belanda ( 19 Desernber 1948 - 30 Juni 1949 ) , antara lain pertimbangannya adalah seba_gai berikut: Pertama, penulis beranggapan bahwa masih sedikit adanya buku-buku yang mengungkapkan sejarah kota Yogyakarta dalam masa pendudukan tentara Belanda. Kedua dimaksudkan untuk menggali nilai-nilai sejarah yang ada kaitannya dengan judul tersebut di atas. Ketiga dimaksudkan untuk menambah bahan kepustakaan."

"Pengumpulan data untuk penulisan skripsi ini dilakukan dengan care Btudi kepustakaan berupa buku_buku, Surat kabar, artikel dan suxber-sumber lain yang tidak diterbitkan, seperti: arsip-arsip dan sebagainya.Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui peranan pemuda dan organisasi pemuda setelah masa kemerdekaan Indonesia hingga teroapainya suatu kesepakatan untuk pembentukan negara kesatuan. Setelah Indonesia merdeka, perjuangan bangsaIndonesia terus berlanjut untuk mempertahankan kemerdekaan. Para Pemuda Indonesia bahu-membahu mengusir tentara penjajah Belanda yang bermaksud untuk menguasai Indonesia kembali. Karena itu perlu diadakan konsolidasi di antara pemuda dan organisasi pemuda untuk menyatukan tekad dan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Adanya kongres kongres pemuda Indonesia merupakan suatu sarat untuk hal tersebut di atas. Kongres Pemuda Indonesia tahun 1950, yang merupakan Kongres Pemuda yang terakhir pada mass Revolusidalam keputusannya berhasil membentuk suatu keeamaan pendapat untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi suatu Negara kesatuan."

"ABSTRAKPenelitian mengenai Peranan Militer Dalam Menyelesaikan Pergolakan di Surakarta, tujuannya untuk mengetahui bagaimana situasi pergolakan di Surakarta tahun 1948 - 1949 pada waktu meng_hadapi musuh dari dalam ( komunis ) maupun dari luar ( Belanda ). Pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan, berupa buku-buku, Surat kabar dan majalah. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa, di dalam pergolakan di Surakarta pada tahun 1943 - 1949 terdapat beberapa peristiwa penting. Tahun 1948 pasukan Divisi ranembahan Senopati melawan Divisi Siliwangi yang dapat dikatakan perang saudara, selain itu pemerintah melawan komunis dimana komunis menyusup kedalam militer. Tahun 1949 pemerintah RI menghadapi musuh.dari luar ( Belanda ). Dengan adanya insiden - insiden tersebut militer menjamin keamanan dan keselamatan rakyat Surakarta. Dengan demikian terlihat bagaimana peranan militer dalam menyelesaikan pergolakan, khususnya di Surakarta pada tahun tahun 1948-1949."

"ALRI Pangkalan IV Tegal sebagai organisasi ALRI terbe_sar di Jawa pada periode Perang Kemerdekaan RI (1945-1948), di bentuk dan dikembangkan oleh para anggota BKR/TKR Laut daerah Tegal dan Semarang pada bulan November 1945. Pada periode ini, Pangkalan IV Tegal, atau yang kemudian dikenal sebagai Corps Armada (CA) IV, berusaha mengembangkan konsep armada dan marinir dalam konsep keorganisasian ALRI, baik dalam penyusunan organisasinya maupun melalui jalur pendi_dikan, seperti Sekolah Angkatan Laut (SAL) Tegal dan Lati_han Opsir (LO) Kalibakung. Pada periode ini juga, Pangka_lan IV Tegal dihadapkan pada permasalahan dualisme komando yang saling bertentangan di dalam tubuh komando pusat ALRI, yaitu Markas Besar ALRI Yogyakarta dan Lawang. Keduanya saling berebut pengaruh agar dapat menguasai dan mengontrol Pangkalan IV di bawah komando mereka. Masalah dualisme ko_mando tersebut baru terselesaikan, ketika ALRI di reorgani_sari tahun 1948. Pada saat meletus Perang Kemerdekaan I (1947-1948), Markas dan Kota Tegal diduduki oleh Belanda, sehingga Pangkalan IV atau CA IV bergerilya di sekitar Te_gal-Pekalongan, dan bermarkas di Temanggung. Pada saat perang Kemerdekaan II (1948-1949), CA IV memperoleh daerah perjuangan sendiri di sekitar Pemalang-Pekalongan-Batang hingga sekitar Gunung Slamet. Daerah tersebut dikenal se_bagai rub-wehkreise Slamet (SNKS) V. CA IV merupakan pasu_kan ALRI terbesar di Jawa saat itu, dan satu-satunya pasu_kan ALRI yang memperoleh daerah Sub-Wehrkreis."