Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
I Gde Nyoman Arsana
"Hubungan sipil-militer di setiap negara berbeda satu sama lain karena adanya perbedaan latar belakan perkembangan bangsa, bentu negara, ideologi, dan falsafah negara, dan budaya bangsa. Jenis hubungan sipil-militer bervariasi mencerminkan ideologi poitik, orientasi-orientasi, dan struktur organisasi modern. Hubungan sipil-militer di Indonesia sejak 1945-1998 mengalami pasang surut sejalan dengan sikap politik penguasa pemerintah, sikap, dan solidaritas kaum militer pada periode yang bersangkutan.
Dwifungsi ABRI merupakan salah satu doktrin dasr bagi ABRI dalam melaksanakan tugasnya khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan hubungan sipil-militer. Doktrin ini secara evolusi mengalami perkembangan sejak awal revolusi 1945. Dwifungsi ABRI memperoleh roh dans emangatnya pada masa gerilya antara Desember 1948 sampai Juli 1949, dimana saat itu TNI bersama PDRI di Bukittinggi mempertahankan keberadaan Republik yang masih muda. Doktrin ini kemudian secara perlahan berkembang dari era Soedirman (1945-1949), era Nasution (1958) sampai dengan era Soeharto (1966-1988).
Soeharto sebagai pendiri Orde Baru telah berperan sentral dan memberi warna dan bentuk hubungan sipil-militer yang dilaksanakan dengan doktrin Dwifungsi ABRI karena dia menduduki posisi kunci sudut pandang tersebut dalam studi ini dilakukan kajian untuk mengenali sejauh mana Soeharto (agency) mempengaruhi produk-produk peraturan-peraturan (struktur) tentang kedudukan militer dalam Negara sampai kepada saat dimana terjadi dominasi militer dalam politik di Indonesia selama lebih dari tiga dekade.
Kajian ilmu sejarah yang menggunakan metodologi strukturis sebagai sebuah kajian yang mengedepankan bagaimana kuatnya pengaruh human agency yang memberi bentuk pada perubahan struktur yang berupa peraturan-peraturan tentang kedudukan militer dalam Negara RI. kajian ini menjabarkan periodesasi hubungan sipil-militer dalam tiga periode yaitu: (1) 1966-1975, disebut periode pengendalian militer dengan patner (memupuk kekuasaan), (2) 1976-1988, disebut periode pengendaliaan militer dengan patner, dan (3) 1988-1998, disebut periode pengendalian militer tanpa patner. Studi ini penting dilakukan sebagai salah satu upaya untuk memaknai kembali kedudukan militer yang demikian dominan selama lebih dari tiga dekade, pada saat mana Republik ini sedang dalam pencarian bentuk demokrai yang cocok bagi bangsa Indonesia yang berfalsafah pancasila. Hasil kajian ini diharapkan dapat menumbuhkan inspirasi bagi generasi penerus bangsa, agar dapat menundukkan militer pada posisinya yang tepat sesuai jiwa dan semangat UUD 1945 dalam NKRI yang menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai demokrasi.
Dengan menggunakan teori sipil-militer Samuel P. Huntington dengan merujuk kepada model The Continuum of Military in Politics dari Claude E. Welch dan konsep kekuasaan dalam mempengaruhi proses perumusan dan implementasi Dwifungsi ABRI, sedemikian jauh, luas dan mendalam sehingga berdampak pada intensitas sifat dan corak hubungan sipil-militer di Indonesia ; kedua, hubungan sipl militer di Indonesia dalam era Soeharto, merupakan salah satu varian Subjective CIvilan Control; ketiga, terdapat tiga perbedaan prinsip pandangan antara Nasution dengan Soeharto mengenai Dwifungsi ABRI yang disebabkan adanya beberapa faktor yang berpengaruh antara lain perbedaan latar belakang budaya, pendidikan, pengalaman, dan cara pandang; keempat, Soeharto sangat dipengaruhi nilai-nilai budaya Jawa dalam pelaksanaan kekuasaan dan penerapan kepemimpinannya; dan kelima, Dwifungsi ABRI digugat karena adanya faktor-faktor dari luar dan dari dalam negeri, khususnya karena implementasinya yang demikian meluas dan mendalam, serta pemanfaatannya oleh Soeharto untuk mempertahankan kekuasaannya.

The relationships between civil and military varies in every country because of the difference of the nation's background, the shape ol the country, the ideology and philosophy, and the culture of the nation- The variation of civil-military relationships reflected the political ideology, orientations, and the modern structure of organization, The relationships of civil military in Indonesia since 1945 ~ 1998 went ups and downs in accordance to the political attitude of the ruling government, the attitude and solidity of the military community ln that period.
ABRI double-function is one of the doctrines of ABR! to lullil their duties especially in compliance with civil-military relationships. This doctrine developed evolutionary since the beginning of the 1945 revolution. ABRI double-function was motivated during the 'guerrila?s era", between December 1948 and July 1949, when TNI together with PDRI defended the existence of this new and young Republic, in Bukittinggi, West Sumatera. The doctrine then developed slowly in the era of Soedirman (1945-1949), the era of Nasution (1958), until the era of Soeharto (1966-1998).
Soeharto, as the founder of the New Order. played as the central role in shaping and colouring the civil-military relationships that acted upon the ABRI double-function doctrine, because Soeharto was in the key position as the President of Republic indonesia, as ABRI Commander-in-chief, and as a more than three period Mandatory of MPR Rl. From this point of view. this study is trying to analyze Soehands deeply influence in the products of regulations about the military position in the country until the military domination in politics in Indonesia for more than three decades.
The study of the history using structurist methodology was a study that brought up the strong influence of human agency that gave shape to the change of structure of regulations about the position of military in the Republic of Indonesia. This study explained the periodicity about the relationship between civil-military : (1) 1966-1975, as the period of military with partner { to strengthen power), (2) 1976-1988, still as the period of military with partner, (3) 1988-1998, as the period of military without partner. This important study has done as an effort to signify the military position that had been so dominant for more than three decades, while this Republic was looking for the come out best democratic system for the nation, as it has Pancasila as its philosophy. We hope this analysis will develop an inspiration to the young generation to put military in accurate position in accordance to the morale of UUD 1945 in NKRI that uphold law and democratic values.
With applying the theory of civil-military relationships of Samuel P. Huntington, and with references of The Continuum of Military Involvement in Politics model of Claude E.Wetch, the concept of power in Javanese tradition, and the concept of ABRI double- function, this analysis will uncover that : first, Soeharto was proved of having deep influence in the conception and in implementing the ABRI double-function, that influenced also the character and the pattern of civil-military relationships in Indonesia; second, civil-military retationships in Indonesia in the era of Soeharto, was a variant of Subjective Civilian Control; third, there were three principal different views between Nasution and Soeharto about ABRI double-function, because of some factor of influences e.g. different background of culture, educations, experiences, and mind set; forth, Soeharto was deeply influenced by Javanese cultural values in implementing his power and leadership; fifth, ABRI double-function was claimed because of internal and external factors, especially the wide and deep implementation to stand up for Soeharto's power.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2007
D747
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harto Juwono
"ABSTRAK
Disertasi ini menguraikan tentang proses kontrak sewa tanah dan semua ketentuan yang mengaturnya di wilayah Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta selama periode 1818-1912. Fokus penelitian ini adalah terjadinya kontrak sewa atas tanah-tanah apanage dan tanah-tanah lain di kerajaan-kerajaan Jawa oleh pengusaha asing dalam berbagai bentuk hak sewa. Pendekatan struktural dan teori tentang hukum adat digunakan untuk menjelaskan terjadinya proses perubahan yang berlangsung di wilayah Projo Kejawen, terutama dengan adanya pergeseran di bidang hukum.
Kajian ini menemukan bahwa proses persewaan tanah mengakibatkan terdesaknya penggunaan hukum adat oleh hukum positif Barat, terutama dengan adanya penerapan prinsip Konkordansi. Prinsip ini bertujuan untuk memberlakukan hukum yang berlaku di Belanda bagi tanah koloninya, termasuk di wilayah raja-raja Jawa (Vorstenlanden). Seiring dengan perubahan itu, sejumlah peraturan kontrak sewa tanah dibuat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda bagi persewaan tanah di Projo Kejawen. Sebagai akibat proses tersebut, muncul berbagai bentuk hak atas tanah yang tidak pernah dikenal dalam hukum adat Jawa. Kondisi yang diciptakan dalam struktur kepemilikan tanah oleh perubahan ini menjadi dasar yang kuat untuk memotivasi pemerintah kolonial melakukan reorganisasi agraria di Vorstenlanden.

ABSTRACT
This dissertation describes the process of landlease contract and all provisions that regulate it in the Kesunanan of Surakarta and the Sultanate of Yogyakarta the period 1818-1912. The focus of this study was the occurrence of a lease of apanage lands and other lands in the Javanese royal realm by foreign businessmen in various forms of lease rights. Structural approach and a theory of adat law is used to describe the process of change that taken place in the Projo Kejawen, especially with the shift in the legal aspect.
This study finds that the process of the landlease resulted in the replacing of customary law by the Western positive law, especially with the implementation of Concordance principle. This principle aims to enforce the laws of the Netherlands for the land colonies, including in the area of the kings of Java (Vorstenlanden). Along with those changes, a number of landlease regulations were made by the Dutch East Indies colonial government for leasing land in the Projo Kejawen. As a result of the process, other forms of land rights which never recognized in the adat law of Java were applied. Conditions that created in the structure of land ownership by this change was a strong basis to motivate the colonial government to make a program of agrarian reorganization in Vorstenlanden.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2011
D1195
UI - Disertasi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Sulasman
"ABSTRAK
Revolusi di Sukabumi tidak bisa dipisahkan dari revolusi Indonesia, karena revolusi di tingkat lokal merupakan bagian integral dan revolusi nasional. Untuk menjelaskan revolusi di Sukabumi, maka diajukan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya revolusi di Sukabumi?
2. Bagaimana proses terjadinya revolusi di Sukabumi?
3. Bagaimana peranan kyai dan pesantren dalam revolusi di Sukabumi?
Berdasarkan perspektif sosiologis, gerakan revolusi di Sukabumi 1942-1946 dapat dikategorikan sebagai aksi sosial. Gerakan yang terjadi di Sukabumi dapat dikategorikan pada collective action. Hal ini terlihat dari tahap-tahap gerakan-gerakan yang dilakukan kelompok islam, sosialis, komunis, nasionalis, apakah mereka itu pemuda, kaum biokrat, tokoh agama, tentara dari Resimen II TKR Sukabumi, maupun masyarakat yang tergabung dalam kelasykaran, merupakan aksi kolektif, dimana kepentingan bersama merupakan tujuan tidak terpisahkan dari gerakan perlawanan.
Sudi ini digunakan metodologi dan endekatan strukturis dari Christoper Lioyd, yang merupakan gabungan antara deskripsi dan analisis.
Ruang lingkup penelitian disertasi ini adalah daerah Sukabumi masa revolusi pada tahun 1945 sampai dengan 1946. Wilayah yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kotamadya Sukabumi. Dalam lingkup tersebut yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini tidak hanya mengenai suatu peristiwa tertentu, melainkan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah itu dan perkembangan beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat sejak pasca proklamasi kemerdekaan sampai dengan peristiwa penghadangan terhadap konvoi pasukan Sekutu. Penelitian ini bertujuan rekonstruksi dan explanasi peristiwa secara komprehensif dan holistik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah."
2007
D1852
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sulasman
"ABSTRAK
Revolusi di Sukabumi tidak bisa dipisahkan dari revolusi Indonesia, karena revolusi di tingkat lokal merupakan bagian integral dan revolusi nasional. Untuk menjelaskan revolusi di Sukabumi, maka diajukan beberapa perumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya revolusi di Sukabumi?
2. Bagaimana proses terjadinya revolusi di Sukabumi?
3. Bagaimana peranan kyai dan pesantren dalam revolusi di Sukabumi?
Berdasarkan perspektif sosiologis, gerakan revolusi di Sukabumi 1942-1946 dapat dikategorikan sebagai aksi sosial. Gerakan yang terjadi di Sukabumi dapat dikategorikan pada collective action. Hal ini terlihat dari tahap-tahap gerakan-gerakan yang dilakukan kelompok islam, sosialis, komunis, nasionalis, apakah mereka itu pemuda, kaum biokrat, tokoh agama, tentara dari Resimen II TKR Sukabumi, maupun masyarakat yang tergabung dalam kelasykaran, merupakan aksi kolektif, dimana kepentingan bersama merupakan tujuan tidak terpisahkan dari gerakan perlawanan.
Sudi ini digunakan metodologi dan endekatan strukturis dari Christoper Lioyd, yang merupakan gabungan antara deskripsi dan analisis.
Ruang lingkup penelitian disertasi ini adalah daerah Sukabumi masa revolusi pada tahun 1945 sampai dengan 1946. Wilayah yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah kabupaten dan kotamadya Sukabumi. Dalam lingkup tersebut yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini tidak hanya mengenai suatu peristiwa tertentu, melainkan melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah itu dan perkembangan beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat sejak pasca proklamasi kemerdekaan sampai dengan peristiwa penghadangan terhadap konvoi pasukan Sekutu. Penelitian ini bertujuan rekonstruksi dan explanasi peristiwa secara komprehensif dan holistik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah."
2007
D627
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
A. Syatori
"Penelitian ini adalah kajian tentang gerakan perlawanan rakyat Cirebon 1802-1818. Setelah dilakukan kajian secara mendalam, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa gerakan perlawanan rakyat Cirebon ini terjadi dalam empat periode selama rentang waktu 16 tahun mulai 1802 hingga 1818. Periode pertama terjadi pada 1802. Tokoh utama gerakan ini adalah Bagus Sidong, Bagus Arisim, Bagus Suwasa, dan Bagus Rangin. Periode kedua terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Daendels. Tokoh utama gerakan perlawanan pada periode ini masih sama dengan periode sebelumnya, yakni Bagus Rangin yang menolak untuk berunding. Periode ketiga terjadi pada masa pemerintahan Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles. Pada periode ini, gerakan perlawanan masih dipimpin oleh tokoh yang sama, Bagus Rangin. Periode keempat gerakan perlawanan terjadi pada 1816-1818. Periode gerakan perlawanan ini terjadi dalam dua tahap. Tahap pertama pada 1816-1817 dan tahap kedua pada 1818. Perlawanan tahap kedua juga terjadi dalam dua fase, pada Januari-Februari 1818 dan Juli-Agustus 1818. Gerakan perlawanan 1816-1817 bermula di Keresidenan Krawang. Tokoh utama gerakan perlawanan ini adalah Bagus Jabin, putera Bagus Sanda, pamannya Bagus Rangin. Selain Bagus Jabin, tokoh lainnya adalah Bagus Bulun, pamannya, Bagus Urang, kakenya, dan beberapa anggota keluarganya yang lain seperti Bagus Wangsa, Bagus Asidin, Bagus Brata, Candra Wijaya dan Talok. Semuanya adalah saudara atau saudara tiri Bagus Jabin. Sebab-sebab yang melatar belakangi gerakan perlawanan ini berbeda-beda pada setiap fase. Akan tetapi, perbedaan latar belakang itu bisa ditarik benang merah bahwa semuanya disebabkan oleh kebijakan pemerintah kolonial yang diambil pada setiap periode terjadinya peristiwa. Pada periode pertama, sebab utama terjadinya pergolakan adalah karena kebijakan pemerintah yang mencampuri urusan internal keraton Cirebon dalam suksesi pergantian Sultan. Selain itu, faktor lain yang tidak kalah penting adalah karena kebijakan pemerintah terkait persewaan desa yang melibatkan orang-orang Cina, yang pada akhirnya memberatkan dan menyengsarakan rakyat. Pada periode kedua, latar belakang terjadinya pergolakan juga disebabkan karena Daendels belum memenuhi tuntutan rakyat. Sementara itu, latar belakang terjadinya pergolakan pada periode ketiga, terutama karena berbagai kebijakan Raffles yang menekan dan beban berat yang dirasakan oleh rakyat, terutama kebijakan tentang penjualan tanah, pemborongan/persewaan monopoli, dan kerja wajib. Sebab utama gerakan perlawanan pada periode keempat juga sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang berakhir dengan perlakukan yang dialami penduduk baik di tanah pemerintah maupun di tanah partikelir, sehubungan dengan kerja wajib dan penyetoran wajib yang dipungut dari mereka. Pemerintah masih membiarkan praktek-praktek lama orang Cina berupa persewaan desa-desa Sultan dan penjualan kredit terhadap penduduk. Di Indramayu dan Karawang para pemilik tanah-tanah partikelir menuntut hasil panen yang melebihi kemampuan penduduk, bahkan dituntut melakukan kerja wajib tanpa upah. Kata Kunci: Gerakan perlawanan, rakyat Cirebon. Bagus Rangin, Bagus Jabin, Bagus Serrit, Bantarjati, Kedongdong.

This study considers about the Ressistance Movement of Cirebonese People from 1802 to 1818. After considering deeply, this study has been concluded that this movement happened in four periods it had been six teen years from 1802 to 1818. The first period happened in 1802. The main actors of this movement were Bagus Sidong, Bagus Arisim, Bagus Suwasa, and Bagus Rangin. The second period happened when General Governor Daendels administered Cirebon. The main actors were actually the same as the previous period, Bagus Rangin. He definitely refused to confer with. The next period happened when Cirebon was administrating by Sir Thomas Stamford Raffles. In this period, Bagus Rangin still leaded the movement. The last period was from 1816 to 1818. However, this ressistance movement is divided into two phases the first phase was from 1816 to 1617 and the second phases was in 1818. In the second phase, the movement is divided into two stages the first stage was on January ndash February in 1818, and the second stage was on July ndash August 1818. This last movement had begun in Keresidenan Krawang. The main actors on this movement were Bagus Jabin, the son of Bagus Sanda, Bagus Rangin rsquo s uncle. Besides Bagus Jabin, the other ones were Bagus Bulun and his uncle, Bagus Urang and his grandfather and other members of family Bagus Wangsa, Bagus Asidin, Bagus Brata, Candra Wijaya and Talok. All of them were brothers and brothers in law of Bagus Jabin. The grounded causes of these ressistance movements were actually different in every single phase. However, the different background can be considered that, all these movements were caused of the colonial policy taken in every single period of evidence. In the first period, the main causes happened when the colonial policy officiously meddled with internal business of Cirebon Palace in taking role of changing Sultan. The other significant problem was caused of the policy related to hiring villages which involved Chinese people, in which eventually, burdened native people. In the second period, the problem grounded was caused of General Governor Daendels un filled the native people in need. Meanwhile, in the next period, the problem grounded was caused of the policy taken by Raffles, in which pressing upon the people. Particularly, the policy about land selling, monopoly hiring, and obligatory working. The main problem of the last movement was also related to the government policy, in which finally the treatments suffered by the people, even in government or private territory, in relation to obligatory working and paying taken from them. The government still allowed the old schools practiced by Chinese people, as hiring Sultan rsquo s villages, and selling lands on credit to them. In Indramayu and Karawang, the owners of private lands demanded harvest over the capability, even obligated working without commission."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
D1703
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library