Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hasil penulisan yang dikemukakan dalam disertasi ini, tersusun berdasarkan penelitian tentang kebudayaan dan perilaku reproduksi masa bumilincalin (ibu hamil, bersalin, dan pascasalin) masyarakat; terfokus pada pengaruh faktor-faktor sosial-budaya reproduksi dan faktor-faktor sosial lainnya terhadap para ibu hamil mengalami gangguan emosi (dalam ansietas) dan fisik, yang mempersulit persalinan, serta kondisi pascasalin mereka berdasarkan kondisi faktor-faktor tersebut. Penelitian ini telah dilakukan di Kabupaten Sumedang Propinsi Jawa Barat sejak awal tahun 1996 sampai awal tahun 1997, dilanjutkan secara formal terjadual (berkesinambungan) mulai awal bulan September tahun 1998 sampai bulan Juni tahun 1999. Penelitian ini didasarkan pada bagan kerangka berpikir, sebagai arah kajian yang dibentuk penulis; yang dipengaruhi beberapa pandangan teori yaitu 1) pandangan teoritis Stres Interaktif, dari Charles 1. Sheridan dan Sally A. Radmacher, 2) proposisi Perubahan Dalam Interaksi Sistem Budaya dan Sistem Medis, dari Paul D. Benjamin, 3) proposisi Hubungan antara Harapan-harapan Budaya Reproduksi dengan Ansietas Para Ibu Hamil dan Gangguan Persalinan, dari Margaret Mead, 4) pandangan teoritis antropologi tentang Hubungan Antara Uterus yang Bersifat Negatif dengan Kondisi Emosi Para Wanita Hamil Yang Terganggu, dari Emily Martin, dan 5) pendirian teori secara antropologi tentang Stresstres Akibat Peranan dan Nilai Yang Bersumber dari Sistem-sistem Sosial-Budaya, dari A.F.C. Wallace. Penelitian dilakukan dengan mengutamakan penggunaan metode kualitatif, dibantu dengan metode kuantitatif untuk memvalidasi data (dalam uji analisis Ylsq dan analisis diskriminan). Sasaran pengumpulan data yaitu para informan umum (sebagai tokoh-tokoh masyarakat dan para ibu yang telah pernah bersalin), serta para informan khusus (para ibu) yang sedang menjalani masa bumilincalin. Hasil penelitian ini sebagai berikut: Pertama. Secara umum warga masyarakat Sunda Sumedang memadukan pengetahuan budaya reproduksi / kedokteran moderen dengan pengetahuan budaya reproduksi tradisional atau etno-obstetri Sunda, dalam kepentingan kesehatan bumilincalin; sungguhpun, memang belum semua warga masyarakat setempat sekaligus memanfaatkan pengetahuan moderen tersebut sampai tahap persalinan. Bagian terbesar warga masyarakat setempat masih mementingkan paraji (dukun bersalin) dalam kepentingan penanganan persalinan, berdasarkan peran secara bio-psiko-sosio-budayanya (masa bumilincalin). Kedua. Para ibu yang ditemukan memiliki kondisi fisik sehat yang juga tidak mengalami hariwang (ansietas) saat hamil, tidak mengalami kesulitan ngajuru (bersalin), dan memiliki kondisi emosi serta fisik sehat saat pascasalin; karena berdasarkan kondisi segi-segi positif faktor-faktor sosial budaya reproduksi serta faktor-faktor sosial lainnya, seperti: (a) memiliki pandangan ada kebebasan dan ketenteraman tinggal di desa sendiri, terikat secara sosial-budaya dan memiliki rasa diri berharga; termasuk memiliki pandangan hidup (premis), yaitu kehamilan merupakan suatu kewajiban yang harus diterima menurut keinginan Tuhan dan berkaitan dengan pemberianNya akan kesuburan bisa hamil; kesulitan bersalin harus diatasi sebagaimana seorang wanita harus menjalani kodrat; sebagai wanita ingin merasakan bagaimana pengalaman sebagai bagian hidup dalam hal hamil/bersalin; dan tidak takut hamil / bersalin, berdasarkan pandangan ibu kandung mengalami hal yang sama (berdasarkan pandangan semua wanita harus hamil dan harus menerima / mengatasi kehamilan dan persalinannya); (b) memiliki hubungan yang serasi dengan suami / keluarga suami; (c) adanya kebiasaan pengaturan keuangan keluarga yang longgar, dan tidak tergantung secara penuh kepada suami; (d) mematuhi semua anjuran dan larangan makanan, anjuran gerak dan latihan fisik, larangan metaforik, dan yang berhubungan dengan kepercayaan lainnya; (e) melaksanakan semua upacara seputar bumillincalin sesuai tradisi asli dan berdasar agama Islam; (f) memfungsikan paraji untuk berbagai kepentingan dari masa hamil, bersalin, dan pascasalin; (g) "mengutamakan" dan memanfaatkan pengetahuan kesehatan moderen dalam fungsi tenaga kesehatan repraduksi moderen; dan (h) sebagai umat Islam sungguh-sungguh pasrah kepada Gusti Allah demi keselamatan dari masa hamil, bersalin, dan pascsalin. Ketiga. Ada beberapa kelompok faktor sosial budaya dan faktor-faktor sosial lainnya yang mempengaruhi para bumilincalin mengalami hariwang saat hamil dan mengalami kesulitan ngajuru. Hal tersebut dirumuskan sebagai berikut: "Kondisi adanya para ibu saat hamil mengalami hariwang dipengaruhi oleh kelompok faktor PRUBS dan PUHIH"; dan "Kondisi adanya para ibu yang mengalami kesulitan ngajuru dipengaruhi oleh kelompok faktor PRUBS, PUHIH, dan faktor P2". Faktor PRUBS merupakan gabungan faktor, yaitu faktor HPIS (kondisi kepemilikan pengetahuan budaya tentang kritis-tidaknya masa kehamilan dan persalinan), faktor HREN (kondisi kepemilikan pengetahuan dan sikap merencanakan suatu kehamilan), dan faktor HSOS (kondisi wujud perilaku hubungan / pergaulan sosial). Faktor PUHIH merupakan gabungan faktor, yaitu faktor HADIL (kondisi kepemilikan harapan budaya ideal terhadap suatu kehamilan), faktor MKMB (kondisi kepemilikan pengetahuan budaya dan kemampuan maternal dalam mengurus kehamilan dan bayi), dan faktor HUBK (kondisi ikatan hubungan antara pars ibu hamil dengan suami serta keluarga suami). Sedangkan faktor P2 sebagai faktor tunggal yaitu kondisi para ibu mengalami hariwang saat hamil. Keempat. Para ibu yang telah berpendidikan SLTA sampai perguruan tinggi, dan memiliki status ekonomi baik, cenderung saat hamil mengalami hariwang, serta berprilaku mencari-cari pengobatan / penyembuhan untuk pemeliharaan kehamilan mereka secara berlebihan (tak normal) dengan berpindah-pindah dari satu penyembuh ke penyembuh lainnya (dari bidan ke paraji, ke dokter umum, dan ke dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan); yang kemudian mengalami kesulitan ngajuru."

"Pemenuhan terhadap kebutuhan estetik, yang merupakan bagian dari kebutuhan integratif, seringkali dikaitkan dengan kelompok yang dianggap mempunyai keunggulan tertentu. Sebaliknya, sangat jarang dikaitkan dengan kelompok yang memiliki keterbatasan untuk dapat hidup layak, yang orientasi hidupnya lebih terarah pada pemenuhan kebutuhan primer. Studi ini mencoba membahas ekspresi seni orang miskin -yang tergolong ke dalam kelompok yang memiliki keterbatasan untuk hidup layak- sebagai adaptasi simbolik mereka terhadap kemiskinan yang membelenggunya. Masalah yang dikaji dalam studi ini adalah: pertama, bagaimana fungsi kesenian bagi orang miskin yang menggunakannya sebagai pedoman, sistem simbol, dan strategi adaptif dalam rangka memenuhi kebutuhan estetik mereka dihadapkan pada lingkungan yang terbatas dan kemampuan memanfaatkannya pun terbatas; kedua, bagaimana kelakuan dan pola-pola kelakuan estetik orang miskin, yang tercermin dalam kegiatan berekspresi --mencakup kegiatan memanipulasi dan berapresiasi; ketiga, bagaimana ciri-ciri ekspresi seni yang tercermin dalam karya seni yang diwujudkan atau dimanfaatkan oleh orang miskin? Untuk menjelaskan masalah yang dikaji digunakan kerangka teoretik, yang didasarkan pada konsep kebudayaan dari Geertz (1973), Parsons (1966), Spindler (1977), Spradley (1985), dengan acuan khusus pada model Suparlan (1985), yang memandang kebudayaan sebagai sistem. Kebudayaan dalam hal ini dipandang sebagai pedoman hidup yang menyeluruh dan mendasar, sebagai sistem simbolik yang ditransmisikan secara historik, dan sebagai strategi adaptif untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menghadapi lingkungannya. Kerangka metodologis disusun dalam dua strategi dasar, yaitu: pertama, untuk menentukan latar dan sasaran kajian yang mecerminkan ciri-ciri kemiskinan dan kedua untuk menelusur perwujudan kesenian, baik dalam bentuk kegiatan berekspresi maupun manifestasi fisik kesenian dalam kehidupan sehari-hari orang miskin yang dijadikan sasaran kajian. Hasil studi menunjukkan bahwa kesenian mempunyai fungsi yang jelas bagi orang miskin, sebagai pedoman hidup, sistem simbolik, dan strategi adaptif dalam rangka memenuhi kebutuhan estetik mereka dalam kondisi kemiskinan yang membelitnya. Kesenian orang miskin ditandai oleh corak kesahajaan dalam perwujudannya. Kesenian orang miskin pada dasarnya merupakan bagian dari kesenian yang lebih luas, yang diinterpretasi melalui cara pandang orang miskin yang dilandasi oleh premis fungsional, premis komersial, dan premis sosial. Kecenderungan berkesenian yang dilandasi oleh cara pandangnya tersebut memberi batasan pada model pengetahuan yang digunakannya untuk bertindak memenuhi kebutuhan estetiknya dengan cara beradaptasi dengan kemiskinan yang dihadapinya agar tetap dapat hidup sebagai manusia yang berbudaya. Tegasnya, ekspresi seni orang miskin, sesungguhnya, merupakan adaptasi simbolik mereka terhadap kemiskinan yang membelenggunya."

"Latar belakang permasalahan yang mendarong dilakukannya studi penelitian ini ialah perkembangan dunia saat ini yang menampakkan semakin meningkatnya saling ketergantungan antar negara. Berbagai kepentingan atau minat yang mewarnai arus hubungan antar negara, serta perkembangan alat perhubungan dan teknologi, semakin meningkatkan hubungan yang mulanya terkendali oleh waktu maupun jarak ruang. Pertemuan antar manusia dengan latar belakang kebudayaan berbeda menjadi tidak terhindarkan dan setiap saat terjadi proses adaptasi antar budaya, yaitu ketika orang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial budaya yang baru.Adaptasi antar budaya tercermin pada kesesuaian antara pola komunikasi pendatang ke suatu lingkungan baru dengan pola komunikasi yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Sebaliknya, adaptasi antar budaya juga ditunjang oleh kesesuaian pola komunikasi. Salah satu hakekat komunikasi ialah kegiatan pencaharian dan perolehan informasi dari lingkungan. Informasi dapat diperoleh melalui saluran media massa dan saluran non-media massa. Komunikasi massa dan komunikasi non-media massa merupakan unsur-unsur dari kegiatan komunikasi sosial, yang saling tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi.Sorotan terhadap hubungan antara komunikasi massa dengan komunikasi non-media massa mengarahkan perhatian pada suatu proposisi dari Miller (1982), yang melihat adanya kemungkinan bahwa 'pengenaan terhadap pesan media massa dalam jumlah banyak dapat menghambat kemampuan orang untuk berkomunikasi secara antar pribadi'. Proposisi Miller tersebut berlandaskan pada pemikirannya tentang adanya tiga jenis informasi, yaitu: informasi kultural, informasi sosiologikal masuk jenis informasi mengenai hasil dari konseptualisasi Miller adalah: bila ramalan dan informasi psikologikal. Masing dapat membantu peramalan seseorang upaya komunikasinya. Inti dari mengenai 'komunikasi antar pribadi' mengenai hasil komunikasi sangat tergantung pada informasi kultural dan/atau sosiologikal, maka para pelaku komunikasi komunikasi terlibat dalam komunikasi 'impersonal'; jika ramalan sangat didasarkan pada informasi psikologika., maka para pelaku komunikasi terlibat dalam komunikasi 'antar pribadi'. Miller menghubungkan ketiga jenis informasi dengan penggunaan saluran komunikasi melalui media massa dan non-media massa. Informasi kultural dan sosiologikal berperan pokok dalam komunikasi melalui media massa, sedangkan informasi psikologikal berperan dalam komunikasi non-media massa.Proposisi Miller tersebut mendorong pada minat dalam studi ini untuk melihat kemungkinan terjadinya dalam situasi antar budaya, khususnya dalam konteks adaptasi antar budaya. Yang dilihat sebagai permasalahan pokok penelitian ialah: sampai sejauh mana kebenaran bahwa pengenaan media massa dapat menentukan kemampuan komunikasi antar pribadi dalam konteks adaptasi antar budaya? Bagaimana kemungkinan peranan dari komunikasi non-media massa terhadap kemampuan komunikasi antar pribadi dalam konteks adaptasi antar budaya? Bagaimana kemungkinan peranan dari faktor-faktor lain di luar kegiatan komunikasi terhadap kemampuan komunikasi antar pribadi dalam konteks adaptasi antar budaya?Penelitian lapangan seluruhnya dilaksanakan di kota Tokyo, Jepang, terhadap warga masyarakat Indonesia yang telah menetap sedikitnya satu tahun, tidak mempunyai pertalian hubungan darah maupun perkawinan dengan orang Jepang dan berusia sedikitnya 18 tahun. Sampel ditentukan secara non-probabilita, karena tidak mungkinnya diperoleh daftar lengkap dan terinci mengenai jumlah populasi. Dari 100 kuesioner yang disebarkan, sejumlah 80 dikembalikan kepada peneliti. Penelitian lapangan keseluruhan, yaitu penjajagan dan survey dilaksanakan antara bulan Juli 1991 sampai dengan bulan Mei 1992.Untuk analisis data dipergunakan:(1) Metode analisis deskriptif, yaitu terhadap variabel-variabel pokok dalam studi, serta(2) Metode analisis diskriminan, yakni untuk menjawab pertanyaan mengenai peranan atau kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.Yang dianggap sebagai variabel-variabel independen adalah aspek-aspek yang tercakup dalam konsep-konsep: 'penggunaan media massa', 'komunikasi non-media massa', 'faktor disposisional' dan 'faktor situasional'. Sedangkan yang dilihat sebagai variabel dependen ialah konsep 'kemampuan komunikasi antar pribadi dalam konteks antar budaya'. Untuk konsep ini digunakan tiga indikator, yaitu 'anggapan tentang hubungan dengan orang Jepang', 'penilaian tentang keefektifan komunikasi' dan 'pengetahuan tentang kelayakan komunikasi'.Hasil penelitian menemukan bahwa:(1) 'Faktor disposisional' merupakan faktor yang terbesar peranannya dalam menentukan kemampuan komunikasi antar pribadi dalam konteks adaptasi antar budaya. Khususnya aspek-aspek yang berperan adalah 'rencana menetap keseluruhan', 'perasaan ketika menghadapi perbedaan', 'lama menetap', 'usaha menggunakan bahasa Jepang' dan 'pekerjaan', 'pengetahuan tentang Jepang sebelum menetap'.(2) ?Penggunaan media massa' merupakan faktor kedua terbesar yang berperan menentukan kemampuan komunikasi antar pribadi dalam konteks adaptasi antar budaya. Khususnya aspek-aspek yang berperan adalah : 'bahasa pengantar dalam menggunakan televisi', 'pilihan topik televisi secara khusus', 'kegiatan lain selama menggunakan televisi' dan 'pilihan topik televisi secara umum'. Menjawab pertanyaan pokok dalam penelitian ini, maka ternyata proposisi Miller yang menyatakan kemungkinan terdapatnya hubungan antara penggunaan media massa dalam jumlah banyak dengan kemampuan komunikasi antar pribadi, kurang didukung oleh data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun hubungan itu ada, namun termasuk 'lemah' atau 'rendah'. Ternyata aspek penggunaan media massa yang lebih kuat peranannya adalah 'pilihan topik televisi secara khusus'. Artinya, pelaku adaptasi antar budaya yang mempunyai lebih banyak pilihan topik khusus dalam televisi, adalah yang cenderung untuk memandang hubungannya dengan orang Jepang bersifat 'non-antar pribadi'.(3) 'Komunikasi non media massa', dalam menunjukkan peranannya, hampir sama besarnya dengan 'penggunaan media massa' dalam menentukan kemampuan komunikasi antar pribadi dalam konteks adaptasi antar budaya. Khususnya aspek-aspek yang berperan ialah . 'penggunaan Bahasa Jepang dalam berkomunikasi antar budaya', 'frekuensi hubungan antar budaya', 'tingkat keakraban dalam hubungan antar budaya' dan 'mayoritas anggota dalam organisasi yang diikuti'.(4) 'Faktor situasional' adalah yang terkecil peranannya terhadap 'kemampuan komunikasi antar pribadi dalam konteks antar budaya'. Aspek dari faktor situasional yang menunjukkan peranannya hanyalah 'pengalaman pernah tersinggung atau tidak tersinggung karena perlakuan orang Jepang' dan 'tetangga terdekat dari tempat tinggal'.Secara keseluruhan, dari hasil studi dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi antar pribadi dalam pengertian 'anggapan tentang hubungan dengan orang Jepang sebagai hubungan antar pribadi' tidak sama dengan kemampuan komunikasi antar pribadi dalam pengertian 'penilaian tentang keefektifan komunikasi' dan 'pengetahuan tentang kelayakan komunikasi'. Data kategorikal atau informasi kultural dan sosiologikal tetap diperlukan bagi berlangsungnya 'komunikasi antar pribadi dalam konteks antar budaya'."

"The study departs from complexity of society as a general inclination in modern social life. Technological progress likes in USA and Europe such as transportations and communications will often appear many problems in inter ethnic interaction, culture, and religion. The condition is as same as Indonesia with its complexity of society and kind of back ground such as ethnic, religion, race (SARA), and culture. Social interaction among people and their complexity could make problem of SARA and it's not unusual supporting among parties to power their ethnic identity and primordialism. How ever, it doesn?t mean to weaker opinion that intensive of contacts as a result of social interaction would disappear differences among parties in social life.It's good enough, one effective way of national assimilation through inter ethnic or population marriage. Marriage function is family legalization, and among other things goal to reproduce and for the next will be make a social reproduction. The social reproduction performances like as "new man". The new man's identity is fully depending on one parties domination of parents and social milieu, like as residence, job - places, educations, and customs. And accordingly with above, the study will observe marriages between Dayak people with Chinese womb in District of Samalantan, Regention of Sambas, West Kalimantan.To express the study result, there are three main aspects will be studied, i.e. social adaptation, individual adjustment, and socialization.Main theory base on the study is assimilation theory of Milton M. Gordon (1964) expressed three central inclinations, i.e., "Anglo-conformity", "melting-potn, and "cultural-pluralism". Other theory according to the study is from Zanden (1970), Goode (1985), Firth (1954), Barth (1970), Johnson (1981), Horton and Hunt (1984), Herskovits (1958), Haviland (1985), Linton (1945), Mennel (1974), and Merton {1975).The study support to understand more about inter ethnic marriage function as an effective way in national assimilation. The result hopes could be used to developed knowledge?s in sociology and anthropology, and even for in-creased context in political and economic science. More over, the result could be used by government or other party who has right "to arrange" assimilation policies.The data collecting method are taken from questionnaire using, observation, and interviews. As data resources and information, samples determined with total 100 respondents {50 marriage pairs) and key informant with total ten persons. Sample choosing method is done purposely and in﷓formant too. Analysis to be used is qualitative with using interpretation technique on data classification/information.From a couple of dates and information have been taken from methodological procedure to be determined with prepositional way such as question likes above, and based on relevance theories, consequently the study result ex-pressed as follows:Marriage between Days-Chinese wombs appears a symbiotic relation between both or parties in economy. The marriage bears political opportunity to Chinese caused of the Chinese would be protected by Days as original in habitants. Besides, the kind or marriage is a mediator between both of parties, family, and society.Although there are many difficulties experienced by both of the parties to keep going their marriage, the family who is legalized by the marriage would be an effective way in national assimilation, and at least it could be as socialization way of their children as "new man".As a reason, there is unreal 100 percent assimilation is happened. It's same with marriage they. The marriage could be stopped and may be followed on. It is so depending upon ethics and condition one of parties. And so the individual and society milieu.But as same as the marriage have noble goal, e.g. developing their womb and preparing family and good society, so the Dayak-Chinese marriage has a glorious goal, e.g. getting good citizen based on under standing each other between the parties include society."

"Benih-benih konflik pembangunan sesungguhnya sudah mulai tumbuh sejak awal tahun 1990-an, di mana masyarakat mulai berani melakukan protes atau unjuk rasa terhadap rencana pembangunan proyek. Beberapa proyek yang diprotes pada saat itu antara lain: Pembangunan Pelabuhan Peti Kemas (Jakarta), Waduk Kedung Ombo (Jateng), Waduk Nipah (Jatim), PLTA Danau Lindu (Sulteng). Di samping itu, protes terhadap masalah tanah akibat pembangunan juga .terus meningkat. Hal ini merupakan indikasi bahwa ada ketidakpuasan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan di berbagai daerah. Proyek lain yang mendapatkan perlawanan adalah proyek pertambangan Freeport di Kabupaten Mimika - Irian Jaya (Papua). Proyek ini ditentang sejak awal berdirinya sampai sekarang. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk diteliti, mengapa proyek itu diprotes, mengapa protes berkepanjangan dan bagaimana protes bisa berkembang menjadi gerakan sosial, serta, apakah gerakan-gerakan masyarakat disana bisa dikatagorikan sebagai gerakan sosial. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa salah satu gerakan rakyat yang tergabung dalam Lembaga Adat Suku Amungme (Lemasa) memenuhi syarat untuk disebut sebagai gerakan sosial. Sumber atau akar masalah yang melatarbelakangi lahimya gerakan sosial adalah konflik. Mula-mula ada konflik antar suku, kemudian dengan Freeport, pendatang pada umumnya dan perkembangan terakhir adalah konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Ini berarti, terjadi eskalasi konflik, dari konflik horisontal ke konflik pembangunan dan akhirnya menjadi konflik vertikal. Kehadiran Freeport di Mimika, di samping sebagai sumber konflik baru, juga menjadi pemicu terjadinya protes. Protes adalah manifestasi dari adanya konflik, terutama dalam hubungannya dengan institusi kekuasaan. Melalui protes, masyarakat berharap dapat menciptakan perubahan-perubahan dari keadaan yang kurang menguntungkan ke arah yang lebih baik. Protes dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari perlawanan fisik sampai melakukan pemberontakan (perlawanan politik). Protes atas proyek pertambangan Freeport berlangsung lama karena: 1. Tuntutan masyarakat berkembang terus (dari tuntutan pengakuan hak atas tanah sampai merdeka). 2. Pemenuhan hanya dari sudut pendekatan ekonomi yaitu pemberian dana. Padahal tuntutannya yang paling dalam adalah pengakuan eksistensi dan kesederajatan. 3. Banyak fihak yang terlibat dalam perilaku kolektif protes, dengan motivasi yang berbeda-beda. 4. Konflik tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Oleh karena tuntutan-tuntutan tidak dipenuhi secara memuaskan, maka protes itu berkembang menjadi gerakan sosial. Kemudian, karena pengaruh faktor-faktor politik, teknis, kepemimpinan dari lingkungan strategis global, berkembanglah gerakan sosial itu menjadi gerakan politik. Jadi, gerakan politik itu sesungguhnya adalah kelanjutan dari konflik-konflik yang tidak tertangani. Konflik itu sendiri, sumbemya adalah kebijakan pembangunan yang mengabaikan keberadaan dan peran masyarakat lokal. Mereka sesungguhnya berkeinginan untuk menjadi subyek pembangunan, merencanakan apa yang terbaik bagi dirinya bersama-sama pemerintah dan dihargai adat istiadatnya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Namun perlakuan yang diberikan oleh Freeport maupun pemerintah sangat berbeda. Oleh karena itu, gerakan sosial yang terbentuk pada hakekatnya adalah sebuah bentuk perlawanan/protes terhadap kebijakan pemerintah, terutama dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan proyek besar seperti PTFI mempunyai dampak lingkungan fisik dan sosial yang sangat besar. Namun masyarakat sekitarnya tidak disiapkan lebih dulu untuk menghadapi perubahan-perubahan itu. Perencanaan proyek, hanyalah mencakup aspek-aspek teknis dan finansial, tanpa memperhitungkan biaya sosial yang akan ditanggung. Termasuk dalam biaya sosial adalah hancurnya adat kebiasaan, penghidupan, nilai-nilai spiritual dan hak-hak masyarakat. Pengabaian atas itu semua, menyebabkan masyarakat tidak siap menghadapi kontak dengan budaya baru, sehingga mereka merasa terpinggirkan. Di dalam ketidakberdayaan itu, muncul keberanian untuk berontak. Oleh karena itu, untuk mempersiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, perlu dikembangkan perencanaan sosial yang dilakukan lebih dulu sebelum perencanaan fisik, atau dipadukan perencanaannya, dengan catatan, pelaksanaannya lebih awal, agar masyarakat siap dan mampu berpartisipasi dalam pembangunan di daerahnya."

"Disertasi ini merupakan upaya untuk memahami khususnya reaksi sosial terhadap perbuatan manusia yang tidak secara tegas dikategorikan sebagai kejahatan, tetapi sering kali mengundang reaksi masyarakat untuk memperlakukan pelakunya yaitu dukun teluh (sihir-tenung) sebagai penjahat. Timbul pertanyaan dikalangan orang awam, mengapa masyarakat memperlakukan mereka sebagai penjahat, sedangkan keberadaan mereka pada mulanya dibiarkan. Hal tersebut tentunya sangat erat kaitannya dengan nilai budaya dan pandangan hidup yang terdapat dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana diketahui kebudayaan itu merupakan suatu sistem yang berfungsi sebagai pedoman pendukungnya dalam menata gejala demi ketertiban dalam hidup mereka. Karena itu hendak dikaji pandangan atau faham masyarakat tentang kejahatan, apa saja yang dikategorikan dalam kejahatan. Pengkajian ini bukan untuk menguji apakah sihir dan tenung itu ada dan sungguh-sungguh terjadi melainkan untuk memahami alam fikiran penduduk yang merupakan perwujudan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Daerah Banten dipilih sebagai lokasi penelitian karena anggapan umum menyatakan bahwa di Jawa Barat, khususnya Banten merupakan pusat kegiatan dan kediaman para dukun ilmu hitam yang disebut dukun teluh (tukang teluh). Kecamatan Sajira dan Bojonegara dipilih sebagai salah satu pusat lokasi tempat bermukimnya para dukun teluh tersebut. Sebelum diuraikan kasus-kasus dukun teluh di Banten sebagai latar belakang ditampilkan berbagai macam bentuk reaksi sosial seperti pengeroyokan,penganiayaan dan pembunuhan terhadap dukun sihir-tenung di Indonesia, merupakan analisa isi kualitatif terhadap surat kabar dan majalah yang terbit di ibukota maupun daerah. Kesemuanya dapat dibaca dalam lampiran' disertasi ini. Digunakan pendekatan interdisipliner dalam mengkaji dukun teluh, yang memanfaatkan antropologi dan kriminologi. Pendekatan antropologi dimaksud untuk menggambarkan etnografi Banten sebagai latar belakang, konsep-konsep ilmu gaib maupun teori-teori naengenai sihir dan tenung pada umumnya. Teluh dicoba dikaji sebagai perwujudan mekanisme pengendalian sosial. Sementara kriminologi mengkaji dampak sosial dari kehadiran dukun teluh. Sebagaimana diketahui kriminologi tidak saja mempunyai sasaran kajian perbuatan yang secara formal atau hukum dinyatakan terlarang, tetapi juga perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan tercela, sekalipun perbuatan itu belum diatur oleh hukum Pidana. Dari sejumlah teori dalam kriminologi telah dipilih paradigma Interaksionis yang terkenal dengan teori labelingnya. Teori labeling memiliki asumsi pokok bahwa kejahatan atau perilaku menyimpang adalah kualitas reaksi atau tanggapan terhadap tingkah laku dan bukan merupakan kualitas dari sesuatu tingkah laku. Berdasarkan teori labeling dicoba digambarkan, bahwa dukun teluh adalah pelaku penyimpangan.

---

Case Studies in Villages S and A, Sajira and Bojonegara DistrictsThe objective of this dissertation's is primarily to understand social reaction towards certain social behavior which do not explicitly categorized as a crime, and yet often invites social reaction to treat the doers, in this case: witches and sorcerers, like criminals. Such happenings have wondered people, especially layman, as to why those witches and sorcerers are eventually punished like criminals by the community, whereas in the beginning their existence is somewhat accepted. These certainly depend upon the cultural-values of the society themselves. As already known, among the functions of culture is its ability to support or guide social phenomena to maintain an orderly-like in the society. Therefore the social perception about crime as well as what are generally categorized as crime in the society, is also studied. The study is not intended to verify whether witchcraft and sorcery are really exist or not, but rather to understand the perception of the community toward such practices, as a manifestation of that which are believed by them. The research is conducted in the Banten region, West Java, as the "center" of black-magic practices where many witches and sorcerers live - according to what is popularly believed by Indonesian (Javanese) people. While both Sajira and Bojonegara district were chosen as central location of research, as the residence of the above mentioned wiches. As a background, a variety of social reactions towards sorcery such as: overwhelming, attacts, tortures, and even killings over witches and sorcerers will be described: as a result of content analysis of many newspapers and magazines in Indonesia - both which are published in the enclosures of this dissertation. An inter-diciplinary approach using anthropology and criminology in studying witches and sorcerers is applied. The anthropological approach is intended to describe Banten's ethnography as background, concepts of magic as well as theories on witchcraft and sorcery in general. Sorcery is also studied as a kind of social control mechanism. On the other hand, the criminological approach will study the social impacts of the existence of witches and sorecerer. As we know, the object of criminology not only studying social behaviors that are formally or legally considered as a crime, but also those which are generally disliked by the society, although they have not been as yet regulated by crminal law. According to several criminological theories, an interactionism paradigm is chosen, which is known for its labelling theory - where a crime or deviant behavior is considered as a quality of social reaction or response towards certain behavior: not that of the behavior itself. Base on labelling theory, dukun teluh are considered as deviant."

"ABSTRAKMagersari adalah komunitas-komunitas penduduk di dalam kawasan hutan negara yang dikelola dan diusahakan Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) di Jawa. Penduduk telah bertahan-tahun dan bahkan secara turun-temurun bertahan hidup di pemukiman-pemukiman magersari, dan kehidupan mereka sangat tergantung pada sumber daya hutan, terutama tanah hutan dan pekerjaan kehutanan yang diberikan Perum Perhutani. Penduduk bekerja sebagai petani-petani penggarap lahan hutan dengan sistem tumpangsari (pesanggem), dan sebagai pekerja-pekerja hutan (blandong) yang diandalkan Perum Perhutani dalam kegiatan penjarangan tanaman, penebangan pohon, penyaradan, sampai pengangkutan ke tempat-tempat penimbunan kayu. Studi ini pada dasarnya bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai pola adaptasi petani pekerja hutan magersari dalam kegiatan wanatani yang dilakukan Perum Perhutani; mengapa penduduk magersari secara turun-temurun tinggal dan bertahan hidup di pemukiman-pemukiman magersari, padahal kesejahteraan hidup mereka dari tahun ke tahun selain tidak mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, juga selalu diselimuti dengan ketidakterjaminan (insecurity) ekonomi, sosial, dan hukum dari segi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan. Untuk memahami pola adaptasi penduduk magersari terhadap lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya, termasuk adaptasi terhadap kebijakan-kebijakan Perum Perhutani dalam pengusahaan hutan, maka paling tidak dapat dicermati dari tiga aspek, yaitu : (1) adaptasi penduduk di bidang ekonomi tercermin dari kegiatan-kegiatan pencaharian hidup yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan subsistemnya di dalam kawasan hutan; (2) adaptasi sosial penduduk tercermin dari sistem sosial magersari, nilai-nilai, norma-norma, .institusi sosial, dan mekanisme-mekanisme yang digunakan sebagai sarana untuk menjaga keteraturan sosial dalam kehidupan magersari, yang meliputi elemen pengelompokan sosial (social alignment) yang membentuk solidaritas dan kesetiakawanan sosial; elemen media sosial (socia media) yang mengikat dan mempertahankan kehidupan bersama; elemen standar sosial (social standard) yang mengukuhkan dan mempertegas hak dan kewajiban, kedudukan dan peran anggota masyarakat; dan elemen mekanisme kontrol sosial (social control) yang menjaga dan memelihara keteraturan sosial dalam kehidupan bersama; dan (3) staretgi-strategi yang diciptakan penduduk magersari untuk menghadapi kebijakan pengelolaan hutan, sehingga mereka dapat mengakses sumber daya alam lebih banyak dari yang diperbolehkan Perum Perhutani. Studi ini memperlihatkan bahwa pola interaksi antara penduduk magersari dengan Perum Perhutani dalam pengusahaan hutan pada dasarnya merupakan hubungan yang bercorak mutualistik (mutualistic relationship), yang saling memhutuhkan (mutual need), saling membantu (mutual help), dan saling menguntungkan (mutual benefit) karena : di satu sisi penduduk magersari membutuhkan sumber daya hutan, terutama tanah tempat tinggal, lahan garapan tumpangsari dan kebun kopi, kayu perkakas dan kayu bakar, sedangkan di sisi lain Perum Perhutani sangat memerlukan tenaga petani-pekerja magersari untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kehutanan, mulai dari pembibitan, penanaman, pemeliharaan tanaman, penjarangan, penebangan, penyaradan, sampai pengangkutan ke tempat-tempat penimbunan kayu. Namun demikian, apabila dikaji secara lebih mendalam terutama dari substansi kontrak magersari dan kontrak tanaman yang mendasari perjanjian kerja penduduk dengan Perum Perhutani, maka ditemukan pola hubungan yang lebih bersifat patron-klien (patron-client relationship) yang didasarkan pada ketidaksetaraan ekonomi, sosial, dan politik, karena penduduk magersari berada pada kedudukan sub-ordinasi sedangkan Perum Perhutani diposisikan sebagai super-ordinasi, atau penduduk magersari berada di pihak yang bersifat inferior, sedangkan Perum Perhutani diposisikan sebagai pihak yang bersifat superior dalam kegiatan pemanfaatan dan pengusahaan hutan. Kondisi ini menyebabkan penduduk magersari tidak mempunyai pilihan dan tidak memiliki posisi tawar, selain menerima semua persyaratan dalam kontrak baku (standard contract) yang ditetapkan Perum Perhutani. Fakta ini pada gilirannya kemudian menciptakan paling tidak tiga kondisi ketidakterjaminan (insecurity) dalam kehidupan petani-pekerja magersari, yaitu : (1) ketidakterjaminan ekonomi (economical insecurity) dalam kaitan dengan hak atas lahan-lahan garapan tumpangsari dan kebun-kebun kopi sebagai sumber kehidupan penduduk sewaktu- waktu dapat dicabut Perum Perhutani; (2) ketidakterjaminan sosial (social insecurity) dalam hubungan dengan asuransi keselamatan kerja, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, bea siswa untuk pendidikan anak-anak magersari belum pemah diberikan, walaupun penduduk magersari telah bertahun-tahun dan turun-temurun bekerja untuk Perum Perhutani; dan (3) ketidakterjaminan hukum (legal insecurity) yang berkaitan dengan status hak atas tanah pemukiman magersari; walaupun tanah magersari telah bertahun-tahun dan bahkan secara turun-temurun dipakai sebagai tempat tinggal, tetapi setiap saat dapat dicabut dan penduduk dapat dikeluarkan dari pemukiman magersari oleh Perum Perhutani. Dengan menggunakan cara pandang emit: (emit view) dapat diketahui bahwa penduduk magersari tetap bertahan hidup dan tinggal di pemukiman-pemukiman magersari, karena apa yang diperoleh dari pemberian dan belas kasihan (charity) Perum Perhutani dirasakan cekap (cukup secara ekonomi) dan hidup di magersari dinikmati dalam suasana tentrem (tentram secara kejiwaan) dan rukun (bersahabat dalam hubungan antar tetangga). Suasana kehidupan seperti di atas cenderung mendorong penduduk bersikap menerima nasib apa adanya (nrimo ing pandum) dan pasrah menerima keadaan sebagai nasib (pasrah Ian sumarah) seperti ekspresi dari sikap hidup orang Jawa di daerah pedesaan pada umumnya. Dengan demikian, implikasi teoritis dari studi ini memperteguh teori mengenai sikap hidup orang Jawa yang selalu merasa cekap (cukup) dan berupaya menciptakan suasana tentrem (tentram), angel (hangat dalam keluarga), rukun dalam kehidupan bertetangga, dan cenderung memiliki sikap hidup yang menerima nasib (nrimo ing pandum) atau pasrah menerima keadaan sebagai nasib, seperti tercermin dalam temuan-temuan C. Geertz (1985); H. Geertz (1985); Singarimbun dan Penny (1984); Guinness (1984, 1985); dan Sairin (1992). Implikasi metodologis dari studi ini adalah setiap kehijakan peningkatan kesejahteraan penduduk di daerah pedesaan seperti dicanangkan Perum Perhutani melalui program perhutanan sosial (social forestry), atau program-program pemberdayaan masyarakat pedesaan dari pemerintah daerah dan intansi-instansi terkait semestinya juga ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk magersari, karena mereka secara administrasi pemerintahan menjadi bagian dari penduduk desa yang memiliki hak dan kewajiban sama dengan penduduk desa-desa di sekitar hutan."